Musrenbang, Wali Kota Tekankan ‘Lampu Kuning’

SAMARINDA–vivaborneo.com, Wali kota Samarinda H Syaharie Jaang banyak menekankan ‘lampu kuning’ saat memberikan arahan pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Samarinda tahun 2013 yang merupakan tahapan dalam penyusunan RKPD tahun 2014 di rumah jabatan wali kota, Selasa (19/3).

“Sesuai amanat UU nomor 25 tahun 2004 kegiatan Musrenbang ini  merupakan kewajiban,” ungkap Walikota ketika membuka kegiatan.

Namun sebelum berkomentar tentang prioritas program tahun depan ia mengilas balik tentang masih rendahnya daya serap anggaran tahun sebelumnya, sehingga perlu kecermatan dan perincian yang lebih matang dalam menyusun sebuah rencana kegiatan, termasuk dalam memprediksi pendapatan.

“Jangan membuat pekerjaan fisik yang nilainya tinggi, apalagi dialokasikan pada anggaran perubahan, karena bila terjadi silpa itu berarti masyarakat tertunda menerima pembangunan,” imbuh Jaang.

Ia menyebut dalam penyerapan APBD ini kedepan perlu dibentuk tim evaluasi agar tidak sampai menghambat pembangunan. Terhadap prioritas program 2014 yang salah satunya adalah pengendalian banjir, Syaharie berkeinginan membentuk UPTD Pengendalian Banjir.

“UPTD ini perlu khusus untuk mengurus sungai Karang Mumus dengan pengendapan lumpur, sedimentasi dan persoalan sampah yang ada di dalamnya, buat pengadaan eskavator dan mesin penyedot lumpur, karena untuk normalisasi saat ini tidak bisa kalau hanya mengandalkan tenaga manusia,” tegasnya.

Sementara sesuai hasil evaluasi dari 36 program prioritas pembangunan, pada bidang pengembangan infrastruktur jalan, jembatan dan gang dikatakan Kepala Bappeda Kota Samarinda Ismansyah, presentase capaian sebesar 86,67 %.

“Hal ini dapat dilihat dari kondisi jaringan jalan 75 % dalam kondisi baik,” katanya. Kemajuan serupa juga terlihat pada bidang penanggulangan banjir, dimana pada beberapa titik terlihat adanya penurunan debit dan interval waktu genangan banjir, namun demikian normalisasi anak sungai menurut Isman kedepan tetap menjadi prioritas.

Sementara pada sisi penanggulangan bencana kebakaran meskipun capaian misi sudah sampai pada level 90%, Isman menyebut faktor pengawasan terhadap aktifitas sosial ekonomi masyarakat yang berpotensi menimbulkan bencana akan lebih diutamakan. Mengenai SILPA Kota Samarinda tahun 2012 yang mencapai Rp 1,16 T, Isman menyebut dapat dipandang dari 2 sisi, yaitu pendapatan dari semula ditarget Rp 2,3 T namun realiasi Rp 2,7 T, dan pada sisi belanja dari anggaran Rp 2,6 T realisasi sebesar Rp 2 T atau terserap 75 %.

”Berdasarkan kondisi ini Pemkot perlu instrumen matematis dalam perhitungan target pendapatan dan kontrol secara priodik pada setiap SKPD,” ujar Isman. (vb/smd3)    

---