ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Rapat Paripurna DPRD Kaltim Bahas Empat Agenda

March 2, 2021 by  
Filed under DPRD Kaltim

Share this news

SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun memimpin Rapat Paripurna ke-4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) , Selasa (2/3/2021) Ada empat agenda yang dibahasa dalam rapat ini yaitu pengesahan revisi agenda kegiatan DPRD Kaltim masa sidang I 2021. Agenda lain yaitu pengumuman perubahan komposisi alat kelengkapan DPRD Kaltim. Selanjutnya penyampaian penjelasan Bapemperda DPRD Kaltim terhadap Raperda inisiatif tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga. Sedangkan agenda terakhir yaitu penyampaian penjelasan Gubernur Kaltim terhadap tiga buah Raperda, yaitu Penyelenggaraan Pemerintah berbasis sistem teknologi komunikasi dan informasi, tentang tata cara penyusunan program bentukan persatuan daerah serta mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Dalam rapat berlangsung di Gedung D lantai 6 DPRD Kaltim, Samsun sapaan akrab politisi asal Fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan, ke empat agenda yang dijadwalkan telah selesai dibahas. Selanjutnya, untuk menyikapi usulan dari Gubernur Kaltim, pemprov harus melengkapi dasar-dasar dari usulan perda tersebut.

Dikatakan Samsun, agenda tersebut sudah masuk proyekda prioritas. Karena itu, materi yang diberikan harus lengkap. Perda itu dibutuhkan masyarakat secara administratif juga dilengkapi dengan naskah akademik.

“Kita juga berharap tentunya agar tidak ada yang ditarik walaupun mungkin barangkali ada alasan-alasan tertentu,” terang Samsun pada awak media

Diungkapkan Samsun, usulan Perda yang diminta Gubernur telah dimasukkan dalam proyekda dan selanjutnya akan dikaji melalui Bapemperda atas usulan Komisi IV. Komisi IV telah melakukan RDP serta kajian-kajian sehingga perda itu perlu untuk dibuat di Kaltim

“Tentunya materi dan persyaratan-persyaratan perda tadi sudah disampaikan oleh wakil ketua Bamperperda,” ujarnya.

Asisten I Pemprov Kaltim Moh Jauhar Efendi saat ditemui usai Paripurna menjelaskan, pihak pemrov mengusulkan kepada DPRD Kaltim agar dibuatkan Perda tentang barang milik daerah. Hal tersebut terkait dengan aset daerah dapat tercatat dengan baik

Selain itu, Jauhar mengakui pihak Pemprov menarik kembali usulan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknoligi informasi. Usulan itu belum lengkap atas unsur administrasi serta dalam hasil ulasan akademik.

“Untuk penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi ini memang sementara kita tarik kembali karena ada aturn aturan yang harus kita sesuaikan dan disusun ulang,” ujar Jauhar.

Dikatakan, penarikan ini sebagai langkah penyem[purnaan. Nantinya akan disesuaikan dengan dasar hukum terkini dan memungkinkan untuk diusulkan kembali. (*/nin)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.