ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Tingkatkan Sistem Distribusi dan Pengendalian Mutu, Gakeslab Kaltim Gelar Pelatihan CDAKB

May 24, 2022 by  
Filed under Berita, Kesehatan

Share this news

SAMARINDA – Keamanan, mutu, dan manfaat alat kesehatan dapat menurun akibat penanganan yang tidak sesuai selama kegiatan distribusi. Distribusi alat kesehatan memiliki peranan penting dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat alat kesehatan yang beredar di masyarakat.

Melalui Permenkes nomor 4 tahun 2014 tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB), pemerintah telah menyusun pedoman yang digunakan dalam rangkaian kegiatan distribusi dan pengendalian mutu. Dengan bertujuan untuk menjamin agar produk alat kesehatan yang didistribusikan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai tujuan penggunaannya.

Di Kaltim menurut data Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan laboratorium (Gakeslab) Provinsi Kaltim pada tahun 2022, ada 56 perusahaan alat kesehatan di Kaltim, dengan rincian 27 di Balikpapan, 28 di  Samarinda dan 1 perusahan di Bontang. Dengan skala usaha sebagai perusahaan nasional yang berkantor cabang di Kaltim maupun perusahaan lokal yang dimiliki pengusaha lokal asal Kaltim dan berkantor di Kaltim.  Semua perusahaan tersebut sesuai peraturan Permenkes RI nomor 4 tahun 2014 harus bersertifikat CDAKB.

Namun secara management, pengetahuan dan standar operasional  CDAKB,  perusahaan nasional dan perusahaan lokal sangat berbeda. Dari sisi pengetahuan perusahaan lokal masih terbatas terkait Permenkes RI nomor 4 tahun 2014 ini.

H. Mujono, SP, MM Koordinator Region Kalimantan Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan laboratorium (Gakeslab) Indonesia

Guna meningkatkan pengetahuan Sistem Distribusi dan Pengendalian Mutu atau Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) maka  Gakeslab Kaltim menginisiasi atau menjadi penggagas pelatihan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) Berstandar Traning of Trainer (ToT) pada tanggal 23 – 25 Mei 2022 di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Kaltim Jalan Wolter Monginsidi Samarinda.

“Gakeslab memiliki tanggung jawab agar perusahaan lokal memiliki kesamaan pengetahuan dan kemampuan standards operasional  CDAKB dengan perusahaan nasional, sehingga Perusahaan lokal juga memiliki sertifikat CDAKB yang sama dengan perusahaan nasional,” ujar H. Mujono, SP, MM Koordinator Region Kalimantan Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan laboratorium (Gakeslab) Indonesia, yang didampingi H. Lukman Hakim wakil ketua Gakeslab Kaltim, Senin (23/05/2022).

Peserta pelatihan CDAKB ini diikuti oleh 45 peserta, diantaranya ada 2 orang  dari Dinkes propinsi, 1 orang Dinkes balikpapan, 1 orang Dinkes samarinda. Pelibatan ASN dari Dinkes sebagai peserta mengingat sebagai regulator – ASN yang akan mengawasi pelaksanaan CDAKB perusahaan alat kesehatan, sehingga ASN yang ikut pelatihan mempunyai persamaan persepsi dan sudut pandang terkait penerapan CDAKB di lapangan.

Disebutkan Mujono, tahun 2021 sedikitnya ada 3 perusahaan yang mendapatkan sanksi berat berupa penutupan usaha dan beberapa perusahaan yang mendapat sanksi ringan berupa penyegelan atas operasional perusahaan atas pelanggaran sistem CDAKB ini.

Pelatihan dilaksanakan dengan sistem hybrid yakni trainer yang berasal dari Gakeslab Pusat secara offline atau tatap muka, dan dari Kemenkes RI yang diwakili Direktur Alat Kesehatan hadir secara online melalui zoom meeting.

Peserta pelatihan ini akan mendapat sertifikat Training of trainer (ToT) CDAKB dan diharapkan peserta mampu mengkomunikasikan materi pelatihan dan selanjutnya melatih karyawan perusahaannya masing-masing karena CDAKB adalah bukan sebuah produk tapi sebuah sistem, diharapkan bisa dimiliki dan diterapkan perusahaan alat kesehatan.

Sertifikasi pelatihan CDAKB akan diterbitkan oleh kemenkes RI dan Gakeslab Pusat, ada dua orang yang bertandatangan, yaitu Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Kemenkes RI dan Ketua Gakeslab Indonesia.

Sistem CDAKB meliputi aspek: a. sistem manajemen mutu; b. pengelolaan sumber daya; c. bangunan dan fasilitas; d. penyimpanan dan penanganan persediaan; e. mampu telusur produk (traceability); f. penanganan keluhan; g. tindakan perbaikan keamanan di lapangan (Field Safety Corrective Action/FSCA); h. pengembalian/retur alat kesehatan; i. pemusnahan alat kesehatan; j. alat kesehatan ilegal dan tidak memenuhi syarat; k. audit internal; l. kajian manajemen; dan m. aktivitas pihak ketiga (outsourcing activity). (mun/hel)

 

 

 


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.