ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

DPRD Batu Soroti PAD Pariwisata Tidak Capai Target

June 23, 2023 by  
Filed under Serba-Serbi

Share this news

BATU – Juru bicara fraksi gabungan  DPRD Batu Khamim Tohari mengungkapkan Sektor pariwisata belum mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan,  meskipun Kota Batu dijadikan pilot project oleh Provinsi Jawa Timur, maka Regulasi dan mekanisme pelaksanaan yang ada perlu ditinjau ulang untuk meningkatkan capaian target PAD.

Sorotan dewan ini disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD  yang dipimpin ketua DPRD Asmadi dengan agenda  penyampaian pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batu TA 2021, berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Batu, Kamis (22/6/2023).

Khamim Tohari memaparkan rendahnya pelaksanaan kegiatan dalam APBD Kota Batu Tahun 2022, menyebabkan peningkatan SILPA.

” Hal ini menunjukkan lemahnya perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang akurat. Perlu dilakukan analisis mendalam untuk mengetahui penyebab utama dan mencari solusi guna meningkatkan serapan anggaran dan mengendalikan SiLPA dalam batas yang wajar,” ungkap Khamim.

Disebutkan  hasil audit dari BPK-RI menyoroti perlunya peningkatan sistem updating dalam pendapatan daerah. Diperlukan tindakan yang lebih baik dalam menertibkan, menyusun, memutakhirkan, dan mengusulkan penetapan regulasi terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, pengecekan fisik lapangan, monitoring, dan penertiban juga perlu diperhatikan guna pemutakhiran data dan penetapan besaran pajak yang seharusnya.

Juru bicara fraksi DPRD juga meminta penjelasan terkait kendala yang menghambat penyelesaian piutang pajak daerah. Data riil terkait potensi pajak daerah dan progres penyelesaian piutang perlu disampaikan oleh Pemerintah Kota Batu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas.

“Gagalnya lelang dan kegiatan yang tidak bisa diselesaikan menjadi tambahan SILPA merupakan permasalahan serius. Perlu dicari solusi yang tepat dalam perencanaan dan penganggaran untuk masing-masing SKPD, agar anggaran yang ditetapkan dapat terealisasi dengan baik. Kehadiran kegiatan yang diharapkan oleh masyarakat tidak boleh terhambat, dan perlu ditemukan sistem yang mendukung agar SiLPA dapat diminimalisir,” tambah Khamim.

Tak kalah pentingnya masalah aset daerah yang menjadi sorotan dari hasil audit BPK-RI perlu mendapatkan penyelesaian. Inventarisasi aset daerah harus dilakukan secara komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Oleh karena itu fraksi-fraksi di DPRD Kota Batu mengharapkan agar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022, angka-angka yang direalisasikan memiliki keterkaitan dengan capaian skala prioritas pembangunan.

“Keterangan yang lebih jelas diperlukan untuk mengetahui apakah APBD Kota Batu tahun 2022 telah sesuai dengan tema, aspirasi, dan tujuan yang ingin dicapai, atau hanya berfokus pada aspek teknis akuntansi semata, ” tandasnya.

Dikatakan, target pendapatan retribusi daerah tidak tercapai, sehingga perlu dilakukan identifikasi terhadap kendala-kendala yang menyebabkannya. Langkah-langkah perbaikan dan peningkatan pengelolaan retribusi daerah harus segera diambil untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Ketergantungan keuangan Kota Batu terhadap pemerintah pusat juga menjadi perhatian. Upaya diversifikasi sumber pendapatan dan peningkatan pendapatan daerah perlu dilakukan agar Kota Batu dapat lebih mandiri secara finansial.

Pemeriksaan interim yang lebih sering perlu dilakukan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja. Hal ini penting guna memastikan bahwa keuangan dan kinerja Kota Batu berada dalam kondisi yang baik, serta memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan atau koreksi jika diperlukan.

Selain itu, dukungan dan pelatihan yang memadai perlu diberikan kepada UMKM di Kota Batu. Dengan demikian, UMKM dapat diperkuat dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal.

Kinerja BUMD perlu ditingkatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Evaluasi dan perbaikan manajemen serta strategi operasional BUMD harus dilakukan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung perekonomian daerah.

“Rasio belanja aparatur dan belanja publik yang belum ideal perlu mendapat perhatian. Undang-undang belanja wajib dipatuhi dengan baik agar alokasi anggaran dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan ” tekannya.

Khamin menyebutkan, fraksi-fraksi DPRD Kota Batu menyetujui dan menyampaikan selamat bekerja kepada Badan Anggaran DPRD untuk bekerjasama dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota Batu, guna membahas dengan cermat dan sungguh-sungguh Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batu Tahun Anggaran 2022.

Khamim berharap penyampaian pandangan fraksi-fraksi ini mampu memberikan masukan dan bahan evaluasi dalam penyusunan program dan hasil dari pembahasan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Batu.

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, Forkopimda, instansi vertikal, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (Buang Supeno/adv)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.