ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Ketua IPPAT Batu Mengeluh Klien Tidak Ungkapkan Data Sebenarnya

June 7, 2022 by  
Filed under Serba-Serbi

Share this news

BATU – Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Batu Novitasari Dian Phra Harini, mengungkapkan, selama ini pihaknya dalam melakukan transaksi dengan klien menyangkut harga dasar tanah 90 persen tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya

Hal itu disampaikan dalam Gathering antara Pemerintah Kota Batu dengan  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) wilayah kerja Batu berlangsung di hall tumapel Singhasari resort, Selasa (7/6/2022)

Bahkan kata Novitasari sering berbenturan antara hukum yang mengatur PPAT dengan Peraturan daerah Pemkot Batu.

“Tapi kami tetap mengupayakan bagaimana  klien kami tetap mau membayar BPHTB. Kendati sertifikat belum jadi  Oleh karena itu kami membujuknya dengan cara halus,” tandasnya.

Disebutkan, jumlah PPAT yang tergabung dalam IPPAT di kota Batu sebanyak 32 dan PPATS, 2 orang.

Walikota Batu, Dewanti Rumpoko menyebutkan pertemuan dengan IPPAT dan PPATS memang baru kali pertama dilakukan, itupun karena perintah BPK bukan semata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ( PAD) dari Pajak. Melainkan untuk membina dan bersinergis agar tidak banyak kasus di daerah.

“Kami akui pertemuan dengan IPPAT baru kali ini, itupun atas perintah BPK bukan semata kami ingin meningkatkan pajak BPHTB, dalam mendongkrak PAD. Tapi bagaimana kami bisa sinergis dan kerjasama agar tidak banyak temuan di kota Batu,” ungkap Dewanti.

Dewanti mengungkapkan kebanggannya dengan diraihnya penghargaan sebagai penerima tertinggi 4 besar Nasional dalam penerimaan Pajak, salah satu pendukung dari pemasukan pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

Perolehan BPHTB meningkat dalam 3 tahun ini setelah mengimplementasikan teknologi digital melalui E-BPHTB, yaitu sistem online secara host to host yang menghubungkan antara Bapenda, KPP Pratama, Badan Pertanahan Nasional dan Bank Jatim Kota Batu. Hasilnya, Tahun 2021 BPHTB Kota Batu meningkat 39,7 miliar dibanding Tahun 2020.

“Pencapaian yang sangat membanggakan ini tidak lain karena adanya sinergitas yang baik antar pemangku kepentingan yaitu Pemerintah Kota Batu, KPP Pratama Kota Batu, Badan Pertanahan Nasional Kota Batu, Bank Jatim Kota Batu dan juga Pejabat Pembuat Akta Tanah,” ungkap Dewanti.

Walikota Batu mengungkapan saat ini pihaknya sedang menyusun Mapping zona kawasan kerjasama dengan Badan Pertanahan (BPN) yang bisa menentukan nilai jual objek pajak( NJOP ) sesuai dengan zonanya.

“Dengan demikian keluhan yang disampaikan ketua IPPAT tidak akan terjadi lagi, obyek pajak tidak akan bisa membohongi PPAT lagi karena sudah ditentukan nilai pajak sesuai zonanya ” lanjutnya.

Sementara itu Kajari Kota Batu, Agus Rujito,  menjelaskan tentang pentingnya perlindungan hukum dan peraturan mengenai BPHTB.

Acara gathering dilanjutkan dengan Sharing Session antara Pemkot Batu, IPPAT, KPP Pratama,BPN yang diwakili  Risanto, kasi H2P dan stakeholder yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan pemungutan BPHTB.(buang Supeno)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.