ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Dinas PU Diminta Selesaikan Temuan BPK

July 1, 2023 by  
Filed under Kutai Timur

Share this news

SANGATTA – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait kelebihan bayar kepada kontraktor, menjadi sorotan Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.

“Kami minta kepada Dinas PU segera menyelesaikan temuan BPK, terkait kelebihan bayar tersebut. Sesegara mungkin harus diselesaikan, yakni dalam waktu 60 hari sesuai saran dari BPK,” kata ketua Pansus Sayid Anjas.

Menurut politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang diterima Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dan DPRD, terdapat kekurangan volume pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan senilai Rp 1,6 miliar. Artinya kontraktor menerima kelebihan bayar proyek-proyek tersebut dan harus dikembalikan ke kas daerah atas perintah BPK.

“Saya meminta kepada Dinas PU, sanggup bayar apa tidak terkait hal tersebut. Saya minta Minggu kedua sudah ada jawabannya. Jika tidak sanggup harus bikin surat pernyataan. Kalau  sanggup segerakan dibayarkan, nanti pansus tinggal menerima sts-nya saja,” ujar Anjas, panggilan akrab Sekretaris Partai Golkar Kutim ini.

Jika tidak segera diselesaikan menurut Anjas, pihaknya akan mengalami kesulitan dalam menghitung Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari pelaksanaan APBD tahun 2022 lalu. Untuk itu, pihaknya menegaskan agar Dinas PU segera menyelesaikannya.

Dijelaskan, sesuai LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa lembaga peleriksa keuangan negara itu  menemukan kelebihan bayar yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutim. Terutama kepada 14 rekanan kontraktor dalam pengerjaan jalan irigasi dan jaringan yang dibiayai APBD Kutim tahun 2022 lalu.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kutim Wahasuna Aqla secara terpisah mengatakan, untuk pengembalian lebih bayar tersebut, pihaknya akan menyelesaikan sebelum tenggang waktu 60 hari yang berikan BPK.

“Oleh karena itu jika kontraktor tidak bisa membayar dalam waktu dekat, kami minta buat surat pernyataan kapan bisa dibayarkan,” tandasnya. (adv)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.