Sani harapkan Wali Kota Samarinda Bijak tanggapi Pemberitaan

SAMARINDA– Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Sani Bin Husain harapkan Wali Kota Samarinda lebih bijaksana menyikapi berita pemotongan Insentif. Hal tersebut disampaikan Sani diruang kerjanya jalan Basuki Rahmat, Jum’at (9/9/2022).

Sani mengatakan, Isu pemotongan yang muncul di masyarakat harus diberikan jawaban. Komisi IV secara resmi telah memberikan surat per tanggal 31 Agustus 2022 kepada Tim Anggaran Pemerintah Kota Samarinda, Dinas Pendidikan Kota Samarinda, MKKSS SMP Negeri dan Swasta Kota Samarinda, K3S SD Negeri dan Swasta Samarinda, dan Ombudsman dalam rangka mencari solusi terkait penentuan kriteria penerima insentif.

“Penentuan kriteria yang dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota terbaru harus mendengarkan usulan dan melibatkan semua pihak karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” ungkapnya.

Sani berharap dengan adanya usulan dari banyak pihak dapat menjadi solusi Wali Kota dalam memutuskan kebijakan dan minim masalah.  Masing-masing fraksi telah menyerahkan aspirasi kepada komisi 4. Namun karena terjadi pemadaman listrik akhirnya kegiatan ditunda, dan akan dijadwalkan pekan depan.

Sani juga memberikan tanggapan terkait komentar Wali Kota saat sidang Paripurna yang menyebut pemotongan insentif adalah berita hoaks. Sikap wali kota yang dirasa kurang tepat saat sidang menjadi hal yang sangat disayangkan.

“Bila memang benar dugaan tentang isu yang beredar berasal dari yayasan tertentu, lebih baik Wali Kota langsung menyebutkan saja nama yayasan tersebut,” tambahnya.

Sani menambahkan, bila memang dugaan itu benar maka akan menjadi baik yayasan tersebut untuk dapat dilibatkan. Anggota DPRD merupakan pelayan rakyat yang wajib menyampaikan aspirasi rakyat.

“Pengertian kata pemotongan yang dimaksud memiliki 2 makna, yaitu pemotongan jumlah insentif yang diterima atau pemotongan jumlah penerima,” kata Sani.

Sani berharap wali kota dapat lebih arif dan bijaksana serta mampu merangkul semua pihak. Sani berpendapat, isu yang muncul memberikan dampak kerugian bukan pada DPRD dan Wali Kota namun para guru di Kota Samarinda.

“Guru bekerja untuk kota peradaban, sehingga penting untuk dapat di dengarkan,dan pemimpin daerah jangan sampai bersikap arogan,” pungkasnya. (Ria)

---