Ketum SMSI Pusat Minta Media Siber Daerah Jaga Independensi

JAKARTA – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjend) SMSI Pusat Makali Kumar memberikan arahan strategis dan menyeluruh kepada seluruh pengurus serta anggota SMSI se Tanah Air.

Pertemuan intensif yang berlangsung di kantor Sekretariat SMSI Pusat, Jakarta, Jumat (12/06/2026) ini membahas konstelasi politik nasional serta dampaknya terhadap masa depan industri pers di Indonesia.

​Dalam kesempatan tersebut, Firdaus menggunakan papan tulis untuk memetakan secara detail jaringan pengaruh politik, mulai dari geopolitik global, posisi tokoh-tokoh kunci nasional, hingga pola arus informasi dan pemberitaan negara. Langkah ini dilakukan guna memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pengurus SMSI dalam menavigasi media siber di daerah masing-masing.

​”Sebagai organisasi media siber terbesar, kita harus jeli melihat ke mana arah angin perubahan bergerak. Pemetaan ini penting agar seluruh anggota SMSI di daerah tidak hanya menjadi penonton, melainkan mampu menjadi pemandu informasi yang sehat, objektif, dan tepercaya bagi masyarakat,” ujar Firdaus di hadapan jajaran pengurus yang hadir.

​Firdaus juga menekankan pentingnya independensi, profesionalisme, serta ketajaman analisis media siber di bawah naungan SMSI.

Menurutnya, lanskap media saat ini sangat dinamis. Sehingga pemilik media dan jurnalis dituntut memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu-isu strategis, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Pertemuan tatap muka ini digelar sebagai langkah responsif SMSI Pusat dalam menyikapi dinamika nasional terkini. Melalui pemetaan tersebut, SMSI berkomitmen menjaga independensi serta meningkatkan kualitas jurnalisme anggotanya di seluruh daerah, sekaligus memastikan bahwa suara dari daerah tetap memiliki ruang yang kuat di kancah nasional.

​Jalannya arahan berlangsung interaktif. Firdaus secara runut mengurai poin-poin penting dari diagram pengaruh yang ia buat, dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama para fungsionaris pusat mengenai langkah taktis yang perlu diambil oleh pengurus SMSI di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Arahan ini diharapkan menjadi panduan bagi ribuan media siber yang tergabung dalam SMSI untuk tetap solid, adaptif, dan terus menjaga marwah jurnalisme yang berintegritas di tengah dinamika bangsa.(*)

Genjot Wisata dan Logistik, Dermaga Maratua Bakal Diperpanjang

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus mematangkan rencana penguatan infrastruktur di wilayah kepulauan. Kali ini, Pulau Maratua yang merupakan destinasi wisata andalan Kalimantan Timur menjadi fokus utama lewat rencana perpanjangan dermaga di Kampung Teluk Harapan.

Langkah strategis ini dibidik untuk menyelesaikan dua masalah krusial sekaligus, kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenyamanan wisatawan.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengungkapkan keterbatasan fasilitas sandar kapal saat ini masih menjadi kendala utama mobilitas di Maratua, terutama saat kondisi pasang surut laut berubah ekstrem.

“Maratua memiliki potensi yang sangat besar. Karena itu akses dan infrastruktur pendukungnya harus terus ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat maupun wisatawan semakin baik,” ujar Sri Juniarsih. Jumat (13/06/2026)

Berdasarkan kajian Pemkab Berau bersama Dinas Perhubungan, dermaga Teluk Harapan rencananya akan diperpanjang sekitar 10 meter. Penambahan ini dinilai sangat mendesak karena, Aktivitas Bongkar Muat BBM, Dermaga ini merupakan urat nadi pasokan energi berkala ke Maratua. Keterbatasan panjang dermaga sering kali menghambat proses distribusi BBM ke Masyarakat dan kapal besar pembawa bahan pokok dapat bersandar dengan lebih aman tanpa terganggu pasang surut air laut.

Sadar bahwa proyek ini membutuhkan dana yang tidak sedikit di tengah efisiensi anggaran daerah, Pemkab Berau bergerak lincah mencari alternatif pembiayaan. Selain mengandalkan APBD kabupaten, Sri Juniarsih membuka peluang dari berbagai lini.

“Dukungan juga diharapkan datang dari bantuan pemerintah pusat melalui APBN maupun pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur,” jelasnya.

Lebih dari sekadar proyek fisik, perpanjangan dermaga ini diyakini akan menjadi game changer bagi perekonomian Maratua. Infrastruktur pelabuhan yang mumpuni secara otomatis akan meningkatkan daya saing pariwisata, memberikan kenyamanan lebih bagi turis domestik maupun mancanegara, dan pada akhirnya menggerakkan roda ekonomi warga lokal. (Dy/Ok/Adv)

Petani-Nelayan Berau Unjuk Gigi di Penas KTNA

TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau siap menggebrak panggung Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) ke-17 di Kabupaten Gorontalo. Sebanyak 53 petani dan nelayan terbaik daerah dilepas Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, di Ruang Rapat Sangalaki, Kantor Bupati Berau, pada Rabu (10/6/2026).

Bukan sekadar ajang silaturahmi, misi kali ini berburu inovasi dan teknologi baru demi mendongkrak sektor pangan bumi Batiwakkal.

“Ini kesempatan yang sangat baik untuk belajar. Banyak inovasi yang bisa dilihat langsung dan mungkin dapat diterapkan di Berau untuk meningkatkan produktivitas masyarakat,” tegas Sri Juniarsih.

Selama gelaran berlangsung pada 20-25 Juni 2026, kontingen Berau akan mengikuti serangkaian agenda strategis, mulai dari temu usaha, pameran teknologi, gelar inovasi, hingga kunjungan lapangan.

Ada tiga target utama yang diusung oleh Pemkab Berau dalam ajang nasional ini, pertama mempelajari praktik terbaik (best practices) dari daerah lain untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi lokal, membuka peluang kerja sama dan pertukaran informasi dengan pelaku usaha dari seluruh Indonesia dan mengenalkan potensi unggulan Berau, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga sektor pariwisatanya yang sudah mendunia.

Bupati juga berpesan agar ilmu yang didapat di Gorontalo nantinya tidak menguap begitu saja. Para peserta diwajibkan menjadi leader yang menularkan wawasan baru tersebut kepada kelompok tani dan nelayan lain saat kembali ke Berau.

Melalui langkah progresif ini, Pemkab Berau berharap sektor pertanian dan perikanan daerah dapat naik kelas lewat adopsi teknologi modern, sekaligus membuka keran kolaborasi baru yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat secara nyata.(Dy/Ok/ADV)

Menjemput Kemandirian Olahraga Kaltim

Oleh: Rusdiansyah Aras

Kalimantan Timur hari ini sedang diuji. Penurunan kapasitas fiskal daerah akibat fluktuasi target pendapatan dan rasionalisasi anggaran bukan lagi sekadar isu di ruang rapat kedewanan. Ini adalah realitas yang memukul semua sektor, tidak terkecuali dunia olahraga. Bagi KONI Kaltim, penurunan ini laksana badai di tengah persiapan kita merajut mimpi besar menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2028.

Ketergantungan akut pada Dana Hibah APBD yang selama ini menjadi “napas utama” pembinaan atlet, kini berada di titik nadir. Jika kita hanya bisa mengeluh, meratapi angka-angka anggaran yang menyusut, maka prestasi olahraga Kaltim dipastikan akan ikut terjun bebas.

Namun, sejarah mencatat bahwa mentalitas insan olahraga Kaltim adalah mentalitas petarung. Di tengah impitan fiskal ini, lahir sebuah momentum regulasi: Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 8 Tahun 2026.

Bagi saya, Permenpora ini bukanlah beban tambahan. Ia adalah “kompas” sekaligus payung hukum yang memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman. Regulasi ini dengan tegas mengamanatkan restrukturisasi tata kelola, modernisasi kelembagaan, dan yang paling krusial: kemandirian pendanaan.

Memutus Rantai “Ketergantungan” Hibah
Sudah saatnya kita mengubah paradigma. KONI tidak boleh lagi menempatkan diri sebagai “peminta-minta” APBD yang pasrah pada belas kasihan ruang fiskal daerah. Permenpora No. 8/2026 membuka jalan bagi KONI untuk bertransformasi menjadi organisasi yang mandiri, profesional, dan akuntabel.

Kemandirian bukan berarti pemerintah lepas tangan, melainkan bagaimana KONI mampu menciptakan ekosistem industri olahraga (sports industry) dan membangun kemitraan strategis yang saling menguntungkan dengan sektor swasta. Kaltim adalah daerah yang kaya. Ratusan perusahaan multinasional bergerak mengeruk hasil bumi di sini. Sangat naif jika potensi sebesar itu tidak mampu kita konversikan menjadi bahan bakar prestasi atlet.

Formula 1 Persen: Mengetuk Nyali CSR Tambang
Solusi konkret dari kemandirian ini ada pada komitmen dan keberanian politik pemimpin daerah. Kita tahu, perputaran dana Corporate Social Responsibility (CSR) sektor pertambangan di Kaltim menembus angka Rp1 triliun per tahunnya.

Melalui catatan ini, saya menawarkan formula yang rasional: Cukup 1 persen saja.

Jika Gubernur Kaltim mengeluarkan kebijakan strategis untuk mengarahkan 1 persen saja dari total dana CSR tambang tersebut—yakni sekitar Rp10 miliar per tahun—khusus untuk pembinaan olahraga prestasi, maka masalah klasik “kehabisan bensin” di tubuh pengprov cabor akan selesai. Dana ini jauh lebih stabil, bebas dari birokrasi politik anggaran APBD yang berbelit, dan dapat dikelola secara transparan langsung dari perusahaan ke program pembinaan.

Tugas KONI Kaltim ke depan adalah memastikan pemanfaatan dana tersebut jatuh ke tangan yang tepat melalui skala prioritas yang rigid. Kita tidak bisa lagi membagi anggaran secara “rata air” atas dasar asas kasihan. Anggaran harus didistribusikan berbasis kinerja:

Cabor Andalan: Lumbung emas yang wajib dijaga fasilitas, nutrisi, dan jam terbang internasionalnya.

Cabor Unggulan: Potensi medali perak/perunggu yang siap diakselerasi menjadi emas.

Cabor Harapan & Pembinaan: Wadah regenerasi atlet muda pasca-Porprov.

Menata Tangga Menuju PON 2028
Kemandirian fiskal baru ini harus menjadi amunisi utama untuk menyongsong target besar di PON 2028. Kita harus memulainya dengan cetak biru (blueprint) yang presisi dan tidak boleh melompat-lompat.

Semua harus diawali secara bertahap:

Fase Porprov VIII di Paser: Menjadi kawah candradimuka untuk menyisir potensi riil di akar rumput.

Fase Babak Kualifikasi (BK) PON: Menjadi filter penentu untuk menguji kelayakan tanding.

Fase Peak Performance: Memadukan suplemen, mentalitas, dan sport science agar grafik performa atlet berada di titik tertinggi tepat saat mereka menginjakkan kaki di arena PON 2028.

Badai fiskal 2026 dan Permenpora No. 8/2026 adalah momentum blessing in disguise (berkah yang terselubung). Ini adalah saat di mana kita dipaksa tegak berdiri di atas kaki sendiri. Jika Gubernur, swasta, dan KONI mampu menyatukan saf dalam frekuensi yang sama, maka keterbatasan anggaran hari ini justru akan dicatat sejarah sebagai titik balik kebangkitan olahraga Kalimantan Timur yang mandiri dan disegani di pentas nasional.

Bumi Etam tidak kekurangan bakat, kita hanya sedang diuji untuk mengelola berkat. (rd)

PWI Kaltim Ikuti Bridge Open Tournament

BALIKPAPAN – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengirim atlet mengikuti Bridge Open Tournament (BBOT) 2026 di Grand Jatra Hotel Balikpapan yang berlangsung 12-14 Juni 2026.

Turnamen ini berhadiah total Rp250 juta ini digelar di Hotel Jatra Balikpapan, 12-14 Juni 2026 mempertandingkan kategori Open Team, Junior U21, hingga pasangan campuran dan junior.

Terdapat total ada 46 tim yang ikut dalam turnamen ini. Diantaranya 34 Tim Open, 6 Tim Junior U-21 dsn 6 Tim Junior U-18. Dari berbagai daerah seperti Bandung, Jakarta serta Filipina.

Ketua tim PWI Kaltim Muhammad Heldiyanur mengatakan, keikutsertaan PWI Kalltim dalam turnamen ini untuk menambah pengalaman bertanding menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Wartawan Nasional di Lampung tahun 2027 mendatang. Selain itu juga memberi semangat kepada wartawan di daerah ini lebih giat menekuni olahraga ini.

“Kami juga akan mempertandingkan cabang olahraga bridge pada Pekan Olahraga Wartawan Daerah di Balikpapan, Oktober 2026,” kata Heldiyanur yang juga menjabat sebagai bendahara PWI Kaltim.

“Tidak ada target pada turnamen ini, karena memang lawan yang dihadapi atlet yang punya pengalaman bertanding luar biasa,” tutup Heldi. (vb)

Next Page »