Pertamina EP Sangatta Field Tanam Ratusan Pohon Penyerap Karbon

Jakarta – Menyambut Hari Bumi 2026 yang diperingati setiap 22 April, PT Pertamina EP (PEP) Sangatta Field menggelar “Aksi Cinta Bumi” di area operasi ST-220, Dusun Silvaduta, Sangatta Selatan.

Kegiatan ini mengusung tema “Kolaborasi Hijau Pertamina untuk Bumi Lestari melalui Penanaman Pohon: Wujudkan Investasi Kecil untuk Dampak yang Lebih Besar.”

Aksi yang berlangsung pada 15 April 2026 ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Balai Taman Nasional Kutai, jajaran TNI-Polri (Polres, Kodim 0909, Lanal Sangatta), hingga pemerintah kecamatan dan masyarakat setempat.

Sebanyak 333 bibit pohon ditanam dalam aksi tersebut. Spesies yang dipilih merupakan tanaman darat yang memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap emisi karbon, seperti mahang damar, meranti, laban, mahoni, ulin, dan trembesi.

Secara ilmiah, pohon trembesi dewasa bahkan mampu menyerap hingga $28,5$ ton $CO_2$ per tahun, menjadikannya aset penting dalam mitigasi perubahan iklim.

Pjs Field Manager PEP Sangatta Field, Radhintya Danas, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah langkah strategis untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga lingkungan di sekitar wilayah operasi hulu migas.

“Kami berkomitmen menjalankan operasi yang selamat, andal, dan ramah lingkungan. Penanaman pohon ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” ujar Radhintya.

Edukasi Pengurangan Sampah Plastik

Uniknya, Aksi Cinta Bumi kali ini tidak hanya fokus pada penghijauan. PEP Sangatta Field juga mengampanyekan gaya hidup berkelanjutan dengan menerapkan konsep jamuan ramah lingkungan.

Peserta diajak menggunakan botol minum pribadi (tumbler) dan meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai selama acara berlangsung.

Apresiasi datang dari Camat Sangatta Selatan, Dewi. Ia memuji konsistensi Pertamina yang tetap mengedepankan kelestarian lingkungan di tengah aktivitas industri. “Ini adalah kontribusi nyata. Tidak semua instansi mengingat Hari Bumi, namun Pertamina membuktikannya hari ini,” ungkap Dewi.

Manager Communication Relations & CID PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Dony Indrawan, menambahkan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati adalah fondasi kebijakan keberlanjutan Perusahaan.

Dalam lima tahun terakhir, PHI melalui anak-anak perusahaannya telah menanam lebih dari 600 ribu pohon di wilayah Kalimantan.

“Program ini merupakan wujud kepatuhan kami terhadap regulasi sekaligus upaya mendukung konservasi flora dan fauna serta pengurangan emisi karbon secara konsisten,” pungkas Dony.

PEP Sangatta Field, yang merupakan bagian dari Zona 9 Subholding Upstream Regional 3 Kalimantan, terus berkomitmen menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang inovatif guna mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

PLN Indonesia Power UBP Mahakam Wujudkan Aksi Nyata Selamatkan Bumi

SAMARINDA — Pada momentum Hari Bumi 2026, PLN Indonesia Power UBP Mahakam menegaskan komitmennya menjaga bumi melalui aksi nyata penanaman pohon di Taman Keanekaragaman Hayati, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda. Langkah ini bukan sekadar simbolis, melainkan wujud konkret kontribusi perusahaan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan masa depan lingkungan.

Kegiatan ini menghadirkan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, Basuni, S.Hut., M.M, Komandan Batalyon Zeni Tempur 17/AD Letnan Kolonel Aremal Pasju, Sekretaris Camat Sambutan Roby, Perwakilan Kelurahan Makroman Saiful Anwar, serta jajaran manajemen dan insan PLN Indonesia Power UBP Mahakam menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama.

Kabid Tata Lingkungan dan Pertamanan DLH Kota Samarinda, Basuni, S.Hut., M.M, menyampaikan apresiasi atas komitmen yang ditunjukkan.
“Kegiatan penanaman pohon ini memiliki nilai strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Kami mengapresiasi komitmen PLN Indonesia Power UBP Mahakam yang konsisten menghadirkan aksi nyata, karena upaya penghijauan seperti ini menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan lingkungan di tengah tantangan perubahan iklim,” ujarnya.

Manager PLN Indonesia Power UBP Mahakam, Firman Ramdan, menegaskan bahwa Hari Bumi harus dimaknai sebagai panggilan aksi, bukan sekadar seremoni.
“Ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah langkah nyata. Setiap pohon yang ditanam hari ini adalah investasi untuk masa depan untuk udara yang lebih bersih, lingkungan yang lebih sehat, dan bumi yang lebih lestari,” tegasnya.

Aksi penghijauan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan PLN Indonesia Power dalam menekan emisi karbon sekaligus memperkuat kualitas lingkungan di sekitar wilayah operasional. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi simbol harapan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah nyata yang dilakukan bersama.

Melalui penanaman pohon ini, PLN Indonesia Power UBP Mahakam menegaskan perannya bukan hanya sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai penjaga keberlanjutan bumi. Karena masa depan tidak hanya dibangun tetapi juga harus dijaga. (*)

Olengnya “Marwah” Kaltim

Catatan Rizal Effendi

WAJAH Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tampak lesu. Dia meninggalkan Kantor Gubernur menuju Lamin Etam, Selasa (21/4) malam sekitar pukul 21.00 Wita, seusai aksi demo 214 yang dilakukan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMK) sehari suntuk.

Tak ada ucapan dan komentar keluar dari mulut gubernur. Dia sempat mengangkat tangan dan berucap pendek. “Dengan Bu Sekda aja,” katanya bergegas meninggalkan wartawan yang mencoba bertanya.

Tak kelihatan Sekda Sri Wahyuni dan Wagub Seno Aji mengiringinya. Kedua orang ini terkesan sering dijadikan bemper menghadapi berbagai pihak yang mengkritisi Gubernur. “Bu Sekda itu orang cerdas, tapi karena harus mengamankan kebijakan pimpinan yang tidak cerdas, jadinya tidak cerdas,” kata Ketua Partai Demokrat Kaltim, Irwan Pecho pernah berkomentar.

Aksi demo yang diikuti ribuan mahasiswa dan masyarakat itu, membuat sejarah. Dari 11 orang yang pernah memimpin Kaltim, baru pertama kali di era Gubernur Rudy Mas’ud ada aksi demo yang begitu keras untuk menurunkan sang gubernur.  Meski baru setahun memimpin, tapi masyarakat melihat ada sejumlah kebijakan Gubernur Kaltim yang ternyata menebarkan aroma yang tidak harum dan sangat menyakiti hati masyarakat.

“Kami mohon maaf karena fungsi pengawasan dan budgeting tidak berjalan,” kata Muh Husni Fahruddin alias Ayub, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, yang juga Sekretaris DPD Golkar Kaltim. Ketua DPD Golkar sendiri adalah Rudy Mas’ud, sang gubernur.

Gubernur sendiri meski ada di Kantor Gubernur, tapi urung menemui massa. Mungkin alasan keamanan. Itu sebabnya, sehari sebelumnya Kantor Gubernur termasuk Lamin Etam  dipasangi benteng kawat berduri. Padahal sebelumnya dia menyatakan Kantor Gubernur terbuka 24 jam untuk siapapun. “Lebih 38 tahun baru sekali ini Kantor Gubernur dipagari kawat berduri,” komentar seorang wartawan.

Selain Gubernur, Bambang Widjojanto, pegiat antikorupsi dan mantan petinggi KPK yang ikut menjadi anggota Dewan Penasihat Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP)  juga memantau jalannya aksi demo dari Kantor Gubernur. Dia kebetulan ada acara diskusi tentang Kartini.

Banyak yang menyorot Bambang karena beberapa hari sebelumnya dia mengeluarkan pernyataan bahwa aksi demo dipastikan dilakukan orang-orang yang kalah Pilgub 2024 lalu, yang dikatakannya ingin membuat keonaran.

Salah seorang wakil mahasiswa ketika menyampaikan orasi dari atas mobil menyatakan dengan tegas bahwa aksi mereka tidak dilatarbelakangi kepentingan tertentu. “Gerakan ini bukan karen sakit hati, tetapi murni karena kepentingan rakyat,” tandasnya.

Selain Bambang, para mahasiswa juga mencari Sudarno, anggota TAGUPP yang banyak membuat pernyataan blunder. Malah ada yang membawa poster bertuliskan: “Matikan Rokok Sudarno.”

Peserta aksi demo 214 bergerak dari Islamic Center. Lalu berjalan kaki menuju gedung DPRD di Karang Paci. Siangnya mereka isoma di Islamic lagi dan baru bergerak pukul 14.00 menuju Kantor Gubernur di Jl Jend Sudirman. Yang menarik badan pengelola Islamic Center saat ini dipimpin Irianto Lambrie, mantan Gubernur Kaltara yang juga menjadi Ketua TAGUPP Kaltim.

Meski sempat diwarnai kericuhan, secara keseluruhan aksi demo berjalan lancar. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro mengakui unjuk rasa berjalan damai. Dia mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat. “Alhamdulillah semua bisa terkendali,” katanya kepada wartawan.

SEPAKAT HAK ANGKET

Aksi demo di depan gedung DPRD Kaltim berhasil mendorong DPRD Kaltim menandatangi pakta integritas yang berisi 3 tuntutan masyarakat. Tiga tuntutan itu adalah evaluasi program Pemda, penghentian praktik KKN dan Nepotisme serta dilaksanakannya hak angket untuk mengkaji kebijakan gubernur yang menyimpang.

“Kita bersepakat atas usulan massa. Unsur ketua fraksi terpenuhi semua, tujuh fraksi. Jadi aman,” kata Wakil Ketua Dewan Ekti Imanuel. Ketika penandatangan dilakukan, Ketua Dewan Hasanuddin Mas’ud tidak ada di tempat. “Masih mengikuti retret di Magelang,” jelasnya.

Keberanian DPRD menjalankan tugas dan fungsinya tengah diuji. Karena selama dinilai tidak berjalan efektif. Itu diakui juga oleh Ayub dari Fraksi Golkar. Semua orang tahu, Ketua DPRD Kaltim adalah kakak kandung Rudy Mas’ud. Karena kontrol tidak berjalan, penggunaan anggaran (APBD) cenderung los dan tidak mencerminkan semangat efisiensi atau penghematan.

Masyarakat menunjuk contoh pembelian mobil dinas Gubernur sebesar Rp8,5 miliar dan mobil dinas pimpinan DPRD Rp6,8 miliar. Meski sudah dikembalikan, kebijakan itu tetap dinilai memprihatinkan dan memalukan. Karena Gubernur beranggapan itu untuk menjaga marwahnya Kaltim. Akhirnya selain dikecam, tapi juga diolok-olok oleh netizen seluruh Indonesia. Bahkan Presiden Prabowo juga ikut menyentil. “Mobil Maung Presiden saja hanya sekitar Rp1 miliar, tapi ada kepala daerah beli mobil dinas sampai Rp8 miliar,” ucapnya.

Selain mobil dinas, juga ada biaya renovasi rumah jabatan mencapai Rp25 miliar. Ini juga menjadi kecaman semua pihak. Selain angkanya selangit, juga ada beberapa komponen renovasi yang menyesakkan dada. Misalnya soal pembuatan aquarium air laut  dan lainnya sebesar Rp198 juta. Juga anggaran pengadaan Videotron indoor Rp782 juta.

Gubernur juga membentuk lembaga TAGUPP yang sangat mahal. Anggarannya luar biasa. Jumlah anggota TAGUPP 43 orang dan mendapat honor APBD antara 20 sampai 45 juta rupiah per orang per bulan. Total dana APBD yang disedot lebih Rp10 miliar.

Belakangan ini orang juga mulai menyorot penggunaan HARUM Resort di Balikpapan. Sebab, di situ ada tagihan jamuan makanan untuk tamu bernilai ratusan juta rupiah ke Pemprov Kaltim.

Berkaitan dengan SDM lokal, Gubernur dianggap lebih mengutamakan orang luar. Terbukti dua Dewan Pengawas RSUD diambil bukan dari orang daerah. Begitu juga dengan rencana percepatan penggantian Dirut Bankaltimtara.

Rudy Mas’ud juga dinilai mengembangkan aroma nepotisme yang luar biasa. Di DPRD Kaltim, selain Hasanuddin Mas’ud ada juga saudara kandung yang lain yaitu, Hj Syahariah Mas’ud.

Kakak kandung Rudy Mas’ud yang lain adalah Rahmad Mas’ud (RM). Sekarang ini Wali Kota Balikpapan dan keponakannya Alwi Al Qadri menjadi Ketua DPRD Balikpapan. Suami adiknya, Hijrah Mas’ud yaitu dr Ifransyah Fuadi diangkat menjadi Dirut RUSD Beriman, meski waktu itu belum memenuhi syarat. Hijrah sendiri diangkat menjadi Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) dan juga ikut cawe-cawe di Kantor Gubernur.

Tak kalah hebohnya Gubernur juga menjadikan keponakan lainnya yaitu Putri Amanda Nurramadhani sebagai Ketua KADIN Kaltim. Usianya baru 23 tahun dan juga belum memenuhi syarat. Tapi tetap dipaksakan. Putri adalah anak dari Syahariah Mas’ud. Syahariah sendiri disebut-sebut bakal dijadikan Ketua KONI Kaltim.

Gelar S3 Rudy Mas’ud di Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Unmul bersama Hasanuddin Mas’ud dan dua lainnya juga mulai dipersoalkan. Rektor Unmul Prof Abdunnur mengakui ada surat Irjen Kemendiktisaintek yang meminta klarifikasi. Hasil klarifikasi yang dibuat dan ditandatangani Kaprodi S2 Ilmu Ekonomi FEB Unmul, diakui ada hal-hal yang tidak terpenuhi. “Kami menunggu arahan Dirjen,” kata Rektor.

Rabu pagi ini di beberapa media sosial beredar video pernyataan Rudy Mas’ud terbaru. Dia menyatakan harapannya agar para mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat selalu menjadi mata telinga dia di dalam melaksanakan perbaikan dan evaluasi kinerja Pemprov Kaltim.

“Pastinya di tangan kalian, adik-adik mahasiswa masa depan Kaltim akhirnya ditentukan takdirnya. Terima kasih atas segala masukan adik-adik mahasiswa dan masyarakat, yang sangat berarti dan berkelas. Semoga ke depan kami dan seluruh Pemprov Kaltim berakselerasi memperbaiki kinerja kami,” tambahnya.(*)

Pertamina Patra Niaga Hijaukan Sempadan Karang Mumus

‎SAMARINDA – Memperingati Hari Bumi, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menegaskan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk Penghijauan Sempadan Sungai Karang Mumus.
‎
‎Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, melalui siaran pers yang diterima Jurnalborneo.com Rabu, (22/4/2026) mengatakan program ini difokuskan pada penanaman vegetasi di bantaran Sungai Karang Mumus, khususnya di Kelurahan Sempaja Timur, Samarinda. Kegiatan ini bertujuan mengurangi erosi, meningkatkan kualitas lingkungan, serta mengembalikan fungsi ekologis sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat.
‎
‎Pelaksanaan program dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat setempat, termasuk tiga kelompok dasawisma. Selain penanaman tanaman lokal, kegiatan juga diisi dengan edukasi lingkungan guna membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kawasan sempadan sungai.
‎
‎Salah satu materi edukasi yang diberikan adalah pelatihan pembuatan cocoon, yakni media tanam inovatif yang mampu menyimpan air sehingga tanaman tetap terhidrasi lebih lama. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
‎
‎Program ini turut memberikan dampak sosial berupa peningkatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Keterlibatan kelompok dasawisma diharapkan mampu memperkuat ketahanan komunitas serta mendorong praktik pelestarian yang berkelanjutan.
‎
‎Dari sisi lingkungan, penanaman vegetasi di sempadan sungai berkontribusi menekan erosi dan sedimentasi, memperbaiki kualitas air, serta berfungsi sebagai penahan longsor dan penyerap karbon. Vegetasi yang tumbuh juga menciptakan habitat bagi keanekaragaman hayati sekaligus menjadikan kawasan lebih hijau.
‎
‎Edi Mangun, mengatakan program ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam menghadirkan inisiatif yang berdampak lingkungan sekaligus sosial.
‎
‎“Melalui momentum Hari Bumi, kami ingin menegaskan bahwa upaya pelestarian lingkungan harus berjalan seiring dengan pemberdayaan masyarakat. Program ini tidak hanya memperbaiki ekosistem sungai, tetapi juga membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat,” ujarnya.
‎
‎Ia menambahkan, pendekatan partisipatif menjadi kunci keberhasilan program TJSL yang dijalankan. Kolaborasi dengan masyarakat dinilai penting agar program dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.
‎
‎Dengan sempadan sungai yang semakin hijau, program ini diharapkan mampu mengurangi risiko banjir serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan pun menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kontribusi nyata dalam mendukung pelestarian lingkungan dan keberlanjutan.*

Sanksi Cabut KTP untuk Ayah yang “Nakal”: Gebrakan Berani dari Surabaya

Oleh : Riyawan S.Hut.  (Pemerhati Sosial & Budaya)

Isu soal tanggung jawab ayah setelah perceraian sering kali jadi topik yang sensitif, tapi juga krusial. Selama ini, banyak kasus di mana anak jadi korban karena ayah mangkir dari kewajiban nafkah. Nah, yang lagi ramai dibicarakan sekarang adalah langkah tegas dari Pemerintah Kota Surabaya yang bisa dibilang cukup “nendang” dalam hal layanan administrasi kependudukan (adminduk) bisa diblokir bagi mantan suami yang tidak menjalankan kewajiban nafkah.

Kebijakan ini bukan sekadar wacana, tapi sudah berjalan dan berdampak nyata. Bahkan, ribuan pria sudah masuk dalam daftar yang terdampak aturan ini. Jadi, kalau selama ini ada yang merasa bisa “kabur” dari tanggung jawab, sekarang situasinya sudah berubah total.

Integrasi Data: Sistem Canggih yang Bikin Tidak Bisa Ngeles

Salah satu kekuatan utama dari kebijakan ini adalah integrasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dengan Pengadilan Agama. Jadi, semuanya serba digital dan real-time.

Bayangkan jika skenarionya seperti ini:

Saat seseorang mengurus KTP, KK, atau dokumen lain lewat aplikasi Klampid New Generation (KNG), sistem langsung melakukan pengecekan otomatis. Kalau nama orang tersebut tercatat belum menyelesaikan kewajiban nafkah sesuai putusan pengadilan, maka proses langsung dihentikan.

Bukan cuma sekadar ditolak, tapi juga muncul notifikasi yang menjelaskan alasan penolakan tersebut. Transparan, jelas, dan nggak bisa dibantah.

Data terbaru menunjukkan ada lebih dari 8.000 mantan suami di Surabaya yang masuk daftar penahanan layanan ini. Angka ini bahkan terus meningkat dari bulan sebelumnya. Dari jumlah itu, ribuan kasus berkaitan langsung dengan tunggakan nafkah anak. Artinya? Ini bukan kasus kecil. Ini fenomena sosial yang serius.

“Tidak Ada Mantan Anak”: Pesan Tegas untuk Para Ayah

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan satu kalimat yang langsung viral

“Tidak ada yang namanya mantan anak.”

Kalimat ini sederhana, tapi maknanya dalam banget. Perceraian memang mengakhiri hubungan suami-istri, tapi tidak pernah menghapus tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Dalam banyak kasus, justru setelah perceraian, beban finansial dan emosional lebih banyak dipikul oleh ibu.

Kebijakan ini hadir sebagai semacam “shock therapy”. Selama ini, sanksi sosial atau hukum sering kali kurang memberikan efek jera. Tapi dengan pembatasan layanan administrasi, dampaknya langsung terasa di kehidupan sehari-hari. Bayangkan saja, seseorang tidak bisa mengurus KTP baru, mengajukan paspor, mengurus pernikahan lagi, bahkan kesulitan dalam urusan pekerjaan

Di titik ini, negara benar-benar “turun tangan” untuk memastikan hak anak tidak diabaikan.

Bukan Cuma Uang, Tapi Ini Soal Tanggung Jawab

Memang, dalam diskusi publik, ada yang bilang bahwa anak butuh lebih dari sekadar uang, mereka juga butuh kehadiran ayah. Itu benar. Tapi realitanya, banyak kasus bahkan kebutuhan paling dasar saja tidak terpenuhi. Nafkah yang seharusnya digunakan untuk makan, sekolah, dan kebutuhan harian justru tidak diberikan.

Di sinilah kebijakan Surabaya jadi penting. Ini adalah langkah awal untuk memastikan tanggung jawab paling mendasar terpenuhi dulu. Karena jujur saja, sulit bicara soal kasih sayang kalau kebutuhan dasar anak saja tidak terpenuhi.

Pro dan Kontra: Apakah Kebijakan Ini Terlalu Keras?

Setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Ada yang mendukung penuh karena dianggap melindungi anak, tapi ada juga yang mengkritik karena dinilai terlalu keras. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah “Bagaimana kalau si ayah memang tidak mampu secara ekonomi?”

Ini pertanyaan valid. Tapi perlu diingat, kewajiban nafkah ini bukan ditentukan sembarangan. Semua sudah melalui proses hukum di pengadilan yang mempertimbangkan kemampuan finansial masing-masing pihak. Jadi, alasan “tidak mampu” seharusnya sudah dipertimbangkan sejak awal. Meski begitu, tetap perlu ada solusi di lapangan. Misalnya mekanisme mediasi yang cepat, sistem update otomatis setelah pembayaran dan transparansi data agar tidak ada kesalahan blokir

Surabaya sendiri mengklaim bahwa sistem akan langsung terbuka setelah ada laporan pelunasan dari Pengadilan Agama. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Kaltim Jadi Sorotan: Bisa Nggak Ikut Jejak Surabaya? Nah, ini yang menarik.

Kalau kita geser perhatian ke Kalimantan Timur (Kaltim), situasinya juga cukup mengkhawatirkan. Data dari Pengadilan Agama Sangatta menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, ada 848 kasus perceraian di Kabupaten Kutai Timur saja.

Itu baru satu daerah. Kalau ditotal dengan kota-kota lain seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, angkanya pasti jauh lebih besar. Faktor penyebabnya pun beragam, mulai dari masalah ekonomi sampai fenomena yang lagi marak yakni judi online.

Dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), arus urbanisasi dan perubahan sosial di Kaltim diprediksi akan semakin cepat. Ini bisa berdampak pada meningkatnya angka perceraian jika tidak diantisipasi dengan kebijakan sosial yang kuat. Pertanyaannya sekarang.

Apakah Kaltim siap meniru langkah Surabaya?

Secara teknis, sebenarnya bukan hal yang mustahil. Integrasi data antara Dukcapil dan Pengadilan Agama bisa dilakukan jika ada kemauan politik dan dukungan sistem teknologi yang memadai. Yang jadi tantangan adalah koordinasi antar lembaga, kKesiapan infrastruktur digital, komitmen pemerintah daerah

Tapi kalau melihat dampak positif yang sudah mulai terlihat di Surabaya, ini adalah langkah yang layak dipertimbangkan.

Ini Bukan Sekadar Sanksi, Tapi Perlindungan Masa Depan

Kebijakan Surabaya ini bukan soal menghukum mantan suami semata. Ini tentang memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak mereka, meskipun orang tua mereka sudah berpisah.

Selama ini, banyak kasus di mana ibu dan anak harus berjuang sendiri tanpa dukungan yang layak. Dengan adanya kebijakan ini, negara akhirnya hadir secara nyata.

Untuk Kalimantan Timur, ini bisa jadi momentum. Dengan angka perceraian yang cukup tinggi dan dinamika sosial yang terus berkembang, kebijakan seperti ini bisa menjadi solusi jangka panjang. Pertanyaannya tinggal satu “Apakah pemerintah daerah berani mengambil langkah tegas seperti Surabaya?”

Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya soal administrasi atau birokrasi, tapi masa depan anak-anak yang berhak hidup layak.

Next Page »