Perumdam Tirta Kencana Buka Puasa Bersama Wartawan

SAMARINDA – Manager Hubungan Langganan Perusahaan Umum Daerah (Perumdam) Tirta Kencana Samarinda, Iwan Yusliansyah mengatakan, media memegang peran penting menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Media menjadi ujung tombak kami dalam menyampaikan informasi pelayanan,” katnya pada acara buka puasa bersama Perumdam Tirta Kencana dan wartawan di Hotel Five Premiere, Samarinda, Jumat (13/3/2026).

Ia berharap melalui kegiatan tersebut hubungan baik dengan media tetap terjalin dan dapat membantu menyampaikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat.

Iwan juga menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dalam pelayanan, namun Perrumdam berusaha mengoptimalkan sehingga palanggan dapat terlayani dengan baik sehingga dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lancar.

Perumdam juga selalu siaga, pelanggan juga dapat melakukan pelaporan melalui hotline 0541 – 2088100 atau melalui pesan pribadi WhatsApp ke 0811553536. (*)

Antara Etika Publik dan Kemewahan “Kuda Besi”

Catatan Rusdiansyah Aras

​PERSOALAN kendaraan dinas bagi pejabat publik di Kalimantan Timur mendadak jadi sorotan tajam. Bukan karena fungsinya sebagai penunjang operasional, melainkan karena angka-angka fantastis di balik pengadaannya yang memicu kegaduhan di ruang publik.

​Kita melihat rentetan angka yang cukup mencengangkan: mulai dari mobil dinas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar, disusul mobil dinas Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud seharga Rp6,8 miliar. Belum lagi polemik di Ibu Kota Provinsi, di mana Wali Kota Samarinda Andi Harun sempat menggunakan skema sewa untuk Land Rover Defender dengan biaya Rp160 juta per bulan.

​Di sisi lain, kontras sosial terlihat jelas. Di saat pucuk pimpinan di tingkat provinsi dan kota besar menggunakan kendaraan kelas premium, masih banyak kepala daerah di kabupaten/kota lain di Kaltim yang setia menggunakan “mobil lawas” untuk menjangkau pelosok desa dan medan berat di Bumi Etam.

​Klarifikasi yang Belum “Mendinginkan” Suasana

​Upaya klarifikasi sebenarnya sudah dilakukan. Gubernur Rudy Mas’ud dan Sekprov Sri Wahyuni telah memberikan penjelasan. Namun, nampaknya penjelasan teknis mengenai pengadaan dan standar keamanan belum cukup memuaskan rasa keadilan masyarakat. Arus kritik yang begitu deras—terutama di tengah isu kemiskinan ekstrem dan perbaikan infrastruktur jalan yang masih compang-camping—akhirnya memaksa sebuah keputusan besar: kendaraan tersebut diputuskan untuk dikembalikan.

​Langkah serupa diambil Wali Kota Andi Harun. Beliau memilih jalan evaluasi dengan meminta Inspektorat Daerah Kota Samarinda meninjau ulang seluruh penggunaan kendaraan operasional Pemkot, termasuk skema sewa mobil dinas wali kota. Ini adalah langkah responsif terhadap “suara bising” di akar rumput.

​Belajar dari Masa Lalu: Revitalisasi Humas dan Wartawan Pos

​Polemik ini seharusnya bisa diredam lebih dini, atau bahkan tidak terjadi, jika fungsi kehumasan di lingkungan Pemprov, Pemkab, dan Pemkot berjalan lebih interaktif. Saya teringat ketika masih aktif di lapangan sebagai jurnalis Kaltim Post  pada era pemerintahan Gubernur HM Ardans maupun Mayjen TNI (Purn) Suwarna AF. Saat itu, komunikasi antara pengambil kebijakan dengan masyarakat melalui media massa terjalin sangat erat.

​Sudah saatnya pemerintah daerah kembali memberdayakan wartawan yang bertugas di pos kantor gubernur maupun balaikota—mirip dengan pola “Wartawan Istana” di tingkat kepresidenan. Minimal sebulan sekali, perlu digelar agenda coffee morning yang santai namun berbobot untuk membahas isu kekinian dan program pembangunan.

​Dengan ruang dialog yang terbuka, isu sensitif seperti pengadaan aset tidak akan meledak menjadi bola liar. Transparansi melalui diskusi tatap muka antara wartawan dan pejabat akan menciptakan pemahaman yang sama (common understanding) sebelum sebuah kebijakan dieksekusi.

​Sensibilitas di Tengah Fiskal yang Melambat

​Apalagi, kita semua tahu bahwa kondisi fiskal Kalimantan Timur saat ini sedang “tidak baik-baik saja”. Di tengah tantangan anggaran, setiap rupiah yang keluar dari kas daerah harus benar-benar memiliki asas manfaat langsung bagi rakyat.

​Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola pemerintahan di Kaltim. Pemimpin tidak hanya dituntut untuk tertib administrasi, tetapi juga harus memiliki “antena” yang peka terhadap kondisi kebatinan rakyatnya. Keputusan untuk mengembalikan kendaraan mewah tersebut adalah langkah korektif yang patut diapresiasi, meski seharusnya tidak perlu terjadi jika prinsip efisiensi dan transparansi dikedepankan sejak awal.

​Pada akhirnya, kehormatan seorang pemimpin bukan terletak pada seberapa mewah “kuda besi” yang dikendarainya, melainkan pada seberapa jauh kebijakannya mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya.(rd)

Kasihan Ibu Sekdaprov

Catatan Rizal Effendi

SERBA SALAH, itu yang lagi dialami Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Sri Wahyuni pada hari-hari ini. Dia lagi disorot bahkan di-bully berkaitan dengan kebijakan yang tengah dijalankan Pemda Kaltim terutama dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai Sekdaprov, Sri Wahyuni otomatis juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dia yang memimpin penyusunan APBD. Dia juga yang berunding secara teknis dengan Badan Anggaran DPRD.

Sri Wahyuni dikukuhkan sebagai Sekdaprov tanggal 30 Mei 2022. Itu berarti sejak kepemimpinan Gubernur Isran Noor. Lalu lanjut dengan Pj Gubernur Akmal Malik dan kemudian dengan Rudy Mas’ud (HARUM) yang dilantik sebagai gubernur Kaltim bersama wagubnya Seno Aji sejak 20 Februari 2025.

Di masa Isran, tugas Sri relatif ringan. Sebab saat itu Isran sudah di tahun ke-4  masa tugasnya. Sekda sebelumnya adalah M Sa’bani. Tapi di era HARUM,  Sri harus membanting tulang serta menguras pikiran habis-habisan, karena gubernur baru datang pada saat APBD sudah ditetapkan.

Saat Gubernur HARUM dilantik Februari 2025, APBD 2025 sudah disusun dan ditetapkan pada akhir 2024 di era Akmal Malik. Sementara pada saat yang sama, Rudy Mas’ud-Seno Aji ingin sebagian program dan janji-janji kampanyenya segera dijalankan terutama apa yang mereka sebut dengan program Gratispol. Sehingga Sekda harus kerja keras melakukan refocusing agar sebagian program HARUM bisa jalan.

Refocusing adalah pengalihan kegiatan atau anggaran. Istilah ini viral saat kita diterpa musibah Covid-19. Semua duit APBN atau APBD difokuskan untuk penanganan Covid, sehingga sejumlah kegiatan atau program lain dibatalkan, dialihkan atau dikurangi porsinya.

Baru APBD 2026, Rudy Mas’ud-Seno Aji bisa menuangkan seluruh program atau keinginan yang berkaitan visi misinya.  Hanya “sialnya” tiba-tiba muncul kebijakan pemangkasan dari Pemerintah Pusat, sehingga sumber pendapatan APBD dari dana transfer terjun bebas.

Bayangkan, APBD Kaltim 2026 akhirnya ditetapkan hanya Rp15,15 triliun. Turun drastis dibanding APBD 2025 yang besarnya Rp21,74 triliun. Sumber pendapatan dari dana transfer (Pemerintah Pusat) hanya Rp3,13 triliun, turun tajam dari estimasi awal yang diperkirakan Rp9,33 triliun. Untung Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup baik, sekitar Rp10,03 triliun.

Berkaitan dengan pemangkasan itu, terbit Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang memerintahkan Kementerian/Lembaga  (K/L) serta Pemerintah Daerah melakukan langkah penghematan terutama pada pos perjalanan dinas, rapat/seminar, honorium, kajian, publikasi dan pembangunan gedung/fasilitas yang bukan prioritas.

Pemda diinstruksikan mengurangi kegiatan seremonial, studi banding, serta membatasi perjalanan dinas dan honorium tim.

Dalam Inpres No 1 itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditugasi melakukan pengawasan terhadap jalannya efisiensi agar tepat sasaran.

JADI TERPOJOK

Sebagai Sekda yang sudah bertugas beberapa tahun, Sri paham betul apa yang dilakukan dalam hal pemangkasan atau penghematan. Tapi di sisi lain dia tengah berhadapan dengan gubernur baru, yang ternyata persepsi penghematannya agak beda.

Bayangkan dengan entengnya Gubernur HARUM mengatakan, untuk menjaga marwahnya Kaltim dan marwahnya masyarakat Kaltim, maka tak pantas Gubernur memakai mobil dinas jenis Kijang atau kendaraan ala kadarnya. Maka dianggarkanlah oleh Ibu Sekda mobil dinas gubernur yang mahal dan mewah senilai Rp8,5 miliar, yaitu Ranger Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e warna putih.

Selain bertolak belakang dengan kebijakan penghematan, pengadaan mobil semahal itu tidak pernah dilakukan kepala daerah lainnya. Malah juga lebih mahal dari mobil Maung Presiden Prabowo yang harganya Rp1,2 miliar.

Tentu beli mobil Ranger Rover seri itu bukan maunya Ibu Sekda. Mana mungkin Ibu Sekda tahu jenis mobil seperti itu. Meski HARUM setengah membantah, tapi semua orang tahu bahwa itu ada kaitan dengan keinginan sang gubernur. Apalagi gubernur juga punya mobil pribadi Ranger Rover jenis lain. Jadi sudah tahu apa hebat dan nyamannya mobil merek SUV mewah asal Inggris itu.

Ibu Sekda makin terpojok ketika menjelaskan bahwa mobil tersebut diadakan karena gubernur kesulitan menempuh medan berat dalam perjalanan ke berbagai pelosok Kaltim. Tapi gubernur sendiri bilang mobilnya ditempatkan di Jakarta.

Ini jadi pelajaran pahit bagi HARUM. Hampir semua orang di Indonesia menghujat. Akhirnya dia minta maaf dan mengembalikan mobil tersebut kepada si penjual. Itupun belum selesai. Sebab mekanisme pengembalian mobil itu masih dipersoalkan.

Bersamaan dengan heboh soal mobil, orang juga ramai menyorot adanya anggaran untuk pembuatan naskah pidato Gubernur HARUM.  Angkanya tidak besar, sekitar Rp100 juta. Tapi setahu orang selama ini pembuatan pidato gratis. Kalaupun ada honornya, tidak seberapa. Naskah pidato biasanya dibuat oleh Bagian Humas atau sekarang Diskominfo. Bahannya datang dari berbagai OPD. Kalau sekarang di-pihakketiga-kan, aneh dan ada kesan sengaja dibuat-buat supaya ada anggarannya.

Yang lebih aneh lagi soal pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) berikut honornya. Dulu pembentukan tim semacam ini tidak terlalu dipersoalkan. Tapi sejak periode kepala daerah baru, Kemendagri sudah mengeluarkan larangan.

Itu terungkap dari pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Prof Zudan Arif Fakhrullah menjelang pelantikan serentak kepala daerah se Indonesia, Februari tahun lalu. Dia menegaskan bahwa kepala daerah dilarang mengangkat tenaga honor, staf khusus dan tenaga ahli. “Yang melanggar akan dikenaik sanksi berat,” tandasnya.

Nyatanya Gubernur HARUM berani menabrak. Bahkan lebih mencengangkan lagi, selain jumlahnya sangat gemuk (47 orang), honornya juga selangit. Tiap orang terima antara 20 sampai 45 juta rupiah. Hebatnya lagi berlaku surut sejak Januari. Jadi total anggaran yang dikuras dari APBD 2026 itu sebesar Rp10,78 miliar terdiri Rp8,3 miliar untuk honor dan Rp2,4 miliar untuk perjalanan dinas. Bisa jadi honor Januari dan Februari sudah atau mau dibayarkaan sebelum lebaran.

Ketika ditanya wartawan, Ibu Sekda bilang sudah dikonsultasikan dengan Kemendagri. Bagaimana isi konsultasinya kita tidak tahu. Tapi saya yakin Ibu Sekda sangat berat menjelaskan masalah TAGUPP berikut honornya. Karena besarnya honor memang membuat iri para pejabat Pemprov.

Sebelumnya masyarakat dan para netizen juga pernah mempersoalkan pelaksanaan Rapat Pimpinan Evaluasi APBD Kaltim 2023 yang dilaksanakan di HARIIS Vertu Hotel Harmoni Jakarta. Itu juga tidak sejalan dengan Inspres No 1.

Sri beralasan, rapat itu mementingkan isi pembahasan dibanding soal tempat. “Kami kan tidak memilih rapim setiap saat di Jakarta. Tapi kemarin itu, yang paling memungkinkan di Jakarta karena ada beberapa kegiatan yang juga dilakukan di Kementerian dan koordinasi. Jadi waktu dan koordinasinya bisa lebih mudah diatur,” katanya memberi alasan lebih jauh.

Berkaitan dengan berbagai kebijakan kontroversial tersebut, saya mengutip kembali komentar Irwan Pecho, mantan anggota DPR RI dapil Kaltim dari Partai Demokrat. “Ibu Sekda itu orang cerdas, tapi jadi tidak cerdas karena harus mengamankan kebijakan pimpinan yang tidak cerdas,” begitu katanya.

Sri Wahyuni figur birokrat andal. Dia putra daerah yang membanggakan. Lahir di Samarinda, 29 Desember 1970. Semasa menjadi Praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dia sempat mengikuti Sekolah Perwira Militer di SEKOWAD Bandung dan kemudian mengambil S1 di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta. Lalu lanjut program magister di Australian National University (ANU) Canberra-Australia, 2006.

Dia pernah menjadi Perwira Pertama Militer Kodim0803/Madiun, lalu bergeser jadi Lurah Long Ikis, Kabupaten Paser. Juga lama di Pemkab Kukar, sampai akhirnya masuk ke Gedung Putih, Kantor Gubernur. Dia lama menjabat Kepala Dinas Pariwisata Kaltim.

Sri Wahyuni termasuk Sekda berprestasi. Dia masuk 15 besar ASKOMPSI Digital Leadership Government Awards (ADLGA) 2025. ASKOMPSI itu adalah Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia. Sri satu-satunya wakil Kalimantan yang lolos sampai ke babak final.

Asyik dengan kariernya, Sekda cantik ini sampai sekarang masih single alias belum berkeluarga. Saya melihat beberapa kali dicegat wartawan, wajahnya tidak terlalu cerah. Terkadang mau cepat-cepat meninggalkan tempat. Mungkin bingung jawaban apa yang tepat agar tidak lagi berlawanan dengan keterangan gubernur. Saya waswas menunggu momen dia tergusur dari kursinya. Mudah-mudahan tidak.(*)

Tim Supervisi Polda Kaltim Kunjungi Pos Terpadu Idul Fitri di Pelabuhan Melak

SENDAWAR – Tim supervisi Polda Kaltim dipimpin AKBP Elvis Irawan, Kepala SPKT Polda Kaltim, beserta rombongan, melakukan pengecekan pos terpadu Idul Fitri 1447 H, di berapa tempat di Kabupaten Kutai Barat (Kubar).  Pos pelayanan terpadu Mahakam Idul Fitri yang ada di Pelabuhan Melak juga ikut dikunjungi tim supervisi.

Menurut Elvis, tim supervisi Polda Kaltim melakukan kunjungan kerja, guna memastikan kesiapan operasional, pengecekan sarana prasarana, pengamanan (Operasi Lilin, Ketupat Mhakam 2026), serta penguatan administrasi dan fungsi hukum.

“Kami melakukan kegiatan ini bertujuan meningkatkan profesionalisme dan kinerja personel di lapangan,” kata Elvis Irawan, didampingi Kabag Ops Polres Kubar Kompol Imanuel  Teguh Budi Santoso, dan Kapolsek Melak Iptu Rinto Kristianto, Jumat (13/3/2026).

Dijelaskan, Tim Supervisi Polda Kaltim mengecek kesiapan pos pelayanan terpadu Mahakam 2026 di Polres Kutai Barat, salah satunya pos pelayanan terpadu Mahakam di Pelabuhan Melak. Selain itu juga melakukan pengecekan sarana dan prasarana serta administrasi Pos Terpadu Operasi Lilin Mahakam 2026 di Polsek Melak.

Ia menyebut, tujuan dari pengecekan ini untuk memastikan kinerja kepolisian berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), meningkatkan kedisiplinan, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu Kapolsek Melak, Rinto Kristian Simanjuntak menyampaikan kepada semua masyarakat yang melakukan perjalanan  arus mudik diharapkan berhati hati di jalan. Bagi yang memakai kendaraan pribadi apabila mengantuk beristirahat lah dan menepi, pos pos terpadu sudah di siapkan, silahkan beristirahat lah di pos yang sudah di siapkan oleh polres Kutai Barat.

“Bagi armada kapal yang di sungai diharapkan membawa penumpang sesuai kapasitas kapal dan jangan muat penumpang berlebihan agar perjalanan nya selamat sampai tujuan,” bebernya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kasat Pol Air Iptu Hariyadi, Danramil Melak Lettu Wahyudi. (arf).

Ramadan Berbagi di Samarinda, BRI, DPR RI dan Yayasan Salurkan Ribuan Paket Sembako

SAMARINDA – Kolaborasi antara lembaga negara, perbankan, dan organisasi sosial kembali terlihat dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat selama bulan suci Ramadan. Sebanyak 1.546 paket sembako disalurkan di Kota Samarinda melalui kerja sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Samarinda, dan Yayasan Wahyu Nusantara Sejahtera. Jumat (13/3/26).

Penyaluran bantuan dilaksanakan di lingkungan Yayasan Wahyu Nusantara Sejahtera, Jalan Batu Bercermin, Sempaja Selatan, Samarinda. Paket sembako secara simbolis diserahkan sebelum dibagikan kepada warga yang telah menunggu di lokasi, termasuk ibu rumah tangga dan pengemudi ojek online.

Tim Ahli Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, G. Budisatrio Djiwandono, Nasrullah, menjelaskan, bantuan tersebut berasal dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau corporate social responsibility (CSR) yang diajukan melalui Bank BRI agar mendukung kebutuhan masyarakat selama Ramadan.

Menurut Nasrullah, informasi mengenai program TJSL diperoleh melalui jalur fraksi di DPR RI, yang kemudian dimanfaatkan untuk mengusulkan bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat Samarinda.

“Kami mendapatkan informasi adanya program CSR dari Bank BRI yang bisa kami ajukan melalui fraksi di DPR RI. Alhamdulillah pengajuan tersebut diterima sehingga hari ini dapat disalurkan sekitar 1.546 paket sembako Ramadan untuk membantu meringankan kebutuhan masyarakat, khususnya di Kota Samarinda,” ujarnya.

Ia menilai dukungan BRI terhadap usulan tersebut menjadi bentuk nyata sinergi antara lembaga keuangan dan wakil rakyat dalam menjawab kebutuhan sosial masyarakat.

“Terima kasih kepada BRI di Samarinda yang telah mengapresiasi dan membantu pengajuan ini. Ke depan kami berharap BRI dan DPR RI dapat terus bersinergi dalam berbagai kegiatan sosial lainnya,” tambahnya.

Ketua Yayasan Wahyu Nusantara Sejahtera, Aidil Fitri, mengatakan distribusi bantuan tidak hanya dilakukan di lokasi kegiatan, tetapi juga akan menjangkau sejumlah wilayah lain di Samarinda melalui 10 titik penyaluran.

“Nantinya akan kami salurkan ke sejumlah lokasi di Kota Samarinda yang tersebar di 10 titik penyaluran, sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan manfaatnya,” jelas Aidil.

Sementara itu, Kepala BRI Cabang Samarinda, Budhy Triadi, menuturkan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan program kepedulian sosial kepada masyarakat.

“Agenda hari ini adalah kegiatan berbagi kepada masyarakat melalui program kepedulian perusahaan. Penyalurannya kami lakukan melalui Yayasan Wahyu Nusantara Sejahtera dengan total 1.546 paket sembako dengan nilai sekitar Rp233 juta,” kata Budhy.

Ia menjelaskan, paket sembako disiapkan melalui kerja sama dengan Perum Bulog. Setiap paket berisi empat komoditas pokok, yaitu beras, minyak goreng, gula, dan tepung terigu.

“Awalnya paket dari Bulog terdiri dari tiga jenis barang, yaitu beras, minyak, dan gula. Namun sesuai permohonan dari yayasan, akhirnya ditambahkan satu komoditas lagi yaitu tepung terigu sehingga paketnya menjadi lebih lengkap,” jelasnya.

Menurut Budhy, distribusi dilakukan bertahap. Pada tahap awal sebanyak sekitar 800 paket telah disalurkan, sementara sisanya akan dipenuhi dalam beberapa hari ke depan.

Ia berharap bantuan tersebut dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi sosial antara lembaga keuangan, yayasan, dan perwakilan rakyat.

“Harapannya bantuan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang menerima, sekaligus memperkuat kerja sama sosial antara BRI dan berbagai pihak di daerah,” pungkasnya. (yud)

Next Page »