Sektor Pariwisata Perlu Penanganan Serius

SANGATTA– Pengembangan sektor pariwisata yang begitu gencar dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mendapatkan apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya dari anggota DPRD Kutim dari Fraksi Partai Golkar, Sayid Anjas.

Menurut Sayid Anjas, pengembangan sektor pariwisata di Kutim  perlu penanganan serius. Sebab,  bisa menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru bagi daerah. Apalagi Kutim banyak menyimpan potensi wisata yang sangat beragam.

“Beberapa hari yang lalu saya juga ikut terlibat acara  offroad  bersama Wabup dan Kapolres untuk memperkenalkan Danau Tadoan Kecamatan Sandaran, ” ujarnya kepada media ini, Selasa (28/6/2022).

Namun Anjas menggaris bawahi, pengembangan pariwisata tidak cukup hanya membangun objek-objek wisata yang ada. Tetapi yang perlu dipikirkan bagaimana supaya wisatawan lebih mudah menjangkau objek wisata tersebut. Seperti menyediakan infrastruktur yang memadai atau membuka akses untuk meudahkan wisatawan.

“Infrastruktur penunjang juga harus jadi perhatian, jangan hanya memperkenalkan saja, tapi daya dukungnya tidak diperhatikan, ” kata Anjas.

Dikatakannya, pembangunan sektor pariwisata sangat penting, karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakaat. Kemudian dapat mendorong Pemkab) membangun dan memelihara infrastruktur, sehingga kualitas hidup masyarakat setempat juga meningkat. (adv)

Arang Jau Programkan Perbaikan Infrastruktur Pedalaman

SANGATTA – Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Arang Jau memiliki program infrastruktur. Mulai perbaikan jalan hingga rehab jembatan untuk Desa Mekar Baru, Kecamatan Busang menuju tempat pemakaman umum (TPU).

Melalui dana pokok pikiran, alokasi anggaran diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Dia berharap, tahun ini program itu bisa terealisasi.

“Tahun ini masyarakat Desa Miau Baru Utara minta diperbaiki jalannya dengan semenisasi,” ungkapnya saat ditemui di awak media, Senin (27/6/2022)

Selain itu, di dapil III Kutim ia juga memiliki program membangun jembatan untuk menghubungkan Desa Mekar Baru, Kecamatan Busang dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

“Selama ini sudah ada jembatan menggunakan dana swadaya masyarakat dan kondisinya sudah tidak layak. Sehingga perlu perbaikan,” urai politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu.

Selanjutnya, ada pembangunan pagar untuk Kantor Desa Wahau Baru di Kecamatan Muara Wahau. Lalu ada pembangunan pondasi  tempat ibadah, gereja dan musholla di Desa Wonosari Muara Wahau, Kongbeng dan Long Mesangat.

“Dari sektor pertanian ada pemberian bantuan alat pertanian berupa handsprayer untuk masyarakat Desa Long Lees Kecamatan Busang,” jelasnya.

Diterangkannya, programnya diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui dana pokok pikiran (pokir). Hingga saat ini belum ada realisasi lantaran masih dalam tahap pelelangan.

“Pasti akan terealisasi karena ada anggarannya. Kalau tidak selesai akan dilanjut pada tahun selanjutnya karena kebutuhan masyarakat harus terpenuhi,” tutupnya. (adv)

PPU Rencanakan Tata Ruang untuk Klaster Pendidikan

PENAJAM – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, menerima kunjungan audiensi Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung di ruang rapat Sekda Kantor Bupati PPU, Senin (27/06/2022). Audiensi ini merupakan audiensi kedua sebagai tindak lanjut dari hubungan kerja sama untuk mendirikan universitas di wilayah PPU.

Tohar menyambut baik atas adanya kunjungan yang dilakukan oleh Unpar terkait pembukaan fasilitas pendidikan di Kabupaten PPU. Ia menyampaikan perlu adanya penyesuaian aspek ruang dari pendirian universitas tersebut dengan perencanaan tata ruang PPU. Jika belum sesuai, masih ada kesempatan untuk menyesuaikan karena saat ini PPU tengah masuk dalam masa peninjauan ulang kembali tata ruang.

“Mudah-mudahan pada saatnya juga memberikan daya dukung terhadap keinginan kita untuk mendekatkan pelayanan infrastruktur pendidikan ke masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Setda PPU Nicko Herlambang menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menumbuhkan klaster kota mandiri terpadu yang basis pengembangannya berasal dari pendidikan. Dalam audiensi tersebut, ia meminta Unpar untuk dapat membuat rancangan perencanaan terutama terkait dengan tata ruang.

“Berkaitan dengan tata ruang karena kita kan ada updating untuk tata ruang ini terkait dengan IKN dan lain-lain. Kita minta updating itu segera dijalankan dengan membikin Memorandum of Understanding (MoU) dengan mereka untuk kemudian dilakukan perjanjian kerja sama antara PUPR dengan teman-teman dari Unpar tadi,” ucapnya saat ditemui di Kantor Bupati PPU.

Lebih lanjut, Ia menambahkan bahwa hasil rancangan awal yang dibuat akan dipresentasikan dengan universitas-universitas lain yang bekerjasama dengan PPU, untuk mendapat masukan dan menghasilkan rancangan yang teruji, sesuai dengan kebutuhan universitas. Rancangan ini nantinya akan menjadi milik pemerintah kabupaten PPU yang sudah teruji dan menjawab keinginan universitas-universitas yang ada di PPU.

“Harapan kita dengan desain tadi, tahun depan kita sudah bisa membikin rancangan untuk detil tata ruang yang sudah sesuai dengan keinginan dari kampus-kampus besar yang ada. Kan kita harapannya seperti itu supaya trigger pendidikan ini bisa jalan,” tuturnya.

Terkait dengan rencana pendirian universitas di PPU, Nicko menyebut telah ada empat universitas yang akan bekerjasama, diantaranya Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Gunadarma, dan Universitas Katolik Parahyangan (Unpar). (Nis/DiskominfoPPU)

Basri Sanggalami Minta Setelah Perda Disahkan Segera Direalisasikan

SANGATTA– Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan ketenagakerjaan sudah disahkan DPRD  menjadi Peraturan Daerah (Perda), sudah selayaknya segera direalisakan di lapangan oeh eksekutif. Sebab, proses pengesahan Perda cukup panjang melalui beberapa tahapan yang kemudian disepakati bersama, baik oleh DPRD selaku inisiator maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) selaku pelaksana dari Perda tersebut.

Basti Sanggalani, anggota DPRD Kutim, kepada awak media, menyatakan, setelah Perda dimaksud disahkan, dia meminta agar peraturan tentang  pemberdayaan tenaga kerja tersebut bisa segera direalisasikan di perusahaan yang ada di Kutim.

“Kita (DPRD) tidak mau bilang tenaga kerja lokal karena di Kutim ini, beragam latar belakang daerah yang berbeda tinggal di sini, sehingga semua diakomodir, “ terangnya.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga memahami, apabila ada perusahaan di Kutim, yang memerlukan tenaga kerja dengan syarat dan keahlian tertentu, dirinya mempersilahkan perusahaan untuk melakukan perekrutan tenaga kerja dari luar daerah, apabila ketentuan dimaksud tidak bisa dipenuhi oleh  tenaga kerja daerah.

“Fleksible aja, silahkan saja kalau ada  perusahaan mengambil kebijakan tersebut, “ terangnya.

Basti meminta agar pihak perusahaan  turut  berkontribusi serta berperan secara aktif untuk membantu pemerintah dalam upaya peningkatan serta pengembangan  Sumber Daya Manusia (SDM) daerah yang produktif sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah.

“Jangan sampai kuotanya belum terpenuhi, perusahaan sudah ambil dari luar,“ pungkasnya. (adv)

Tahun Depan Kutim Diharapkan Kembali Raih WTP

SANGATTA –  Predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dua kali berturut-turut, masih menjadi sorotan. Kali ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD Kutai Timur, Siang Geah.

Dia mengaku prihatin, karena peringkat Kutim selama dua tahun terakhir turun, sebab sebelumnya pernah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan turun menjadi WDP. Siang Geah berharap, dengan adanya tata kelola keuangan yang dilakukan pemerintah dengan baik dan saran-saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dipenuhi, diharapkan predikat Kutim kembali meraih WTP tahun depan.

“Kita berharap  tahun depan kita bisa kembali mendapatkan opini WTP dari BPK RI,” kata politisi PDI Perjuangan ini, Senin (27/6/2022).

Pihaknya akan melakukan pengawalan dan meminta kepada pemerintah, agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bisa didistribusikan kepada Fraksi-Fraksi di lembaga legislatif. Sehingga anggota parlemen di Kawasan Bukti Pelangi juga bisa melakukan pengawan terhadap LHP serta memonitornya. Jika ada kekurangan, dewan bisa mengingatkan kepada pemerintah untuk segera dipenuhi apa kekurangan tersebut, sehingga predikat opini WTP bisa diperolehnya kembali. (adv)

Next Page »