Bupati Kukar Ajak ASN Teladani Nilai Pengabdian Wredatama 

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri memimpin Apel Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-64 Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Tahun 2026 di Lapangan Upacara Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, Senin (27/7/2026).

Apel yang mengusung tema “Satu Tekad, Satu Jiwa Memperkokoh Solidaritas Wredatama Demi Kesejahteraan Bersama” tersebut diikuti oleh ASN dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Ketua PWRI Kukar Edi Damansyah beserta pengurus PWRI Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kukar, serta para purnabakti aparatur negara.

Apel juga dirangkai dengan penyematan Pin dan baju batik PWRI kepada ASN yang memasuki masa purna tugas.

Dalam amanatnya, Bupati Aulia Rahman Basri mengucapkan selamat HUT ke-64 kepada seluruh keluarga besar PWRI. Ia menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian para Wredatama yang telah meletakkan fondasi pembangunan dan birokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Hari ini bukan sekadar memperingati hari lahir sebuah organisasi, tetapi menjadi momentum untuk mengingat jasa para pendahulu yang telah mengabdikan diri membangun pemerintahan dan melayani masyarakat dengan penuh integritas,” ujar Aulia.

Bupati menegaskan, para Wredatama bukanlah sosok yang telah selesai mengabdi, melainkan sumber pengalaman, kebijaksanaan, dan teladan bagi generasi ASN saat ini. Menurutnya, di tengah transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang semakin modern dan digital, nilai-nilai integritas, loyalitas, serta budaya melayani harus tetap menjadi fondasi utama.

Ia juga mengajak seluruh ASN untuk meninggalkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah dalam mewujudkan visi Kukar Idaman Terbaik.

“Transformasi birokrasi bukan hanya soal teknologi, tetapi transformasi karakter. Birokrasi yang kuat adalah birokrasi yang melayani dengan hati, bekerja secara kolaboratif, serta mampu mewariskan nilai-nilai pengabdian dari satu generasi kepada generasi berikutnya,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Bupati mengajak PWRI Kabupaten Kutai Kartanegara untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun budaya pelayanan publik yang berintegritas, membimbing ASN muda, serta menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, gotong royong, dan kecintaan kepada bangsa.

Ia berharap semangat kebersamaan yang diusung dalam HUT ke-64 PWRI mampu memperkuat sinergi antara generasi senior dan generasi muda dalam menghadirkan birokrasi yang profesional, bersih, dan semakin dipercaya masyarakat.(kk04)

Perumda Tirta Kencana Jadwalkan Pengurasan IPA Gunung Lipan

SAMARINDA – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana Samarinda terus komitmen berupaya menjaga kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengurasan bak sedimentasi dan penenang di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Lipan  yang dijadwalkan Selasa, 28 Juli 2026.

Divisi Humas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kencana Samarinda Taufik menyampaikan, agenda ini rutin dilakukan. Pekerjaan pengurasan ini dengan estimasi 1 x 10 jam. Selama pekerjaan berlangsung berimbas pada gangguan produksi dan layanan aliran distribusi karena selama perbaikan berlangsung aliran distribusi terganggu terutama pada wilayah tinggi dan perbukitan karena menggunakan tenaga genset.

Wilayah terdampak dari  jalur IPA Gunung Lipan  aliran terganggu wilayah Jalan Cipto Mangunkusumo, Jalan Bung Tomo, Jalan AM Rifaddin, Jalan Tani Aman, Jalan Slamet Riyadi, sebagian Palaran, Jalan Harun Nafsi, Jalan Pelita dan sekitarnya serta Jalan Barito dan sekitarnya.

Untuk info dan pelaporan bisa hubungi contact center kami hotline 0541-2088100 atau Chat WA  0811553536.  .

“Atas nama manajemen kami memohon maaf atas terganggunya aliran distribusi di beberapa wilayah yang di jalur tersebut. Semoga pengurasan  berjalan lancar sehingga produksi  dan aliran distribusi dari IPA Lipan bisa lancar kembali,” tutur Taufik . (*/adv)

DPRD Samarinda Ajak Masyarakat Terapkan Gaya Hidup Sehat

SAMARINDA – DPRD Samarinda mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat, seperti berolahraga. Karena berolahraga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan menjaga kebugaran tubuh. Misalnya, dengan berpartisipasi ikut Samarinda Bhayangkara Run 2026.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari saat menghadiri Samarinda Bhayangkara Run 2026 di Halaman Polresta Samarinda, Minggu (26/7/2026).

“Kegiatan Samarinda Bhayangkara Run ini diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan. Ini sebagai ajang olahraga sekaligus kampanye pola hidup sehat,” ungkap Celni.

Dia mengatakan olahraga bukan hanya untuk menjaga kebugaran tubuh. Tetapi, menjadi media memperkuat kebersamaan, persaudaraan, dan semangat persatuan di tengah masyarakat.

“Kita dapat membangun budaya hidup sehat dalam kegiaan ini. Dan juga bisa mempererat silaturahmi antarwarga. Saya mengapresiasi Polresta Samarinda, karena telah menghadirkan event olahraga dengan melibatkan masyarakat,” ungkap dia.

Celni melihat antusiasme peserta Samarinda Bhayangkara Run sangat tinggi. Ini menjadi bukti bahwa kesadaran masyarakat berolahraga terus meningkat.

“Kami berharap Samarinda Bhayangkara Run dapat terus diselenggarakan secara rutin dan berkembang menjadi agenda tahunan berskala lebih besar,” ucap dia.

Menurut dia, Samarinda Bhayangkara Run bukan hanya memberikan manfaat bagi kesehatan, tetapi olahraga massal ini bisa menggerakkan perekonomian daerah.

“Ribuan peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat memberikan peluang bagi pelaku UMKM, sektor kuliner, serta berbagai jasa pendukung untuk meningkatkan aktivitas ekonomi selama penyelenggaraan acara,” ucap dia. (sobirin)

Besaran Anggaran Pendidikan Harus Tepat Sasaran

SAMARINDA – Data UNESCO Institute for Statistics (UIS) yang diperbarui pada 2025 sempat memicu perhatian publik setelah menempatkan Indonesia sebagai negara dengan belanja pendidikan pemerintah terendah jika diukur berdasarkan persentase terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni sekitar 1,3 persen. Namun jika dikaji lebih jauh, ternyata persoalan utama pendidikan nasional bukan semata besarnya anggaran, melainkan efektivitas pemanfaatannya.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai Indonesia sejatinya telah memiliki alokasi anggaran pendidikan yang besar melalui amanat konstitusi yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan. Karena itu, menurutnya, fokus yang harus dibenahi adalah tata kelola dan ketepatan penggunaan anggaran tersebut.

“Sebenarnya anggaran pendidikan kita, jika benar-benar dimanfaatkan sesuai mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD, itu cukup besar. Dengan APBN lebih dari Rp3.500 triliun, berarti anggaran pendidikannya lebih dari Rp700 triliun, bahkan sekitar Rp750 triliun,” ujar Hetifah, Jumat (24/7/2026).

Menurutnya, besarnya anggaran tidak akan memberikan dampak signifikan apabila tidak dikelola secara konsisten dan diarahkan pada program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran pendidikan harus mampu mendorong pemerataan akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

“Terpenting yaitu melaksanakan ini dengan lebih konsisten supaya dana pendidikan betul-betul dimanfaatkan untuk sesuatu yang paling urgent dan berkontribusi langsung kepada pemerataan maupun peningkatan kualitas pendidikan kita,” katanya.

Hetifah juga mengingatkan bahwa perhatian pemerintah tidak boleh hanya terfokus pada pendidikan tinggi. Menurutnya, pembangunan kualitas sumber daya manusia harus dimulai sejak usia dini melalui penguatan layanan pendidikan anak.

“Bukan hanya mereka yang kuliah, tapi juga early childhood learning harus berkualitas. Itu juga sangat penting kalau kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh,” ucapnya.

Ia menilai kebijakan pendidikan harus diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan dan dunia kerja. Pendidikan, kata dia, tidak cukup hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga harus mampu mencetak sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja maupun menciptakan lapangan usaha baru.

Karena itu, Hetifah mengajak pemerintah memaksimalkan anggaran yang sudah tersedia sebelum berbicara mengenai penambahan alokasi dana. Dengan tata kelola yang baik, ia meyakini anggaran pendidikan yang ada sudah cukup untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara merata di Indonesia.

“Kalau menurut saya, efektifkan dulu yang ada ini supaya tidak ada penggunaan-penggunaan yang mungkin masih kurang tepat sasaran atau kurang tepat guna,” tutup Hetifah. (*)

Kaltim Butuh Lapangan Kerja Baru

SAMARINDA – Kalimantan Timur dinilai perlu segera memperluas sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dengan membuka lebih banyak lapangan kerja dan lapangan usaha baru. Ketergantungan terhadap sektor tertentu, terutama yang mulai mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja, dinilai tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan, Kaltim memiliki potensi besar di berbagai sektor nonpertambangan yang dapat dikembangkan untuk menciptakan peluang kerja baru. Menurutnya, langkah tersebut penting agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan mata pencaharian seiring perubahan struktur ekonomi daerah.

“Kalau Kaltim itu sebetulnya yang paling dibutuhkan adalah lapangan kerja dan lapangan usaha. Apalagi sekarang kita mengetahui mungkin di beberapa sektor mulai ada pengurangan kesempatan kerja,” kata Hetifah, Jumat (24/7/2026).

Ia menilai sektor pertanian, ketahanan pangan, peternakan, pariwisata hingga ekonomi kreatif masih menyimpan peluang besar untuk dikembangkan. Namun, potensi tersebut harus didukung dengan kebijakan yang tepat agar mampu menjadi penopang ekonomi baru bagi masyarakat.

“Hal-hal terkait ketahanan pangan atau sektor pertanian juga memiliki potensi. Saya juga melihat peternakan pun sebetulnya banyak yang bisa diproduksi oleh Kaltim sendiri,” ujarnya.

Meski demikian, Hetifah mengingatkan proses peralihan tenaga kerja dari sektor pertambangan menuju sektor lain bukan perkara mudah. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan strategi yang matang, termasuk peningkatan keterampilan masyarakat agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menyelaraskan dunia pendidikan dengan arah pembangunan ekonomi daerah. Menurutnya, program pendidikan harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga lulusan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha.

“Prodi-prodi apa yang sebenarnya harus dikembangkan di Kaltim juga harus disesuaikan dengan prospek ekonomi ke depan. Kalau memang prospeknya ke sektor tertentu, ya SDM-nya harus disiapkan dari sekarang supaya nanti mereka bisa berkontribusi di lapangan usaha dan lapangan kerja, bukan jadi penganggur,” tegasnya.

Hetifah menambahkan, keberadaan program pendidikan gratis semisal Gratispol menjadi trobosan yang baik bagi dunia pendidikan di Kaltim, namun tentunya perlu diiringi dengan kesiapan sektor industri dan dunia usaha agar lulusan memiliki ruang untuk berkarya setelah menyelesaikan pendidikan.

“Industri dan ekonominya harus disiapkan dari sekarang supaya nanti mereka yang sudah selesai sekolah atau kuliah bisa langsung terserap ataupun menciptakan lapangan kerja baru, misalnya di usaha kreatif, pariwisata, dan sektor-sektor lain yang masih menjanjikan,” ucapnya.

Menurut Hetifah, berbagai kebutuhan dan potensi tersebut nantinya juga dapat dipetakan lebih rinci melalui hasil Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini tengah berjalan. Data tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk memperkuat ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja di Kalimantan Timur.

“Nanti akan terlihat sektor mana yang masih prospektif, apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” pungkasnya. (ain)

Next Page »