Bupati Kukar Lantik Pj Kades Jonggon

KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri  melantik Penjabat (Pj) Kepala Desa Jonggon sebagai tindak lanjut atas wafatnya kepala desa sebelumnya. Kegiatan ini dirangkaikan dengan pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Permusyawaratan Desa (BPD) di salah satu kecamatan di wilayah Kukar, Kamis (09/04/2026).

Pelantikan tersebut merupakan langkah cepat pemerintah daerah untuk memastikan roda pemerintahan desa tetap berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Prosesi berlangsung khidmat dan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, perangkat desa, serta tokoh masyarakat setempat.

Bupati Kutai Kartanegara, dr. Aulia Rahman Basri menyampaikan,  pelayanan kepada masyarakat tidak boleh mengalami kekosongan. Oleh karena itu, sebelum ditetapkannya kepala desa definitif sesuai mekanisme yang berlaku, maka ditunjuk terlebih dahulu penjabat kepala desa untuk mengendalikan jalannya pemerintahan di desa.

“Keberadaan Pj Kepala Desa memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan desa serta memastikan program-program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” tegas Aulia Rahman.

Aulia juga mengingatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang baru dilantik melalui mekanisme PAW agar dapat menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal, khususnya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap melalui pelantikan ini, penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berjalan efektif, responsif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat hingga terpilihnya kepala desa definitif sesuai ketentuan yang berlaku. (rin)

Jejak Sejarah Pembangunan Kukar di Pameran Kearsipan

TENGGARONG – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Pameran Kearsipan Tahun 2026 dengan mengusung tema “Jejak Sejarah dan Perkembangan Kutai Kartanegara”, Kamis (09/04/2026).

Kegiatan ini menjadi sarana edukasi sekaligus upaya pelestarian arsip sebagai sumber informasi sejarah dan identitas daerah. Pameran menampilkan berbagai koleksi arsip penting seperti dokumen pemerintahan, foto-foto bersejarah, hingga rekaman perjalanan pembangunan Kutai Kartanegara dari masa ke masa.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak untuk mengenal lebih dekat sejarah daerah serta memahami pentingnya arsip sebagai bukti autentik perjalanan bangsa.

Pada kesempatan yang sama Bupati Kutai Kartanegara, dr. Aulia Rahman Basri memberi penghargaan hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2025. Penghargaan diberikan kepada perangkat daerah yang dinilai telah menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan arsip.

Aulia Rahmanjuga mengapresiasi penyelenggaraan pameran kearsipan yang dinilai mampu menjadi media pembelajaran bagi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam memahami sejarah dan perkembangan Kutai Kartanegara.

“Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap kesadaran akan pentingnya arsip semakin meningkat, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat luas, sehingga warisan sejarah daerah dapat terus terjaga dan dimanfaatkan secara optimal,” kata Aulia. (rin)

Bupati Kukar Lantik Pj Kades Jonggon Desa dan BPD PAW

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali melakukan penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui pelantikan Penjabat (Pj) Kepala Desa Jonggon Desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) antar waktu di sejumlah wilayah Kukar. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, di Pendopo Odah Etam, Kamis (9/4/2026).

Bupati Aulia menegaskan, pergantian pejabat dalam pemerintahan merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari dinamika organisasi. Namun demikian, ia menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti, meskipun terjadi kekosongan jabatan.

“Tujuan kita adalah agar proses pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Kami mengucapkan selamat kepada Pj Kepala Desa Jonggon Desa dan anggota BPD antar waktu yang telah dilantik. Laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Menurutnya, tugas kepala desa dan BPD memiliki peran strategis karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Bupati juga mengingatkan agar para pejabat yang dilantik mampu memahami dan menjalankan visi pembangunan daerah, yakni Kukar Idaman Terbaik 2025–2030. Salah satu program prioritas yang ditekankan adalah program “RT Ku Terbaik” yang menjadi ujung tombak pembangunan berbasis masyarakat di tingkat desa dan rukun tetangga.

“Program ini harus dipahami secara menyeluruh, karena perangkat desa dan BPD berada di garis depan dalam mengetahui kondisi riil masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik antara kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga diminta dilakukan secara tepat sasaran, transparan, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

“Pastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar pro masyarakat dan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.

Bupati Aulia juga mengingatkan peran BPD sebagai lembaga pengawas di tingkat desa agar dapat menjalankan fungsi kontrol secara optimal, termasuk mengingatkan kepala desa jika terdapat kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Ia pun menyampaikan keyakinannya bahwa para pejabat yang dilantik mampu menjalankan amanah dengan baik. “Tidak semua orang mendapat kesempatan ini. Maka jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” tuturnya.

Adapun anggota BPD antar waktu yang dilantik berasal dari sejumlah desa, di antaranya Desa Kayu Batu (Muara Muntai), Desa Sepakat (Loa Kulu), Desa Tanjung Limau (Muara Badak), Desa Muara Leka (Muara Muntai), Desa Loa Janan Ulu (Loa Janan), Desa Loa Duri Ilir (Loa Janan), Desa Long Beleh Haloq (Kembang Janggut), dan Desa Benua Puhun (Muara Kaman).

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar dalam memastikan keberlanjutan pemerintahan desa tetap berjalan optimal, sekaligus memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan daerah.(kk06)

Pemprov Kaltim Beri Penjelasan Alokasi Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal memberikan penjelasan terkait sorotan publik atas anggaran renovasi rumah dinas gubernur yang disebut mencapai sekitar Rp 25 miliar.

“Anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk renovasi rumah jabatan gubernur. Namun juga mencakup penataan ruang kerja di kantor gubernur serta renovasi rumah jabatan wakil gubernur,” kata Faisal di Samarinda, Kamis (9/4/2026).

Dari sisi sumber pembiayaan, anggaran tersebut berasal dari beberapa tahun dan skema. Yaitu APBD Tahun Anggaran 2024, APBD 2025, APBD Perubahan 2025 atau Anggaran Belanja Tambahan (ABT) serta ada pergeseran anggaran. Dengan demikian, total anggaran tersebut merupakan akumulasi dari berbagai tahap, bukan dialokasikan sekaligus dalam satu waktu.

“Ini sudah disiapkan sebelum gubernur dan wakil gubernur yang baru menjabat, sekaligus penyesuaian kondisi bangunan yang sekian tahun tidak ditempati,” jelas Faisal.

Ia menambahkan, penggunaan anggaran juga terbagi dalam beberapa jenis kegiatan. Mulai dari jasa perencanaan, konsultan, dan pengawasan sebagai panduan pekerjaan, rehabilitasi untuk memperbaiki bagian yang rusak sekaligus memperindah interior, pemeliharaan rutin tahunan, hingga pengadaan peralatan untuk mengganti fasilitas lama atau menyesuaikan kebutuhan baru.

Berdasarkan data Inaproc Kaltim, total anggaran tersebut terbagi dalam sedikitnya 57 item belanja. Untuk rumah jabatan gubernur, terdapat sekitar 35 item kegiatan dengan nilai kurang lebih Rp12 miliar, meliputi rehabilitasi bangunan, pemeliharaan, pengadaan meubeler, peralatan dapur, hingga alat pemadam kebakaran.

Sementara itu, sisa anggaran dialokasikan untuk rumah jabatan wakil gubernur sebanyak 17 item senilai Rp 4,9 miliar serta penataan ruang kerja di kantor gubernur sebanyak 5 item dengan nilai Rp 8,2 miliar.

Dengan rincian tersebut, Faisal berharap masyarakat dapat memahami bahwa angka Rp 25 miliar merupakan gabungan dari berbagai kebutuhan dan tahapan penganggaran. Sehingga tidak seluruhnya digunakan hanya untuk renovasi rumah dinas gubernur. (KRV)

Kafilah Kaltim  Mulai TC Tahap IV Menuju MTQN XXXI Jawa Tengah

SAMARINDA – Kafilah Kaltim memulai Training Center (TC) Tahap IV  sebagai persiapan menghadapi rencana perhelatan Musabaqoh Tilawatil Qur’an Nasional (MTQN) XXXI Jawa Tengah tahun 2026.

TC dilaksanakan 8-11 April ini dibuka Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kaltim Sri Wahyuni diwakili Wakil Ketua II Dasmiah, di Hotel Puri Senyiur Samarinda, 8 April 2026.

Dalam arahannya Ketua LPTQ Kaltim berharap peserta terus meningkatkan semangat dalam berlatih untuk mencapai hasil terbaik.

“Kami tidak ada kepentingan cuma ingin Kafilah Kaltim jadi yang terbaik. Bersyukur kita dapat dukungan luar biasa dari Pak Gubernur. Karena sudah didukung luar biasa, peserta juga harus lebih semangat latihannya,” ujarnya.

Menurutnya, pelatihan jangan dijadikan beban, melainkan menjadi semangat pengabdian bagi Pemprov Kaltim, orang tua, dan utamanya kepada Allah SWT.

” Semoga dengan rangkaian panjang program TC kembali bisa antarkan kita jadi juara,” harapnya penuh semangat.

Sementara Koordinator Pelatih Peserta Kafilah Kaltim Hajarul Akbar menekankan kunci utama sukses adalah disiplin. “Disiplin memang tidak enak, tapi itu jalan menuju sukses,” tegasnya.

Ia mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan semua pihak terkait. Sebab keberhasilan Kaltim menjadi Juara Umum pada MTQN XXX 2024 maupun STQN Kendari 2025 tidak lain buah kekompakan semua unsur.

“Pemerintah daerah, Kanwil Kemenag, pelatih, peserta, dan tentunya doa seluruh masyarakat Kaltim. Kita berprestasi tidak bisa sendiri. Tapi berkat semua elemen,” sebutnya. (AM)

Next Page »