ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Agus Aras Minta Pemerintah Daerah Serius Tangani Kebutuhan Masyarakat

November 24, 2022 by  
Filed under DPRD Kaltim

H Agus Aras SM MAP – anggota DPRD Kaltim Dapil Berau, Kutim dan Bontang

SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur H. Agus Aras SM MAP belum lama ini menggelar reses masa sidang III Tahun 2022 bersama warga di daerah pemilihannya (Berau, Kutim, Bontang).

Saat ditemui di gedung DPRD Kaltim Karang Paci Samarinda Rabu (23/11/2022),  Agus menyampaikan, saat reses di Kutai Timur, banyak aspirasi yang disampaikan warga khususnya terkait kesulitan petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi.

Menurut politisi partai Demokrat ini, pemerintah daerah harus memberikan perhatian serius terkait ketersediaan pupuk bersubsidi, hal ini sesuai dengan perintah Presiden Jokowi yang meminta pemerintah daerah serius menjaga ketahanan pangan sehingga bisa mengendalikan inflasi di daerah.

Disisi lain, persoalan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di Kutai Timur, juga menjadi sorotan warga. Tidak sedikit warga yang mengeluh, menjadi korban kecelakaan akibat kerusakan jalan dan jembatan.

Agus mengungkapkan masih rendahnya kualitas fasilitas infrastruktur khususnya jalan menjadi perhatian anggota Dewan termasuk mengalokasikan anggaran perbaikan jalan dan jembatan tersebut.

Disisi lain, Ia pun meminta pemerintah daerah memperhatikan kualitas infrastruktur yang telah dibangun dan dianggarkan perbaikan setiap tahunnya, sehingga jalan dan jembatan bisa terjaga kualitas dan ketahanannya.

“Jalan Provinsi maupun jalan kabupaten masih  belum baik seluruhnya, namun terus kita dorong untuk mendapatkan alokasi anggaran di setiap tahunnya,” ucapnya.

Sementara itu, saat reses di kota Bontang, Agus Aras mendengarkan keluhan masyarakat Bontang terkait ketersediaan air bersih. Masih banyak rumah warga di Bontang belum mendapatkan sambungan air bersih dari PDAM untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk kebutuhan lainnya.

Kota Bontang memang mengalami kesulitan dalam penyediaan bahan baku air, masyarakat berharap, pemerintah dapat melakukan terobosan baru yang mendukung ketersediaan air bersih.

Ia pun menyampaikan solusi terkait persoalan penyediaan air bersih di Bontang sudah menjadi perhatian dan diupayakan pemerintah bersama DPRD Kaltim, salah satunya adalah pemanfaatan void lubang ex tambang batubara.

“Saat ini pemerintah berupaya memanfaatkan void (lubang galian) yang ada di PT. Indominco, sebagai sumber air baku bagi masyarakat Kota Bintang dan di Kabupaten Kutai Timur,” ucapnya.

Dengan pemanfaatan void eks.tambang PT. Indominco Mandiri diharapkan dapat mencukupi kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

Selain itu, dalam masa reses di Bontang, anggota komisi III DPRD Kaltim ini juga melakukan monitoring pembangunan rumah layak huni di Kelurahan Gunung Elai Kota Bontang. Dikatakan, Progress pembangunan saat ini telah hampir rampung pembangunannya.(ria)

Serap Aspirasi, Nidya Terus Kawal Kinerja Pemerintah

November 24, 2022 by  
Filed under DPRD Kaltim

SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur Nidya Listiyono melaksanakan Kegiatan reses masa sidang III Tahun 2022 bersama warga Gunung Kelua Samarinda. Kegiatan reses merupakan amanah undang-undang bagi setiap anggota dewan, untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.

Dalam kesempatan itu, Nidya menyampaikan kegiatan reses menjadi ajang silaturahmi bersama masyarakat. Nidya menjelaskan, tugas pembangunan daerah menjadi tugas dan wewenang eksekutif. Namun, DPRD juga bertugas mengawasi kinerja pemerintah untuk sampai kepada masyarakat.

“DPRD mengawasi kinerja pemerintah, sehingga apa yang menjadi program dipemerintah dapat tersampaikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.

Nidya menjelaskan, DPRD memiliki tugas utama fungsi kontrol monitor terhadap kebijakan pemerintah. Melalui legislatif, dia dapat mengkritisi program pemerintah yang tidak sampai kepada masyarakat.

Nidya juga menambahkan, banyak program pemerintah yang harus diketahui oleh masyarakat. Antara lain program beasiswa Kaltim Tuntas yang ada di Provinsi, dan Program Beasiswa melalui aspirasi DPR RI Ibu Hetifah.

“Tugas DPRD adalah menyampaikan informasi terkait program pemerinta, antara lain beasiswa, Kartu Prakerja, dan bantuan pinjaman tanpa bunga untuk membantu masyarakat,” tambahnya.

Nidya menegaskan, saat ini penyampaian aspirasi harus melewati proses yang diusulkan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Sehingga tidak langsung terealisasi dengan cepat. Namun Nidya memastikan, selama prosedur yang dilakukan sesuai dengan aturan. Maka dirinya akan terus mengawal aspirasi tersebut.

“Proposal yang diberikan harus didaftarkan terlebih dahulu melalui aplikasi, jadi kalau tahun ini diajukan bisa jadi 1 hingga 2 tahun baru terealisasi. Namun saya akan mengawal aspirasi yang disampaikan,” pungkasanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua RT.38 Kelurahan Gunung Kelua Jarwo mewakili undangan yang hadir menyampaikan, saat ini sudah ada kegiatan yang dilakukan terkait program pemerintah kota samarinda. Namun masih ada kebutuhan lain yang ingin disampaikan, salah satunya terkait pembangunan masjid yang telag berdiri sejak tahun 2010.

“Saat ini jumlah jamaah masjid semakin bertambah,kapasitas masjid saat ini masih terbatas. Sehingga dibutuhkan renovasi dan perluasan area bangunan masjid,” ucapnya.

Selain itu, jarwo juga menyampaikan saat ini pemasangan PDAM di daerahnya masih belum terakomodir. Beberapa daerah masih belum dapat jatah pemasangan PDAM, sementara air menjadi kebutuhan utama masyarakat. Selanjutkan, dia juga menyampaikan banyak bentangan kabel wifi yang semerawut dikawasan RT.38 juga menjadi persoalan yang akan beresiko pada keselamatan.

Jarwo juga menambahkan, warga gunung kelua saat ini juga menginginkan perhatian terkait fasilitas pendidikan melalui program penyetaraan bagi warga. Diakui, saat ini masih banyak warga yang putus sekolah, sehingga sulit mendaptkan pekerjaan.

“Masyarakat bisa dibantu untuk mengikuti kegiatan penyetaraan ijazah, sebenarnya kami sudah melakukan komunikasi dengan dinas terkait. Namun belum mendapatkan jawaban, oleh karena itu dengan hadirnya pak Nidya pada malam hari ini akan membawa angin segar untuk masyarakat,” tutupnya.(advertorial/ria)

Mahasiswa PIN Unmul Soroti Nasib Honorer Kaltim

November 24, 2022 by  
Filed under DPRD Kaltim

Mahasiswa PIN Unmul saat audiensi dengan Wakil Ketua DPRD Kaltim M. Samsun

SAMARINDA – Nasib tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah Kalimantan Timur menjadi sorotan dalam diskusi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur bersama mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif (PIN) Universitas Mulawarman (UNMUL) di ruang rapat, gedung E, Kantor DPRD Kaltim  Karang Paci Samarinda Rabu, (24/11/2022).

Natanael Sabang mahasiswa PIN menyampaikan kehawatiran akan nasib tenaga honorer pemerintah. Ia pun menanyakan, terkait ekspresi sedih Gubernur Kaltim saat membahas nasib tenaga honorer yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Menanggapi hal tersebut, wakil ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan, saat ini tenaga kerja kontrak memiliki posisi yang sama dengan karyawan swasta. Perbedaanya hanya tenaga honorer digaji melalui anggaran pemerintah, sementara swasta digaji melalui pendapatan perusahaan.

“Resiko pemutusan kontrak itu sama saja, baik di pemerintah maupun swasta ketika produksi mengalami penurunan,” ucapnya.

Samsun menjelaskan, secara logika pemutusan kerja dapat terjadi apabila tingkat produksi mengalami penurunan. Sehingga alokasi biaya gaji tidak dapat diberikan secara maksimal. Dia mencontohkan saat terjadi pandemic covid-19, banyak pekerja swasta yang mengalami pemutusan kontrak, sementara tenaga kontrak pemerintah masih dapat dipertahankan.

“Artinya, jika memang APBD memungkinkan untuk mempekerjakan tenaga kontrak pemerintah. Maka kenapa harus ada pemutusan kerja?,” ucapnya.

Terkait sikap Gubernur Kaltim yang menggambarkan kesedihan saat membahas nasib tenaga kontrak pemerintah, Samsun sependapat dengan hal itu. Tenaga kontrak pemerintah Kaltim tidak layak untuk diputus masa kerjanya.

“Saat ini APBD Kaltim mencapai Rp17,2 Triliun, sementara tenaga kerja kontrak bekerja sejak APBD mencapai Rp9 triliun,” sambungnya.

Bukan tanpa alasan, menurut Samsun saat anggaran biaya dapat ditingkatkan, maka biaya gaji tenaga honorer juga dapat dibayarkan. Sehingga wacana pemutusan kerja tenaga honorer di Kaltim tidak perlu dilakukan.

“logikanya saja, di swasta saja kalau nilai produksi meningkat maka peluang kerja akan meningkat. Bahkan akan diberikan bonus pada pekerja,untuk itu tenaga kontrak pemerintah di Kaltim harus tetap dipertahankan,” tutupnya.(ria)

DPRD Kaltim Terima Delegasi Mahasiswa PIN UNMUL

November 24, 2022 by  
Filed under DPRD Kaltim

Wakil ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun memberikan tanggapan terkait kunjungan delegasi PIN UNMUL

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menerima kunjungan delegasi Program S1 Pemerintahan Integratif (PIN) Universitas Mulawarman (UNMUL) Samarinda. Kunjungan tersebut diterima Wakil Ketua DPRD M. Samsun bersama anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub di ruang rapat, gedung E DPRD Kaltim, Rabu, (24/11/2022).

Dalam sambutannya, M. Samsun menjelaskan kegiatan silaturahmi yang dilakukan mahasiswa PIN menjadi ajang pendekatan kepada mahasiswa. Penjelasan terkait tugas dan fungsi legislatif serta patner kerja pemerintah.

“Kegiatan ini dalam rangka pembelajaran program fakultas, mereka ingin tahu lebih banyak terkait DPRD. Bagaimana sistem dan mekanisme,” ucapnya.

Samsun berharap, kegiatan kunjungan mahasiswa juga dapat dilakukan mahasiswa dari universitas lainnya yang ada di Kaltim. Sehingga informasi yang didapatkan dapat disampaikan pada seluruh komponen masyarakat.

“Saya lihat banyak lembaga kemahasiswaan yang memiliki pola pembinaan, dan kami siap menerima kehadiran mereka untuk berdiskusi bersama kami di DPRD,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pembentukan Perda Rusman Ya’qub mengatakan, DPRD menjadi bagian yang tidak terlepas dari pemerintahan daerah. Peran DPRD di daerah akan kembali pada teori trias politica. Pembagian kekuasaan negara yang terbagi menjadi 3 yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif.

“DPRD menjadi pelayan publik, karena DPRD adalah tempat menampung aspirasi masyarakat. Dan dari aspirasi masyarakat akan menjadi dasar menentukan kebijakan,” sambungnya.

Rusman menambahkan, kebijakan daerah dibuat oleh eksekutif melalui persetujuan legislatif. Melalui hasil kesepakatan bersama kepala daerah dengan DPRD. Sehingga ketika masyarakat datang untuk mengetahui produk hukum daerah, maka tugas DPRD memberikan informasi tersebut kepada masyarakat.

“Karena fungsi legislatif sebagai pemberi layanan, kemudian terkait kebijakan menjadi tugas dan wewenang pemerintah. Namun dapat terlaksana harus melalui persetujuan DPRD terkait anggaran sekaligus DPRD wajib mengawasi kinerja pemerintah,” tambahnya.(ria)

 

Seno Aji Dukung Peran DPMPD Tingkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa

November 15, 2022 by  
Filed under DPRD Kaltim

TENGGARONG – Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji disebut mendukung peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMPD) Kaltim dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. SDM masyarakat yang tinggal di perdesaan harus mendapat perhatian serius dan jangan sampai nasib mereka malah tertinggal.

“Sebagai wakil rakyat tentu sangat mendukung program pro rakyat. Bagaimana bisa benar-benar menyentuh langsung ke masyarakat,”ujar Seno Aji saat menghadiri pembukaan Workshop teknologi Tepat Guna (TTG) Pelatihan Membatik dan Pemanfaatan Serai Wangi, di Tenggarong,

Lebih dari itu, peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dianggap penting dalam menyongsong pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Harapannya masyarakat tidak hanya menjadi penonton, melainkan mampu mengambil peran dalam persiapan pemindahan IKN.

“Silahkan DPMPD menyampaikan usulan kembali apa saja yang dibutuhkan. Kita akan dukung. Terlebih kegiatan yang menyebtuh semua lapisan dan kalangan masyarakat seperti workshop yang melibatkan masyarakat difabel dan disabilitas ini,”yakinnya.

Workshop TTG sendiri merupakan kegiatan yang sisi anggarannya didukung sepenuhnya DPRD Kaltim melalui dana pokok-pokok fikiran (pokir) anggota dewan.

Untuk Tahun Anggaran 2022, DPMPD Kaltim menyelenggarakan workshop dengan berbagai keterampialan keahlian bagi Posyantek dan kelompok masyarakat di tiga kabupaten/kota, yakni Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan.

Khusus Workshop TTG Pelatihan Membatik diselenggarakan 30 Oktober –  7 November 2022 dengan diikuti 26 orang peserta dan diantaranya terdiri dari 10 orang dari perwakilan difabel 10 orang.(ADV)

Next Page »