ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Rencana Penerapan e-Ticket di Kapal Wisata, DPRD Samarinda: Sosialisasi Harus Maksimal

November 18, 2022 by  
Filed under DPRD Samarinda

SAMARINDA – Edaran Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda untuk penerapan sistem online dalam pembelian tiket kapal wisata di Samarinda mendapatkan respons dari Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti. Saat dimintai komentar, Puji menilai kebijakan tersebut merupakan sebuah terobosan yang dapat memberikan manfaat dan kemudahan di kemudian hari.

Meskipun menuai keluhan dari kalangan pengusaha kapal wisata, politis Partai Demokrat ini beranggapan bahwa secara bertahap, masyarakat Samarinda akan terbiasa dengan sistem e-Ticket yang akan diterapkan itu.

Sri Puji Astuti

“Kalau saya sih yakin masyarakat kita bisa diajak untuk menghadapi perubahan, kok. Pelan tapi  pasti, bisa kok,” tegas Puji. Kamis (17/11/2022)

Dia tak menampik bahwa, peralihan sistem ini akan berhadapan dengan sejumlah kendala nantinya. Termasuk pemahaman masyarakat secara menyeluruh. Dia mengambil salah satu contoh, seperti penerapan e-parking di beberapa kawasan di Samarinda. Keterbatasan beberapa golongan masyarakat di Samarinda tentang kemajuan teknologi tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkot Samarinda.

“Belum tentu semua mengerti fitur di smartphone. Bahkan, jangan-jangan belum semua orang punya smartphone,” sambungnya.

Puji menambahkan, Samarinda dengan mengusung tema ‘Water Front City’ memang perlu memaksimalkan potensi wisata mereka dari Sungai Mahakam. Apalagi dengan berbagai pembangunan yang terus berlangsung di Samarinda, tentu akan menarik minat wisatawan untuk melihat Samarinda dari sisi Sungai Mahakam dengan memanfaatkan keberadaan kapal-kapal wisata.

Namun, Puji meminta agar Pemkot Samarinda tidak egois dalam menerapkan kebijakan baru tersebut. Pemerintah diminta untuk terus aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha yang merasa terbebani dengan aturan itu.

“OPD penyelenggara harus terus mewadahi pihak yang merasa dirugikan. Supaya bisa sama-sama bergerak mencari jalan tengah. Tujuannya kan mengoptimalkan potensi wisata Samarinda,” tandasnya.(Adv)

Samri Minta Rencana Anggaran Tahun 2023 Berdampak Langsung pada Masyarakat

November 17, 2022 by  
Filed under DPRD Samarinda

Samri Shaputra

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra ingin seluruh anggaran yang direncanakan di tahun 2023 dapat berdampak langsung pada masyarakat.

Samri mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat mewujudkan keinginan Wali Kota melalui rencana kerja untuk tahun 2023 mendatang.

“Jangan sampai rencana kerja OPD tidak menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan dari Kepala Daerah (Wali Kota),” ujarnya, Kamis (17/11/2022).

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai terkadang OPD merasa bangga dengan penyerapan anggaran sampai dengan 100 persen namun tidak berdampak positif kepada masyarakat.

“Setelah kita liat kadang-kadang kegiatannya lebih banyak seremoni, yang tidak ada faedahnya secara langsung pada masyarakat,” ungkapnya.

Yang diperlukan masyarakat saat ini menurut Samri adalah action yang seiring dengan rencana pembangunan daerah. Terkhusus masalah kebersihan kota yang menjadi salah satu prioritas demi menciptakan lingkungan yang nyaman.

“Kita mendorong agar penyerapan anggaran bisa maksimal dan yang pasti harus berdampak pada masyarakat,” pungkasnya (Adv)

Anggota DPRD Samarinda Hadiri Diskusi HMI

November 17, 2022 by  
Filed under DPRD Samarinda

SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Anhar menghadiri diskusi publik yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda, guna bahas pemanfaatan potensi reklame dalam bentuk lain Kota Tepian, di Warkop Bagios, Kamis (17/11/2022).

Melihat seluruh paparan pemateri sebelumnya, Dia menegaskan dan meminta kepada seluruh pihak terkait agar meniadakan tambang di Kota Samarinda. Terlebih menurut Anhar, apabila dibandingkan dengan keuntungannya bagi masyarakat, tambang hanya memberikan kerugian yang besar.

“Tidak boleh lagi ada tambang di Kota Samarinda, titik,” ucapnya kepada seluruh peserta diskusi hingga pemangku kepentingan.

“Pasti kalau kita lihat aspek keuntungannya, lebih banyak mudaratnya daripada untungnya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Anhar mengatakan bahwa pemanfaatan reklame seperti pengolahan kolam percontohan dan perkebunan percontohan tidak akan pernah bisa menjadi basis ekonomi Kota Samarinda.

“Bohong semua itu tadi, jadi sekarang pemangku kepentingan Kota Samarinda harus berani untuk menolak dengan tegas seluruh tambang, harus ditiadakan,” tegasnya.

Dia membeberkan bahwa semakin hari, persoalan tambang semakin tak terkendali, seperti banyaknya sungai-sungai yang ditutup, sementara tambang semakin merajalela.

“Bahkan saat ini, tambang illegal dan legal ini sudah sulit dibedakan, saking banyaknya bertebaran. Maka dari itu, solusinya adalah peniadaan seluruh tambang di Kota Samarinda,” tutupnya.(Adv)

Fraksi Kebangkitan Pembangunan Beberkan 23 Usulan dalam Propemperda, DPRD Samarinda Segera Sosialisasikan ke Masyarakat

November 17, 2022 by  
Filed under DPRD Samarinda

SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda akhirnya menggelar rapat paripurna, dengan agenda pengesahkan 23 usulan rancangan peraturan daerah (raperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk tahun 2023. Dari jumlah itu ada 17 DPRD Samarinda serta enam usulan dari Pemkot Samarinda.Kamis (17/11/2022)

Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Kebangkitan Pembangunan Damayanti, dalam pertemuannya bersama awak media, ia menyampaikan ada beberapa fokus yang menjadi perhatian pihaknya. Salah satunya dari pansus IV yang ia pimpin dalam menyusun raperda tentang revisi perda nomor 10 tahun 2013 tentang perlindungan anak.

Selaku Ketua panitia khusus (pansus), ia mengaku bahwa pihaknya sudah menyelesaikan tugasnya.

“Hasilnya sudah kami sampaikan ke Bapemperda untuk ditindaklanjuti,” ungkap Damayanti.

Selanjutnya ia serahkan kepada Badan Pembentukan Perda (Bapemperda). Dalam pertemuan fraksi tersebut juga menghadirkan Wakil Ketua Bapemperda Laila Fatihah yang juga berasal dari Fraksi Kebangkitan Pembangunan.

Ia mengatakan bahwa sebagian usulan dalam Propemerda tahun 2023, ada yang menjadi usulan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun lantaran belum tuntas, maka dimasukkan kembali dalam usulan tahun depan.

“Karena dalam setiap penelitan yang dilakukan pansus, bisa diperpanjang hingga tiga kali,” tuturnya.

Namun ia memastikan ke depannya, kinerja Bapemperda akan fokus terhadap koordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Memang harus diakui PR Bapemperda masih banyak, lantaran harus menyesuaikan jadwal dengan OPD yang bersangkutan.

Termasuk dalam waktu dekat ini, seluruh Anggota DPRD Samarinda akan melakukan Sosialisasi Raperda, sesuai dengan bidang masing-masing. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengaku dirinya sendiri akan mensosialisasikan raperda tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif.

“Tujuan agar masyarakat juga bisa memberikan masukan terhadap rancangan perda yang akan kami sahkan di tahun depan,” tutup Laila.(Adv)

Peralihan IUP, Ketua Komisi I DPRD Samarinda Akui Tak Bisa Berbuat Banyak Soal Tambang Ilegal 

November 17, 2022 by  
Filed under DPRD Samarinda

SAMARINDA – Sejak kewenangan pemberian izin untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilarikan ke pusat, pemerintah daerah mengaku kesulitan dalam melakukan pengawasan atas aktivitas pertambangan yang diduga tak berizin. Hal yang sama dirasakan Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal. Dalam keterangannya, Joha mengatakan bahwa pihaknya tak bisa berbuat banyak atas kondisi di lapangan.

Hal ini dikarenakan keterbatasan wewenang yang dimiliki pemerintah daerah, termasuk pihaknya di DPRD Samarinda.

Joha Fajal

“Ini memang sulit ya, karena kewenangan izinnya ada di pusat. Tidak bisa semata-mata kita mengawasi, karena izinnya bukan lagi di daerah,” beber Joha, Kamis (17/11/2022)

Kondisi ini mengantarkan pihaknya pada posisi yang dilematis untuk berhadapan dengan aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut. Tak jarang pihaknya harus menghadapi situasi miskoordinasi lantaran dokumen perizinan tak berada di daerah.

Politisi Parta Nasional Demokrat (Nasdem) ini mencontohkan, beberapa izin usaha yang dikeluarkan pemerintah pusat tidak melihat kondisi lapangan di daerah.

“Jadinya sering miskomunikasi antara pemerintah daerah, dan pelaku usaha pertambangan,” lanjutnya.

Sementara, menurutnya dari kasus yang sudah-sudah, tiap kali ada masalah berkaitan dengan aktivitas pertambangan, khususnya di sektor batu bara, pemerintah daerah kemudian harus duduk di kursi pesakitan. Publik, terutama masyarakat di daerah tentu akan menyalahkan pemerintah atas dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan penggalian.

“Apalagi dampak lingkungan, kita (pemerintah daerah) harus menanggung kesalahannya. Sementara izin yang dikeluarkan enggak sesuai dengan kondisi daerah,” keluh Joha.

Dia menegaskan perkara ini tak bisa dievaluasi secara parsial. Untuk melakukan pembenahan secara serius, semua pihak harus terlibat dan dilibatkan dalam membahas kelanjutan izin pertambangan di daerah.(Adv)

Next Page »