Kepala Imigrasi Samarinda Kunjungi PWI Kaltim

SAMARINDA – Jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda melakukan kunjungan ke Gedung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur di Jalan Biola Samarinda, Jumat (8/5/2026).

Kehadiran Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, Misnal Ariyanto, beserta rombongan disambut hangat Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin, yang didampingi jajaran pengurus harian dalam suasana penuh keakraban.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mempererat tali silaturahmi sekaligus menjadi wadah koordinasi antarlembaga. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang bagi kedua belah pihak untuk saling bertukar informasi strategis, khususnya terkait pelayanan keimigrasian dan dinamika informasi di wilayah Kalimantan Timur.

Misnal menegaskan, peran media sangat krusial dalam mendukung transparansi serta sosialisasi program-program kerja imigrasi kepada masyarakat luas.

“Kami ingin membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan rekan-rekan pers. Sinergi ini penting agar informasi mengenai kebijakan dan pelayanan keimigrasian dapat tersampaikan ke masyarakat secara akurat dan tepat sasaran,” ungkap Misnal.

Gayung bersambut, Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif kunjungan tersebut. Menurutnya, keterbukaan informasi dari instansi vertikal seperti Kantor Imigrasi sangat membantu kerja jurnalistik dalam menyajikan berita yang akurat dan edukatif bagi warga Samarinda dan sekitarnya. PWI Kaltim menyatakan kesiapannya untuk menjadi mitra strategis dalam mengawal diseminasi informasi keimigrasian.

 

“PWI Kaltim menyambut baik ajakan kerja sama ini. Kami siap menjadi mitra strategis dalam mendiseminasikan informasi keimigrasian, sehingga masyarakat mendapat edukasi yang jelas dan benar melalui pemberitaan yang kredibel,” pungkasnya. (*)

Kaltim Halal Festival Dukung Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

SAMARINDA – Kaltim Halal Festival (KalaFest) kembali hadir pada tahun 2026 sebagai wujud nyata komitmen  Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Kalimantan Timur serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kalimantan Timur dalam mendorong akselerasi dan perluasan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Timur.

KalaFest 2026 hadir dengan tema ”Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Berkelanjutan melalui Sinergi dan Transformasi Digital di Kalimantan Timur”. Opening Ceremony KalaFest 2026 diselenggarakan di Islamic Center Samarinda, Jumat (8/5/2026).

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji  saat membuka KalaFest

menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, KDEKS Kalimantan Timur, dan seluruh pihak yang telah bersinergi dalam penyelenggaraan KalaFest 2026. Ia menegaskan ekonomi syariah tidak lagi hanya menjadi alternatif, tetapi telah berkembang menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan. Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) juga memiliki peluang besar untuk tumbuh sebagai pusat pengembangan industri halal dan ekonomi syariah di kawasan Kalimantan maupun Indonesia Timur.

“Ini didukung potensi pada sektor industri halal, jasa keuangan syariah, dana sosial syariah, serta penguatan UMKM halal,” kata Seno Aji.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan menyampaikan, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah, KDEKS, serta seluruh mitra strategis terus berkomitmen memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Timur. KalaFest yang telah rutin diselenggarakan sejak tahun 2024 menjadi wadah kolaborasi untuk merangkum berbagai program dan aktivitas ekonomi syariah, sekaligus menjadi bagian dari Road to Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia.

Pada KalaFest 2026, KDEKS Kaltim, KPwBI Kaltim, dan Bankaltimtara Unit Usaha Syariah menghadirkan showcasing produk dari sekitar 150 UMKM terkurasi dan tersertifikasi halal sebagai wujud nyata penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Timur. Penguatan UMKM halal juga didukung melalui berbagai program inisiatif, antara lain penguatan literasi wakaf, pengembangan ekosistem pangan halal, pendampingan sertifikasi halal self-declare UMKM, serta business matching pembiayaan syariah.

Bank Indonesia juga terus memperluas akses dan literasi keuangan syariah melalui program BIMA ETAM atau Business Matching serta Edukasi dan Literasi Keuangan UMKM. Program BIMA ETAM sendiri telah diselenggarakan sejak tahun 2025, diikuti oleh lebih dari 1.000 UMKM, dan berhasil mendukung penyaluran pembiayaan produktif kepada UMKM.

“Seluruh rangkaian tersebut diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor bersama pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, akademisi, pondok pesantren, pelaku usaha, dan komunitas ekonomi syariah,” ujar Jajang.

Rangkaian kegiatan KalaFest 2026 berlangsung pada 8–10 Mei 2026 di Islamic Center Samarinda dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini menghadirkan berbagai agenda inklusif dan edukatif, seperti Sharia Forum, Flagship Seminar, Sharia Expo dan Bazaar Syariah, Sharia Competitions, Business Matching Pembiayaan Syariah, Gerakan Pangan Murah, Tabligh Akbar bersama Ustadz Maulana, Sabtu, 9 Mei 2026 pukul 19.30 WITA. Closing Ceremony akan menghadirkan Haddad Alwi, 10 Mei 2026 pukul 19.00 WITA.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah, KDEKS, pelaku usaha, lembaga keuangan, akademisi, pondok pesantren, dan masyarakat luas dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Timur.

Jajang berharap, KalaFest 2026 menjadi momentum penting untuk mempercepat dan memperluas peran ekonomi syariah sebagai pilar pembangunan daerah yang inklusif, produktif, berkelanjutan, dan membawa keberkahan bagi masyarakat. (*)

Peserta Empat Provinsi Ikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional

SAMARINDA – Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II, Angkatan X di Pusat Pembelajaran Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (Pusjar SKPP) Lembaga Administri Negara (LAN) Republik Indonesia, secara resmi dibuka Sekretaris Utama LAN-RI, Andi Taufik, di Samarinda (5/5/2026).

Andi Taufik mengingatkan seluruh peserta pelatihan utusan dari berbagai instansi, baik Pusat maupun Daerah untuk mengikuti seluruh rangkaian tahapan pembelajaran yang cukup panjang dan melelahkan. Karena berlangsung sejak tanggal 5 Mei sampai dengan dengan tanggal 24 September 2026, atau setara dengan 923 jam pelajaran.

Andi Taufik mengatakan, kunci sukses mengikuti pelatihan kepemimpinan ini adalah menghadirkan perasaan bahagia. “Learning is most effective when it is fun”. Pembelajaran akan mendapatkan hasil yang sangat baik, kalau peserta mengikuti pelatihan dengan perasaan bahagia.

Sementara itu, Kepala Pusjar SKPP LAN-RI, Rahmat, dalam laporannya dihadapan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan, pelatihan kali ini diikuti oleh peserta yang cukup banyak, yaitu 66 orang. Biasanya maksimal 60 orang. Menariknya, sebut Rahmat, lebih dari 50 persen, peserta berasal dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu sebanyak 34 orang.

Selebihnya berasal dari 8 kabupaten dan 1 kota dari 4 provinsi di Indonesia. Secara berurutan berdasarkan jumlah pengirim terbanyak adalah Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Samarinda, Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Paser, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Rahmat mengatakan, metode pembelajaran menggunakan “blanded learning”. Memadukan jalur pelatihan klasikal dengan jalur pelatihan non-klasikal. Namun tetap mengedepankan pendekatan experiental learning, dengan memasukkan pengalaman belajar dari berbagai sumber, baik di kelas, mandiri, maupun di tempat kerja, pungkas Rahmat.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menekankan pentingnya LAN RI, dan terutama Pusjar SKPP untuk melakukan kolaborasi dan bersinergi dengan semua pemangku kepentingan, terutama di  Provinsi Kalimantan Timur untuk menyiapkan kader kepemimpinan strategis di masa depan. Terlebih lagi Provinsi Kalimantan Timur ke depannya akan sangat dinamis dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Seno Aji menyampaikan, bahwa saat ini dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang lebih responsif. Lebih tanggap dan mampu mendengarkan keluhan masyarakat, serta mampu memunculkan solusi yang baik bagi masyarakat.

“Kepemimpinan birokrasi itu tidak cukup hanya pada urusan administratif. Harus ada visi dan keberanian untuk melakukan perubahan”.

Ditambahkannya, “kepemimpinan  birokrasi harus menggerakkan organisasi. Bukan sekedar mengerjakan tugas rutin belaka”.

 

Dengan adanya pelatihan kepemimpinan nasional seperti ini, diharapkan mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin baru yang tidak hanya bekerja dengan baik, namun juga membawa organisasi lebih maju, pungkas Seno Aji.

Sebelum prosesi penyematan tanda peserta secara simbolis kepada 2 orang perwakilan peserta PKN Tingkat II Angkatan X, masing-masing oleh Sekretaris Utama LAN dan Wakil Gubernur Kaltim, para peserta membacakan Pakta Integritas secara bersamaan dipimpin oleh salah satu peserta, yaitu Neneng Chamelia, yang kebetulan sebagai Sekretaris Daerah Kota Samarinda.

Nampak hadir secara langsung Kakanwil Imigrasi Kaltim, Delavino. Hadir pula yang mewakili Kakanwil Pemasyarakatan, Makmur. Turut hadir mewakili Kepala BPSDM Kaltim, Siti Jaitun, Asisten III Sekda Kabupaten Mahakam Ulu, Kepala BPKPSDM Kabupaten Berau. Hadir juga beberapa pejabat dari daerah asal pengirim melalui daring.

Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim yang turut hadir secara langsung menghadiri undangan  pembukaan pelatihan, melaporkan, bahwa salah satu komitmen penting dari Pakta Integritas Peserta PKN Tingkat II Angkatan X adalah kesediaan menaati seluruh ketentuan yang berlaku, menjunjung tinggi kejujuran, menjaga perkataan, sikap, perilaku dan saling menghormati selama mengikuti pelatihan.  (*)

Pemprov Kaltim Luruskan Polemik Kursi Pijat

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menggeser perhatian dari polemik pengadaan kursi pijat ke upaya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah. Klarifikasi resmi disampaikan guna meredam kesimpangsiuran informasi yang sempat berkembang di ruang publik. Selasa (5/5/26).

Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemprov menegaskan, informasi mengenai nilai pengadaan yang beredar luas tidak sepenuhnya tepat. Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyebut angka Rp125 juta yang ramai diperbincangkan merupakan bagian dari perencanaan awal dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), bukan nilai pembelian riil.

Ia menjelaskan, angka dalam sistem tersebut bersifat indikatif dan bisa berubah dalam proses pengadaan, bahkan tidak menutup kemungkinan tidak direalisasikan. Karena itu, menurutnya, publik perlu memahami perbedaan antara rencana anggaran dan realisasi belanja.

Faisal juga menyoroti aspek administratif pengadaan. Berdasarkan penelusuran, anggaran yang tercantum berada di bawah kewenangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), bukan Biro Umum Sekretariat Daerah yang biasanya menangani kebutuhan kepala daerah. Perbedaan ini dinilai penting untuk menghindari salah tafsir terkait peruntukan anggaran.

Sementara itu, terkait unit kursi pijat yang telah digunakan, Pemprov mengakui adanya pembelian dengan nilai yang jauh lebih rendah dari isu yang berkembang. Dari dokumen transaksi resmi, harga kursi tersebut berada di kisaran Rp47 juta dan telah mencakup pajak.

“Nilai pembelian sebenarnya berada di angka puluhan juta, bukan ratusan juta seperti yang beredar. Itu bisa dibuktikan dari kuitansi resmi,” ujar Faisal.

Ia memastikan proses pengadaan telah dilakukan sesuai prosedur dan tidak melanggar ketentuan. Dengan statusnya sebagai aset negara, kursi pijat tersebut tidak dapat dikembalikan atau dibatalkan pembeliannya.

Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Kaltim kini melakukan pendataan ulang terhadap aset serupa dengan melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Upaya ini disebut sebagai bagian dari instruksi gubernur untuk memperkuat transparansi pengelolaan aset.

Hingga saat ini, tercatat dua unit kursi pijat telah teridentifikasi, masing-masing berada di Rumah Jabatan Gubernur dan di salah satu biro.

Tak hanya berhenti pada pendataan, pemerintah daerah juga mulai mengkaji opsi pemanfaatan yang lebih luas. Salah satu rencana yang muncul adalah menempatkan kursi pijat tersebut di fasilitas publik seperti Bandara APT Pranoto atau sarana olahraga agar dapat diakses masyarakat.

Selain itu, skema pemanfaatan berbayar turut dipertimbangkan sebagai potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan pendekatan tersebut, aset yang sempat menjadi polemik diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

“Sedang kami dalami kemungkinan pengelolaan secara komersial terbatas agar bisa menambah pemasukan daerah,” kata Faisal.

Langkah ini upaya Pemprov Kaltim agar tidak hanya meredam polemik, tetapi juga memastikan setiap aset daerah dikelola secara transparan dan produktif. (yud)

Inflasi Kalimantan Timur Terjaga, Tekanan Harga Menurun

SAMARINDA – Inflasi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada periode April 2026 tetap terjaga dengan tekanan harga yang menurun pasca momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kaltim pada April 2026 mencatat inflasi sebesar 0,11% (mtm), lebih rendah dibandingkan realisasi bulan sebelumnya sebesar 0,73% (mtm). Perkembangan tersebut mendorong inflasi tahunan Kaltim berada pada level 2,50% (yoy) dengan inflasi tahun berjalan sebesar 1,48% (ytd).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan menyampaikan, tekanan inflasi April 2026 terutama disumbangkan oleh kelompok transportasi, seiring penyesuaian harga pada komoditas pemeliharaan/servis, bensin, dan tarif angkutan udara, sejalan dengan penyesuaian harga kelompok BBM (nonsubsidi dan avtur) serta kebutuhan peremajaan angkutan pasca momen mudik Lebaran. Selanjutnya, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turut menyumbang inflasi, terutama dipengaruhi kenaikan harga bahan bakar rumah tangga (Gas LPG 3 kg).

”Kondisi tersebut mencerminkan proses normalisasi aktivitas ekonomi pasca HBKN, di mana mobilitas masyarakat dan kebutuhan layanan transportasi masih relatif tinggi, sementara penyesuaian harga energi turut memengaruhi biaya operasional,” kata Jajang melalui siaran pers yang diterima redaksi, Senin (4/5/2026).

Di sisi lain, tekanan inflasi juga tertahan oleh deflasi pada komponen Volatile Foods yang tercatat -0,47% (mtm), mencerminkan mulai meredanya tekanan harga pangan pasca HBKN seiring membaiknya pasokan dan normalisasi permintaan. Selain itu, deflasi juga terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya seiring penurunan harga beberapa komoditas pada kelompok tersebut. Berdasarkan komoditas, inflasi April 2026 terutama dipengaruhi oleh tomat, semangka, minyak goreng, pemeliharaan/servis, dan bawang merah, sementara komoditas yang menahan inflasi antara lain daging ayam ras, cabai rawit, emas perhiasan, ikan layang/benggol, dan kacang panjang.

 

Langkah pengendalian inflasi terus diperkuat melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Kaltim dengan implementasi strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif). Pada aspek keterjangkauan harga, sampai dengan April 2026 TPID melaksanakan lebih dari 200 kegiatan gerakan pangan murah/operasi pasar sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Pada aspek ketersediaan pasokan, TPID mendorong penguatan pemantauan stok serta kesiapan pasokan komoditas strategis, termasuk melalui koordinasi dengan OPD teknis, BUMD pangan, dan pelaku usaha agar pasokan tetap memadai. Pada aspek kelancaran distribusi, TPID terus memperkuat pengawalan distribusi antarwilayah, memperhatikan kelancaran rantai pasok, serta mengantisipasi potensi gangguan logistik yang dapat menimbulkan disparitas harga, khususnya untuk komoditas pangan segar. Pada aspek komunikasi efektif, TPID terus memperkuat koordinasi secara rutin serta penguatan strategi pemenuhan pasokan komoditas melalui pengembangan MANDAU Kaltim sebagai dukungan early warning dan percepatan tindak lanjut kebijakan di daerah. (*)

Next Page »