Disdikbud Kaltim Fasilitasi Juara Lomba Budaya ke Tingkat Nasional

SAMARINDA — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan komitmennya dalam pelestarian budaya lokal dengan memberikan dukungan penuh kepada para pemenang ajang lomba budaya daerah. Tak hanya memberikan penghargaan, para juara juga akan difasilitasi untuk melanjutkan kiprahnya ke tingkat nasional.

Hal tersebut disampaikan, Sekretaris Disdikbud Kaltim, Rahmad Ramadhan, di sela-sela kegiatan penutupan lomba budaya, Sabtu (21/6/25).

Menurutnya, para pemenang dari berbagai kategori lomba—baik juara satu, dua, tiga maupun juara harapan—akan terus dibina agar bisa berkembang dan mengharumkan nama daerah.

“Juara satu, dua, tiga, dan harapan semua kami fasilitasi. Ini bukan akhir, justru awal untuk pembinaan lebih lanjut,” kata Rahmad.

Ia menambahkan, kegiatan serupa telah dilaksanakan secara konsisten setiap tahun dan tahun ini menjadi pelaksanaan yang kelima. Disdikbud Kaltim menilai kegiatan tersebut bukan sekadar kompetisi, tetapi bagian penting dalam pembentukan karakter generasi muda melalui nilai-nilai budaya.

“Pembinaan kebudayaan adalah bagian dari pendidikan karakter. Kita ingin generasi muda tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga memiliki identitas budaya yang kuat,” ujar Rahmad.

Ajang lomba budaya yang rutin digelar ini melibatkan pelajar dari berbagai kabupaten/kota se-Kalimantan Timur dan mencakup berbagai kategori lomba, seperti tari tradisional, musik etnik, hingga permainan rakyat.

Disdikbud Kaltim berharap, dengan adanya pembinaan berkelanjutan, para juara dapat menjadi duta budaya daerah yang mampu tampil di tingkat nasional bahkan internasional. Selain itu, kegiatan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi sekolah dan komunitas budaya lainnya untuk terus melestarikan warisan budaya daerah. (yud)

Puluhan Ribu Guru di Kaltim Terima Insentif

SAMARINDA— Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat sektor pendidikan kembali terlihat melalui penyaluran insentif kepada lebih dari 36 ribu guru. Program ini menjadi perluasan dari kebijakan unggulan Gratispol, yang tidak hanya fokus pada akses pendidikan gratis, tetapi juga pada kesejahteraan para pendidik.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan, perhatian terhadap guru merupakan fondasi penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang kuat dan berkelanjutan.

“Pendidikan usia dini hingga keagamaan adalah fondasi penting. Kita ingin memberi dukungan kepada para guru yang telah berdedikasi agar mereka lebih termotivasi dalam mendidik anak-anak kita,” ujar Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, Jumat (20/6/25).

Insentif sebesar Rp500 ribu per bulan akan diberikan kepada 36.222 guru yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kaltim, mulai Juli hingga Desember 2025.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim, Dasmiah, menjelaskan, bantuan ini mencakup pendidik di berbagai jenjang dan lembaga, dari PAUD hingga MTs, termasuk guru di lembaga keagamaan seperti TPQ dan pondok pesantren.

“Ini bukti, semua pendidik mendapat perhatian yang sama,” ujar Dasmiah, menegaskan kesetaraan dalam program tersebut.

Sebagai bentuk penghargaan langsung, penyaluran simbolis akan dilakukan pada 25 Juni 2025 di Convention Hall Samarinda, bersamaan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur dan para kepala daerah tentang penguatan kerja sama bidang pendidikan.

Ia juga dijadwalkan menyerahkan langsung insentif kepada para guru di Kutai Barat pada 21 Juni 2025, bertepatan dengan pelaksanaan Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (Peda KTNA). Inisiatif ini diharapkan tidak hanya memperkuat motivasi guru, tetapi juga menjadi pijakan penting bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim. (yud)

Dinas Perkebunan Kaltim Evaluasi Proyek Energi Hijau IKI-JET

SAMARINDA – Komitmen Kalimantan Timur dalam menyongsong masa depan energi bersih dan berkeadilan kembali diperkuat melalui kegiatan Evaluasi Pertengahan Proyek Kerja Sama Innovation Regions for a Just Energy Transition (IKI-JET). Evaluasi ini digelar Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Disbun Kaltim) di Ruang Rapat Lantai II Kantor Disbun Kaltim, Jum’at (20/6/2025).

Kegiatan ini menjadi titik penting agar menakar sejauh mana capaian dan tantangan kerja sama strategis yang telah digagas sejak tahun 2023. Proyek IKI-JET merupakan inisiatif dari International Climate Initiative (IKI) melalui dukungan Pemerintah Jerman yang dilaksanakan oleh GIZ.

Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Fauzi, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda dari Bidang Perkebunan Berkelanjutan yang mewakili Kepala Disbun Kaltim. Ia menekankan pentingnya sinergi multipihak agar mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau.

“Evaluasi ini bukan hanya melihat apa yang sudah dicapai, tapi juga memastikan arah kebijakan tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan inklusivitas dalam transisi energi,” ujarnya.

Evaluasi pertengahan proyek ini dilakukan perusahaan konsultan Arepo sejak 9 hingga 20 Juni 2025, dengan kunjungan lapangan ke Kalimantan Timur pada 18–20 Juni. Fokus evaluasi meliputi status pelaksanaan, capaian strategis, serta potensi perbaikan implementasi program ke depan.

Dalam kerja sama ini, Disbun Kaltim turut menyumbangkan data pada kajian potensi pasokan energi hijau ke Ibu Kota Nusantara (IKN) serta mempromosikan pemanfaatan biometan sebagai energi terbarukan kepada pelaku usaha.

Fauzi berharap, kerja sama IKI-JET mampu mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan kemandirian ekonomi hijau di Kaltim. (yud)

Pemprov Kaltim Usulkan SMA 16 Samarinda Jadi Lokasi Permanen Sekolah Rakyat

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih membuka peluang menjadikan SMA Negeri 16 Samarinda sebagai lokasi permanen penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, usai melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Sosial di Samarinda, belum lama ini.

Menurut Andi, lokasi SMA 16 yang strategis dan sudah memiliki fasilitas memadai menjadi salah satu pertimbangan utama. Namun, keputusan final masih menunggu hasil survei dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Kerja Peningkatan Strategis.

“Kami masih menunggu hasil survei teknis dari PUPR. Kalau memang dinyatakan layak dan memenuhi syarat, maka Gubernur akan menetapkan SMA 16 sebagai lokasi permanen,” ujarnya, Jumat (20/6/2025).

Ia menyadari, ada tantangan besar jika SMA 16 resmi dijadikan Sekolah Rakyat. Saat ini, SMA 16 masih aktif menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan jumlah siswa mencapai 800 orang. Maka dari itu, perlu strategi transisi agar proses pendidikan reguler tetap berjalan sembari menyiapkan format baru.

“Tentu ini perlu penyesuaian. Harus dipikirkan bagaimana kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan, sembari mengakomodasi konsep Sekolah Rakyat,” tambahnya.

Sekolah Rakyat merupakan program Kementerian Sosial yang mengusung pendidikan karakter dan akademik sistem berasrama. Sekolah ini dirancang agar menampung siswa dari keluarga tidak mampu, dengan seluruh kebutuhan pendidikan dan kehidupan sehari-hari ditanggung negara.

Jika SMA 16 ditetapkan sebagai lokasi permanen, maka Kalimantan Timur berpeluang menjadi salah satu daerah percontohan pelaksanaan program ini secara cepat. (yud)

Kaltim Masih Berpeluang Bangun Sekolah Rakyat Tahun Ini

SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur masih berpeluang menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini, asalkan proses pematangan lahan di kawasan Bukit Biru, Kutai Kartanegara, dapat dipercepat. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak.

Menurutnya, Wakil Menteri Sosial telah membuka peluang bagi Kaltim masuk dikontrak pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat yang direncanakan mulai tahun 2025. Namun, agar dapat berpartisipasi tahun ini, kesiapan lahan menjadi penentu utama.

“Kalau bisa siap bangun di September, kemungkinan besar kita bisa masuk dalam kontrak pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat tahun ini,” ungkap Andi, Jumat (20/6/2025).

Ia menjelaskan, tantangan utama bukan pada kemauan politik atau dukungan pusat, melainkan kesiapan teknis di lapangan. Proses pematangan lahan menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim, yang harus memastikan kelayakan fisik area yang akan dibangun.

Beberapa syarat teknis yang harus dipenuhi antara lain adalah kemiringan kontur tanah maksimal 10 derajat dan luas lahan minimal enam hektare. Persyaratan tersebut dinilai penting untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana terpadu, termasuk ruang kelas, asrama, hingga area pelatihan keterampilan. (yud)

Next Page »