Kantor Imigrasi Samarinda Jalin Kemitraan Bersama Pers

SAMARINDA  – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda melakukan media gathering bersama asosiasi wartawan dan perusahaan pers di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kemitraan dengan insan pers dan meningkatkan edukasi keimigrasian kepada masyarakat. Forum Kemitraan Media Keimigrasian Tahun 2026 ini bertema “Membangun Kemitraan Strategis dengan Media untuk Menguatkan Transparansi, Edukasi Publik, dan Citra Positif”

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Misnal Ariyanto mengatakan pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terus berkembang. Menurutnya, instansi pemerintah kini tidak cukup hanya menyampaikan informasi secara satu arah, tetapi perlu membuka ruang komunikasi dua arah dengan publik.

Ia berharap media gathering ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Melalui forum ini,  insan pers lebih mengenal Kantor Imigrasi Samarinda, mulai dari tugas, pelayanan, pengawasan, hingga penegakan hukum keimigrasian.

Menurut Misnal, media memiliki posisi penting sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Kemitraan dengan pers juga diharapkan membuka ruang kritik serta evaluasi terhadap pelayanan keimigrasian.

Melalui mitra ini, Kantor Imigrasi mengharapkan adanya kritik dan masukan insan pers yang objektif dan berdasarkan fakta sebagai evaluasi dan perbaikan ke depannya.

Selain memberikan pelayanan, Kantor Imigrasi Samarinda bertanggung jawab mengawasi keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kerjanya. Wilayah tersebut mencakup Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, serta Kabupaten Mahakam Ulu.

Sementara itu, Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin menilai keberhasilan media gathering tidak cukup diukur dari terselenggaranya kegiatan. Menurutnya, hal terpenting ialah terbentuknya kemitraan jangka panjang antara pers dan Imigrasi.

Ia menekankan nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan harus tetap menjadi pijakan insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Abdurrahman menilai Imigrasi dan pers memiliki titik temu dalam pelayanan kepentingan publik meski menjalankan fungsi berbeda. Imigrasi memberikan pelayanan keimigrasian, sedangkan pers bertugas menyampaikan informasi yang benar, aktual, dan bertanggung jawab.

Ia juga mengingatkan kritik terhadap pemerintah tetap harus disampaikan secara etis dan berbasis fakta.

Pada kegiatan ini juga dilakukan pembacaan dan Penandatanganan Piagam Komitmen Bersama oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dan Serikat Perusahaan Pers (SPS). (*)

Pemprov Kaltim Perkuat Kolaborasi Pengendalian dan Pengawalan Bantuan Hibah

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian, Pengawalan dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Hibah Kalimantan Timur (KAWAL HIBAH KALTIM) Tahun 2026, dalam rangka sosialisasi Kolaborasi Penguatan Strategi Pengendalian dan Pengawalan Bantuan Hibah Kalimantan Timur dalam Mewujudkan Tata Kelola Hibah yang Transparan, Akuntabel dan Tepat Sasaran, di Samarinda, Rabu (12/8/2026).

Kegiatan tersebut dibuka Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Timur, Dasmiah, dan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai KAWAL HIBAH KALTIM oleh Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Hamsani.

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam pengelolaan bantuan hibah di Kalimantan Timur. Penguatan pengendalian dan pengawalan dinilai penting mengingat hibah merupakan salah satu instrumen strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung pembangunan daerah, peningkatan pelayanan masyarakat, pembinaan keagamaan, pendidikan, sosial, kepemudaan, olahraga, serta pemberdayaan masyarakat. Besarnya anggaran hibah setiap tahun juga menuntut tata kelola yang semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Dasmiah menekankan pentingnya membangun sistem pengendalian hibah yang tidak berjalan secara parsial pada masing-masing perangkat daerah, tetapi dilaksanakan secara terpadu dan kolaboratif. Hal ini diperlukan karena dalam tata kelola hibah masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat, antara lain belum adanya tim lintas perangkat daerah yang secara khusus melakukan pengendalian hibah, monitoring yang belum terintegrasi, belum tersedianya standar operasional monitoring dan evaluasi yang seragam, belum tersedianya dashboard pengendalian hibah, serta belum adanya mekanisme evaluasi berbasis risiko.

Selain penguatan tata kelola, penyempurnaan regulasi juga menjadi perhatian. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2021 masih memerlukan penyempurnaan, terutama untuk mengintegrasikan proses perencanaan melalui SIPD RI, mengatur lebih rinci monitoring berbasis risiko dan kolaborasi lintas perangkat daerah, mendorong digitalisasi pelaporan hibah, serta memperkuat mekanisme evaluasi pascapenyaluran.

Melalui KAWAL HIBAH KALTIM, Pemprov Kaltim mendorong terbentuknya kolaborasi pengendalian hibah yang lebih kuat. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pembentukan Tim Kolaborasi Pengendalian Hibah Kalimantan Timur melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur. Tim tersebut diarahkan untuk memperkuat pengendalian hibah, mengurangi potensi temuan pemeriksaan, meningkatkan akuntabilitas, serta meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah.

Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Hamsani menjelaskan, penguatan KAWAL HIBAH KALTIM juga diarahkan pada penyusunan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi hibah. Ruang lingkupnya meliputi mekanisme monitoring administrasi, monitoring fisik dan keuangan, penyusunan format laporan yang baku, digitalisasi pelaporan, hingga rekomendasi tindak lanjut.

Penguatan sistem tersebut diharapkan dapat memastikan proses pemberian hibah dikawal secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penyaluran hingga monitoring, evaluasi serta pelaporan. Pada aspek perencanaan, seluruh usulan hibah diarahkan terintegrasi dalam SIPD RI, selaras dengan RKPD dan Renstra perangkat daerah, serta berbasis pada prioritas pembangunan daerah.

Sementara itu, monitoring dan evaluasi diarahkan tidak hanya dilakukan secara berkala, tetapi juga menggunakan pendekatan berbasis risiko serta mengukur output, outcome, dan manfaat yang diterima masyarakat. Dari sisi pelaporan, penguatan tata kelola diarahkan menuju pelaporan digital yang didukung dashboard monitoring dan database hibah terintegrasi.

Melalui rapat koordinasi dan sosialisasi KAWAL HIBAH KALTIM Tahun 2026 ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi, komitmen, serta pola kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah terkait. Dengan pengendalian, pengawalan dan evaluasi yang semakin terintegrasi, bantuan hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat dikelola secara lebih tertib, transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan pemanfaatannya benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Timur.

KAWAL HIBAH KALTIM menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui sistem pengelolaan hibah yang terintegrasi, kolaboratif, berbasis risiko, serta didukung pemanfaatan teknologi informasi. (*)

TC Kafilah Kaltim Masuki Putaran Akhir

JAKARTA – Menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah, Bulan September 2026, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Kaltim semakin intens meningkatkan durasi pemusatan latihan (TC) bagi para peserta kafilah Kaltim.

Sebanyak 57 peserta MTQ Nasional dari Kaltim mulai Sabtu, (8/8/2026) selama satu bulan penuh sampai dengan tanggal 9 September 2026 berada di asrama Wisma Pamentas, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan untuk mengikuti pemusatan pelatihan yang terakhir secara offline (tatap muka).

Koordinator pelatih, Hajarul Akbar menyampaikan, pelatihan yang terakhir ini, para peserta diminta untuk meningkatkan disiplin dan semangat untuk berlatih dengan sungguh-sungguh. Semua kafilah dari berbagai provinsi di Indonesia tentu melakukan hal yang sama untuk mempersiapkan diri meraih prestasi terbaik di ajang bergengsi MTQ Tingkat Nasional pada Bulan September yang akan datang.

Ustadz Hajarul menjelaskan, selama pelatihan nanti peserta wajib mengikuti try-out atau uji coba sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Untuk hari Rabu, try-out dilaksanakan di Wisma Pamentas, dengan menghadirkan para pelajar dan santri dari sekitar Wisma. Sedangkan untuk uji coba (praktik) setiap hari Sabtu dilakukan di luar Wisma, dengan pertimbangan pada hari libur tingkat kemacetan  di Jakarta mengalami penurunan, sehingga perjalanan ke luar bisa berjalan dengan lancar.

“Selama pelatihan peserta dibimbing oleh para pelatih nasional. Di samping itu, diberikan pembinaan kedisiplinan dari institusi TNI Angkatan Darat. Selain itu, juga akan dilakukan  penguatan motivasi bagi para peserta, agar mereka bisa meraih prestasi maksimal”, pungkas Hajarul.

Di sisi lain, Wakil Ketua II LPTQ, Dasmiah, yang sehari-hari bertugas sebagai Kepala Biro Kesra menjelaskan, sebanyak 57 orang peserta yang mengikuti TC, berasal dari 8 daerah.  Kabupaten Kutai Timur sebanyak 13 orang, Kota Samarinda 11 orang, Kabupaten Kutai Kartanegara 10 orang, Kota Bontang 6 orang, Kota Balikpapan 5 orang. Sedangkan Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara masing-masing 4 orang. Adapun Kabupaten yang tidak mengirimkan peserta adalah Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu.

“Usai penutupan pelatihan pada tanggal 9 September 2026, para peserta pelatihan langsung diberangkatkan ke Semarang dengan memakai 2 (dua) kendaraan bus untuk menghadapi event MTQ Tingkat Nasional pada Tahun 2026”, jelas Hamsani, Wakil Sekretaris I LPTQ Kaltim.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, diwakili Sekda, yang juga menjabat sebagai Ketua LPTQ Kaltim, Sri Wahyuni  ketika membuka acara pemusatan pelatihan, mengingatkan kembali kepada seluruh peserta pelatihan  bahwa beban mempertahankan juara itu lebih berat, dibandingkan baru berusaha meraih juara, karena untuk meraih juara itu tidak ada beban.

“Kaltim pernah meraih juara umum berturut-turut. Pada  MTQ Nasional XXX Tahun 2024 di Samarinda, Kaltim meraih juara umum. Selanjutnya pada Tahun 2025, lagi-lagi Kaltim meraih juara umum, pada Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist (STQH) Tingkat Nasional XXVIII di Kendari, Sulawesi Tenggara”, kata Sri Wahyuni.

Beban berat inilah yang harus dipertaruhkan pada gelaran MTQ Tingkat Nasional XXXI yang akan berlangsung pada tanggal 11 – 20 September 2026 di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Akankah Kaltim masih bisa mempertahankan sebagau juara umum? Pungkas Sri Wahyuni.

Jauhar Efendi, selaku Wakil Ketua LPTQ Kaltim melaporkan dari Wisma Pamentas, usai dibuka oleh Sekda Kaltim, dilanjutkan dengan peninjauan ruang-ruang pelatihan pada berbagai cabang/golongan serta peninjauan Asrama peserta selama pelatihan. Sekda mengaku puas dengan fasilitas yang diberikan oleh pihak Yayasan, walaupun sederhana, cukup representatif dan cukup bersih.

Hadir pada kegiatan tersebut, Kakanwil Kementerian Agama Prov. Kaltim, Abdul Kholiq, yang juga sebagai Wakil Ketua I LPTQ Kaltim, Sekretaris LPTQ, Rudi Kartono, yang sehari-hari menjabat sebagai Kabid Bimas Islam Kemenag Kaltim, Wakil Sekretaris I LPTQ Kaltim, yang sehari-hari menjabat sebagai Kabag Bina Mental pada Biro Kesra Kaltim, Bambang Iswanto, serta beberapa perwakilan pelatih dan beberapa staf Sekretariat LPTQ Kaltim. (MJ)

IPPRISIA Kaltim Perkuat Sinergi dan Kolaborasi untuk Pemberdayaan Masyarakat

SAMARINDA – Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penata Persona Indonesia (DPD IPPRISIA) Kalimantan Timur menggelar Rapat Kerja (Raker) Tahun 2026 di Golden Season Hotel Samarinda, Sabtu (8/8/2026). Kegiatan mengusung tema “Membangun Sinergi Pengurus DPD IPPRISIA Kalimantan Timur dalam Mewujudkan Organisasi yang Profesional, Berdaya Saing, dan Berdampak bagi Masyarakat.”

Raker tersebut dihadiri penasihat DPD IPPRISIA Kaltim yang juga istri Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hj. Wahyu Hernaningsih Seno Aji, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim Syarifah Alawiyah, yang akrab disapa Yuyun, Ketua DPD IPPRISIA Kaltim Marliana Wahyuningrum, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah, pembina dan penasihat organisasi, jajaran pengurus dan keluarga besar IPPRISIA Kaltim. Kegiatan tersebut diketuai Fitri Ekadinanti selaku ketua panitia.

Rapat kerja menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus menyusun program kerja yang diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ketua DPD IPPRISIA Kaltim Marliana Wahyuningrum mengatakan, forum tersebut tidak sekadar menjadi agenda rutin organisasi, tetapi menjadi ruang untuk mengevaluasi kegiatan sekaligus menentukan arah kebijakan organisasi ke depan.

“Forum ini bukan sekadar memenuhi agenda organisasi, tetapi merupakan momentum strategis untuk menentukan arah kebijakan organisasi, memperkuat koordinasi, serta menyusun program kerja yang realistis, terukur dan berdampak nyata kepada masyarakat,” ujarnya.

Marliana menjelaskan, IPPRISIA telah mengalami transformasi organisasi sejak 2025. Jika sebelumnya lebih berfokus pada pengembangan kepribadian, kini gerakan organisasi diperluas pada pemberdayaan masyarakat dan bidang humaniora.

Perluasan tersebut membuat program IPPRISIA mencakup berbagai bidang, antara lain pemberdayaan perempuan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, perlindungan anak dan pengembangan sumber daya manusia.

Menurutnya, organisasi juga terus membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai lembaga lainnya. Hal tersebut penting karena pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri.

“Bagi kami, organisasi ini sifatnya humanis, bukan organisasi yang profitable. Lebih kepada apa yang bisa kami berikan untuk sesama,” katanya.

Sejumlah program IPPRISIA juga dipaparkan dalam raker, di antaranya DICINTAI atau Dapur Ibu Cerdas Indonesia Tanpa Stunting. Program tersebut telah dilaksanakan melalui roadshow dan sosialisasi di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.

Selain itu, terdapat program SIAP Berdaya yang dikembangkan melalui kolaborasi dengan Dinas Sosial. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pengetahuan dan keterampilan agar mampu mandiri dan memiliki daya saing.

Kepala DP3A Kaltim Syarifah Alawiyah atau Yuyun memberikan apresiasi terhadap kiprah IPPRISIA. Ia menilai berbagai program yang dijalankan organisasi memiliki keterkaitan erat dengan tugas pemerintah daerah, khususnya dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan penguatan ketahanan keluarga.

“Saya sangat memberikan apresiasi kepada IPPRISIA. Setelah mendengarkan pemaparan Ketua, ternyata organisasi ini sangat terorganisir dan program-programnya berjalan dengan baik,” kata Yuyun.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan organisasi masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Persoalan kekerasan, pelecehan, stunting, pendidikan hingga ketahanan ekonomi keluarga membutuhkan keterlibatan banyak pihak dengan kompetensi yang beragam.

“DP3A tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari organisasi seperti ini,” ujarnya.

Yuyun bahkan mendorong agar berbagai organisasi yang memiliki perhatian terhadap perempuan, anak dan persoalan sosial di Kalimantan Timur dapat dihimpun dalam sebuah wadah kolaborasi.

Ia mengatakan telah meminta jajarannya mendata organisasi-organisasi yang memiliki visi dan misi sejalan untuk kemudian dipertemukan dan duduk bersama. Konsep tersebut nantinya dapat diwujudkan melalui pembentukan kelompok kerja yang melibatkan berbagai organisasi dan tenaga dengan latar belakang keahlian berbeda.

Gagasan itu, kata Yuyun, telah disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui tim percepatan gubernur. Harapannya, wadah kolaborasi tersebut dapat diperkuat melalui keputusan gubernur.

Kelompok kerja tersebut nantinya diharapkan tidak hanya menjalankan koordinasi, tetapi juga turun langsung ke masyarakat. Pemetaan wilayah dapat dilakukan bersama pemerintah kecamatan, kelurahan dan kepolisian untuk mengetahui kawasan yang membutuhkan perhatian khusus, seperti wilayah rawan kekerasan, pelecehan, stunting maupun persoalan sosial lainnya.

“Tidak hanya kita kumpulkan masyarakat untuk edukasi. Kalau ditemukan keluarga yang membutuhkan perhatian khusus, tim bisa turun langsung ke rumah tersebut,” jelasnya.

Yuyun menilai kekuatan organisasi akan semakin besar apabila setiap lembaga membawa kompetensi masing-masing. Ada organisasi yang bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, literasi, keterampilan, sosial maupun pemberdayaan ekonomi.

“Dengan adanya kekuatan dari organisasi-organisasi ini, kalau kita bersatu tentu semakin kuat,” tegasnya.

Sementara itu, penasihat DPD IPPRISIA Kaltim Hj. Wahyu Hernaningsih Seno Aji juga mendorong pengurus memperkuat kolaborasi, kemandirian dan profesionalisme organisasi.

Ia mengapresiasi berbagai kegiatan IPPRISIA yang selama ini banyak dijalankan melalui kemampuan dan swadaya organisasi. Menurutnya, keterbatasan anggaran pemerintah tidak boleh menjadi alasan bagi organisasi masyarakat untuk berhenti bergerak dan berinovasi.

“Saya sangat salut. Dari mana semua kegiatan ini dananya? Ternyata dari kemandirian organisasi. Kalau kita hanya mengandalkan pemerintah, tentu banyak keterbatasan. Karena itu kita harus terus berinovasi dan menggandeng organisasi lain,” ujarnya.

Wahyu juga mengingatkan pengurus agar menjadikan organisasi sebagai rumah bersama untuk bertukar gagasan, membangun jaringan dan melahirkan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, pemberdayaan perempuan memiliki posisi strategis dalam membangun keluarga dan menyiapkan generasi masa depan. Namun, upaya tersebut juga membutuhkan keterlibatan laki-laki dalam keluarga.

“Dengan ibu yang tangguh dan hebat, ibu menjadi guru utama di rumah. Tetapi bapak-bapak juga memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga,” katanya.

Ia berharap IPPRISIA mampu melahirkan kader-kader yang kompeten, berkarakter, memiliki integritas dan kepedulian terhadap pembangunan Kalimantan Timur.

Melalui raker tersebut, IPPRISIA Kaltim menargetkan program kerja yang disusun tidak berhenti sebagai dokumen organisasi, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penguatan jejaring dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha dan berbagai komunitas juga akan menjadi bagian penting dalam pengembangan program IPPRISIA ke depan.

Dengan mengedepankan sinergi, profesionalisme, kemandirian dan kolaborasi, IPPRISIA Kaltim diharapkan semakin mampu mengambil peran dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penguatan keluarga serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. (fnd)

Nirwana Puri Bantah Isu Penimbunan Popok

SAMARINDA – Dugaan penimbunan ratusan popok lansia di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri dibantah pihak pengelola. Kepala UPTD, Salawati menegaskan, pemberitaan Hariankaltim.com berjudul “Tega! Ratusan Popok Lansia Sengaja Disembunyikan di Rumah Kosong, Padahal Anggaran Hampir Rp1 Miliar!” tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena popok tersebut merupakan stok persediaan yang dipindahkan sementara selama proses rehabilitasi gedung panti.

Dirinya menjelaskan, popok yang dimaksud merupakan stok persediaan panti yang telah tercatat dalam administrasi pengadaan dan telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah barang sesuai dengan pengadaan yang dilakukan.

“Barang tersebut merupakan stok yang memang ada di panti. Saat dilakukan pemeriksaan BPK, jumlahnya sesuai dengan pengadaan. Permasalahannya hanya pada penatausahaan barang,” ujarnya, Kamis (6/8/26).

Ia mengatakan, penyimpanan popok di sebuah rumah kosong dilakukan semata-mata untuk mengamankan barang selama gedung panti menjalani rehabilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). Bangunan tersebut masih berada di lingkungan Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri, hanya berjarak sekitar dua bangunan dari lokasi penyimpanan sebelumnya.

“Pada saat itu panti sedang direhabilitasi, sehingga untuk mengamankan barang, popok dipindahkan ke rumah kosong yang masih berada di lingkungan panti. Jadi bukan penimbunan seperti yang diberitakan,” jelasnya.

Dirinya yang dilantik sebagai Kepala UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri pada 29 Juni 2026 menuturkan, setelah mulai bertugas dirinya langsung melakukan penataan ulang seluruh stok popok, baik sisa persediaan tahun 2025 maupun hasil pengadaan tahun 2026.

“Setelah saya datang, seluruh barang sudah saya tata kembali. Baik stok tahun 2025 maupun pengadaan tahun 2026 semuanya sudah ditempatkan dengan baik,” katanya.

Ia menegaskan seluruh popok tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan para lanjut usia yang menjadi penghuni panti. Karena itu, ia membantah adanya penimbunan maupun penyembunyian barang sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan.

Ia juga memastikan pihaknya akan terus meningkatkan tata kelola penyimpanan barang serta berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada para lansia.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada para lansia agar kebutuhan dasar mereka terpenuhi dan mereka dapat menjalani masa tua dengan layak,” pungkasnya. (yud)

Next Page »