Disdukcapil Samarinda Beri Layanan Gratis Pembuatan KIA dan Akta Kelahiran

SAMARINDA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Samarinda terus memperluas akses pelayanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola. Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2026, instansi tersebut membuka layanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dan akta kelahiran secara gratis di kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kamis (30/7/26).

Program jemput bola tersebut merupakan upaya Disdukcapil mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kepemilikan dokumen identitas bagi anak sejak usia dini.

Salah seorang warga Sungai Kunjang, Deni Alimy (43), mengaku sengaja datang untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA) bagi putrinya yang berusia sembilan tahun. Informasi mengenai pelayanan keliling itu diperolehnya dari sekolah anaknya.

“Saya membuat Kartu Identitas Anak untuk anak saya yang berusia sembilan tahun. Informasinya saya dapat dari sekolah. Persyaratannya juga mudah, hanya membawa fotokopi akta kelahiran dan kartu keluarga,” ujarnya.

Deni menilai pelayanan melalui mobil keliling tidak berbeda dengan pelayanan di kantor Disdukcapil. Namun, kehadiran layanan di lokasi kegiatan dinilai lebih praktis karena masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor pelayanan.

“Pelayanannya cepat dan semuanya gratis, tidak ada biaya yang harus dikeluarkan,” katanya.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Samarinda, Sriyanti menjelaskan, pembuatan KIA dapat dilakukan sejak anak lahir hingga berusia di bawah 17 tahun. Persyaratan yang dibutuhkan pun relatif sederhana.

“Untuk membuat KIA cukup membawa kartu keluarga dan akta kelahiran. Khusus anak usia lima tahun ke atas wajib melampirkan pas foto, sedangkan anak di bawah lima tahun tidak perlu menggunakan pas foto,” jelasnya.

Ia menegaskan kualitas pelayanan di mobil keliling sama dengan pelayanan yang diberikan di kantor Disdukcapil karena seluruh proses telah menggunakan sistem berbasis daring.

“Tidak ada perbedaan antara pelayanan di mobil keliling dengan di kantor. Semuanya sama-sama menggunakan sistem online, sehingga proses pelayanannya juga sama,” ujarnya.

Meski demikian, pelayanan keliling hanya dibuka pada momen tertentu. Sementara pelayanan reguler tetap tersedia setiap hari kerja di kantor Disdukcapil.

“Kalau pelayanan di mobil ini hanya untuk kegiatan tertentu seperti Hari Anak Nasional. Sedangkan di kantor kami melayani setiap hari, Senin sampai Jumat,” tambah Sriyanti.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Samarinda, Fitri Nirmala, mengatakan syarat pembuatan akta kelahiran meliputi surat keterangan kelahiran dari rumah sakit atau klinik, kartu keluarga orang tua, buku nikah orang tua, serta fotokopi KTP dua orang saksi.

“Bila persalinan dilakukan di rumah, biasanya tetap ada surat keterangan dari bidan yang membantu proses kelahiran. Namun apabila memang tidak ada, masyarakat dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani di kantor sebagai pengganti dokumen tersebut,” terangnya.

Menurutnya, minat masyarakat pada pelayanan kali ini didominasi pengurusan Kartu Identitas Anak dibandingkan akta kelahiran.

“Hingga sementara ini sudah ada sekitar 54 permohonan KIA, sedangkan untuk akta kelahiran sebanyak enam permohonan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pelayanan jemput bola tidak hanya dilakukan saat peringatan Hari Anak Nasional. Disdukcapil juga secara rutin mendatangi kelurahan maupun berbagai kegiatan masyarakat sebagai bagian dari inovasi pelayanan publik.

“Kami memang memiliki inovasi jemput bola. Selain turun saat ada event seperti ini, kami juga rutin membuka pelayanan di kelurahan agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan administrasi kependudukan tanpa harus selalu datang ke kantor,” pungkasnya. (yud)

Besaran Anggaran Pendidikan Harus Tepat Sasaran

SAMARINDA – Data UNESCO Institute for Statistics (UIS) yang diperbarui pada 2025 sempat memicu perhatian publik setelah menempatkan Indonesia sebagai negara dengan belanja pendidikan pemerintah terendah jika diukur berdasarkan persentase terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni sekitar 1,3 persen. Namun jika dikaji lebih jauh, ternyata persoalan utama pendidikan nasional bukan semata besarnya anggaran, melainkan efektivitas pemanfaatannya.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai Indonesia sejatinya telah memiliki alokasi anggaran pendidikan yang besar melalui amanat konstitusi yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan. Karena itu, menurutnya, fokus yang harus dibenahi adalah tata kelola dan ketepatan penggunaan anggaran tersebut.

“Sebenarnya anggaran pendidikan kita, jika benar-benar dimanfaatkan sesuai mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD, itu cukup besar. Dengan APBN lebih dari Rp3.500 triliun, berarti anggaran pendidikannya lebih dari Rp700 triliun, bahkan sekitar Rp750 triliun,” ujar Hetifah, Jumat (24/7/2026).

Menurutnya, besarnya anggaran tidak akan memberikan dampak signifikan apabila tidak dikelola secara konsisten dan diarahkan pada program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran pendidikan harus mampu mendorong pemerataan akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

“Terpenting yaitu melaksanakan ini dengan lebih konsisten supaya dana pendidikan betul-betul dimanfaatkan untuk sesuatu yang paling urgent dan berkontribusi langsung kepada pemerataan maupun peningkatan kualitas pendidikan kita,” katanya.

Hetifah juga mengingatkan bahwa perhatian pemerintah tidak boleh hanya terfokus pada pendidikan tinggi. Menurutnya, pembangunan kualitas sumber daya manusia harus dimulai sejak usia dini melalui penguatan layanan pendidikan anak.

“Bukan hanya mereka yang kuliah, tapi juga early childhood learning harus berkualitas. Itu juga sangat penting kalau kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh,” ucapnya.

Ia menilai kebijakan pendidikan harus diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan dan dunia kerja. Pendidikan, kata dia, tidak cukup hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga harus mampu mencetak sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja maupun menciptakan lapangan usaha baru.

Karena itu, Hetifah mengajak pemerintah memaksimalkan anggaran yang sudah tersedia sebelum berbicara mengenai penambahan alokasi dana. Dengan tata kelola yang baik, ia meyakini anggaran pendidikan yang ada sudah cukup untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara merata di Indonesia.

“Kalau menurut saya, efektifkan dulu yang ada ini supaya tidak ada penggunaan-penggunaan yang mungkin masih kurang tepat sasaran atau kurang tepat guna,” tutup Hetifah. (*)

Kaltim Butuh Lapangan Kerja Baru

SAMARINDA – Kalimantan Timur dinilai perlu segera memperluas sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dengan membuka lebih banyak lapangan kerja dan lapangan usaha baru. Ketergantungan terhadap sektor tertentu, terutama yang mulai mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja, dinilai tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan, Kaltim memiliki potensi besar di berbagai sektor nonpertambangan yang dapat dikembangkan untuk menciptakan peluang kerja baru. Menurutnya, langkah tersebut penting agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan mata pencaharian seiring perubahan struktur ekonomi daerah.

“Kalau Kaltim itu sebetulnya yang paling dibutuhkan adalah lapangan kerja dan lapangan usaha. Apalagi sekarang kita mengetahui mungkin di beberapa sektor mulai ada pengurangan kesempatan kerja,” kata Hetifah, Jumat (24/7/2026).

Ia menilai sektor pertanian, ketahanan pangan, peternakan, pariwisata hingga ekonomi kreatif masih menyimpan peluang besar untuk dikembangkan. Namun, potensi tersebut harus didukung dengan kebijakan yang tepat agar mampu menjadi penopang ekonomi baru bagi masyarakat.

“Hal-hal terkait ketahanan pangan atau sektor pertanian juga memiliki potensi. Saya juga melihat peternakan pun sebetulnya banyak yang bisa diproduksi oleh Kaltim sendiri,” ujarnya.

Meski demikian, Hetifah mengingatkan proses peralihan tenaga kerja dari sektor pertambangan menuju sektor lain bukan perkara mudah. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan strategi yang matang, termasuk peningkatan keterampilan masyarakat agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menyelaraskan dunia pendidikan dengan arah pembangunan ekonomi daerah. Menurutnya, program pendidikan harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga lulusan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha.

“Prodi-prodi apa yang sebenarnya harus dikembangkan di Kaltim juga harus disesuaikan dengan prospek ekonomi ke depan. Kalau memang prospeknya ke sektor tertentu, ya SDM-nya harus disiapkan dari sekarang supaya nanti mereka bisa berkontribusi di lapangan usaha dan lapangan kerja, bukan jadi penganggur,” tegasnya.

Hetifah menambahkan, keberadaan program pendidikan gratis semisal Gratispol menjadi trobosan yang baik bagi dunia pendidikan di Kaltim, namun tentunya perlu diiringi dengan kesiapan sektor industri dan dunia usaha agar lulusan memiliki ruang untuk berkarya setelah menyelesaikan pendidikan.

“Industri dan ekonominya harus disiapkan dari sekarang supaya nanti mereka yang sudah selesai sekolah atau kuliah bisa langsung terserap ataupun menciptakan lapangan kerja baru, misalnya di usaha kreatif, pariwisata, dan sektor-sektor lain yang masih menjanjikan,” ucapnya.

Menurut Hetifah, berbagai kebutuhan dan potensi tersebut nantinya juga dapat dipetakan lebih rinci melalui hasil Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini tengah berjalan. Data tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk memperkuat ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja di Kalimantan Timur.

“Nanti akan terlihat sektor mana yang masih prospektif, apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” pungkasnya. (ain)

Gubernur Kaltim Benahi Jembatan Mahulu

SAMARINDA – Keluhan masyarakat terkait kondisi Jembatan Mahulu langsung mendapat respons dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud meninjau jembatan tersebut untuk memastikan sejumlah titik yang dinilai membahayakan pengguna jalan segera ditangani.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah sambungan jalan yang bergelombang. Saat peninjauan pada Selasa (21/7/2026), kondisi itu sudah mulai diperbaiki setelah Dinas PUPR bergerak melakukan penambalan.

“Terima kasih atas masukan masyarakat. Kami datang langsung melihat kondisinya dan tadi malam sudah langsung ditangani oleh Dinas PU,” kata Rudy Mas’ud.

Selain permukaan jalan, gubernur juga meminta Dinas Perhubungan segera menghidupkan kembali lampu penerangan yang padam serta mengganti lampu yang hilang akibat pencurian. Menurutnya, penerangan menjadi faktor penting untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, terutama pada malam hari.

Tak hanya di badan jembatan, Rudy juga menginstruksikan pemasangan lampu di bagian bawah jembatan agar kapal maupun ponton yang melintas dapat melihat posisi pilar dengan jelas. Langkah itu diharapkan dapat mencegah insiden tabrakan terhadap tiang jembatan.

“Semua lampu yang mati harus segera dinyalakan kembali. Yang kurang terang dibuat lebih terang. Bagian bawah jembatan juga harus diberi penerangan,” tegasnya.

Jembatan Mahulu memiliki peran strategis sebagai jalur utama kendaraan bertonase besar, termasuk distribusi logistik, BBM, dan gas di Kota Samarinda. Karena itu, gubernur juga meminta pemasangan kamera pengawas (CCTV) untuk mengantisipasi pencurian kabel, lampu, maupun perangkat kelistrikan lainnya yang selama ini menjadi penyebab penerangan tidak berfungsi.

Dalam peninjauan tersebut, Ketua Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Kelurahan Loa Buah, Sabil Husain, menyampaikan apresiasi atas respons cepat pemerintah. Ia mengaku bersyukur karena laporan masyarakat langsung ditindaklanjuti.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang bergerak cepat menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kondisi Jembatan Mahulu,” ujarnya.

Peninjauan turut dihadiri Wakil Gubernur Seno Aji, Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, Plt Kepala Dinas PUPR Ilhamsyah, Kepala Diskominfo, Plt Karo Adpim Ririn Sari Dewi, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim. (*)

Kolaborasi BPVP dan Roda Seni Anthaqa Cetak Penjahit UMKM Berdaya Saing

SAMARINDA – Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus dilakukan melalui pelatihan keterampilan menjahit yang digelar Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) bersama Roda Seni Anthaqa di Temindung Creative Hub, Samarinda. Rabu (21/7/26)

Program yang berlangsung selama 10 hari itu membekali 16 peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Timur dengan kemampuan menjahit berstandar kompetensi nasional.

Founder Roda Seni Anthaqa, Emelda Andayani, mengatakan pelatihan tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan BPVP yang difokuskan agar meningkatkan kemampuan para penjahit, baik dari sisi teknik maupun kualitas produk.

“Pelatihan ini berlangsung selama 10 hari dengan 16 peserta yang mayoritas merupakan pelaku UMKM. Tujuannya agar meningkatkan keterampilan mereka, khususnya dalam membuat rompi atau vest dengan teknik jahit yang lebih rapi menggunakan metode clean sewing tanpa obras,” ujarnya.

Peserta berasal dari sejumlah daerah, di antaranya Samarinda, Anggana, Handil, hingga Tenggarong. Setelah menyelesaikan pelatihan, mereka akan mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan BPVP selama dua hari sebelum memperoleh sertifikat profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“Sertifikat BNSP ini menjadi pengakuan kompetensi secara nasional. Jadi, peserta tidak hanya mendapatkan ilmu, tetapi juga memiliki bukti profesional bahwa mereka memiliki kemampuan di bidang menjahit,” jelas Emelda.

Ia mengungkapkan, program tersebut merupakan pelatihan ketiga yang dilaksanakan Roda Seni Anthaqa bersama BPVP. Pelatihan serupa dijadwalkan kembali berlangsung pada Agustus mendatang dengan sasaran peserta pemula yang ingin belajar menjahit dari dasar.

Menurutnya, setiap pelatihan memiliki materi yang berbeda sesuai tingkat kemampuan peserta. Pada kelas mahir, peserta diajarkan membuat produk fesyen dengan teknik yang lebih kompleks, sedangkan kelas pemula difokuskan pada pengenalan mesin jahit hingga teknik dasar menjahit.

“Untuk kelas pemula, kami mengajarkan mulai dari cara mengoperasikan mesin jahit, menjahit lurus, hingga membuat produk sederhana. Sementara kelas mahir lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas hasil jahitan agar memiliki nilai jual lebih tinggi,” katanya.

Ia berharap ilmu yang diperoleh peserta dapat menjadi bekal agar meningkatkan kualitas usaha sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

“Harapan kami, keterampilan yang mereka dapatkan bisa diterapkan dalam usaha masing-masing sehingga mampu meningkatkan pendapatan. Selain itu, pelatihan ini juga melatih kedisiplinan karena seluruh peserta harus mengikuti kegiatan secara serius dan tepat waktu,” tambahnya.

Salah seorang peserta asal Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sari Liana, mengaku mengikuti pelatihan setelah mendapat informasi dari penyelenggara. Meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang di bidang tata busana, ia tertarik mengembangkan keterampilan menjahit yang selama ini hanya dijadikan kegiatan mengisi waktu luang.

“Awalnya saya justru memiliki latar belakang di bidang kecantikan. Saya diajak ikut pelatihan menjahit dan ternyata saya menikmati prosesnya. Sekarang saya ingin terus belajar supaya kemampuan menjahit saya semakin berkembang,” katanya.

Sari mengaku saat ini telah menerima jasa permak pakaian dan pemasangan atribut seragam sekolah di rumah. Namun, melalui pelatihan tersebut ia berharap mampu meningkatkan kemampuan hingga dapat menerima pesanan pembuatan pakaian secara utuh.

“Selama ini saya baru menerima jasa permak dan pemasangan atribut baju sekolah. Harapan saya setelah mengikuti pelatihan ini, saya bisa membuat pakaian untuk pelanggan dan usaha jahit yang saya jalankan semakin dikenal masyarakat,” ujarnya.

Melalui pelatihan tersebut, BPVP bersama Roda Seni Anthaqa berharap semakin banyak pelaku UMKM di Kalimantan Timur yang memiliki keterampilan bersertifikat sehingga mampu menghasilkan produk fesyen berkualitas serta lebih siap bersaing di pasar yang semakin kompetitif. (yud)

Next Page »