Ketua RKM Kukar Sesalkan Protokol Kepresidenan Tempatkan Sultan Kutai Duduk di Belakang

KALTIM  – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) organisasi masyarakat Remaong Kutai Menamang (RKM) Kutai Kartanegara (Kukar), Moch Saddam Jordi, menyayangkan perlakuan protokoler kepresidenan dalam kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).

Dikatakan Jordi, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Yang Mulia H Adji M Arifin, tidak ditempatkan di jajaran tamu kehormatan terdepan dalam acara penyambutan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Menurut Jordi, penempatan Sultan Kutai di barisan belakang dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap kedudukan dan nilai historis Kesultanan Kutai Kartanegara sebagai kerajaan tertua di Nusantara.

“Ini sangat disayangkan. Sultan Kutai Kartanegara adalah simbol adat, sejarah, dan kehormatan masyarakat Kutai. Sudah seharusnya beliau berada di posisi paling terhormat,” ujar Jordi, Selasa (13/1/2026).

Kekecewaan tersebut semakin terasa ketika Presiden Prabowo Subianto secara langsung menegur dan menyapa satu per satu pejabat daerah yang hadir. Presiden memulai dari Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, hingga tiba pada giliran Sultan Kutai Kartanegara.

“Presiden sendiri terlihat terkejut saat mengetahui Sultan Kutai duduk di barisan belakang. Ini menjadi bukti bahwa secara etika dan protokoler, penempatan tersebut memang tidak pantas,” kata Jordi.

Ia menilai kejadian ini menunjukkan lemahnya sensitivitas protokoler terhadap tokoh adat dan budaya lokal. Jordi pun meminta agar ke depan pihak protokoler dalam tingkatan pemerintahan lebih menghormati nilai-nilai kearifan lokal, terutama dalam agenda kenegaraan yang melibatkan pemimpin adat.

“Ini bukan sekadar soal tempat duduk, tetapi soal penghormatan terhadap martabat adat dan sejarah daerah,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait menyikapi polemik protokoler penempatan duduk para tamu undangan dalam kunjungan kerja Presiden RI ke Kaltim.

Pekan Raya Kaltim 2026 Warnai Hari Jadi Provinsi

SAMARINDA – Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Timur diwarnai dengan dibukanya Pekan Raya Kaltim (PRK) 2026 di kawasan GOR Gelora Kadrie Oening, Sempaja, Samarinda, Jumat (9/1/2026).

PRK 2026 merupakan pameran pembangunan yang menghadirkan UMKM, layanan publik, serta program unggulan pemerintah daerah. Ini menjadi salah sarana bagi pemerintah untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.

“Kegiatan ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk melihat pelayanan dan potensi daerah,” kata Gubernur kaltim Rudy Mas’ud.

Gubernur juga melakukan peninjauan ke sejumlah stan, termasuk sektor perbankan, UMKM, dan layanan kesehatan. Menurutnya, keterlibatan berbagai instansi dalam PRK menunjukkan upaya kolaboratif dalam pembangunan daerah.

“Kita ingin masyarakat merasakan kehadiran pemerintah secara langsung, termasuk dalam pelayanan dasar,” ujarnya.

Melalui PRK 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap momentum peringatan HUT ke-69 ini dapat memperkuat peran UMKM, meningkatkan kualitas layanan publik, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dalam mendukung pembangunan daerah. (*)

Rayakan HUT ke 69, Komitmen Sukses Menuju Generasi Emas

SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur genap berusia 69 tahun. Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 provinsi ini ditandai pelaksanaan upacara di Gelora Kadrie Oening, Sempaja, Jumat (9/1/2026).

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud sebagai inspektur upacara (Irup) menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi melanjutkan pembangunan daerah melalui visi besar Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas, yakni Kalimantan Timur yang maju perekonomiannya, unggul sumber daya manusianya, berkeadilan, serta berkelanjutan lingkungannya.

“Visi tersebut kami jabarkan melalui misi penguatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, serta tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan,” ujar Rudy Mas’ud.

Rudy menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi, melainkan dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara adil dan merata.

Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan HUT Provinsi tahun 2026 sebagai penguat tekad untuk terus bekerja dengan integritas, melayani dengan hati, serta membangun Kalimantan Timur dengan semangat keadilan dan keberlanjutan.

“Dirgahayu ke-69 Provinsi Kalimantan Timur. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat-Nya kepada Bumi Etam, membiarkan kemakmuran mengalir deras seperti Sungai Mahakam, serta mengikat hati kita dalam simpul persatuan yang tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, dan tak tergerus oleh zaman,” harapnya.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan sebanyak 21 penghargaan Arindama kepada 10 kabupaten/kota. Penghargaan tersebut mencakup kategori pelayanan publik, pembangunan ekonomi, serta camat berprestasi terbaik sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusi dalam pembangunan daerah.

Upacara puncak peringatan HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Timur tahun ini juga dimeriahkan dengan penampilan tarian massal yang melibatkan sekitar 560 siswa-siswi dari berbagai sekolah. (praba)

Inflasi kaltim 2025 Terkendali, Beri Peluang Pertumbuhan Ekonomi

SAMARINDA – Inflasi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 tercatat lebih rendah dan terkendali dibandingkan dengan nasional di tengah momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru). Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kaltim pada periode Desember 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,71% (mtm), serta mengalami inflasi tahunan sebesar 2,68% (yoy). Secara bulanan, IHK Provinsi Kaltim pada Desember 2025 mengalami tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,41% (mtm).

”Meski meningkat, realisasi inflasi Kaltim secara  tahunan (yoy) tercatat masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Nasional yang mengalami inflasi sebesar 2,92% (yoy),” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, Senin (5/1/2026)

Inflasi Kaltim periode Desember 2025 utamanya disumbangkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,47% (mtm). Inflasi pada kelompok ini utamanya disebabkan keterbatasan pasokan komoditas perikanan dan sayuran akibat faktor curah hujan dan gelombang yang tinggi, serta peningkatan permintaan menjelang HBKN Nataru. Diikuti dengan kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,21% (mtm), yang dipengaruhi peningkatan mobilitas masyarakat terhadap permintaan jasa transportasi selama periode libur akhir tahun. Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01% (mtm).

Langkah pengendalian inflasi yang terus diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Untuk memastikan keterjangkauan harga, TPID di berbagai kabupaten/kota secara konsisten melaksanakan gerakan pangan murah dan operasi pasar sebagai bentuk intervensi stabilisasi harga.

”Pada bulan Desember tercatat telah dilakukan kurang lebih 24 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran beras SPHP dalam rangka HBKN dan Nataru,” jelas Budi.

Sebagai penguatan komunikasi efektif, koordinasi antar TPID se-Kalimantan Timur terus dilakukan melalui rapat teknis dan pelaksanaan High Level Meeting (HLM) guna merumuskan dan mengambil langkah konkret dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Sepanjang Desember 2025 dalam menghadapai HBKN dan Nataru, TPID di wilayah kerja KPw BI Kalimantan Timur telah melaksanakan 7 (tujuh) kali High Level Meeting, yaitu HLM Kabupaten Berau (4 Desember 2025), HLM Kota Samarinda (9 Desember 2025), HLM Kabupaten Kutai Barat (11 Desember 2025), HLM Kota Bontang (17 Desember 2025), HLM Provinsi Kalimantan Timur (18 Desember 2025), HLM Kabupaten Mahakam Ulu (19 Desember 2025), serta HLM TPID Kabupaten Kutai Kartanegara (22 Desember 2025). Rangkaian HLM tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan antarpemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, mengantisipasi risiko inflasi, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah di Kalimantan Timur.

Ke depan, TPID Provinsi Kaltim akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pengendalian inflasi melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif) untuk inflasi Kalimantan Timur yang rendah dan stabil serta mendukung pertumbuhan ekonomi kaltim yang tinggi dan berkelanjutan. (*)

Gubernur Kaltim Kunjungi Korban Banjir Lumpur di Pidie Jaya

Pidie Jaya, Aceh – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud mengunjungi lokasi terdampak banjir lumpur di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Jumat (2/1/2025). Kunjungan ini dilakukan setelah Gubernur Kaltim menyerahkan bantuan masyarakat Kalimantan Timur senilai Rp1,5 miliar kepada Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar.

Rudy Mas’ud juga menyerahkan bantuan dana sebesar Rp1 miliar kepada Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malaysi, di Aula Kantor Bupati Pidie Jaya. Selain itu juga diserahkan bantuan logistik beberapa truk sebagai bagian dari dukungan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Bantuan lainnya berupa pembangunan dan penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat terdampak disalurkan melalui KNPI Kalimantan Timur dengan nilai Rp300 juta.

Rudy Mas’ud juga meninjau kondisi warga terdampak banjir lumpur di Gampong Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya. Ia menyapa anak-anak dan orang tua korban bencana. Warga melaporkan, sekitar 80% rumah di gampong yang berpenduduk sekitar 1.200 jiwa tersebut tertimbun lumpur hingga mendekati atap rumah, sehingga banyak rumah tidak lagi layak huni.

“Kita melihat langsung kondisi di Pidie Jaya, ternyata sangat memprihatinkan. Lumpur bahkan sudah banyak mendekati atap rumah,” kata Rudy.

Ia berharap masyarakat Aceh diberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran serta proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat.

Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malaysi, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas bantuan yang diberikan. Sementara itu, Keuchik Gampong Meunasah Raya, Abdul Halim Ishak, menyampaikan apresiasi dan menyebut bantuan dari Kalimantan Timur sangat berarti bagi masyarakat terdampak.

Kunjungan Gubernur Kaltim ini didampingi Ketua TP PKK Kalimantan Timur, Hj. Sarifah Suraidah Harum, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, Kepala Diskominfo Kaltim, M. Faisal, Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, serta Direktur APPSI, Ismiati. (*)

Next Page »