Bupati Kutim Ceritakan Pengalaman Menjadi Guru

SANGATTA – Sebanyak 128 orang peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan 116, 117, dan 118 kemarin (13/5) secara resmi ditutup

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman menutup Pelatihan Dasar (LATSAR) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan 116, 117, dan 118 di Aula Meranti Kantor Bupati Kutai Timur, Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Rabu (13/5/2026).

Ardiansyah Sulaiman menyampaikan pengalaman panjangnya ketika menjadi PNS sebagai guru dengan golongan III/a. “Pertama kali bertugas sebagai guru, saya ditempatkan di Kecamatan Muara Ancalong.” Ujarnya di depan 128 peserta.

Ia menceritakan gaji awal sebagai PNS per bulan 160 ribu rupiah. Bahkan, di masa anak-anak,  pernah merasakan makan nasi bulgur yang sangat bau. Direndam cukup lama pun tetap bau.

“Terpaksa harus dimakan, sebab kalau tidak akan kelaparan,” katanya.

Jauhar Efendi sebagai Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, yang pernah pernah menjadi Pjs. Bupati Kutai Timur pada Tahun 2020, memaknai kisah yang disampaikan Bupati Kutai Timur tersebut, agar para peserta Latsar yang dinyatakan lulus 100 persen, baik dari golongan II maupun golongan III menyukuri apa yang mereka dapat. Terutama terkait dengan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang mengalami penurunan, karena kondisi keuangan negara maupun keuangan daerah saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Timur, Misliansyah melaporkan, kegiatan Latsar CPNS  berlangsung selama 3 bulan 3 hari. Mulai tanggal 9 Februari dan berakhir tanggal 13 Mei 2026 atau selama 93 hari atau setara dengan 673 JP (jam pelajaran). Peserta pelatihan selain berasal dari Satuan Kerja Perangkatan Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Kutim, juga berasal dari SKPD lingkup Kecamatan dan Rumah Sakit yang ada di tingkat Kecamatan.

Di sisin lain, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM Kaltim, Apriyana menyampaikan, bahwa metode pelatihan dilakukan secara blanded learning (sistem pembelajaran campuran). Namun terbatas, yaitu secara daring (dalam jaringan) atau online dan secara klasikal (tatap muka atau luring/luar jaringan atau offline).

Dikatakan Apriana, selama pelatihan ada yang dilakukan secara mandiri oleh peserta melalui modul yang disediakan oleh Panitia Penyelenggara, namun secara online.

Sementara itu, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, khususnya BKPSDM Kutim yang telah melakukan kolaborasi, kerjasama, dan terus bersinergi dalam pengembangan kompetensi, sehingga kegiatan Latsar dapat dilaksanakan dengan baik. Alhamdulillah akhirnya semuanya  bisa lulus 100 persen, walaupun di belakang layar perjuangannya berdarah-darah.

Nina Dewi, mengingatkan kepada peserta LATSAR, bahwa selama pelatihan telah dibekali dengan berbagai materi sebagai bekal untuk menjalankan tugas pengabdian sebagai PNS.

“Anda semua peserta Latsar juga dibekali nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK. Semua itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa Anda tidak hanya menjadi pegawai yang memiliki kecakapan teknis, tetapi juga menjadi pegawai yang berintegritas, bermental melayani, dan berjiwa nasionalis”, pungkas Nina Dewi.

Sebelum ditutup secara resmi, Panitia penyelenggara mengumumkan peserta yang masuk peringkat 5 besar pada masing-masing angkatan. Mereka mendapatkan piagam penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Peringkat pertama untuk angkatan 116 adalah ST. Rahmawati, dari Inspektorat Daerah. Peringkat pertama untuk Angkatan 117 adalah Fadhilla Puji Cahyani, dari Dinas Permukiman. Sedangkan peringkat pertama dari Angkatan 118 adalah Hardiansyah, dari Kantor Camat Bengalon. (je)

Pemkab Kutim Desak Pemprov Duduk Bersama Bahas Anggaran BPJS

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyayangkan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang secara mendadak mengalihkan beban iuran BPJS Kesehatan bagi puluhan ribu warga kembali ke daerah. Perubahan skema pembiayaan di tengah tahun anggaran berjalan ini dikhawatirkan mengganggu stabilitas fiskal daerah dan akses layanan kesehatan masyarakat.

Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, mengungkapkan bahwa terdapat 24.680 jiwa kepesertaan BPJS yang sebelumnya ditanggung oleh Pemprov Kaltim kini dibebankan kepada Pemkab Kutim. Kebijakan ini rencananya mulai diberlakukan pada Mei 2026 mendatang.

“Seandainya disampaikan di awal tahun sebelum penganggaran, tentu kita upayakan. Namun, ini dilakukan tiba-tiba saat tahun anggaran sudah berjalan,” ujar Mahyunadi di Sangatta, Kamis (16/4/2026).

Mahyunadi menekankan bahwa perubahan regulasi yang mendadak ini memberikan tekanan berat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah diketuk. Tanpa koordinasi awal, pemerintah daerah sulit melakukan penyesuaian pos anggaran dalam waktu singkat.

Risiko terbesar dari pengalihan ini adalah potensi kendala administratif di fasilitas kesehatan. Jika iuran tersebut tidak segera tertangani oleh pemkab karena kendala prosedur anggaran, puluhan ribu warga terancam tidak mendapatkan layanan saat berobat ke rumah sakit.

Untuk memitigasi dampak sosial tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutim kini menempuh beberapa langkah strategis yaitu menjalin koordinasi intensif dengan DPRD Provinsi Kaltim guna mencari solusi transisi pembiayaan. Kemudian, mengirimkan permohonan tertulis kepada Pemprov Kaltim untuk menunda pengalihan status kepesertaan hingga tahun anggaran baru. Selanjutnya, membuka peluang pembagian beban biaya (sharing anggaran) antara provinsi dan kabupaten agar jaminan kesehatan tetap terjaga.

“Prinsipnya, kami tetap berkomitmen pada layanan kesehatan gratis sesuai visi misi daerah. Jika memang provinsi angkat tangan, kita bicarakan proporsinya. Ini demi kebutuhan masyarakat,” pungkas Mahyunadi.(fj13)

Tanamkan Budaya Tertib Sejak Dini, Jasa Raharja Gelar PPKL di SDN 005 Teluk Pandan

KUTAI TIMUR – Upaya meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas sejak usia dini terus dilakukan  Jasa Raharja melalui kegiatan Pengajar Peduli Keselamatan Lalu Lintas (PPKL) di SDN 005 Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Jumat 17 April 2026.

Kegiatan ini dihadiri petugas Jasa Raharja, Krisnadi Kurniawan, yang turut memberikan sosialisasi mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas kepada para tenaga pendidik. Program PPKL merupakan salah satu langkah strategis Jasa Raharja dalam membangun budaya tertib lalu lintas melalui peran aktif para guru sebagai agen edukasi di lingkungan sekolah.

Pada kesempatan tersebut, Krisnadi Kurniawan menyampaikan guru memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai keselamatan kepada siswa sejak dini.

“Melalui program PPKL ini, kami berharap para pengajar dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyampaikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada siswa, sehingga tercipta generasi yang lebih sadar dan peduli akan keselamatan di jalan,” ujarnya.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi pemahaman dasar mengenai rambu-rambu lalu lintas, etika berkendara, serta pentingnya menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm. Para guru juga diberikan pemahaman mengenai peran dan fungsi Jasa Raharja dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

Kegiatan berlangsung dengan interaktif dan mendapat respons positif dari para peserta. Diharapkan melalui kegiatan ini, para pengajar dapat mengintegrasikan edukasi keselamatan lalu lintas ke dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Jasa Raharja terus berkomitmen untuk mendukung upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui berbagai program edukasi yang berkelanjutan, salah satunya melalui kegiatan PPKL yang menyasar lingkungan pendidikan. (*)

 

Wakil Bupati Kutai Timur Soroti Dampak Rencana Penghapusan Bankeu Provinsi

SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyatakan kekhawatirannya atas rencana penghapusan skema Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) ke daerah. Kebijakan ini dinilai berisiko menciptakan kebuntuan pembangunan pada sektor-sektor yang secara regulasi merupakan otoritas provinsi, namun berada di wilayah kabupaten.

Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menjelaskan, Bankeu selama ini berfungsi sebagai instrumen krusial untuk menjembatani keterbatasan wewenang daerah. Mengacu pada regulasi pembagian urusan pemerintahan, terdapat sektor-sektor tertentu yang tidak dapat didanai oleh APBD kabupaten karena merupakan domain provinsi.

“Misalnya bantuan untuk sektor kelautan dan nelayan. Itu sepenuhnya wewenang provinsi. Jika Bankeu ditiadakan, kami di daerah tidak memiliki dasar hukum untuk memberikan bantuan tersebut meski masyarakat sangat membutuhkan,” ujar Mahyunadi di Sangatta, Kamis (16/4/2026).

Mantan Ketua DPRD Kutim tersebut menekankan bahwa tanpa dukungan pendanaan provinsi melalui Bankeu, pemerintah kabupaten hanya akan menjadi “penonton” terhadap aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kewenangan provinsi. Hal ini mencakup infrastruktur jalan provinsi maupun bantuan pertanian skala luas yang bersifat lintas wilayah.

Ia mendorong Pemprov Kaltim untuk mencari formulasi kreatif jika memang bermaksud melakukan restrukturisasi anggaran. Menurutnya, esensi dari dukungan dana tersebut harus tetap ada, apa pun nomenklaturnya.

“Pemerintah provinsi harus memikirkan bagaimana mengubah Bankeu ini menjadi format baru tanpa menghilangkan substansinya. Apakah dialihkan menjadi belanja langsung atau bentuk lain, yang terpenting program pembangunan di daerah tetap berjalan,” ucap Mahyunadi.

Selain persoalan teknis anggaran, Mahyunadi menyoroti implikasi politis terhadap fungsi reses anggota DPRD. Selama ini, aspirasi konstituen yang diserap melalui reses kerap diakomodasi melalui skema Bankeu.

Jika skema ini dihapus tanpa mekanisme pengganti yang melibatkan usulan legislatif, dikhawatirkan akan terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan wakil rakyat.

“Aspirasi diserap tiga kali dalam setahun melalui reses. Jika usulan tersebut tidak bisa direalisasikan dalam bentuk program nyata karena ketiadaan pos anggaran, stabilitas kepercayaan publik bisa terganggu,” tambahnya.

Pemkab Kutim berharap skema pendanaan dari provinsi tetap mengalir ke daerah agar pembangunan pada sektor-sektor wajib provinsi di wilayah Kutim tidak terbengkalai. Koordinasi intensif antara pemerintah kabupaten dan provinsi diharapkan dapat menghasilkan solusi yang menjamin keberlanjutan layanan publik.(kopi13)

Bantuan Pemkab Kutim Menjangkau Seluruh RT di Singa Karta

SANGATTA – Air yang sempat meluap dan menggenangi permukiman warga Dusun Singa Karta, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), meninggalkan jejak keprihatinan sekaligus ujian ketangguhan sosial. Sabtu, (7/2/2026), Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui instansi terkait dan Pemerintah Kecamatan Sangatta Utara, menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak. Hal itu menandai respons cepat atas bencana yang merendam seluruh kawasan dusun tersebut. Penyerahan bantuan dilakukan di halaman Kantor Kecamatan Sangatta Utara.

Kepala Dinas Sosial Kutai Timur (Dinsos Kutim), Ernata Hadi Sujito, hadir mewakili Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman. Dari 13 rukun tetangga (RT) yang ada di Dusun Singa Karta, seluruhnya telah terdata dan masuk sebagai penerima bantuan akibat banjir yang meluas tanpa kecuali.

Kepala Dusun Singa Karta, Siti Rahma, menyebutkan bahwa luapan air kali ini tidak menyisakan satu pun wilayah yang luput dari genangan. Kondisi tersebut menjadikan seluruh RT di dusunnya masuk kategori terdampak.

“Di wilayah kami, semua RT terdampak banjir, ada 13 RT. Alhamdulillah semuanya mendapatkan bantuan dari kecamatan (Pemkab Kutim),” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses pendataan dilakukan secara berjenjang dan sistematis. Masing-masing RT menghimpun data warga terdampak, kemudian diserahkan kepada pihak dusun untuk diteruskan ke kecamatan. Pola ini, menurut Siti Rahma, dimaksudkan agar distribusi bantuan berjalan proporsional dan tepat sasaran.

“Dari 13 RT sudah menyerahkan daftar korban terdampak, lalu kami ajukan ke kecamatan, dan alhamdulillah semuanya terakomodir,” tambahnya.

Bantuan yang diterima tidak langsung dibagikan dalam bentuk utuh. Seluruh paket logistik akan dipacking ulang menyesuaikan jumlah kepala keluarga (KK) terdampak di masing-masing RT. Tanggung jawab tersebut berada di tangan pengurus RT, agar pembagian berlangsung tertib dan merata.

“Tugas RT nanti mempacking ulang bantuan sesuai daftar warga yang terdampak banjir,” jelas Siti Rahma.

Sementara itu, Camat Sangatta Utara, Hasdiah Dohi, mengungkapkan bahwa total bantuan yang masuk mencapai 800 paket. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada 1.682 kepala keluarga yang tersebar di RT-RT terdampak banjir.

“Dari BPBD sebanyak 200 paket dan dari Dinas Sosial 600 paket sudah kami terima hari ini. Untuk bantuan dari organisasi atau perusahaan biasanya menyusul, namun karena air sudah surut, kami belum mengetahui pasti,” ungkapnya.

Hasdiah menambahkan, kecepatan respons Pemkab Kutim patut diapresiasi. Menurut dia, koordinasi lintas perangkat daerah berjalan efektif sejak laporan awal disampaikan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Alhamdulillah, usulan bantuan kami sampaikan kemarin sore, dan pagi ini sudah langsung terealisasi,” pungkasnya.

Penyaluran bantuan ini menjadi penanda bahwa di tengah surutnya air, denyut solidaritas dan kehadiran negara tetap mengalir di Dusun Singa Karta, menopang warga untuk kembali menata kehidupan selepas banjir. (fj8)

Next Page »