ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Sektor Pariwisata Perlu Penanganan Serius

June 28, 2022 by  
Filed under Kutai Timur

SANGATTA– Pengembangan sektor pariwisata yang begitu gencar dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mendapatkan apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya dari anggota DPRD Kutim dari Fraksi Partai Golkar, Sayid Anjas.

Menurut Sayid Anjas, pengembangan sektor pariwisata di Kutim  perlu penanganan serius. Sebab,  bisa menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru bagi daerah. Apalagi Kutim banyak menyimpan potensi wisata yang sangat beragam.

Sayid Anjas

“Beberapa hari yang lalu saya juga ikut terlibat acara  offroad  bersama Wabup dan Kapolres untuk memperkenalkan Danau Tadoan Kecamatan Sandaran, ” ujarnya kepada media ini, Selasa (28/6/2022).

Namun Anjas menggaris bawahi, pengembangan pariwisata tidak cukup hanya membangun objek-objek wisata yang ada. Tetapi yang perlu dipikirkan bagaimana supaya wisatawan lebih mudah menjangkau objek wisata tersebut. Seperti menyediakan infrastruktur yang memadai atau membuka akses untuk meudahkan wisatawan.

“Infrastruktur penunjang juga harus jadi perhatian, jangan hanya memperkenalkan saja, tapi daya dukungnya tidak diperhatikan, ” kata Anjas.

Dikatakannya, pembangunan sektor pariwisata sangat penting, karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakaat. Kemudian dapat mendorong Pemkab) membangun dan memelihara infrastruktur, sehingga kualitas hidup masyarakat setempat juga meningkat. (adv)

Arang Jau Programkan Perbaikan Infrastruktur Pedalaman

June 28, 2022 by  
Filed under Kutai Timur

Arang Jau

SANGATTA – Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Arang Jau memiliki program infrastruktur. Mulai perbaikan jalan hingga rehab jembatan untuk Desa Mekar Baru, Kecamatan Busang menuju tempat pemakaman umum (TPU).

Melalui dana pokok pikiran, alokasi anggaran diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Dia berharap, tahun ini program itu bisa terealisasi.

“Tahun ini masyarakat Desa Miau Baru Utara minta diperbaiki jalannya dengan semenisasi,” ungkapnya saat ditemui di awak media, Senin (27/6/2022)

Selain itu, di dapil III Kutim ia juga memiliki program membangun jembatan untuk menghubungkan Desa Mekar Baru, Kecamatan Busang dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

“Selama ini sudah ada jembatan menggunakan dana swadaya masyarakat dan kondisinya sudah tidak layak. Sehingga perlu perbaikan,” urai politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu.

Selanjutnya, ada pembangunan pagar untuk Kantor Desa Wahau Baru di Kecamatan Muara Wahau. Lalu ada pembangunan pondasi  tempat ibadah, gereja dan musholla di Desa Wonosari Muara Wahau, Kongbeng dan Long Mesangat.

“Dari sektor pertanian ada pemberian bantuan alat pertanian berupa handsprayer untuk masyarakat Desa Long Lees Kecamatan Busang,” jelasnya.

Diterangkannya, programnya diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui dana pokok pikiran (pokir). Hingga saat ini belum ada realisasi lantaran masih dalam tahap pelelangan.

“Pasti akan terealisasi karena ada anggarannya. Kalau tidak selesai akan dilanjut pada tahun selanjutnya karena kebutuhan masyarakat harus terpenuhi,” tutupnya. (adv)

Basri Sanggalami Minta Setelah Perda Disahkan Segera Direalisasikan

June 27, 2022 by  
Filed under Kutai Timur

SANGATTA– Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan ketenagakerjaan sudah disahkan DPRD  menjadi Peraturan Daerah (Perda), sudah selayaknya segera direalisakan di lapangan oeh eksekutif. Sebab, proses pengesahan Perda cukup panjang melalui beberapa tahapan yang kemudian disepakati bersama, baik oleh DPRD selaku inisiator maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) selaku pelaksana dari Perda tersebut.

Basti Sanggalani

Basti Sanggalani, anggota DPRD Kutim, kepada awak media, menyatakan, setelah Perda dimaksud disahkan, dia meminta agar peraturan tentang  pemberdayaan tenaga kerja tersebut bisa segera direalisasikan di perusahaan yang ada di Kutim.

“Kita (DPRD) tidak mau bilang tenaga kerja lokal karena di Kutim ini, beragam latar belakang daerah yang berbeda tinggal di sini, sehingga semua diakomodir, “ terangnya.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga memahami, apabila ada perusahaan di Kutim, yang memerlukan tenaga kerja dengan syarat dan keahlian tertentu, dirinya mempersilahkan perusahaan untuk melakukan perekrutan tenaga kerja dari luar daerah, apabila ketentuan dimaksud tidak bisa dipenuhi oleh  tenaga kerja daerah.

“Fleksible aja, silahkan saja kalau ada  perusahaan mengambil kebijakan tersebut, “ terangnya.

Basti meminta agar pihak perusahaan  turut  berkontribusi serta berperan secara aktif untuk membantu pemerintah dalam upaya peningkatan serta pengembangan  Sumber Daya Manusia (SDM) daerah yang produktif sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah.

“Jangan sampai kuotanya belum terpenuhi, perusahaan sudah ambil dari luar,“ pungkasnya. (adv)

Tahun Depan Kutim Diharapkan Kembali Raih WTP

June 27, 2022 by  
Filed under Kutai Timur

SANGATTA –  Predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dua kali berturut-turut, masih menjadi sorotan. Kali ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD Kutai Timur, Siang Geah.

Siang Geah

Dia mengaku prihatin, karena peringkat Kutim selama dua tahun terakhir turun, sebab sebelumnya pernah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan turun menjadi WDP. Siang Geah berharap, dengan adanya tata kelola keuangan yang dilakukan pemerintah dengan baik dan saran-saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dipenuhi, diharapkan predikat Kutim kembali meraih WTP tahun depan.

“Kita berharap  tahun depan kita bisa kembali mendapatkan opini WTP dari BPK RI,” kata politisi PDI Perjuangan ini, Senin (27/6/2022).

Pihaknya akan melakukan pengawalan dan meminta kepada pemerintah, agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bisa didistribusikan kepada Fraksi-Fraksi di lembaga legislatif. Sehingga anggota parlemen di Kawasan Bukti Pelangi juga bisa melakukan pengawan terhadap LHP serta memonitornya. Jika ada kekurangan, dewan bisa mengingatkan kepada pemerintah untuk segera dipenuhi apa kekurangan tersebut, sehingga predikat opini WTP bisa diperolehnya kembali. (adv)

Harga CPO Turun Berimbas ke Petani

June 26, 2022 by  
Filed under Kutai Timur

 

Basti Salanggalani

SANGATTA –  Janji anggota DPRD Kutim yang akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perusahaan sawit, akibat anjloknya harga  Tandan Buah Swgar (TBS) di tingkat petani, sudah ditunaikan Jumat (24/6/2022) lalu.

Menurut salah satu anggota tim yang ikut sidak, Basti Sanggalani ada beberapa faktor yang menyebabkan harga TBS di tingkat petani mandiri mengalami penurunan dan tak sesuai ketetapan Dinas Perkebunan Ptovinsi Kaltim (Disbun Kaltim).

Ada dua perusahaan yang disidak, yakni PT. Anugerah Energitama dan PT Kutai Balikan Nauli. Selain anggota legislatif, kata Basti, Forum Petani Sawit Kutim, juga turut ke perusahaan sawit untuk mendengar penjelasan secara  langsung terkait selisih harga pembelian TBS dari petani ke perusahaan.

“Harga yang disepakati  dan  tertuang di SK yang dikeluarkan oleh Disbun Kaltim adalah Rp 2.818 per/Kg.  Tapi di lapangan cuma Rp 1.800 per/Kg, ini yang pengen kita tahu,” ujarnya, Sabtu (25/6/2022).

Hasilnya, kedua perusahaan tersebut belum bisa  menerapkan kesesuaian harga yang sudah disepakati, dengan dalih, ada penurunan harga jual Crude Palm Oil(CPO) dunia. Hal ini berimbas pada penurunan harga beli TBS dari petani khususnya petani mandiri. Kalau perusahaan memaksakan pembelian TBS dari petani mandiri sesuai SK yang dikeluarkan Disbun Kaltim, perusahaan bisa rugi yang berimbas pada penutupan operasional pabrik.

“Selain itu, biaya pengiriman CPO hari ini juga naik luar biasa,“ ujarnya.

Terkait hal itu, Basti meminta kepada para petani, agar bisa  memahami kondisi yang sedang terjadi. Kendati demikian, DPRD terus  mengupayakan serta meminta agar harga jual TBS para petani ke perusahaan bisa kembali normal sesuai ketetapan yang sudah diisepakati antara pemerintah dengan perusahaan.

“Kita (DPRD) kasih kesempatan mereka untuk bernegosiasi dengan pemilik saham, karena mereka kan juga karyawan,“ tutup Basti. (adv)

Next Page »