Pergelaran Sendratari Arjuna, Batu Culture Festival 2022

BATU – Pentas Sendratari Arjuna Wiwaha menutup dengan indah acara Batu Culture Festival 2022 yang digelar Dinas Pariwisata Kota Batu sepanjang Juni 2022.  Ratusan masyarakat Kota Batu memenuhi Sendratari Arjuna Wiwaha dalam Primary Event Batu Culture Festival 2022, Selasa (28/06/2022) malam.

Kepala Dinas Pariwisata, Arif As Sidiq, mengatakan, Batu Culture Festival 2022 menjadi kegiatan trial (percobaan) pasca pandemi yang diselenggarakan untuk membangkitkan kebudayaan Kota Batu.

“Ini adalah tahun pertama kita menggelar event ini, kedepan akan kita selenggarakan tiap tahun dan  menjadikan bulan Juni sebagai bulan kebudayaan dengan pertunjukan yang lebih besar lagi,” ungkap Arief.

Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk mewujudkan Kota Batu sebagai Kota Budaya dengan kolaborasi bersama 623 pelaku seni Kota Batu dan 27 jenis kesenian di dalamnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Sinarto, memberikan apresiasi dengan digelarnya event Batu Culture Festival 2022. Harapannya, Sendratari Arjuna Wiwaha bisa menjadi daya tarik wisata kebudayaan di Kota Batu.

“Jawa Timur ini memiliki potensi luar biasa yang bisa diakses untuk pariwisata. Kota Batu dengan adanya Sendratari Arjuna Wiwaha ini punya esensi pariwisata yang estetik (indah), semoga Kota Batu semakin sukses membangun kepariwisataan,” kata Sinarto.

Puncak acara Batu Culture Festival 2022 kali ini menampikan tiga desa terbaik dalam Lomba Tari Selamat Datang Desa dan Kelurahan Wisata.

Kelurahan Sisir keluar sebagai juara pertama dengan sajian tari berjudul Prepekan, sebagai juara kedua ditempati Desa Junrejo dengan tarian berjudul Kawilujengan Karaharjan, untuk juara ketiga diraih oleh Desa Pesanggrahan dengan judul tarian janing. (buang supeno)

Pemkot Batu Verifikasi Aktual Lahan Sawah Dilindungi

BATU  – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menetapkan satu kebijakan, sebagai upaya menjaga lahan sawah untuk mendukung ketahanan pangan dan menyelamatkan keberpihakan pemerintah pada sawah. Kebijakan tersebut berupa Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1589/Sk-Hk 02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah (LDS) yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota.

Kota Batu memiliki usulan LSD seluas 684,40 ha. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kesepakatan Verifikasi Aktual Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Kota Batu di Rupatama Balai Kota Among Tani, Selasa (28/06) siang.

Kepala Bapelitbangda Kota Batu, MD Forkan, mengatakan, adanya kebijakan LSD ini diharapkan dapat disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu.

Setelah dilakukan verifikasi dengan Dirjen PPTR, kesepakatan verifikasi aktual LSD terhadap revisi RTRW Kota Batu, didapatkan hasil bahwa LSD yang dipertahankan sebagai peta lahan yang dilindungi adalah seluas 643 ha.

Sedangkan LSD yang tidak dapat dipertahankan seluas 34,73 ha, dikarenakan diatas LSD tersebut terdapat bangunan, LSD yang ada sempit, LSD yang diatasnya terdapat HGB/HGU/Hak Pakai/Hak Waqaf dan LSD yang diatasnya terdapat Proyek Strategis Nasional.

Wali Kota Batu,  Dewanti Rumpoko, mengatakan, verifikasi harus segera ditindaklanjuti. Selain itu, syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Keputusan Menteri ATR harus dipenuhi.

“Kota Batu ini banyak masyarakatnya yang memiliki kebun atau sawah. Beberapa sudah ada yang dialihfungsikan, hal ini harus segera dikoordinasikan agar bisa disesuaikan dengan aturan Kementerian,” kata Wali Kota.

Rapat dihadiri Kepala BPN kota Batu Drs.  Haris Suharto, Wakil Walikota Punjul Santoso, para kepala Dinaa dilingkup Pemkot Batu. (buang Supeno)

Wakapolres Batu  Buka Pertadingan Bola Voli Antar Instansi dan Wartawan

BATU – Momen jelang peringatan Hari Bhayangkara ke 76 Polres Batu menggelar Pertandingan Olah Raga Voli dengan melibatkan beberapa instansi TNI, Polri, Satpol PP dan Wartawan. Pertandingan bola voli tersebut dibuka langsung Wakapolres Batu Kompol Iswahab di lapangan olahraga Polres Batu, Selasa (28/6/2022).

Wakapolres Batu Kompol Iswahab SH menyampaikan, kegiatan olahraga voli ini bertujuan untuk memeriahkan Hari Bhayangkara ke-76.

“Ini juga sebagai wujud tali silaturahmi serta mempererat persatuan, kekompakan dan rasa persaudaraan antar institusi,” terang Iswahab.

Tampak dalam pertandingan bola voli tersebut, tim dari group yang dikomandoi Wakapolres Iswahab berhasil memenangkan pertandingan  dan berhasil menjadi juara di Turnamen Bola Voli Hari Bhayangkara ke 76 di Polres Batu.(buang supeno)

Kejari Sampaikan Penyelesaian SKK Terkait PSU Pemerintah Kota Batu

BATU – Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu Agus Rujito mengungkapkan untuk mendorong penyerahan fisik prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) agar  segera beralih kepemilikan menjadi aset Daerah Pemerintah Kota Batu, pihaknya melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait sebagai langkah awal untuk menindak lanjuti Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK)  agar tercipta sinergitas demi percepatan penyerahan PSU kepada Pemerintah Kota Batu.

“Pemkot Batu melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu menyerahkan Surat Kuasa Khusus pada Bidang Perdata dan Tata  Usaha Negara ke Kejaksaan Negeri Batu, kata Kajari didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Batu, Kepala BPN Kota Batu, Ketua REI (Real Estate Indonesia) Malang Raya, Ketua APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman seluruh Indonesia) Malang Raya dan Kasi Datun dan Kasi Intel  Kejari Kota Batu pada jumpa pers  di aula Kejari, Selasa ( 28/6/2022).

Dikatakan, mengingat permasalahan penyelesaian PSU Perumahan pada dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Batu belum dapat terselesaikan khususnya mengenai penyerahan kepada Pemerintah Kota Batu yang menjadi kewajiban setiap pengembang perumahan di Kota Batu, maka Kejari Batu membantu mengatasinya ,” ungkap Kajari.

Langkah yang dilakukan sesuai petunjuk teknis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, untuk mendorong penyerahan fisik PSU agar dapat segera beralih kepemilikan menjadi aset Daerah Pemerintah Kota Batu, antara lain:  melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait ( BPN, Disperkim, REI dan APERSI).

Kejari mendampingi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu untuk menyerahkan sejumlah berkas administrasi; melakukan langkah pro aktif untuk mengetahui progres yang telah dilakukan oleh stakeholder terkait dan menyelesaikan kendala yang menjadi hambatan untuk penyerahan PSU; berkoordinasi dengan pihak REI (Perusahaan Realestat Indonesia) Malang Raya dan APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman seluruh Indonesia) untuk terus mendorong anggotanya menyelesaikan permasalahan terkait PSU.

” Tugas kami hanya membantu kelancaran dan tertib administrasi pembangunan di Kota Batu, Setiap Pengemban harus menyediakan PSU dan harus menyerahkan ke Pemda, bukan sebaliknya dijual lagi,“ tandas Agus Rujito.

Ketua BPN Haris Suharto menyebutkan kendala yang terjadi nanti siapa apa yg mau mengukur, jika diserahkan ke pemkot maka bagian assetlah yang menindaklanjuti  dengan melakukan pengukuran.

 

Disebutkan Haris ada 7 pengembang yang sudah mendaftarkan sendiri PSU dan tinggal pengurusan sertifikatnya.

“Berkat kerja sama yang dilakukan Kajari, maka ada 7 pengembam yang sudah mendaftarkan PSU dan tinggal urus sertifikat saja,” paparnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pemkot Batu  Bangun Yulianto menyebutkan selama ini pihaknya  kerja sama dengan Kejari cq Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Menurut Bangun Yulianto, Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu melalui Kasi Datun telah tiga kali memanggil pengembang, namun respon pengembang sangat mengecewakan.

“Bayangkan yang mengundang Kejari Batu terhadap 101 pengembang, tapi yang hadir hanya 20 saja, itupun yang menyerahkan berkas administrasi PSU hanya 14 pengembang, ” ungkap Bangun Yulianto.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pemkot Batu menyebutkan ketentuan pemberlakuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.22 /2021 tentang penyelenggaraan perumahan dan pemukiman yang merupakan  perubahan dari PP no.14/2016.

PSU juga diatur dalam Perda No.4/2020 Tentang penyelenggaraan dan penyerahan PSU perumahan. Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)  merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau.

“Luas PSU  30% dari luas efektif lahan yang dimiliki pengembang ,” papar Bangun.

Dari hasil kerja sama dengan Kejari Batu, pengembang yang merespon dengan menyerahkan administrasi PSU hanya 14 pengembang dari sejumlah itu  yang  belum menyerahkan secara fisik 2 pengembang.

Disebutkan, PSU yang harus disediakan pengembang  berupa seperti : jalan, taman, drainase dan tempat ibadah atau untuk lainnya  kepentingan warga penghuni.

“PSU itu janji pengembang kepada user, maka harus ditepati,” lanjut Bangun.

Diingatkan,PSU tidak boleh dijual, jika ada yang menjual jika ketahuan KPK bisa dijerat kasus pidana.

Kadis DPKP menyebutkan, agar tidak terjadi lagi kasus pengembang membandel, maka ke depan akan diberlakukan aturan, yakni setiap pengembang yang mengajukan siteplan harus menyerahkan berkas administrasi PSU jika tidak diserahkan, maka IMB nya tidak dikeluarkan.

“Ke depan akan kami pertegas, setiap pengajuan siteplan harus disertai persyaratan administrasi PSU, jika tidak membuat maka IMB nya tidak dikeluarkan,” ujarnya. (Buang Supeno)

Kadin Kota Batu Dukung Pelaksanaan Diklat Dasar Jurnalistik SPI dan PWI Malang Raya

BATU – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batumemberi dukungan pelaksanaan diklat dasar jurnalistik sehari, bagi Guru  Sekolah Selamat Pagi Indonesia ( SPI) yang digelar SPI dan PWI Malang Raya, Selasa ( 28/6/2022)

Ketua Kadin Batu yang diwakili Heri Maskur mengungkapkan kegiatan ini untuk memberikan wawasan tentang dasar -dasar jurnalistik dan tehnik  penulisannya, sehingga para guru dan siswa di SPI mempunyai bekal jika akan melakukan penulisan ilmiah.

Yunita dari SPI merasa bangga dengan dilibatkannya dalam kegiatan jurnalistik ini, dengan pelibatan para guru sehingga mampu menjadi pengkayaan dalam penulisan karya ilmiah.

Ketua PWI  Cahyono menekankan perlunya ke hati-hatian bagi guru dan siswa dalam menyebarkan informasi yang didapatkan di media sosial.

“Kita harus hati-hati menggunakan informasi viral dari media sosial, perlakukan apa yang ada di media sosial hanya sebagai sebuah informasi. Namun tetap melakukan verifikasi atas kebenaran faktualnya dan lakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang harus dikonfirmasi,” tegas Cahyono.

Hal ini untuk mencegah munculnya hoax, agar peran media bisa menyelamatkan hubungan sosial antar lembaga atau teman, lanjutnya.

Disebutkan saat ini sedikitnya ada sekitar 3200 media mainstraim baik cetak maupun on line di Indonesia. Banyak kasus yang melibat kegiatan jurnalistik yg dinilai keluar dari kode etik, sehingga banyak awak media yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum (APH), bahkan ada yang sudah divonis bersalah

“Setiap wartawan dan media harus berpedoman kepada UU Pers dan Kode etik Jurnalistik serta UU ITE,” lanjutnya.

Setiap wartawan harus mengikuti jenjang ujian kompentensi sebagai tolok ukur kemampuannya dalam penentuan pekerjaannya.

“Dengan adanya pelatihan dasar jurnalistik ini memberikan nilai tambah dalam rangka pemberdayaan para guru di SPI.  Salah satu yang penting dari pelatihan ini adalah bagimana seorang information broker atau jurnalis warga membuat pengamatan dan laporan berdasarkan fakta, bukan kesimpulan atau opini pribadi.

“Biarkan pembaca yang menyimpulkan fakta-fakta yang kita sampaikan,” ujar Cahyono.( Buang Supeno )

Next Page »