FEB Unmul “The Best”

Catatan Rizal Effendi

BACK TO CAMPUS. Itu yang saya rasakan ketika bertemu 650 mahasiswa baru dari Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mulawarman (FEB Unmul) Samarinda, Rabu (5/8) lalu. Senang dan penuh nostalgia.

Mahasiswa baru itu lagi mengikuti program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Zaman saya dulu namanya Plonco. Belakangan plonco dianggap kelewat keras, maka diganti  dengan istilah baru yang lebih “manusiawi.” Di antaranya ada yang namanya POSMA (Pekan Orientasi Studi Mahasiswa) atau Ospek (Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus).

Sebagai Ketua Ikatan Alumni (IKA) FEB, saya mendapat waktu bertemu dengan adik-adiknya. Secara pribadi, mereka itu lebih tepat disebut anak-anak saya.  Soalnya saya alumni 1985. Ketika saya jadi mahasiswa, mereka belum lahir.

Tahun ini saya tidak sendiri. Selain ditemani ketua harian IKA FEB, Apri Gunawan, ada juga kehadiran teman-teman alumni yang baru saja membentuk Koperasi Alumni FEB Unmul, yang juga diberi nama Koperasi Ekonomi Bisnis Mulawarman (KEBM).

Ketuanya tidak tanggung-tanggung. Dia adalah Muhammad Samsun, alumnus yang sekarang ini menjadi anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PDI Perjuangan. “Kita mau buat gebrakan, ayo semua alumni FEB bergabung,” kata Samsun menyampaikan ajakan.

Bersamaan dengan kegiatan PKKMB, Samsun secara khusus memperkenalkan kehadiran KEBM. Dia juga menggelar “Bazaar bersama Koperasi Eksis.” “Biar adik-adik mahasiswa baru sejak awal sudah mengenal apa artinya koperasi,” jelasnya.

Beberapa hari sebelumnya Samsun mengajak pengurus KEBM melakukan audiensi ke Dekan FEB Unmul, Dr Zainal Abidin, SE, MM. Dekan menyambut baik dengan kehadiran KEBM. “Kehadiran koperasi ini menjadi mitra strategis untuk menjembati hubungan antara kampus/fakultas, alumni dan mahasiswa,” kata Dekan mengapresiasi.

Untuk memperlancar kerja koperasi, Dekan berjanji akan menyerahkan basis data alumni sebagai langkah awal memperkuat jejaring koperasi. Dia juga berharap koperasi yang didirikan para alumni FEB bisa menjadi contoh bagaimana mengelola koperasi, yang bisa tumbuh sehat, meraih keuntungan dan mensejahterakan anggota dan masyarakat.

Samsun senang mendapat dukungan penuh dari Dekan. “Data alumi yang akan  diberikan Fakultas tentu sangat penting  untuk memudahkan pengurus membangun komunikasi, memperluas keanggotaan serta merancang program yang sesuai dengan kebutuhan para alumni,” jelasnya.

TIDAK CUKUP SARJANA

Ketika bertemu para mahasiswa baru, kita sepakat memprovokasi mereka. “Anak-anak FEB sejak dulu adalah yang terbaik di Unmul, karena itu yel-yel kita FEB the best,” kata Heldy Zahry sambil mengajak seluruh mahasiswa berteriak lantang.

Saya juga bilang kepada mahasiswa baru FEB, jangan tujuan kuliah semata-mata ingin meraih gelar sarjana. “Sarjana memang harus, tetapi menjadi ‘orang’ tidak cukup modalnya hanya selembar ijazah,” begitu saya tekankan.

Pengalaman saya, mahasiswa juga harus aktif dalam berbagai kegiatan kampus dan kemahasiswaan. Mengikui latihan kepemimpinan, berdiskusi, punya kepekaan sosial dan berbagai aktivitas yang bisa membentuk dan mematangkan diri kita menjadi calon pemimpin masa depan.

Saya sempat menjadi anggota MPR Utusan Daerah dan Wali Kota Balikpapan dua periode. Tapi waktu kuliah saya juga pernah ditahan selama 12 hari gara-gara melakukan aksi demo. Saya sangat aktif dalam kegiatan intra dan ekstra kampus.

Hal yang sama juga disampaikan Muhammad Samsun. Dia mengingatkan kepada mahasiswa baru, bahwa memiliki prestasi akademik belum cukup untuk menghadapi persaingan setelah lulus dari perguruan tinggi. “Mahasiswa juga dituntut memiliki karakter, kemampuan beradaptasi, serta jaringan yang luas sebagai bekal memasuki dunia profesional,” tambahnya.

Anggota DPRD Kaltim ini mengatakan, masa perkuliahan merupakan waktu terbaik bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri. Karena itu, mahasiswa juga perlu aktif mengikuti organisasi, memperluas relasi, dan membangun kemampuan kepemimpinan agar memiliki nilai tambah ketika memasuki dunia kerja.

Sejumlah mahasiswa baru FEB sempat mengajukan pertanyaan. Umumnya mereka ingin sukses seperti yang dialami para alumni. “Kembangkan diri dan kreativitas, jangan melulu mengejar prestasi akademik,” kata Samsun menekan.

Hampir beberapa jam kita di kampus. Saya bilang ke teman-teman. Angkatan saya tidak sempat kuliah di Gunung Kelua. Di tahun 80-an saya kuliah di Kampus Jl Flores, yang sekarang dimanfaatkan sebagai lokasi kegiatan akademik untuk Fakultas Ilmu Budaya (FIB) dan Balai Bahasa. Saat itu rektornya adalah Prof Sambas Wirahadikusumah. FEB juga bangga karena salah satu alumnusnya, Prof Zamruddin Hasid pernah memimpin Unmul periode 2010-2014.(*)

Kokohkan Sinergi dan Pendekatan Kinerja, Amankan TKD Kaltim dari Pemangkasan

Oleh: Hj Aji Mirni Mawarni, ST, MM

ALOKASI Transfer ke Daerah (TKD) mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2025, anggaran TKD yang semula sebesar Rp919 triliun dipangkas menjadi Rp869 triliun. Sementara pada 2026, alokasinya kembali turun menjadi Rp693 triliun.

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, pagu indikatif TKD 2027 direncanakan berada di kisaran Rp710 triliun hingga Rp810 triliun. Angka tersebut belum final dan masih akan dibahas dalam penyusunan RAPBN 2027.

Sejumlah pihak menilai pemerintah perlu belajar dari pengalaman sebelumnya. Pasalnya, pemotongan TKD telah menyebabkan ketidakstabilan anggaran daerah. Seharusnya pusat tidak mengurangi dana yang menjadi hak daerah. Seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otsus, dan berbagai skema lainnya.

Pemda se-Indonesia Raya kini menghadapi tantangan besar. Mereka harus mempercepat pembangunan daerah sekaligus mendukung berbagai Program Strategis Nasional (PSN) dan agenda pemerintah; di tengah keterbatasan kemampuan fiskal.

Menteri Keuangan RI pun mengakui bahwa 490 pemda diperkirakan membutuhkan tambahan anggaran dari pusat untuk membayar gaji PNS/ASN serta membiayai kebutuhan operasional minimum. Yakni sebagai dampak pemotongan TKD oleh pusat yang membuat sejumlah daerah mengalami keterbatasan anggaran.

DPD RI telah menyampaikan keberatan atas pemangkasan TKD periode lalu maupun rencana pemangkasan TKD ke depan. Pemangkasan TKD bisa melumpuhkan pelayanan publik dan pembangunan di daerah, yang dampak terbesarnya justru dirasakan masyarakat.

Keseimbangan antara target pembangunan nasional dan kebutuhan vital daerah harus dijaga. Pemda perlu menggunakan pendekatan kinerja, data serapan anggaran yang baik, dan penggalangan kekuatan bersama.

Pada sisi lain, situasi saat ini perlu menjadi momentum strategis untuk berbenah. Pemda perlu menunjukkan tata kelola keuangan yang bersih. Laporan keuangan daerah harus bersih dari korupsi, sehingga pemerintah pusat tidak punya alasan menilai anggaran salah sasaran.

Pemda harus fokus pada program prioritas. Sediakan data yang jelas bahwa pemangkasan anggaran sangat menghambat layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Pemda juga perlu meminta juga solusi fiskal. Seperti penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH). Juga top-up Dana Alokasi Umum (DAU) jika daerah terbebani gaji pegawai ASN atau PPPK.

Selain pemerintah pusat, Pemda juga perlu melakukan pendekatan yang baik dengan DPR RI, khususnya Komisi XI. Harapannya agar DPR – selaku wakil rakyat – turut menekan pemerintah pusat agar mendahulukan efisiensi belanja pusat ketimbang memotong jatah daerah.

Pada sisi lain, di tengah keterbatasan anggaran, pemda harus memperjuangkan pembangunan sesuai kewenangannya. Jangan sampai APBD digunakan untuk pembangunan yang merupakan domain pusat yang semestinya didanai APBN. Pembangunan yang didanai APBD Kaltim harus selektif dan tepat sasaran.

APBD harus dijaga benar-benar untuk rakyat. Dalam hal ini, pemda se-Kaltim perlu menjaga perhatian dan prioritas salah satunya pada upaya swasembada pangan. Termasuk membangun sistem irigasi yang baik, sehingga ke depan produksi pangan bisa meningkat. Juga membantu para nelayan Kaltim yang semakin lama semakin terhimpit area tangkapan ikannya. (*)

*) Hj Aji Mirni Mawarni, ST, MM adalah Anggota MPR RI – Anggota Komite III DPD RI Dapil Kaltim.

Sejarah Kelam di Balik Istilah Londo Ireng

Oleh : Riyawan S,Hut

Pemerhati Sosial & Budaya

Belakangan ini media sosial kembali diramaikan dengan satu istilah yang sebenarnya sudah sangat tua, yaitu londo ireng. Kata yang berasal dari masa kolonial ini mendadak menjadi perbincangan setelah disebut dalam pidato Presiden Prabowo Subianto. Dalam hitungan jam, istilah tersebut langsung menjadi trending topic dan memancing perdebatan panjang di berbagai platform.

Ada yang menilai penggunaan istilah tersebut hanya ditujukan kepada segelintir pihak yang dianggap bekerja untuk kepentingan asing. Namun, tidak sedikit pula yang merasa istilah itu berbahaya karena membawa beban sejarah yang sangat berat. Apalagi ketika dikaitkan dengan wartawan, aktivis, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Lalu sebenarnya, apa arti londo ireng? Benarkah istilah ini identik dengan pengkhianat bangsa? Dan mengapa data sensus Hindia-Belanda tahun 1930 justru membuat sejarahnya menjadi jauh lebih kompleks?

Yuk, kita kupas satu per satu.

Asal Usul Londo Ireng, Julukan yang Lahir dari Masa Penjajahan

Secara harfiah, londo berarti Belanda, sedangkan ireng dalam bahasa Jawa berarti hitam. Jika diterjemahkan secara langsung memang berarti Belanda Hitam. Namun makna sebenarnya jauh lebih dalam dibanding sekadar warna kulit.

Istilah ini muncul pada masa Perang Diponegoro (1825–1830). Saat itu pemerintah kolonial Belanda mengalami kesulitan menghadapi perlawanan rakyat Jawa. Untuk memperkuat pasukannya, Belanda merekrut banyak orang dari berbagai latar belakang untuk membantu mempertahankan kekuasaannya.

Dalam perkembangannya, masyarakat mulai menggunakan istilah londo ireng kepada siapa saja yang dianggap berpihak kepada pemerintah kolonial dan membantu menindas bangsanya sendiri.

Karena itulah, istilah ini sejak awal bukan sekadar julukan biasa, melainkan sebuah label moral yang mengandung tuduhan pengkhianatan.

Maknanya bahkan terus hidup hingga sekarang. Siapa pun yang dianggap lebih membela kepentingan pihak luar dibanding kepentingan bangsa sendiri sering kali disebut sebagai londo ireng, meski konteksnya tentu sudah sangat berbeda dengan masa kolonial.

Inilah yang membuat penggunaan istilah tersebut di era modern selalu mengundang kontroversi.

Viral Karena Pidato Presiden, Publik Langsung Terbelah

Kontroversi kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menggunakan istilah londo ireng dalam sebuah pidato. Sebagian masyarakat menafsirkan ucapan tersebut sebagai sindiran terhadap wartawan, pengamat politik, maupun organisasi masyarakat sipil yang selama ini cukup kritis terhadap pemerintah.

Tak butuh waktu lama, berbagai tokoh langsung memberikan tanggapan. Mahfud MD, misalnya, menilai bahwa kritik terhadap pemerintah tidak boleh disamakan dengan pengkhianatan. Menurutnya, kritik yang disertai solusi justru merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang sehat.

Di sisi lain, pihak Istana melalui Hasan Nasbi menjelaskan bahwa publik salah memahami maksud Presiden. Ia menegaskan bahwa yang dimaksud bukan seluruh wartawan ataupun LSM, melainkan hanya oknum tertentu yang dianggap bekerja untuk kepentingan asing.

Senada dengan itu, Menteri HAM Natalius Pigai juga menyampaikan bahwa istilah tersebut tidak ditujukan kepada profesi tertentu. Siapa pun bisa disebut demikian apabila benar-benar membantu kepentingan asing yang merugikan negara.

Meski sudah ada berbagai klarifikasi, perdebatan di media sosial tidak juga mereda. Banyak warganet justru menilai pola komunikasi seperti ini sudah sering terjadi. Sebuah pernyataan memicu kontroversi terlebih dahulu, kemudian disusul berbagai klarifikasi dari para pejabat pemerintah yang berusaha menjelaskan maksud sebenarnya.

Akibatnya, muncul kesan bahwa masyarakat selalu diminta memahami maksud tersembunyi dibanding menerima ucapan pejabat secara apa adanya. Di sinilah perdebatan berubah bukan lagi soal satu kata, melainkan soal bagaimana komunikasi politik dilakukan di ruang publik.

Data Sensus Hindia-Belanda 1930 Justru Membuka Fakta yang Mengejutkan

Kalau kita melihat sejarah lebih dalam, istilah londo ireng ternyata tidak sesederhana membagi orang menjadi penjajah dan pribumi. Sensus Hindia-Belanda tahun 1930 justru memperlihatkan fakta yang mengejutkan.

Mayoritas aparatur pemerintahan kolonial ternyata diisi oleh orang-orang pribumi. Beberapa angkanya bahkan sangat mencolok. Di tingkat aparatur desa, hampir seluruh petugas merupakan bumiputera. Dari sekitar 274 ribu aparat desa, hanya belasan orang yang berasal dari Belanda.

Pada pemerintahan daerah, sekitar 97 persen pegawai juga merupakan orang Indonesia. Di pemerintahan pusat, sekitar 89 persen pegawai berasal dari kalangan bumiputera.

Begitu pula di kepolisian kolonial. Lebih dari 34 ribu personelnya merupakan orang Indonesia, sedangkan polisi Belanda hanya sekitar 1.500 orang.

Hal serupa juga terlihat pada sektor militer. Tentara KNIL yang bertugas menumpas berbagai pemberontakan ternyata mayoritas terdiri dari prajurit pribumi. Kalau direnungkan, fakta ini sebenarnya cukup logis.

Belanda yang jumlah penduduknya sangat sedikit mustahil mampu menguasai wilayah seluas Nusantara selama ratusan tahun tanpa bantuan masyarakat lokal.

Artinya, sistem kolonial bisa bertahan bukan hanya karena kekuatan Belanda semata, tetapi juga karena adanya ribuan pegawai, aparat desa, polisi, hingga tentara pribumi yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Namun, apakah seluruh mereka bisa langsung disebut pengkhianat?

Jawabannya tentu tidak sesederhana itu. Banyak di antara mereka yang bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup, terikat oleh sistem, atau bahkan tidak memiliki pilihan lain pada masa itu.

Karena itulah banyak sejarawan mengingatkan agar kita membaca sejarah secara utuh, bukan sekadar hitam putih. Kolaborasi dengan pemerintah kolonial memang terjadi, tetapi motif setiap individu bisa sangat berbeda.

Pelajaran yang Bisa Diambil untuk Demokrasi Indonesia Hari Ini

Kontroversi mengenai istilah londo ireng sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan demokrasi Indonesia saat ini.

Pertama, sejarah sebaiknya tidak dijadikan sekadar alat retorika politik. Istilah yang lahir dari masa penjajahan membawa beban sejarah yang besar. Ketika digunakan dalam konteks politik modern, maknanya bisa berubah dan memicu berbagai tafsir yang tidak diinginkan.

Kedua, kritik terhadap pemerintah tidak otomatis berarti anti-negara. Dalam negara demokrasi, kritik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan agar kebijakan publik berjalan lebih baik. Wartawan, akademisi, peneliti, hingga aktivis memiliki peran penting sebagai pengawas jalannya pemerintahan.

Selama kritik disampaikan berdasarkan data, argumentasi, dan dilakukan secara bertanggung jawab, keberadaannya justru menjadi tanda bahwa demokrasi masih bekerja.

Ketiga, sejarah kolonial mengajarkan bahwa kekuasaan selalu membutuhkan dukungan banyak pihak agar dapat bertahan. Pelajaran ini tidak hanya berlaku pada masa penjajahan Belanda, tetapi juga relevan untuk semua bentuk pemerintahan modern.

Karena itu, setiap individu, baik pejabat, aparat, birokrat, maupun masyarakat biasa, perlu terus bertanya kepada diri sendiri apakah tindakan yang dilakukan benar-benar memperkuat keadilan atau justru memperbesar ketimpangan.

Yang tidak kalah penting adalah membangun komunikasi publik yang sehat. Pejabat negara tentu memiliki kebebasan menyampaikan pendapat. Namun setiap ucapan yang keluar dari seorang pemimpin memiliki dampak yang jauh lebih besar dibanding ucapan masyarakat biasa.

Pilihan kata yang kurang tepat dapat memicu polarisasi, memperkeruh suasana, bahkan mengaburkan substansi persoalan yang sebenarnya ingin dibahas.

Sebaliknya, masyarakat juga perlu menyikapi setiap perdebatan dengan kepala dingin dan melihat konteks secara menyeluruh, bukan hanya potongan-potongan pernyataan yang beredar di media sosial.

Istilah londo ireng mengingatkan kita bahwa sejarah bukan sekadar cerita masa lalu. Ia selalu hidup dalam ingatan kolektif masyarakat dan bisa muncul kembali kapan saja dengan makna baru.

Karena itu, daripada sibuk memberi label siapa londo ireng dan siapa pejuang sejati, jauh lebih penting bagi kita untuk menjaga ruang dialog, menghargai kritik yang membangun, dan terus belajar dari sejarah agar kesalahan yang sama tidak terulang.

Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang bebas dari kritik, melainkan demokrasi yang mampu menerima kritik sebagai bagian dari upaya bersama untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik. (*)

Kepiting Dandito Berduka

Catatan Rizal Effendi

KELUARGA BESAR Restoran Kepiting Dandito Balikpapan berduka. Istri sang pemilik, Hj Yuly Setyowati binti Yusuf Yosopranoto (58) meninggal dunia hari Senin, 3 Agustus 2026 pada pukul 02.30 dini hari di RS Loh Guan Lye, Penang, Malaysia.

“Saya atas nama keluarga memohon maaf atas segala khilaf dan mohon doa untuk almarhumah semoga diterima amal ibadahnya serta diampuni dosa-dosanya. Semoa almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Aamiin ya Rabbal Alamin,” begitu pesan dari keluarga yang beredar di media sosial pagi hari.

Karena kesulitan penerbangan, jenazah Yuly baru mendarat di Bandara Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Selasa petang. Dia disertai sang suami, Rudy Setiawan. Kedua  anaknya Gifta dan Dandi beserta sanak keluarga lainnya menyambut di rumah duka.

“Kami sangat kehilangan, tapi Alllah sudah menentukan jalannya. Kami berterima kasih atas segala doa yang diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan almarhumah selama hidup,” kata Rudy dengan wajah diselimuti duka yang dalam.

Yuly sudah sebulan lebih berada di Penang. Rudy dan putranya, Dandi bergantian menjaga. Dia menjalani perawatan dan kemoterapi di RS Loh Guan Lye. “Tapi tidak menjalani rawat inap. Kami tinggal di apartemen,” kata Rudy.

RS Loh Guan Lye Penang adalah salah satu rumah sakit terbaik, yang pernah mendapatkan penghargaan  Asia Pacific Service Provider oleh Global Health and Travel Awards. Salah satu layanan unggulannya adalah pemeriksaan dan pengobatan kanker termasuk kanker payudara, serviks & kandungan, prostat dan kanker lainnya.

Menurut Rudy, istrinya selama di sana cukup sehat dan ceria. Tapi Allah berkehendak lain. Malam itu terjadi hal di luar dugaan yang membuat kondisinya menurun drastis hingga meninggal dunia pada dini hari. “Kita sudah berusaha tapi Allah yang menentukan. Kullu nafsin dzaiqotul maut,” jelasnya.

Dari bandara, jenazah Yuly langsung dibawa ke rumah duka. Kediamannya menjadi satu dengan bangunan restoran di Gunung Bakaran Jl Marsma R Iswahyudi. Tak jauh dari bandara. Ratusan orang datang melayat.

Sejumlah karangan bunga dikirim ke rumah duka. Di antaranya dari Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dan anggota Forkompida. Ada juga dari Dirsamapta Polda Kaltim Kombes Pol Eka Mulyana dan Ketua Pengadilan Militer Tinggi IV Kol Kum  (W) Siti Mulyaningsih, SH, MH.

Habis magrib saya datang melayat bersama Pak Zainal Abidin.  Saya sempat bertemu mantan Ketua HIPMI Glenn Nirwan, mantan anggota DPRD Ali Munsyir Halim dan Edy Tarmo, mantan anggota DPRD Kaltim yang sekarang menjadi Ketua DPC PDIP Balikpapan.

Sebelum dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kompleks Pupuk malam tadi, jenazahnya disalatkan lebih dulu dipimpin KH Muhlasin, mantan Ketua PC NU Balikpapan, yang juga pimpinan pondok pesantren Al ‘

. “Pak Kiai Muhlasin yang mengelola pesantren saya di kilo,” kata Rudy. Sementara di Masjid Mikrajul Mukminin, yang tak jauh dari rumah duka dilaksanakan salat gaib jenazah.

ATLET BOLING BERPRESTASI

Selain dengan Rudy, saya juga mengenal almarhumah cukup lama. Kami berteman karena sama-sama suka bermain tenis. Teman akrabnya di lapangan tenis Ibu Ani Joko, yang kebetulan rumahnya berdekatan di Pondok Karya Agung (Poka).

Ibu Ani Joko yang dikenal sebagai pemain senior dan pelatih tenis junior lebih dulu dipanggil Yang Kuasa. Dia mendapat serangan jantung ketika sedang melatih dan bermain. Saya sempat melayat ke rumah duka waktu itu.

Tadi malam saya bertemu beberapa teman tenis bersama Yuly, di antaranya Ibu Herni, Pak Rahmadi dan mantan Ketua Pelti Balikpapan, Inggrid Asa. “Kita sangat kehilangan, dia orang baik,” kata Ibu Inggrid yang ditemani Ibu Ela. “Saya kirim salam duka,” kata Pak Liesan Jafar, yang tengah berada di Jakarta.

Yuly sesungguhnya adalah atlet boling berprestasi. Dia satu angkatan dengan Ety dan Roosje Picaulima, yang pernah menyumbangkan medali untuk Balikpapan dan Kaltim baik di arena Kejurnas maupun di gelanggang Pekan Olahraga Nasional (PON). Waktu di SMA, dia juga dikenal sebagai mayoret marching band sekolahnya.

Kalau Yuly suka tenis dan boling, justru suaminya, Rudy Setiawan mengembangkan olahraga lain. Yaitu paramotor dan berkuda. Dia punya klub sendiri. Atlet paramotornya bernaung di bawah klub Dandito Team, sedang klub berkudanya diberi nama El Caballo Dandito.

Setelah pensiun sebagai atlet, Yuly banyak membantu suaminya mengembangkan usaha kuliner kepiting yang belakangan dikenal dengan nama Restoran Kepiting Dandito.

Awalnya jatuh bangun juga. Sampai usaha ini akhirnya berkembang pesat. Kepiting Dandito dikenal kelezatan rasanya termasuk kepiting sokanya. Pada resepsi Peringatan HUT RI ke-71 tahun 2016, kepiting Dandito menjadi salah satu menu yang diminta Presiden Jokowi disajikan di Istana Negara Jakarta.

Tamu-tamu dari berbagai penjuru termasuk juga para pejabat, investor dan wisatawan yang datang ke Balikpapan dan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, PPU, selalu singgah di restoran ini. Tidak lengkap rasanya kalau belum menikmati cita rasa Kepiting Dandito.

Setelah sukses dengan restoran kepitingnya, di tempat yang sama, Rudy dan Yuly membuka Dandy’s Steak & Coffee House. Juga Gifta Garden, perkebunan wisata seluas 4 hektare di Km 23, Karang Joang, Balikpapan Utara.  Di situ ada restorannya juga, vila, taman bermain kuda serta kebun sayur dan buah-buahan.

Saya suka buah nangkadaknya. Buah hasil persilangan nangka dan cempedak. Saya sering membeli jika lagi musim berbuah di Gita Garden. Rasanya enak sekali. Posturnya lebih besar dari cempedak biasa. Dagingnya juga tebal. Tapi kulitnya tak bisa dibuat mandai.

Belakangan penampilan Yuly semakin Islami. Dia selalu mengenakan busana muslimah penuh tawadhu. Dia jarang keluar karena asyik mengasuh cucunya. Saya juga sudah lama tidak bertemu. Karena itu semua orang kaget mendengar kabar dia meninggal dunia.

Selamat jalan Ibu Yuly. Insyaallah husnul khotimah. Terima kasih pernah membawa nama harum Balikpapan dan Kaltim di cabang olahraga boling. Terima kasih bersama sang suami berhasil mengembangkan Restoran Kepiting Dandito, sehingga nama Balikpapan ikut terkenal ke mana-mana.(*)

Abdullloh v Nurlena

Catatan Rizal Effendi

MAKIN seru netizen membahas calon Wali Kota Balikpapan 2029. Soalnya wali kota sekarang, Rahmad Mas’ud (RM) sudah pasti tak bisa mencalonkan lagi. Dia sudah dua periode, jadi terbuka peluang selebar-lebarnya kepada calon baru.

Siapa calonnya? Nah itu dia yang ramai dibahas. Kalau dilihat dari postingan di media sosial dan pembicaraan di tempat umum, ada dua calon kuat yaitu Hj Nurlena, istri RM dan Abdulloh, mantan Ketua DPRD Balikpapan yang sekarang duduk sebagai Ketua Komisi III DPRD Kaltim.

Dua-duanya dari Partai Beringin. Kuning. Tapi kalau dilihat dari postingan yang ada, keduanya tidak mungkin disatukan. Banyak postingan yang menggambarkan tertutup pintu Golkar buat Abdulloh. Jadi kalau dia ngotot mau maju, maka dia harus mencari perahu lain.

Seperti pernah saya tulis, Bani Mas’ud  tampaknya punya skenario dalam Pemilu 2029. Mereka ingin meraup semua kursi kekuasaan strategis di daerah ini. Gubernur Kaltim 2029-3004 tetap ditangan Rudy Mas’ud (HARUM). Lalu kursi Ketua DPRD Kaltim diserahkan kepada RM, sedang Hasanuddin Mas’ud (HAMAS) didorong menjadi calon Wali Kota Samarinda.

Selanjutnya pada Pemilu 3004, RM didorong jadi Gubernur Kaltim menggantikan HARUM. Jadi kalau RM berhasil, maka kursi gubernur tidak pernah lepas dari genggaman tangan Bani Mas’ud.

Ada kemungkinan juga Hj Syahariah Mas’ud yang sekarang menjadi anggota DPRD Kaltim ditugaskan merebut kembali kursi Bupati Penajam Paser Utara (PPU) setelah adik bungsu mereka, Abdul Gafur Mas’ud (AGM) tersandung OTT KPK. Syahariah memang berasal dari dapil PPU. Apalagi Bupati PPU sekarang, Mudiyat Noor sudah berkali-kali dipanggil sebagai saksi di KPK.

Lalu siapa calon Wali Kota Balikpapan dari Bani Mas’ud? RM pernah menyatakan tidak akan mengizinkan istrinya maju. Tapi yang namanya ucapan politik terjemahannya banyak. Dibilang tidak padahal iya. Jadi sangat mungkin berubah-ubah melihat perkembangan arah angin atau wangsit yang datang.

Tapi andai kata Nurlena benar tidak maju, apa masih ada dinasti Bani Mas’ud yang bisa didorong? Tempo hari saya sebut ada keponakan mereka, Alwi Al Qadri yang sekarang duduk sebagai Ketua DPRD Balikpapan. Ada Eddy Salasa, suami Yuli Mas’ud yang  pernah didorong jadi calon Bupati Sinjai serta ada juga pasangan suami istri dr Ifransyah Fuadi (Direktur RSUD Beriman) dan Hijrah Mas’ud.

Ada yang berpendapat dari keempat nama itu, yang sangat mungkin adalah Hijrah Mas’ud. Soalnya Hijrah saat ini sangat berperanan betul di Kantor Gubernur. Dia juga diangkat menjadi Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP). Jadi kemampuan politik dan komunikasinya tak diragukan.

Bayangkan betapa dahsyatnya politik dinasti yang dikembangkan Bani Mas’ud kalau mereka sukses. Gubernur dipegang Rudy Mas’ud, Ketua DPRD Kaltim Rahmad Mas’ud, Wali Kota Samarinda Hasanuddin Mas’ud, Wali Kota Balikpapan Hj Nurlena Rahmad Mas’ud atau Hijrah Mas’ud serta Bupati PPU Hj Syahariah Mas’ud.

CALON LAIN

Di luar Abdulloh dan Hj Nurlena, apa masih ada nama lain? Jangan dianggap sepele keberadaan Wakil Wali Kota Bagus Susetyo. Soalnya dia adalah Ketua DPC Gerindra, partainya Presiden Prabowo Subianto. Dia pasti tak mau jadi pecundang. Ada postingan di Instagram, ilustrasi digital Bagus bersama Abdulloh. Saya tidak tahu apa maksudnya.

Calon lain dari Ketua DPC, bisa jadi Eddy Sunardi Darmawan yang akrab dipanggil Eddy Tarmo. Mantan anggota DPRD Kaltim ini sekarang dipercaya menjadi Ketua DPC PDIP Balikpapan. Dia punya pengalaman sebagai calon wakil wali kota pada Pilwali 2024 mendampingi Rendy Ismail. Tapi saya dengar H Baba, anggota DPRD Kaltim dari PDIP juga didorong-dorong partainya. Dia adik H Sappe, tokoh Golkar Balikpapan yang sudah meninggal dunia.

Tempo hari Ketua DPD Partai Berkarya Kaltim H Karmin Laonggeng sempat disebut-sebut punya peluang maju. Dia pengusaha sukses dengan bendera ARCO Group. Juga dikenal sebagai Ketua Dewan Kesenian dan Ketua Alumni SMP 2 Balikpapan.

Apa masih ada calon lain? Rasanya untuk sementara tidak ada nama lain lagi. Tapi saya sempat kaget ada nama Dr Agung Sakti Pribadi muncul di postingan Instagram. Malah digandengkan dengan ilustrasi foto saya, yang ditulis sebagai mentornya. Saya memang sering bersama Agung bicara tentang Pilwali, tapi yang dibahas nama lain tanpa menyebut nama Agung sendiri. Tapi Agung, yang sekarang Direktur Eksekutif merangkap Plt Rektor Universitas Mulia, pernah menjadi Ketua DPC Demokrat Balikpapan dan memang sempat namanya didorong ikut Pilwali.

Di luar calon wali kota, beredar juga beberapa nama sebagai calon wakil wali kota. Dari unsur birokrat, beredar kuat nama Muhaimin, mantan Sekda Balikpapan yang sekarang memegang jabatan Ketua Bappeda Kaltim. Muhaimin pernah menjadi Ketua KNPI, Karang Taruna dan aktif di Pramuka. Sejak Pilwali 2024 namanya sudah disebut-sebut.

PDIP juga punya stok nama yaitu Budiono, mantan Ketua DPC yang pernah duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Balikpapan. Dia sempat diajukan PDIP mendampingi RM untuk menggantikan Tohari Aziz, yang meninggal dunia terkena Covid-19. Tohari adalah calon wakil wali kota terpilih, yang tidak sempat dilantik.

Partai NasDem kabarnya menggadang dua nama yaitu Ketua DPC Abdul Hakim Rauf dan  Yono Suherman, yang sekarang duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Balikpapan. Hakim pernah menjadi calon wakil wali kota mendampingi Andi Burhanuddin Solong (ABS) di Pilwali 2016.

Ada juga nama Iwan Wahyudi, Ketua DPC PPP. Dia adalah putra tokoh PPP Kaltim, Hj Kasriyah, yang pernah duduk sebagai anggota DPR RI. Serta drg Syukri Wahid, Ketua DPC Partai Gelora. Pada Pilwali 2024, Syukri calon wakil wali kota mendampingi HM Sa’bani

Tempo hari dalam tulisan saya sebelumnya, ada 3 nama anak muda yang bisa menjadi calon wakil wali kota alternatif. Mereka potensi, cerdas, dan punya kapasitas.  Yaitu Ketua Kadin Noval Asfihani, Ketua HIPMI Adam Dustin Bhakti dan mantan Ketua HIPMI, Glenn Nirwan, putra pengusaha Roy Nirwan.

Saya pernah bertemu seorang ibu di pasar. Dia menyapa saya penuh semangat. “Pak Rizal ya?,” katanya setengah bertanya. Begitu saya jawab ya, dia langsung menembak saya. “Maju lagi yang jadi wali kota Pak,” katanya penuh semangat. Belum sempat saya jawab, dia cepat-cepat kabur. Padahal saya ingin jelaskan, mana mungkin lagi saya jadi calon. Buku saya yang pernah beredar judulnya: Saya Bukan Wali Kota Lagi.(*)

Next Page »