BBM Kosong di Balikpapan

Catatan Rizal Effendi

SAYA tak bisa melayat ke Samarinda, Selasa (20/5). Padahal yang meninggal teman seprofesi saya. Wartawan senior Bung Aan Reamur Gustam. Dia bersama saya pernah ditugasi Pak Dahlan Iskan mempersiapkan penerbitan koran harian ManuntunG alias Kaltim Post pada tahun 1988 atau 37 tahun silam.

Saya hanya bisa berkirim doa. Semoga almarhum Bung Aan husnul khotimah. Dia meninggal dunia di RS SMC Samarinda, Selasa pukul 11.02 setelah mendapat perawatan intensif. Banyak wartawan melayat ke rumah duka di kompleks perumahan PWI, Air Hitam.

Penyebab saya tak bisa ke Samarinda gara-gara terjadi kelangkaan BBM di Balikpapan dalam beberapa hari ini. Hampir semua SPBU tak bisa melayani. Yang kosong terutama Pertamax dan Pertamax Turbo. Jadi yang tersedia hanya Pertalite dan solar. Pertalite tak bisa beli bebas karena harus pakai barcode.

Saya lihat jarum penunjuk tangki BBM di mobil saya tinggal satu strip. Jadi tidak mungkin berangkat ke Samarinda. “Apa boleh buat, yang penting sudah ada niat kita melayat,” kata wartawan Sjarifuddin Hs, yang akrab dipanggil “Jenderal.” Dia tadinya mau barengan ke rumah duka.

Tak jadi ke Samarinda saya bertemu dengan Rudy Novrianto, eks wartawan Majalah Tempo Jakarta. Dia kebetulan ada di Balikpapan. Habis dari Ibu Kota Nusantara (IKN). Tak lagi di Tempo, Rudy mendampingi Basuki Hadimuljono sejak dari menteri sampai menjadi ketua Otorita IKN.

Dia  kaget dan heran melihat  kemacetan di kota Balikpapan karena orang lagi antre pengisian BBM di semua SPBU. “Aneh juga di kota yang ada kilang minyak Pertamina ini,  tapi terjadi kelangkaan BBM,” katanya dengan wajah tak habis pikir.

Kilang minyak Pertamina di Balikpapan lagi diperbesar kapasitasnya melalui proyek RDMP. Dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu. Ini terbesar di Indonesia. Jadi kurang apa lagi kebesarannya.

Sebenarnya antre BBM di Balikpapan sudah lama terjadi. Terutama antre solar. Tapi kali ini yang kosong di tangki SPBU adalah Pertamax. Itu terjadi karena suplai BBM-nya dari Pertamina Patra Niaga lagi macet. Setidaknya tidak lancar. Akibatnya orang menunggu berjam-jam bahkan berhari-hari.

Bagi mereka yang tidak tahan dan mendesak, mau tak mau membeli BBM eceran yang dijual pedagang kaki lima  di pinggir jalan. Harganya naik sampai tiga kali lipat. Ada yang dijual sampai Rp40 ribu atau Rp50 ribu per liter. Bayangkan.

Hebat juga pedagang BBM eceran ini. Di tengah warga kesulitan mendapatkan BBM di SPBU mereka masih punya stok. Ada yang mengaku belinya ke Samarinda dan Penajam baru  dijual di Balikpapan. “Masih untung,” kata Pak Udin, salah seorang penjual BBM di Kampung Baru.

Sementara itu, akibat membawa BBM dalam jeriken, sebuah mobil angkot terbakar di kawasan Telindung, Balikpapan Utara, Senin malam. Sebelumnya mobil itu menyeruduk pagar rumah, lalu meledak dan terbakar.

Mantan anggota DPRD Kaltim Ir Adam Sinte urung ikut antrean BBM di SPBU Lapangan Merdeka. “Masih berjejal,” katanya. Dia khawatir dengan kondisi ini. “Oh Balikpapanku, bisakah saya katakan kali ini darurat sipil,” katanya di WA Group.

Tak jelas apa penyebab kelangkaan BBM di Kota Minyak ini? Ada yang bilang karena salah satu tangki penampungan milik Patra Niaga mengalami perbaikan. Jadi stok yang ada tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Kalimantan Edi Mangun melalui video menjelaskan, BBM di wilayah Balikpapan tetap tersedia meski terdapat keterlambatan pendistribusian dalam beberapa hari terakhir.

Dia menyebutkan kelangkaan juga terjadi akibat lonjakan permintaan jenis Pertamax di sejumlah SPBU sampai 370 KL per hari. Selain ada proses stock opname. “Sekarang kita melakukan pengalihan distribusi dari fuel terminal Balikpapan ke fuel terminal Samarinda. Masyarakat tidak usah panik, distribusi segera normal,” katanya begitu. Selain dari Samarinda, Pertamina juga mendatangkan bantuan BBM dari Banjarmasin.

“TERBAKAR” DI DPRD

Menanggapi keluhan masyarakat, DPRD Balikpapan yang diketuai Alwi Al Qadri menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran Pertamina Patra Niaga Kalimantan. Yang datang di antaranya Edi Mangun, manajer Humasnya, Sales Area Manager Retail Henry Eko serta pejabat lainnya.

RDP menjadi “terbakar” menyusul pernyataan protes yang keras dari anggota Dewan Halili Adi Negara dari Fraksi PKB. Videonya beredar luas di media sosial. Halili sambil berdiri menuding perwakilan Pertamina yang dianggapnya memberikan penjelasan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. “Saya sudah cek ke lapangan, masih antre di mana-mana,” katanya keras.

Hal yang sama juga dilontarkan anggota Dewan yang lain. “Pertamina maunya apa? Mau terus menguji kesabaran masyarakat? Ini jelas salah tata kelola,” kata Andi Arif Agung, anggota Dewan dari Fraksi Golkar.

Menurut Alwi, warga Balikpapan sudah berkali-kali mendapat perlakuan tidak nyaman dari Pertamina. Mulai kelangkaan solar, LPG 3 kg sampai soal oplosan di mana Pertamina menjanjikan menyiapkan bengkel gratis. “Ternyata prank saja,” tandasnya.

Tak tahan mendapat hujatan, perwakilan Pertamina Niaga melakukan aksi walk out (WO). Mereka mengaku di RDP itu mendapat intimidasi.  Jadi memilih angkat kaki ketimbang disemprot habis-habisan. “Saya merasa terintimidasi,” kata Edi Mangun dengan wajah masygul.

Terlepas adanya aksi WO, akhirnya RDP DPRD Balikpapan mengeluarkan sejumlah pernyataan dan kesepakatan bersama Pertamina Patra Niaga Kalimantan. Di antaranya Pertamina menyampaikan permintaan maaf, harus menjamin lancarnya distribusi, mengevaluasi kinerja manajer Humas serta siap mengundurkan diri kalau gagal mengatasi kelangkaan BBM di Balikpapan.

Malam tadi saya kaget mendapat WA dari seorang warga. Dia tanya apa saya masih bisa menjadi wali kota lagi. Saya bilang tak memungkinkan karena ada aturannya cukup dua kali saja. “Kami bingung mau mengadu ke mana soal BBM,” katanya

Gara-gara kelangkaan BBM banyak warga menyorot kepemimpinan keluarga Bani Mas’ud. Jagat medsos ramai berkomentar miring. Yang dituju adalah Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. “Bukankah mereka bisnisnya minyak, kok tidak bisa mengatasi kelangkaan minyak di daerah sendiri,” tanya Samsu, warga Karang Rejo.

Warga menyadari urusan suplai BBM tidak langsung di tangan pemerintah daerah. Tapi di bawah kendali PT Pertamina Patra Niaga. “Tapi harusnya ada koordinasi dan upaya maksimal dari Pemda bagaimana  kelangkaan bisa diatasi. Kan mereka pemain minyak, jadi harusnya tahu bagaimana mengatur distribusi dan suplai minyak agar selalu lancar,” kata Agus, warga Sepinggan.

Wali Kota Rahmad Mas’ud yang baru berada di Balikpapan tadi malam langsung melakukan peninjauan ke sejumlah SPBU. Kepada awak media dia mengatakan, dia turun untuk memastikan pelayanan 24 jam yang dijanjikan harus berjalan.

Dia mengaku memahami paniknya warga karena terjadi kelangkaan BBM. “Tapi kita lihat sendiri antrean sudah berjalan normal. Terima kasih kepada semua warga yang menjaga kota tetap kondusif,” katanya didampingi pihak Pertamina Patra Niaga.

Sebelumnya Rahmad sempat mengimbau masyarakat jangan panik. “Pemkot sudah berkoordinasi. Beli BBM secukupnya, jangan berlebihan,” katanya begitu sebelum tiba di Balikpapan.

Seorang warga bernama Hasfi berkomentar. “Kita sudah terlalu bijak. Mau beli satu liter saja tidak ada di SPBU, kurang apa bijaknya kita,” katanya ketus.

Ada video baru dibuat Kutai News. Sudah beredar di media sosial. Judulnya: “Sejarah & Ironi Kota Balikpapan yang Warganya Sulit Dapat BBM.” Di situ diceritakan awal mulanya sejarah Kota Balikpapan dengan pengeboran minyak pertama di Sumur Mathilda, Gunung Kemendur. Namun ironinya, kota yang lahir karena minyak justru di masa kini masyarakatnya terkadang harus antre untuk mendapatkan setetes BBM.

“Balikpapan tetap Kota Minyak, tapi mungkin kini karena lebih karena sejarahnya, bukan karena nyatanya,” begitu narasi yang menutup video dari Kutai News.

Situasi SPBU di Balikpapan, Rabu kemarin berangsur pulih. Sejumlah SPBU dijaga polisi dan aparat Satpol PP. Antrean tidak lagi mengular. Kilang minyak Balikpapan juga dijaga satuan Brimob. “Dalam sejarah Balikpapan rasanya baru sekali ini terjadi kekosongan BBM begitu parah. Kita mati di lumbung minyak,” kata Rustam nyeletuk.(*)

Bergerak Bersama Lindungi Hutan Pendidikan, Tindak Tegas Perusakan Lingkungan!

Catatan: Aji Mirni Mawarni – Anggota MPR/DPD RI Dapil Kaltim

AKHIR pekan lalu, Komite III DPD RI melakukan Kegiatan Resolusi di Samarinda. Kunjungan kerja itu berfokus pada resolusi permasalahan daerah terkait isu pendidikan. Khususnya penyerobotan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman oleh aktivitas tambang ilegal. Sebagai komite yang membidangi sektor pendidikan, kami sangat fokus dalam perlindungan hutan pendidikan.

Sejumlah anggota Komite III hadir dalam pertemuan, Jum’at (9/5/2025), di Rektorat Unmul tersebut. Rektor Unmul hadir didampingi pimpinan universitas dan perwakilan fakultas, terutama Fakultas Kehutanan. Hadir pula perwakilan sejumlah kementerian. Yakni; Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Lingkungan Hidup.

Dalam pertemuan tersebut, saya menyoroti pentingnya perlindungan lahan pendidikan dari berbagai gangguan aktivitas pertambangan. Kami dari Komite III DPD RI, terutama saya yang mewakili Kaltim, sangat memberi perhatian terhadap perlindungan lahan atau hutan pendidikan. Perlindungan lahan pendidikan harus menjadi prioritas.

Kami berharap penegakan hukum benar-benar dijalankan. Pelaku penambangan ilegal harus diusut tuntas dan ditindak tegas. Selain itu, harus dilakukan perbaikan dan peningkatan sistem pengawasan dengan melibatkan berbagai kementerian. Sinergi harus dijalin rapi – terutama dalam implementasi SKB – tanpa terjebak ego sektoral lintas lembaga negara. Faktanya, kelalaian dan kelemahan pengawasan pihak kementerian masih terus terjadi.

Selain pengawasan lintas kementerian, sinergi dengan pemerintah daerah harus dibangun. Jangan sampai ada kegiatan dan program kementerian, namun pemerintah daerah tidak tahu. Pengawasan harus dilakukan berjenjang, simultan, dan sinergis. Walaupun ada perwakilan kementerian di daerah, koordinasi dengan pemerintah daerah harus diperkuat.

Kemenristekdikti juga harus memberikan perhatian terhadap aset-aset yang dikelola oleh perguruan tinggi. Diperlukan dukungan anggaran khusus yang memadai untuk pengelolaan aset-aset tersebut. Terutama mengingat luasnya wilayah KHDTK Unmul yang sulit dijangkau dengan sumber daya yang terbatas.

Jangan sampai aset-aset tersebut tidak bisa dikelola dengan baik. Unmul hanya mampu menjangkau sebagian kecil wilayah KHDTK karena kekurangan tenaga dan pendanaan. Kami berharap, aset-aset yang dititipkan kepada perguruan tinggi juga disertai dengan pendanaan yang memadai untuk pengelolaannya.

Hal lain yang harus menjadi perhatian bersama; ketika terjadi illegal mining atau illegal logging, umumnya yang menjadi korban adalah masyarakat daerah. Pemodal dari luar menjanjikan sesuatu yang besar kepada masyarakat. Namun, ketika terjadi masalah hukum, sering kali yang menjadi terdakwa adalah masyarakat itu sendiri. Penegakan hukum harus benar-benar dilakukan supaya tidak terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat.

Menurut catatan sejarawan publik, Muhammad Sarip, jika ditelusuri dari aspek historis, terdapat korelasi antara lahan KRUS dan Kutai. Lahan itu awalnya adalah HPH dari CV Kayu Mahakam yang dimiliki oleh Ali Akbar Afloes. Ayah dari Ali Akbar adalah Adji Pangeran Afloes, Plt Residen Kalimantan Timur yang melakukan serah terima daerah Kaltim dari Republik Indonesia Serikat (RIS) kepada RI pada 10 April 1950.

Pada momen yang sama, kakek saya Adji Mashud alias Adji Raden Kariowiti, merupakan Ketua Dewan Kalimantan Timur. AP Afloes dan AR Kariowiti adalah sesama kerabat Kesultanan Kutai yang berhaluan republiken (pendukung perjuangan kemerdekaan RI). Adji Ali Akbar menghibahkan lahannya kepada Unmul sebagai pelaksanaan wasiat dari AP Afloes. Pada 1957 pemerintah RI mengangkat AP Afloes sebagai gubernur pertama Kalimantan Barat. Artinya, ada visi pendidikan yang besar di balik hibah kepada Unmul tersebut.

Rektor Unmul: Hutan Luas, Anggaran Terbatas

Dalam pertemuan, terungkap bahwa Fakultas Kehutanan Unmul telah membentuk tim evaluasi. Unmul bergerak secara komprehensif dari sisi vegetasi dan tata air serta lingkungan, khususnya menghitung kerugian dari dampak kerusakan hutan pendidikan. Rektor Unmul Prof Abdunnur mengatakan masalah di KHDTK telah dilaporkan sebelumnya oleh Dekan Fahutan dan baru diusut setelah terdapat kasus viral beberapa waktu lalu.

Rektor menyampaikan apresiasi atas dukungan DPD RI dan Balai Gakkum LHK. Ia mengakui kompleksnya pengawasan lahan pendidikan, terutama di kawasan Bukit Soeharto yang berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Lahan pendidikan Unmul, Bukit Soeharto juga rentan akan permasalahan yang sama dengan KHDTK Unmul di Lempake. Ia menyebut perlu ada pendanaan pemerintah dalam mengelola seluruh kawasan lahan pendidikan.

Pasalnya, pemerintah hanya memberikan pendelegasian wewenang, tanpa diikuti pendelegasian anggaran. Terdapat 22 titik masalah di Bukit soeharto yang memerlukan koordinasi lintas kementerian. Jika berhasil diatasi, ini bisa menjadi referensi penyelesaian konflik lahan lainnya.

Prof Abdunnur juga menggarisbawahi perlunya pendanaan khusus dari pemerintah pusat. Selama ini mereka kesulitan mengelola lahan luas karena keterbatasan anggaran. Dukungan Kemendikbudristek dan Kementerian Lingkungan Hidup sangat diharapkan.

Akademisi yang hadir juga mengatakan lembaga pendidikan harus memiliki idealisme, yakni menjaga lingkungan berdasarkan keilmuan. Akademisi mengungkapkan adanya intimidasi yang menimpa mahasiswanya yang bertugas di KHDTK Unmul. Disesalkan pula proses hukum yang berdampak beban psikologis bagi civitas akademika. Diduga terdapat oknum aparat yang menjadi beking tambang dan dikhawatirkan terjadi kriminalisasi pada pelapor.

Kasus Harus Diusut Tuntas, Pulihkan Kerusakan Lingkungan!

Perwakilan Balai Gakkum LHK Kalimantan mengungkapkan pihaknya masih mencari dua orang saksi kunci guna mengungkap peran pelaku, modus operasi, dan jaringan yang terlibat. Mereka juga berkoordinasi dengan kepolisian dan pihak terkait untuk mempercepat proses. Balai Gakkum juga telah mengumpulkan sejumlah dokumen dan foto sebagai bukti. Juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 28 April 2025.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Kehutanan, Indra Exploitasia Semiawan, menyampaikan komitmen Kementerian Kehutanan mengawal masalah hutan di Kalimantan Timur, khususnya KHDTK Unmul.

Meskipun begitu, menurut Indra, terhambatnya tindakan yang dilakukan pihaknya juga berhubungan dengan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pihak Unmul. Dalam UU RI tahun 1999, terdapat ketentuan bagi pengelola KHDTK untuk membuat tata batas wilayah.

Indra menyampaikan, Unmul masih terkendala dalam menyusun Laporan Pengantar Jasa Penyusun (LPJP) sehingga hal tersebut juga menjadi hambatan dalam mengusut tuntas kasus di KHDTK. Hal ini bisa dijadikan prioritas sehingga ke depannya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam konteks penambangan dan lain sebagainya.

Perwakilan Kementerian ESDM menyatakan mendukung penegakan hukum di KHDTK Unmul. Baik melalui 33 inspektur tambang di Kaltim, Pokja Direktorat Hukum dan Lingkungan (DHL), juga berkoordinasi dengan Gakkum LHK. Pokja DHL – yang di dalamnya terdapat PPNS – merupakan cikal bakal Gakkum ESDM. Dengan pembentukan Gakkum ESDM, diharapkan penegakan hukum kedepan bisa lebih baik.

Perwakilan Kemenristekdikti juga menyatakan mendukung penegakan hukum atas perambahan lahan KHDTK Unmul. Termasuk mendorong beberapa alternatif intervensi keuangan guna mengatasi kendala teknis di lapangan.

Rapat tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas Unmul, dan menyelesaikan kasus hukum terkait lahan. DPD RI akan memantau progres kerja sama antara Balai Gakkum LHK, kepolisian, dan pemerintah daerah guna memastikan transparansi penyidikan.

Yang pasti, ikhtiar bersama ini bukan hanya berkonsentrasi memenjarakan pelaku, namun juga memulihkan kerusakan lingkungan. Artinya, perlu upaya serius secara pidana dan perdata. Sudah semestinya kita semua bersinergi menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan ruang pendidikan di Kaltim. Semua pihak harus berupaya maksimal agar kasus semacam ini tidak terulang kembali. (*)

 

Raja Banjar Lagi Masygul

Catatan Rizal Effendi

KESULTANAN Banjar lagi masygul. Gara-gara Menteri Kebudayaan Fadli Zon menobatkan Cevi Yusuf Isnendar Al-Banjari sebagai Raja Kebudayaan Banjar. Memberi kesan terjadi dualisme. Soalnya orang tahu selama ini Raja Banjar adalah Sultan Haji Ir Khairul Saleh Al Mu’tashim Billah, MM.

Meski Cevi disebut Raja Kebudayaan Banjar,  tugasnya tak terlalu berbeda dengan Raja Banjar yang ada. Di antaranya untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Banjar.

Suku Banjar berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan, yang dikenal sebagai Banua Banjar atau Tanah Banjar. Penduduk asli sebagian besar wilayah Kalsel adalah suku Banjar kecuali di Kabupaten Kota Baru. Saya juga berdarah Banjar dan ikut dalam kepengurusan Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur (KBBKT) Balikpapan yang diketuai H Redy Asmara.

Penobatan Cevi berlangsung di Keraton Majapahit Jakarta pada Selasa (6/5) lalu. Bertindak sebagai tuan rumah bukan orang sembarangan. Dia adalah Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono.

Siapa Hendro? Semua orang pasti tahu. Dia adalah jenderal TNI (purn) dengan jabatan terakhir sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Hendro juga mertua mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa. Andika menikahi putri pertama Hendro, Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati.

Ada yang bertanya kenapa Hendro bisa terlibat dalam penobatan Cevi? Dia memang memegang gelar kebangsawan Banjar. Tapi gelar itu dianugerahkan oleh Kesultanan Banjar yang dipimpin Sultan Khairul Saleh. Karena itu ada yang mengusulkan agar gelar Hendro dicopot karena memfasilitasi Cevi.

Hendro sendiri berkomentar seakan Raja Banjar yang ada tidak benar. “Saya sangat ingin untuk meluruskan raja-raja yang ada di Nusantara yang dulu pernah bertakhta, keturunannya kita luruskan. Jangan keturunan yang ngarang–ngarang, abal-abal terus kerjanya cuma ngirim proposal ke sana ke mari. nggak bisa itu,” katanya kepada media seperti dilansir detiknews seusai penobatan.

Penobatan Cevi sebenarnya sudah diprotes.  Ada 13 Adipati dan pejabat Kesultanan Banjar berkirim surat 3 hari sebelumnya. Tapi tak digubris, acara pengukuhan yang dilakukan Menteri Fadli Zon tetap berlangsung.

“Raja Budaya bukan sekadar simbol, melainkan aktor utama dalam menjaga dan menghidupkan kekayaan budaya kita. Saya yakin Sultan Cevi Yusuf mampu membawa semangat baru bagi budaya Kalimantan,” kata sang Menteri.

Gubernur Kalsel H Muhidin juga ikut mengapresiasi penobatan Cevi. Karena berhalangan hadir dia mengirim Asisten Administrasi Umum Setda Prov Kalsel, Ahmad Bagiawan.

“Penobatan ini adalah tonggak sejarah penting dalam pelestarian budaya Banjar. Kami sangat menghargai upaya menjaga nilai-nilai luhur yang menjadi jati diri masyarakat Kalimantan Selatan,” ujar Bagiawan seperti dirilis mu4.co.id.

Dari Jakarta banyak juga tokoh penting yang datang. Di antaranya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tokoh pengusaha Choirul Tanjung, Prof Mahfud MD, mantan ketua MPR Bambang Soesatyo dan mantan menteri PAN Azwar Anas. Yang menarik ada pula datang Bupati Sumenep Achmad Fauzi.

Kalau dilihat dari yang datang, termasuk keterlibatan Pemerintah dan tokoh penting lainnya, Cevi Yusuf bukan orang sembarangan. Dia sepertinya mendapat dukungan resmi, meski orang juga tahu Raja Banjar yang ada, Sultan Khairul Saleh bukan kaleng-kaleng.

Sultan Khairul Saleh naik takhta sejak 2010. Dalam Musyawarah Tinggi Adat Banjar di tahun tersebut, Khairul Saleh sempat menolak. Tapi peserta musyawarah tetap mendesak, sehingga akhirnya dia bersedia menerima gelar pangeran dan dinobatkan sebagai Raja Banjar.

Ia dipercaya sebagai Yang Dipertuan Agung dan ketua Kerapatan Raja dan Sultan se-Borneo sejak 2013, serta menjabat ketua umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) sampai sekarang.

Sebelumnya ia pernah menjadi bupati Banjar dua periode (2005-2015). Saat ini Khairul Saleh menjadi anggota DPR RI dari Fraksi PAN mewakili daerah pemilihan Kalsel. Pernah berkarier di birokrasi terutama di Dinas Pekerjaan Umum Kalsel. Mulai staf, kabid, wakil kepala dinas sampai akhirnya menjadi kepala dinas.

Khairul Saleh (61) lahir dari pasangan H Pangeran Jumeri dan Hj Kartinah. Ia merupakan salah satu keturunan dari silsilah Kesultanan Banjar di bawah Pangeran Jumri dari Pangeran

Haji Abubakar, yang merupakan putra  Pangeran Singosari bin Sultan Sulaiman dari Banjar. Kesultanan Banjar di bawah kepemimpinan Sultan Khairul Saleh sudah dikenal luas dan aktif mengabdi kepada masyarakat melalui Yayasan Sultan Adam sejak tahun 2000 hingga saat ini..

CEVI LAHIR DI CIANJUR

Cevi sendiri dilahirkan bukan di Banjar melainkan di Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Tapi dia diakui merupakan keturunan Pangeran Hidayatullah dari garis ibu (matrilineal). Secara adat dan kebudayaan, Kesultanan Banjar menerapkan sistem patrilineal, yaitu silsilah keturunan dari jalur ayah.

Pangeran Hidayatullah adalah salah satu Sultan Banjar yang memerintah antara tahun 1859-1863 dan merupakan tokoh utama penentang Pemerintah Hindia Belanda. Karena itu dia bersama keluarga dan pengikutnya diasingkan oleh Belanda ke Cianjur hingga akhir hayatnya.

Sebanyak 13 Adipati Banjar tidak mengakui gelar Pangeran yang disematkan kepada Cevi. “Itu gelar buatan dia sendiri tanpa melalui prosesi adat badudus sebagaimana tradisi leluhur kita,” kata pernyataan para Adipati.

Adipati dalam Kesultanan Banjar adalah gelar tradisional untuk para pangeran atau bangsawan yang menjabat sebagai gubernur di berbagai wilayah Kesultanan Banjar.

Ke-13 Adipati yang ada di Kesultanan Banjar adalah  Adipati Kota Banjarmasin, Adipati Banjarbaru, Adipati Banjar, Adipati Tapin, Adipati Hulu Sungai Selatan, Adipati Hulu Sungai Utara, Adipati Hulu Sungai Tengah, Adipati Tabalong, Adipati Tanah Laut, Adipati Tanah Bumbu, Adipati Balangan, dan Adipati  Kotabaru.

Menurut para Adipati, mereka hanya mengakui Sultan Khairul Saleh sebagai pemimpin adat yang berhasil menghidupkan kembali marwah, sejarah, dan budaya Banjar setelah pembubaran secara sepihak oleh penjajah Belanda pada tahun 1860.

Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim yang dikenal sebagai Habib Banua mengecam keras penobatan Cevi Yusuf oleh Menteri Fadli Zon dan AM Hendropriyono. Ia menilai Fadli Zon tidak cermat termasuk Hendro yang bersikap aneh dan kontroversial.

“Cevi Yusuf kan lahir dan besar di Cianjur, berarti dia tidak berada di tengah-tengah masyarakat Banjar, jadi bagaimana mungkin dia memahami dan mengembangkan budaya Banjar?” tandas Habib Banua.

Antropolog Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, Nasrullah menyebut penobatan itu bukan hanya membingungkan, tapi juga berpotensi merusak pemahaman publik tentang sejarah dan kebudayaan Banjar.

“Penobatan itu sangat membingungkan, padahal Kesultanan Banjar secara sah telah eksis kembali sejak 2010 di bawah kepemimpinan Sultan Haji Khairul Saleh,” ujarnya seperti diberitakan Banjarmasinpost.co.id.

Sejauh ini belum ada komentar dari Cevi Yusuf langsung. Mungkin dia masih menikmati kedudukan barunya sebagai Raja Kebudayaan Banjar sambil menikmati soto banjar dan mendengarkan musik panting Banjar. Kalau dia ingat dan tahu.(*)

Pak Isran Pulang Kampung

Catatan Rizal Effendi

SUDAH beberapa hari Gubernur Kaltim 2018-2023 H Isran Noor berada di kediaman pribadinya di Jl Adipura 21 Sungai Kunjang Samarinda. Sejumlah sanak keluarga dan kerabat senang karena cukup lama dia berada di Jakarta.

“Alhamdulillah Pak Isran bulik kampung. Agak belamak (gemuk) sidin,” kata mantan Pjs Sekdaprov Kaltim Dr Meiliana, yang Jumat (9/5) kemarin merayakan milad ke-66. Kebetulan ultah Bu Mei bersamaan dengan Hadi Mulyadi, mantan wagub pendamping Isran. Tapi Hadi merayakan hari jadi yang ke-57. Lebih muda.

Kepulangan Isran juga berkaitan dengan tahlilan dua tahun meninggalnya istri beliau, almarhumah Hj Norbaiti binti Amlan. “Ya sudah dua tahun saya ditinggal Ibu. Tapi rumahnya di sini juga,” katanya sambil menunjuk makam Norbaiti yang berada di halaman samping rumah.

Makam almarhumah  Ibu Norbaiti penuh dengan bunga. Dikelilingi jamaah wanita yang datang. “Kami tak bisa melupakan kebaikan Ibu Norbaiti,” kata ibu-ibu dari Sahabat Sejati (SS), yang sering menemani Ibu Norbaiti semasa hidup.

Norbaiti meninggal dunia dalam usia 54 tahun, Rabu, 24 Mei 2023 setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof Dr dr Mahar Mardjono Jakarta. Ia cukup lama mendapatkan perawatan di antaranya melalui kemoterapi.

Ribuan warga Kaltim menyatakan belasungkawa atas kepergian Ibu Norbaiti. Dia banyak menginspirasi kaum wanita di daerah ini. Baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri kepala daerah, ketua PKK, Dekranasda, dan ketua Kwarda Pramuka, bahkan sebagai politisi wanita. Dia pernah menjadi anggota DPR RI.

“Beliau telah menjalankan tugasnya dengan baik. Sekarang kita ikhlaskan dia menghadap Yang Mahakuasa,” kata Isran ketika melepas jenazah waktu itu.

Sepeninggal Norbaiti, Isran kerap didampingi putri keduanya, Siti Rahmawati Isran yang akrab dipanggil Rahmi. Dia yang melayani keperluan dan kegiatan Isran sehari-hari. Seperti ibunya, Rahmi juga sangat mencintai sang ayah. Wajahnya juga mirip sang ibu, cantik. Dia juga mampu dan memahami apa yang dibutuhkan Isran dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan berpolitik.

Acara tahlilan Ibu Norbaiti berlangsung, Sabtu (9/5) pagi. Isran langsung yang memimpin bersama sejumlah ulama dan habib. Ratusan orang datang menghadiri sambil bersilaturahmi dengan Isran. “Ya ini juga dalam rangka kita bersilaturahmi,” katanya bersemangat.

Setelah salat subuh saya dan Pak Zainal berangkat dari Balikpapan.  Sekitar satu setengah jam sudah sampai di Samarinda. Sebelum ke Isran saya singgah dulu ke rumah Bu Mei, yang kebetulan satu kompleks. Saya sarapan di sana, karena masih banyak kue ultah. Ada juga roti canai dengan lauk kari ayam.

“Saya dikirimi teman-teman sembari  mengucapkan selamat. Ada kue ultah, buah-buahan sampai tape ketan,” kata Bu Mei tampak bahagia.

Isran juga ceria menyambut tamu-tamunya. Candanya tak berubah. “Mata saya rabun kalau lihat…,” katanya membuat jamaah tertawa.  Hebatnya Isran hapal dengan nama-nama yang datang. Ia tak segan-segan memanggil yang bersangkutan untuk duduk mendekat.

TAK BICARA POLITIK

Suasana di kediaman Isran benar-benar ramai. Seusai tahlilan Isran datang menyapa sanak keluarga termasuk ibu-ibu. Mereka juga mendaulat Isran foto selfie. Ada yang minta foto berdua saja, ada juga yang berjamaah.

Isran menghindari bicara politik. Dia lebih suka berbicara hal-hal kehidupan yang penuh tali silaturahmi. Dia memang dikenal sangat akrab dengan siapa saja. Bahkan ketika menjadi gubernur, dia tak mau tinggal di rumah dinas gubernur di Lamin Etam. Alasannya supaya masyarakat yang mau menemuinya tidak teradang penjagaan atau protokoler.

Apakah Isran benar-benar menutup diri dari kegiatan politik? Sepertinya tidak juga. Dalam beberapa pekan lalu dia terlihat datang ke kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta. Kabarnya dia didorong-dorong menjadi salah satu kandidat ketua umum PPP.

“Ya memang ada yang menginginkan saya menjadi ketua umum PPP,” katanya. Sebelumnya Isran sempat menjadi ketua DPW Nasdem Kaltim. Belakangan dia mundur karena aspirasinya di Pilpres tidak terakomodir.

Kabarnya Isran juga masih berpeluang masuk ke Kabinet Merah Putih jika ada langkah dilakukannya reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo. Tempo hari sebelum Pilkada, Isran pernah mengakui ditawari Presiden Prabowo menduduki salah satu kursi kabinet.

Selain itu, ada juga yang mendorong Isran menjadi ketua atau wakil ketua Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Isran dikenal sebagai orang yang berjasa besar dalam pembangunan IKN. Karena dia sebagai gubernur Kaltim terlibat aktif di awal penetapan lokasi IKN.

Isran juga mengancam mereka yang berani-berani menolak pembangunan IKN. “Yang menolak IKN umurnya tidak terlalu panjang,” katanya begitu.

Berkaitan dengan pendanaan IKN, Isran sempat melempar gagasan. Menurut dia, biaya pembangunan IKN hampir Rp500 triliun itu bisa di-cover dengan penghasilan dari sumber daya alam (SDA) Kaltim. “Kecil itu, sepanjang hasil pengelolaan SDA Kaltim sepenuhnya dikembalikan ke daerah,” katanya sesumbar.

Saya pernah mengusulkan perlunya didirikan Isran Noor Center. Sebuah lembaga pengkajian pembangunan terutama untuk keperluan kemajuan daerah. Banyak gagasan Isran yang menarik dan inspiratif.

Misalnya soal komposisi bagi hasil pemerintah pusat dan daerah yang harus lebih banyak diarahkan ke daerah. Juga soal nasib tenaga honorer sampai soal perjuangan dana karbon. “Pemikiran terobosan Pak Isran masih dibutuhkan oleh daerah dan bangsa,” kata Rusli, jamaah yang datang ke kediaman Isran.(*)

Prof Sarosa Meninggal di Hari Pendidikan

Catatan Rizal Effendi

MAHABESAR  Allah subhaanahu wata’ala.  Tokoh pendidikan berpulang di Hari Pendidikan. Itulah yang dialami Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (FH Unmul) Profesor H. Sarosa Hamongpranoto, SH, M.Hum bin Raden Mas Hamongpranoto.

Dia dikabarkan oleh keluarga telah berpulang ke Rahmatullah Jumat dinihari, 2 Mei 2025 pada pukul 03.27 Wita.  “Semoga Allah mewafatkan beliau dengan husnul khotimah dan kami atas nama keluarga mohon maaf lahir batin apabila terdapat salah dan khilaf,” kata istri almarhum, Ibu Dr Hj Martuti, MM bersama sang anak Ayu Fetriana Rosati, SH, MKn serta menantu dan cucu yaitu Tri Nugroho S.Pd, M.Pd, Anindayu Gendhis Nareswari, dan Anandanu Hario Danajaya.

Menurut keterangan pihak keluarga, Prof Sarosa belakangan ini kondisinya agak memburuk. Mungkin karena usia yang sudah mencapai 78 tahun. Dia meninggal dunia di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda setelah mendapat perawatan intensif di sana. Kabarnya ada gejala gangguan jantung.

Jenazahnya dimakamkan di pemakaman umum Jl Abdoel Wahab Sjahranie di bawah  gerimis. Sebelumnya sempat disalatkan di Masjid Alfatihah, kampus Unmul, Gunung Kelua.

Seorang ustaz mengatakan, orang yang meninggal pada hari Jumat adalah salah satu tanda kebaikan dan husnul khotimah.

“Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan melindunginya dari azab kubur,” bunyi hadis riwayat at-Tirmidzi.

Dari rumah duka di Jl Pramuka 19 No 52, jenazah dilepas oleh Rektor Unmul Prof Abdunnur dan ratusan sivitas akademika. Hadir juga Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud dan mantan Rektor Unmul Prof Masjaya serta sejumlah tokoh lainnya.

“Kita kehilangan tokoh yang kita cintai. Dia adalah guru kita. Banyak yang telah diberikan dan didedikasikan Prof Sarosa kepada Unmul dan pembangunan Kaltim. Kita bersaksi beliau adalah orang baik,”  kata Rektor Abdunnur dengan wajah sendu.

Gubernur Rudy Mas’ud dan Ketua DPRD Kaltim Dr Hasanuddin Mas’ud sangat memuji kiprah Prof Sarosa. “Pak Prof Sarosa banyak membantu pemikiran untuk kemajuan Kaltim,” kata kedua bersaudara yang sama-sama alumni Unmul ini.

Menurut Gubernur, Prof Sarosa adalah tokoh yang konsisten menjaga integritas dan ilmu pengetahuan. “Kaltim kehilangan putra terbaiknya. Semoga beliau husnul khotimah,” ujarnya.

Prof Sarosa juga banyak mendampingi DPRD Kaltim dalam menyusun dan membahas Raperda. “Almarhum banyak bermitra dengan Karang Paci dalam hal penyusunan Naskah Akademik (Nasmik) untuk beberapa Raperda,” kata Ir Adam Sinte, mantan anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Hanura.

DIRIKAN FAKULTAS HUKUM

Sarosa lahir di Desa Bekonang, Sukoharjo, Jawa Tengah, 1 Juni 1947. Setelah lulus di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang tahun 1972, dia bercita-cita ingin menjadi hakim untuk menegakkan keadilan. Tapi gagal lantaran terlambat mengetahui surat panggilan penerimaan hakim dari Kementerian Kehakiman.

Lalu dia hijrah ke Balikpapan. Sempat bekerja di perusahaan swasta kemudian menjadi dosen honorer di Jurusan Ilmu Sosiatri Unmul cabang Balikpapan. Tiga tahun di sana dia diangkat menjadi dosen tetap dan terpilih sebagai ketua jurusan.

Ketika Jurusan Sosiatri ditutup, Sarosa bergabung ke kampus pusat Unmul di Samarinda. Dia sempat diangkat menjadi Pembantu Rektor (Purek) III, Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) serta ketua Program Penyuluhan Bantuan Hukum LPPM Unmul.

Ketika dia terpilih menjadi Dekan Fisipol pada tahun 1997 muncul pemikirannya mendirikan Fakultas Hukum (FH). Alasannya Kaltim sebagai daerah bisnis dan pertambangan membutuhkan ahli-ahli hukum.  Berkat perjuangannya, di tahun 2000 berdiri Fakultas Hukum di Unmul. Bahkan sekarang sudah memiliki program magister.

Belakangan dia juga didaulat menjadi ketua Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan. Dengan jabatannya itu dia banyak berkiprah di luar kampus. Di antaranya mendampingi DPRD dalam membahas naskah akademik Raperda. Dia juga sering dimintai pendapat oleh wartawan berkaitan masalah hukum dan politik.

Saya tidak sempat melayat. Wartawan senior Sjarifuddin Hs yang mengabari saya. Saya sudah lama mengenal Prof Sarosa. Dia tokoh lembut yang selalu bersikap baik dengan siapa saja. Dia gigih membela dan memajukan Unmul. Dia juga bersemangat ikut membangun Kaltim. Kita akan mengenang beliau setiap memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).(*)

Next Page »