Kapan Giliran di Kaltim

Catatan Rizal Effendi

SETELAH Sumatera, kapan giliran Kaltim? Kalau dilihat kelakuan orang di Benua Etam, rasanya kita hanya menunggu waktu saja.  Sepertinya kita juga bakal tertimpa musibah yang sama seperti dialami saudara-saudara kita di tiga provinsi Sumatera beberapa waktu ini.

Kita sudah menyaksikan betapa dahsyat dan mengerikannya bencana banjir bandang di Sumatera. Semua luluh lantak. Ada yang menggambarkannya lebih dahsyat dari tsunami Aceh. Hampir seribu orang meninggal dan masih ada ratusan lagi yang hilang. Belum lagi kerusakan berbagai infrastruktur, lenyapnya ribuan rumah tinggal dan harta benda. Tangis yang sangat memilukan dan mematikan.

Eksploitasi sumber daya alam (SDA) di Kaltim sama masifnya seperti di Sumatera. Hutan dan kayunya ditebang  habis-habisan, lalu lahannya dibongkar dan dibumiratakan untuk penambangan dan pengembangan kebun kelapa sawit.

Pernyataan Gubernur Haji Rudy Mas’ud (HARUM) tentang hutan Kaltim belum lama ini langsung dikritik Achmad Ridwan alias Awan, founder selasar.co. Gubernur mengatakan, hutan Kaltim masih luas. Sekitar 8,5 juta hektare. “Hari ini kegiatan kehutanan slowdown karena harga lagi turun. Semoga hutan kita selalu terjaga,” begitu katanya dengan enteng beberapa waktu lalu.

Dalam video terbarunya Awan menilai, pernyataan Gubernur itu terkesan hanya melihat hutan sebagai komoditas ekonomi atau kue yang dibagi-bagi. Padahal hutan Kaltim termasuk paru-paru dunia. “Itu namanya denilai seperti jaka sembung,” ujarnya.

Awan mengingatkan, tahun lalu Kaltim berada di urutan pertama mengenai kawasan hutan yang lenyap atau deforestasi. Yaitu mencapai 44 ribu hektare . Data terbaru dari Dinas Kehutanan menyebutkan saat ini ada 250 ribu hektare lahan kritis. Itu di luar bukaan lahan untuk tambang di mana terdapat 1.700 lebih lubang tambang yang masih menganga atau tidak direklamasi dengan baik. “Angka 250 ribu hektare itu setara dengan 3 kali negara Singapura, jadi bukan angka yang kecil,” kata Awan mengingatkan.

Luas hutan Kaltim sekitar 13 juta hektare. Terdiri dari hutan lindung 2,85 juta hektare, hutan produksi (tetap dan terbatas) 9,27 hektare dan hutan konservasi 1,7 hektare. Data lain menyebutkan kawasan hutan Kaltim sekarang ini 8,3 juta hektare terdiri dari kawasan lindung 2,2 juta hektare dan kawasan budidaya 6,055 juta hektare.

Eksploitasi sumber daya alam (SDA) Kaltim sudah berlangsung ratusan tahun. Dari perut bumi disedot minyak dan gasnya. Sumur minyak Mathilda yang menjadi patokan Hari Jadi Kota Balikpapan ditemukan 10 Februari 1897. Jadi lebih 128 tahun, minyak disedot dari perut bumi Kaltim.

Produksi minyak Kaltim tahun 2024 mencapai 9.044 barel minyak per hari (BOPD). Menyumbang sekitar 32 persen dari total produksi migas nasional. Cukup besar, tapi anehnya kita harus mengantre minyak di mana-mana. Akhir tahun ini jika tak ada perubahan, proyek perluasan kilang minyak Pertamina (RDMP) Balikpapan yang menelan biaya Rp122 triliun diresmikan. Dengan kapasitas produksi mencapai 360 ribu barel per hari, maka ini menjadi kilang terbesar di Indonesia.

Pada tahun 70-an Kaltim terkenal memasuki zaman banjir kap. Itu era penebangan kayu hutan habis-habisan. Dari ratusan pengusahanya tinggal HM Jos Sutomo yang masih meninggalkan jejak. Dia sempat membangun Hotel Senyiur, sekolah dan lapangan golf. Yang lainnya seperti hilang ditelan bumi.

Pabrik pulp Kiani Kertas di Mangkajang, Berau yang dibeli Prabowo dari Bob Hasan seperti menjadi monumen habisnya kayu di Kaltim dan gagalnya program Hutan Tanaman Industri (HTI). Pabrik itu didirikan tahun 1991, tapi sekarang dengan nama baru PT Kertas Nusantara belum  juga dapat berproduksi.

Sekarang bumi Kaltim dibongkar habis-habisan untuk diambil batu baranya. Saya pernah menginap di Hotel Fugo Samarinda, dekat Jembatan Mahakam. Dua jam duduk di teras kamar pada pagi hari, tidak kurang dari 200 ponton pembawa batu bara lewat di sana.

Produksi batu bara di Kaltim mencapai 350 sampai 400 juta ton per tahun. Jadi menyumbang lebih dari separuh total produksi batu bara nasional. Besar sekali. Makanya Gubernur Kaltim Isran Noor (2019-2024) pernah bilang, kalau uang hasil jualan batu bara dikembalikan ke Kaltim, maka Kaltim sanggup membiayai pembangunan IKN yang diperkirakan mencapai Rp400 triliun lebih.

Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, produksi batu bara provinsi ini sepanjang 2024 mencapai 436,7 juta ton atau 52,1 persen dari total produksi nasional 836 juta ton.

Berdasarkan  data tahun 2025, terdapat 310 konsesi beroperasi di Kaltim dengan luas areal mencapai 1,5 juta hektare. Itu yang resmi, belum lagi yang liar.

Kalau mau kaya mendadak dan bisa banyak istri, ya main di tambang batu bara terutama batu bara liar. Daerah Samboja dan seputar IKN salah satu kawasan yang penuh dengan tambang liar. Termasuk Bukit Soeharto yang baru saja disorot anggota DPRD Kaltim, Abdul Giaz dari Nasdem. “Ada apa dengan Bukit Soeharto, sangat menyedihkan,” katanya dengan wajah muram.

Menurut Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Aktivitas Ilegal IKN, Edgar Diponegoro, lahan IKN yang diserobot menjadi tambang illegal seluas 4.236 hektare. Sementara perkebunan illegal mencapai 8.338 hektare.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin mengungkap, kerugian negara akibat tambang liar di Bukit Soeharto mencapai Rp5,7 triliun. Angka itu terdiri dari kehilangan potensi batu bara sebesar Rp3,5 triliun dan kerusakan hutan dan kayu mencapai Rp2,2 triliun.

Akibat penambangan batu bara yang semena-mena, maka diperkirakan terdapat 1.700 lubang tambang yang belum ditutup atau direklamasi. Dulu Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) tahun 2016 mengungkapkan ada 4.464 lubang tambang tersebar di Kaltim dari 1.488 IUP.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya mengambil data dari BPK dan laporan Pemprov Kaltim. Sampai 2024 masih terdapat lebih 2.700 lubang bekas tambang yang belum direklamasi di daerah ini. Lubang tambang itu sudah menelan sekitar 50 jiwa korban meninggal.

Bersamaan dengan itu, hutan Kaltim kembali dibabat habis untuk diganti dengan penanaman kelapa sawit. Luas kebun sawit di daerah ini mencapai 1,3 – 1,4 juta hektare. Sementara Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang sudah dikeluarkan mencapai 2,75 juta hektare.

Sayangnya  dengan eksploitasi SDA yang sangat rakus itu, tidak juga menyejahterakan rakyat Kaltim. Penduduk miskin di daerah ini mencapai 211 ribu orang lebih atau sekitar 5,51 persen dari jumlah penduduk. Sedang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kaltim Agustus 2025 mencapai 5,18 persen atau 107.670 orang.

Infrastruktur pendidikan dan perhubungan juga belum mampu melayani kebutuhan masyarakat.  Tidak gampang anak-anak mendapat bangku sekolah sesuai dengan yang diinginkan. Masih banyak juga infrastruktur jalan dan perhubungan yang tidak beres.

JATAM TIDAK PUAS

Anggota Fraksi PKB DPR RI Syafruddin dari dapil Kaltim dalam rapat dengar pendapat dengan Menhut dan Menteri LH menyatakan bahwa Kaltim  sangat rawan terjadi bencana seperti di Pulau Sumatera.

Dia kembali menyinggung 1.700 lubang tambang yang sudah merenggut 51 anak. Dia juga menyebut beberapa perusahaan batu bara raksasa beroperasi di Kaltim  antara lain PT KPC, Berau Coal, Indominco, PT Bayan, PT ITM Group, Kideco dan banyak lagi lainnya.

Menurut Syafruddin,  ada sejumlah perusahaan tambang yang terus menerus menggunduli hutan, mencemari sungai dan air.  Sayangnya dia tak minta penindakan tegas untuk dilakukan pencabutan dan penuntutan hukum. Dia hanya minta dilakukan langkah mitigasi agar bencana Sumatera tidak terjadi di Kaltim. Anggota DPD RI Yulianus Henock Samual juga menyoroti masalah ini.

Jatam Kaltim berkali-kali menyatakan tidak puas atas kebijakan Pemerintah dalam urusan pertambangan. Tindakan Kementerian ESDM pada bulan September lalu yang mengumumkan penghentian sementara 36 dari 190 daftar perusahaan tambang nakal di Kaltim tidak benar-benar menyentuh penderitaan rakyat dan kerusakan ekologis yang ditimbulkan.

Bagi Jatam Kaltim, penghentian sementara hanyalah drama birokrasi. Tanpa keterbukaan data, tanpa proses hukum pidana, tanpa pemulihan wilayah, dan tanpa jaminan perlindungan masyarakat, langkah ini tidak lebih dari transaksi kotor di balik meja kekuasaan.

Kaltim memang belum pernah dilanda banjir bandang yang dahsyat. Tapi banjir akibat kerusakan alam sudah kerap terjadi. BPBD Kaltim mencatat ada 980 kali banjir selama periode 2018-2024.

Menurut Jatam, kejadian banjir itu selaras  dengan hilangnya tutupan hutan akibat ekspansi tambang. “Jadi bukan lagi bencana rutin, melainkan akibat obral izin, reklamasi minim, pembukaan lahan yang masif, dan lemahnya penegakan hukum,” kata Windy Pranata, kepala Divisi Advokasi & Database Jatam Kaltim seperti diberitakan NIAGA.ASIA.

Kota Balikpapan dan Samarinda sudah sering kali banjir. Belakangan kondisinya bertambah parah. Bencana banjir besar terjadi di Mahakam Ulu (Mahulu), Mei tahun lalu. Rumah dan gedung hanya kelihatan atapnya saja. Sekarang ini juga terjadi banjir di Muara Wahau dan Karangan, Kutai Timur.

Saya setuju dengan ajakan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar agar kita semua melakukan tobat nasuha. Meski ajakan itu sempat menyinggung perasaan beberapa menteri, tapi esensi dan maksudnya sangat baik.  Cak Imin sejak Pilpres memang sudah mengampanyekan apa yang dinamakan dia “tobat ekologis.”

Maksud Cak Imin agar kita semua bertobat untuk tidak lagi melakukan eksploitasi alam yang membabi buta. Saya tidak bisa membayangkan jika bencana Sumatera benar-benar terjadi di Kaltim. Naudzubillah min dzalik.(*)

Presiden Prabowo…. Duka Sumatera, Duka Bangsa Indonesia

Oleh: Raja Parlindungan Pane

Koordinator Nasional Forum Wartawan Kebangsaan (FWK), Ketua Dewan Redaksi Berita Buana.vom

INDONESIA sedang berkabung. Tiga provinsi di Pulau Sumatera dilanda banjir bandang dan longsor sejak 25 November 2025. Seharusnya pemerintah sudah menetapkan bencana alam yang diperparah oleh kerusakan lingkungan itu sebagai bencana nasional.

Ini sangat menyedihkan. Kerugian materi belum terhitung. Tetapi korban meninggal hingga Jumat (5/12) sudah menjadi 867 orang, sementara 521 orang lainnya masih dinyatakan hilang, dan 4.200 orang mengalami luka-luka.

Kepastian jumlah korban meninggal, luka-luka, dan hilang yang sifatnya masih sementara itu disampaikan oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari dalam konferensi pers, Jumat (5/12/2025) sekitar pukul 17.00 WIB.

Jumlah korban meninggal di tiga provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh diperkirakan terus bertambah, karena pencarian korban hingga Minggu (7/12) belum tuntas.

Akan tetapi kita semua sebaiknya tidak hanya melihat angka statistik korban bencana tersebut. Di balik setiap korban meninggal terdapat kesedihan yang mendalam, serta kesulitan keluarga dalam melanjutkan kehidupan.

Sementara korban hidup yang sekarang masih tinggal di pengungsian membutuhkan bantuan tanggap darurat yang super cepat. Mereka butuh makan, butuh minum, dan pakaian.

Mengutip laporan Pusdalops di masing-masing provinsi, para pengungsi terdampak bencana alam tersebut tercatat: Sumatra Utara 51.433 jiwa, Aceh 775.346, dan Sumatra Barat 22.354, sehingga total pengungsi di tiga provinsi ada 849.133 jiwa. Demikian data yang dikutip CNBC Indonesia (Jumat 5/12).

Bantuan tanggap darurat cepat sekarang dibutuhkan. Tindakan evakuasi dalam upaya penyelamatan dan pemberian bantuan pangan, juga harus dilakukan sesegera mungkin.

Tentu saja bantuan tidak berhenti di situ. Bantuan berikutnya berupa rehabilitasi bangunan rumah, sarana dan prasarana umum seperti bangunan sekolah, perkantoran, dan jalan serta jembatan juga sudah harus mulai direncanakan.

Pemulihan kesehatan masyarakat juga harus dikeroyok oleh semua pihak, baik kementerian kesehatan maupun para pihak, seperti rumah sakit swasta dan perusahaan yang biasa melayani kesehatan masyarakat.

Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia (PKHI) juga sudah bersiap-siap menurunkan 200 hipnoterapis profesional ke lokasi-lokasi pengungsian untuk membantu pemulihan mental melalui psikososial pasca bencana.

Pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto kini diuji ketangkasannya, kepeduliannya, strategi dan pengaturannya, termasuk penyiapan dana dalam penanganan bencana besar ini.

Tidak cukup sampai di situ. Keadilan terhadap layanan juga perlu mendapat perhatian khusus.
Sekarang bencana terjadi di Sumatera, lain waktu bisa terjadi di provinsi lain. Semua butuh pelayanan sama ketika mengalami bencana. Singkat kata perlu ada standar pelayanan dan penanganan.

Dalam pelayanan, peralatan berat untuk evakuasi, dan angkutan darat, laut, dan udaranya yang sering dipertontonkan pada hari-hari besar militer dan kepolisian, juga perlu dikerahkan bila dibutuhkan.

Hal lain yang menjadi perbincangan serius dalam diskusi Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) adalah bagaimana kualitas kepedulian dan keadilan Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi bencana dan memberi perlindungan kepada rakyat.

Sebab ketika layanan berkeadilan untuk semua tidak bisa terwujud, dan kepedulian terhadap manusia dan kemanusiaan dengan berbagai latar belakang juga tidak memuaskan, maka pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bisa dianggap gagal dalam memberi perlindungan terhadap bangsa.

Apalagi pemerintah juga harus bertindak adil dalam menangani kasus perusakan lingkungan di Sumatera. Kerusakan lingkungan di kawasan hutan di pegunungan Bukit Barisan yang diduga memperparah dampak ketika terjadi hujan lebat, banjir dan longsor.

Ribuan bahkan mungkin jutaan kayu gelondongan yang diduga hasil pembabatan hutan, terbawa air bah dan menghantam banyak tiang jembatan dan rumah-rumah penduduk.

Tantangan yang dihadapi pemerintah, khususnya penegakan hukum baik yang berada dalam tugas pokok di lembaga kementerian maupun lembaga hukum sendiri adalah melakukan pengusutan tuntas. Para tersangkanya harus diadili.

Penegak hukum harus tegas terhadap siapa saja yang terlibat perusakan hutan. Harus ditindak siapa saja di balik perusakan hutan.

Selidiki, umumkan, dan diadili. Apakah ada oknum-oknum yang turut menjadi mata rantai penyebab kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, dan memberi dukungan kegiatan illegal logging, maupun penggundulan hutan berizin, semua harus diusut.

Inilah saatnya Presiden Prabowo Subianto bertindak cepat dan tegas terhadap pembalakan liar. Prabowo yang terus menggaungkan nilai-nilai kebangsaan tidak boleh kalah dengan mafia pembalakan hutan, terutama di Kawasan Hutan Bukit Barisan. Soalnya hingga saat ini belum ada pernyataan resmi presiden mengenai pembalakan liar sebagai salah satu penyebab pemicu banjir bandang.

Jangan sampai anak-anak dan cucu kita kelak akan menanggung dampak pembalakan liar ini karena pembiaran pemerintah. Sekelas menteri tampaknya tak kuasa mengatasi pembalakan hutan di Kawasan Hutan Bukit barisan yang kian hari kian tergerus.
Ayo Presiden. Ditunggu langkah raksasanya untuk melindungi dan menyelamatkan generasi muda bangsa ini. Jangan ragu. Rakyat berada di belakang presiden. Semoga.

Curhat ke AI Meningkat, Risiko Psikologis Mengintai

SAMARINDA — Kecenderungan remaja dan anak muda untuk menjadikan Artificial Intelligence (AI) sebagai tempat mencurahkan isi hati kian meningkat di era digital. Fenomena ini terlihat kuat di kalangan Generasi Z dan Generasi Alpha yang nyaris tumbuh seiring dengan kehadiran ponsel pintar dan konektivitas internet. Namun, penelitian terbaru mengingatkan kebiasaan ini tak selalu memberikan dampak positif bagi kesehatan mental.

Sebuah publikasi bertajuk From Lived Experience to Insight: Unpacking the Psychological Risks of Using AI Conversational Agents mengungkapkan, penggunaan chatbot AI berpotensi memunculkan 19 perilaku berisiko mulai dari manipulasi emosional, pencarian validasi instan, hingga ketergantungan psikologis terutama pada kelompok pengguna yang secara emosional rentan.

Penelitian longitudinal pada tahun 2025 yang melibatkan 981 responden juga menunjukkan keterkaitan signifikan antara intensitas interaksi suara dengan bot AI dan meningkatnya rasa kesepian. Studi ini mencatat kecenderungan menarik diri dari interaksi sosial nyata serta tumbuhnya keterikatan emosional yang berlebihan terhadap AI, hingga mengurangi kebutuhan bersosialisasi dengan manusia.

Pakar kesehatan mental menilai fenomena tersebut mengandung risiko tambahan, seperti self-diagnosis, misinformasi, dan pemilihan langkah penanganan mandiri tanpa konsultasi profesional. Dalam sejumlah laporan internasional bahkan muncul istilah AI psychosis, kondisi ketika individu mulai meyakini chatbot memiliki kesadaran layaknya manusia dan menjadikannya pusat perhatian emosional hingga memicu krisis mental.

Meski demikian, sejumlah studi juga mencatat manfaat terbatas. Untuk kasus depresi ringan hingga moderat, curhat ke AI dapat membantu tahap awal pengelolaan stres. Namun peneliti menegaskan, chatbot hanya berfungsi sebagai alat pendamping, bukan pengganti peran psikolog, konselor, atau dukungan manusia.

Bagi remaja, AI menawarkan kenyamanan, selalu tersedia, tidak menghakimi, cepat merespons, dan bisa memahami konteks emosi. Hal ini membuat layanan AI terasa seperti “ruang aman virtual” yang dapat diakses kapan saja tanpa takut distigma. Namun kemudahan ini dikhawatirkan membuat sebagian remaja menghindar dari hubungan sosial nyata yang sebenarnya penting untuk perkembangan empati dan kecerdasan emosional.

Kondisi ini terjadi kepada salah satu remaja yang aktif menggunakan chatbot sebagai teman ngobrol, Syifa (19) mengaku lebih nyaman mencurahkan perasaannya ke AI dibandingkan teman dekat.

“Aku merasa AI-nya lebih ngerti aku daripada temen sendiri. Kalau capek, galau, atau bingung, tinggal ketik aja, langsung ada jawaban yang bikin adem. Kalo curhat ke temen aku gaenak, takut mereka terganggu,” ujarnya.

Syifa menyadari manfaat sekaligus bahaya fenomena ini.

“Curhat ke AI nggak salah, asal tahu batasnya. Tapi jangan sampai AI jadi tempat pelampiasan utama sampai kita lupa ada manusia di luar sana,” tambahnya.

Para ahli mengibaratkan fenomena ini seperti payung di tengah hujan badai, berguna, tetapi tidak bisa menggantikan tempat berteduh yang sebenarnya. Sementara bagi sebagian remaja, AI mungkin terlihat layaknya teman ideal, selalu ada, tidak marah, tidak tersinggung, namun hubungan tersebut tetap satu arah dan tidak mampu menggantikan interaksi manusia yang penuh dinamika dan kehangatan emosional. (intan)

Senyum Catur Seumur Hidup

Catatan Rizal Effendi

SAHABAT saya mantan Plt Sekdaprov Kaltim Dr Meiliana bertanya kepada saya. Siapa itu Catur? Wajahnya viral di media sosial akhir November lalu karena dihukum seumur hidup oleh Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan. Rasanya ini hukuman terberat pertama yang jatuh di pengadilan ini.

Video yang beredar di TikTok dan grup WhatsApp (WA) itu memang menarik perhatian. Meski dihukum berat, Catur yang mengenakan rompi berwarna oranye itu santai saja. Bahkan dia melempar senyum ketika diwawancarai awak media.

Catur diseret ke meja hijau karena terlibat peredaran narkoba dan pencucian uang. Hebatnya lagi dia disebut bandar besar yang wilayah operasinya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Balikpapan. Catur juga disebut satu jaringan dengan bandar besar dari Tarakan, Hendra Sabarudin, yang perputaran uangnya mencapai Rp2,1 triliun.

Ketika dibekuk Tim Reserse Narkoba Bareskrim Polri, Februari 2025 lalu, Catur dituduh orang di balik peredaran sabu 3 kilogram di Lapas Kelas IIA Balikpapan. Selain Catur, ada 10 tersangka lainnya yang dinilai sebagai kaki tangan Catur dalam mengedarkan sabu-sabu tersebut.

Nama lengkap Catur adalah Catur Adi Prianto. Punya anak 3. Dia disebut-sebut mantan polisi. Pernah bertugas  sebagai analis di Subdit I Direktorat Reserse Narkotika Polda Kaltim. Jadi dia tahu betul seluk beluk dunia narkoba.

Tak jelas kenapa dia keluar dari polisi. Belakangan dikenal sebagai pengusaha kuliner yang sukses dengan label “Raja Lalapan.” Usaha kulinernya ada di Pasar Baru, Jalan MT Haryono, dan Muara Rapak. Dia juga bergerak di usaha bidang perjalanan umrah dan haji. Kantornya ada di Jl Syarifuddin Yoes, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan.

Saat ditangkap, Catur lagi menduduki posisi sebagai direktur Persiba, tim sepakbola kebanggaan warga Balikpapan. Berkat kerja kerasnya, Persiba yang sempat terpuruk di Liga 3 berhasil promosi ke Liga 2 kompetisi PSSI.

Manajemen Persiba membantah ada aliran dana Catur masuk ke kas Persiba. “Masalah yang dihadapi Catur merupakan masalah pribadi Catur. Tak ada hubungannya dengan Persiba,” begitu komentar manajemen Persiba yang dirilis melalui akun resmi Persiba di Instagram.

Sebelumnya Catur diketahui sebagai pemilik sebuah klub futsal yang aktif dalam berbagai turnamen di Balikpapan. Dia juga pernah menjabat sebagai manajer klub sepak bola Yanma Polda Kaltim dan Persiba U-17.

Sehari-hari penampilan Catur memang wah. Dia memiliki sejumlah mobil mewah di antaranya Toyota Alphard, Ford Mustang GT500, Lexus LS 430, Honda Civic dan Honda Freed. Selain itu ada dua kendaraan roda dua terdiri dari Vespa Piaggio matic dan Honda Scoopy. Kalau dinilai sejumlah kendaraan itu mencapai Rp8 miliaran.

“Semua kendaraan itu diduga kuat hasil dari TPPU narkoba, jadi kami sita. Selain itu ada juga 14 sertifikat tanah,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa memberikan penjelasan kepada wartawan.

TETAP MEMBANTAH

Kenapa Catur bisa tersenyum ketika majelis hakim PN Balikpapan yang diketuai Ari Siswanto menjatuhkan hukuman berat seumur hidup? Apa karena lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eka Rahayu yaitu pidana mati?

Ternyata bukan itu. “Sampai detik ini saya masih bisa tersenyum karena saya merasa tidak bersalah,” katanya beralasan kepada awak media yang menanyainya.

Catur yang didampingi penasihat hukumnya Agus Amri mengungkap beberapa hal yang menurutnya menjadi alasan pembantah bahwa dia bukan bandar narkoba seperti diperkirakan orang.

Misalnya soal aset. Menurutnya, tidak ada satu pun aset tunai yang disita dalam perkara narkoba maupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang turut diproses.

Juga rumah dan kendaraan yang dikaitkan dengan hasil TPPU. Dia menjelaskan rumah dan kendaraan yang dimilikinya masih dalam kredit bank. Dia juga masih memiliki pinjaman sebesar Rp3,8 miliar.

“Jadi bagaimana mungkin bos narkoba besar, tapi semua asetnya di bank dan tidak punya uang sepeser pun uang tunai?” kilahnya begitu.

Catur juga mengakui dia masih punya utang kepada seseorang yang disebut sebagai kurir di lapas. “Bos kok punya utang sama anak buah? Kan logikanya jadi ke balik-balik,” katanya berusaha meyakinkan.

Berkaitan dengan kasus ini, Catur juga berupaya meyakinkan semua keluarganya termasuk anak istrinya bahwa dia memang tidak bersalah. Apa yang diperolehnya selama ini adalah hasil kerja kerasnya dalam berusaha di jalan yang benar.

Dia juga menegaskan apa yang  dijadikan dasar putusan hakim terbantahkan dari pengakuan dan BAP dari para saksi. “Saya ngga mau cari pembenaran, tapi ngga mau juga cari kesalahan,” tandasnya.

Benarkah pengakuan Catur ini? Atau dia hanya berusaha bermain catur di mata hukum? Kita lihat proses selanjutnya. Catur bersama pengacaranya sudah menyatakan banding. Kita tunggu putusan hakim di tingkat banding.(*)

Sabri, Renald dan Ibu Ira

Catatan Rizal Effendi

SAYA tak kenal Ibu Era Puspadewi. Tapi saya menitikkan air mata ketika dia dikeluarkan dari Rumah Tahanan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/11) lalu. Padahal saya menyaksikannya hanya lewat layar TV. Tapi hati nurani saya tergugah seperti juga yang lain.

Meski tak kenal dengan Ibu Ira, tapi saya kenal dengan suaminya, Zaim Uchrowi, mantan wartawan majalah Tempo. Saya pernah bertugas bersama-sama ketika meliput kasus pengusaha kayu Kaltim, Jos Sutomo yang terkena kasus pajak beberapa tahun silam.

Ibu Ira adalah mantan Dirut PT ASDP tahun 2019-2022 yang ditahan KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi ketika melaksanakan Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi terhadap PT Jembatan Nusantara (JN).

ASDP merasa perlu mengakuisisi PT JN karena perusahaan itu memiliki izin 53 kapal berlayar di trayek komersial semua. Ini memperkuat trayek komersial, maka kekuatan ASDP untuk mensubsidi silang akan lebih mudah.

Meski dia tak menilep sesenpun dari kegiatan itu, KPK bersikeras tetap menyeretnya ke meja hijau dengan dakwaan merugikan negara sebesar Rp1,25 triliun. KPK  menilai 53 kapal milik PT JN yang tidak baru lagi itu, hanya sekitar Rp19 miliar.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sepakat dengan dakwaan itu. Lalu menjatuhkan hukuman pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara serta denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Ibu Ira.

Selain Ibu Ira, juga dihukum mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Harry Muhammad Adhi Caksono.

PT ASDP adalah singkatan dari PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. BUMN yang bergerak di bidang jasa transportasi penyeberangan dan pelabuhan terintegrasi. Perusahaan ini mengoperasikan lebih dari 226 unit kapal feri di 36 pelabuhan yang tersebar di seluruh Indonesia melayani rute untuk penumpang, kendaraan dan barang.

Hukuman yang dijatuhkan kepada Ibu Ira Cs menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak. Karena orang tahu dia wanita jujur dan mau mengabdi kepada negara. Sebelumnya dia sudah mapan berkarier di luar negeri. Karena itu muncul hastag menyentuh di medsos yang sangat menggugah. “Aku pulang karena dipanggil Negara, tapi sekarang Negara menahanku.”

Berdasarkan berbagai masukan dan desakan, Presiden Prabowo mengambil keputusan untuk memberikan rehabilitasi kepada Ibu Ira dan mantan direktur lainnya. Dengan keputusan rehabilitasi itu, maka Ibu Ira bisa bebas tanpa menjalani hukuman.

Pemberian rehabilitasi merupakan kewenangan atau hak prerogatif presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) dan DPR, seperti yang tercantum dalam UUD 1945.

Rehabilitasi dalam Pasal 1 (23) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang.

Selain diadili tanpa alasan, rehabilitasi juga merupakan hak pemulihan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHAP,  penerima rehabilitasi juga berhak menuntut ganti kerugian kepada Negara karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili.

Dalam acara syukuran Ibu Ira menceritakan betapa beratnya dia menjalani malam-malam di balik jeruji. Ruang tahanannya gelap, tidak besar dan tidak ada jendela. “Kalau sudah seperti ini kita mau lari ke mana? Cuma ngobrolnya dengan Tuhan,” katanya.

Selain bersyukur kepada Allah, Ibu Ira menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kepeduliannya yang luar biasa. Juga kepada berbagai pihak yang memberikan dukungan kepadanya termasuk awak media.

MEMATIKAN KEBERANIAN BUMN

Dalam acara syukuran di kediamannya tanpak hadir Prof Rhenald Kasali, guru besar ilmu manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Rhenald sempat menjadi saksi ahli dan gigih memberikan pembelaan kepada Ibu Ira. Kebetulan Ibu Ira juga memperoleh gelar doktor filsafat (PhD) dari FEB UI.

Menurut Prof Rhenald, perkara Ibu Ira harusnya dikategorikan sebagai keputusan bisnis yang tidak layak dinilai sebagai kelalaian bisnis dan melanggar hukum pidana korupsi. Jadi dia harus dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Apalagi apa yang dilakukan Ibu Ira malah menguntungkan buat perusahaan.

Jika setiap keputusan korporasi yang berisiko dapat berujung pada tuntutan pidana tanpa bukti keuntungan pribadi yang jelas, kata Prof Rhenald, maka kita akan mematikan keberanian para pemimpin BUMN untuk melakukan inovasi dan restrukturisasi penting di BUMN.

Berkaitan dengan pembelaan kepada Ibu Ira, Prof Rhenald sempat mewawancari Dr Sabri Ramdhani, pengusaha kapal feri dari Balikpapan. Sabri, pemilik PT Sadena Mitra Bahari (SMB) juga sohib Rhenald, karena sama-sama alumnus UI. Hanya saja Sabri dari Fakultas Farmasi. Tapi dia juga dikenal sebagai aktivis mahasiswa tahun 80-an zaman ada Dewan Mahasiswa.

Sabri mengaku sudah sekitar 30 tahun bisnis di perkapalan penyeberangan. Dia juga pernah bekerjsama dengan PT JN dan PT ASDP. “Semua menguntungkan,” katanya.

PT SMB memiliki  8 kapal penyeberangan. “Kita juga lagi bikin satu,” kata Sabri. Bikin kapal itu membutuhkan waktu sekitar satu setengah sampai dua tahun. Tapi dengan catatan mesin sudah siap. Karena mesin import dari Jepang.

Menurut Sabri, sebenarnya dia lebih suka membeli kapal tua atau bekas dari pada kapal baru. Setidaknya ada dua alasan.

Pertama, biasanya kapal tua sudah ada izinnya yang melekat pada perusahaan. Sehingga setelah direnovasi sekitar 3 bulan sudah dapat langsung beroperasi. Sedang kapal baru pembuatannya saja memerlukan waktu sekitar satu setengah tahun. Itu belum termasuk mesinnya dan pengurusan izinnya.

Kedua, hasil yang diperoleh dari operasi kapal tua atau kapal baru sama saja. Sementara nilai membeli kapal tua jauh lebih rendah dibanding membeli kapal baru. Keamanan kapal tua juga terjaga karena harus mengikuti prosedur termasuk soal pemeliharaan dan naik dok.

Sabri menilai mengakuisisi PT JN sesuatu yang sangat menguntungkan. “Kalau saya yang ditawari, tentu saja saya mau,” katanya bersemangat.

Prof Rhenald mengaku sangat penting penjelasan dari Sabri. Ini untuk memberikan pembelajaran kepada berbagai pihak terutama aparat hukum (APH) untuk melihat keputusan perusahaan dalam mengambil langkah bisnis bukan sesuatu yang langsung dianggap salah atau berindikasi dugaan korupsi. “Penindakan korupsi memang sangat penting, tapi jangan sampai kita salah menghukum orang,” tandasnya.(*)

Next Page »