Wawali Soal Rangkapnya Kadis

Catatan Rizal Effendi

WAKIL Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo ada berkomentar di BorneoFlash.com soal keterlibatan pejabat Pemkot Balikpapan dalam struktur Perusahaan Daerah (Perusda) sebagai dewan pengawas (Dewas).

Dia menegaskan bahwa keterlibatan Pejabat Pemkot dalam Perusda sah dan telah diatur dalam regulasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kalau sebagai dewan pengawas, itu sah saja. Tetapi kalau masuk di eksekutif sebagai direksi, itu yang tidak boleh,” tandasnya.

Bagus juga menegaskan, Perusda sebagai perusahaan milik pemerintah daerah memang wajib memiliki unsur pengawasan dari pemerintah kota, agar tata kelola perusahaan tetap berjalan sesuai aturan dan tujuan pelayanan publik.

Menurut Wawali, dalam struktur pengawasan Perusda biasanya terdapat dua unsur Dewas. Salah satunya berasal dari pejabat pemerintah seperti kepala dinas atau Sekretaris Daerah (Sekda).

“Sebagai dewan pengawas memang ada unsur pemerintah daerah, bisa kepala dinas atau sekda, dan itu sah,” tegasnya lagi.

Wawali tidak menyebut nama pejabat Pemkot Balikpapan yang terlibat di Dewas. Tetapi kalau dilihat beberapa potongan video yang beredar di media sosial, sepertinya yang dimaksud adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan, Rita, ST, M.Si. Dia sudah beberapa tahun ini menjadi anggota Dewas Perumda Tirta Manuntung (PDAM) Balikpapan. Malah dia pernah menjadi Plt Dirut di sana.

Beberapa media sosial saya lihat mempersoalkan rangkap jabatan Rita sebagai Dewas PDAM. Malah akun matakaltim.id juga menyorot dugaan kuat adanya kenaikan jabatan adik ipar dan adik kandung dia yang diterima bekerja di PDAM meski tidak memenuhi syarat usia.

Betulkah kepala dinas (Kadis) boleh menjadi Dewas? Saya belum menemukan secara jelas regulasi Kemendagri yang dimaksud Wawali, yang menyatakan sah keterlibatan seorang Kadis sebagai Dewas.

Dalam UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Pasal 17 huruf a) disebutkan: Pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi instansi pemerintah, BUMN  maupun BUMD.

Permendagri No 37 Tahun 2018 (Pasal 46) mengatur batasan ketat mengenai larangan rangkap jabatan bagi Dewas atau Komisaris BUMD yang dapat menimbulkan benturan dan konflik kepentingan (conflict of interest).

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa kepala daerah dan jajaran pejabat daerah (termasuk Kadis) dilarang membuat keputusan yang secara langsung memberikan keuntungan  pribadi atau memicu benturan kepentingan dengan jabatan strukturalnya.

Peraturan Pemerintah (PP) No 54 Tahun 2017 tentang BUMD juga mengatur soal keterlibatan pejabat Pemda dalam BUMD.

Dalam Pasal 36 ayat (1 dan 2) disebutkan bahwa pejabat pemerintah daerah yang bisa menjadi anggota Dewas adalah mereka yang tidak bertugas melaksanakan pelayan publik.

Waktu saya menjadi wali kota, saya menterjemahkan pejabat eselon 2 yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik adalah Sekda, Asisten dan Staf Ahli. Saya beranggapan hampir semua Kadis tidak bisa menjadi Dewas karena berhubungan dengan pelayanan publik.

Berdasarkan struktur organisasi dan PP No 18 Tahun 2016, jabatan-jabatan yang tidak berhubungan dengan pelayanan publik ternyata lebih jelas dan luas. Terdiri:  1. Unsur Staf dan Administrasi (Sekretariat Daerah/Setda) di antaranya Asisten, Bagian Ortal, Bagian Hukum dan Humas. 2. Unsur Penunjang (Badan Daerah) mulai BKD, BPKAD, Bappeda sampai Balitbang. 3. Jabatan Fungsional Khusus/Tertentu. Seperti Inspektorat, Arsiparis, dan Analis Kebijakan. 4. Jabatan pada Unit Penunjang Internal di antaranya BLP/ULP.

Kalaulah dilihat dari beberapa aturan yang saya kemukakan tadi, sepertinya Kadis yang berhubungan dengan pelayanan publik  memang tidak boleh menjadi Dewas. Menurut pandangan saya, Kadis PU adalah Kadis yang berhubungan dengan pelayanan publik.

PP 54 juga memuat beberapa hal lain berkaitan dengan Dewas. Dalam Pasal 41 ayat (1 dan 2) disebutkan jumlah anggota Dewas paling banyak sama dengan jumlah direksi. Pada pasal 36 ayat (1) disebutkan anggota Dewas terdiri unsur independen dan unsur lainnya. Sementara di Pasal 39 ayat (1) disebutkan seseorang diangkat menjadi Dewas harus melalui seleksi.

Dalam tata kelola perusahaan yang baik, maka anggota Dewas juga tidak boleh menjadi Plt Dirut. Biasanya ada klausul yang menyatakan jika Dirut berhalangan tetap, maka salah satu direksi yang harus diangkat menjadi Dirut sementara. Kalau Dewas yang bertugas mengawasi, tapi dia juga yang menjadi pelaksana (Dirut), apa jadinya sebuah perusahaan. Kacang makan kacang. Kecuali seluruh jajaran direksi sudah tidak ada, baru Dewas bisa menjadi Plt Dirut.

Dalam kasus Rita menjadi Plt Dirut PDAM, di situ masih ada Direktur Umum yang dipegang Nurhidayah dan Direktur IPAL Anang Fadliansyah. Malah sebelumnya Agus Budi Prasetyo (waktu itu Asisten 2) dan Kepala SPI Purnawati sempat juga jadi Plt Dirut.

Saya sudah lama meninggalkan pemerintahan. Bukan wali kota lagi. Bisa jadi ada regulasi baru yang memungkinkan Kadis yang berhubungan dengan pelayanan publik bisa menjadi Dewas. Mungkin Wawali dalam kesempatan lain bisa menjelaskan lebih rinci. Biar masyarakat tidak bingung.(*)

Abdunnur, Rektor Unmul Lagi?

PEMILIHAN Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda masa bakti 2006-2030 akan digelar pada 10 Juni mendatang. Apakah Prof Dr Ir H Abdunnur, M.Si, IPU, ASEAN Eng  akan terpilih kembali atau ada wajah baru yang muncul? Tentu kita tunggu dulu proses pemilihannya.

Abdunnur dilantik menjadi Rektor Unmul ke-8 oleh Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim di Jakarta, 27 Oktober 2022. Ia menggantikan Prof Masjaya yang sudah 2 kali masa jabatan. Beberapa bulan lagi berakhir masa jabatan dia, karena itu mulai dilakukan proses pemilihan rektor baru.

Saat ini Ketua Pemilihan Rektor Unmul Prof Mustofa Agung Sarjono bersama timnya tengah melakukan verifikasi administrasi dari 5 nama calon yang masuk. Calon yang belum lengkap masih diberikan waktu sanggah dan perbaikan dokumen sebelum nama calon itu diserahkan panitia ke  Senat Universitas.

Mustofa mengakui ada 5 nama yang masuk ke panitia. Tapi dia belum bersedia menyebutkan nama-namanya. “Itu wewenang Senat Universitas yang mengumumkan,” katanya. Dari yang terpantau di media sosial, ada dua nama yang terungkap.  Selain petahana yaitu Prof Abdunnur, ada juga nama Prof Dr Rudianto Amirta, S.Hut,  Dekan Fakultas Kehutanan periode 2016-2024.

Pada tanggal 10 Juni nanti  baru dibuka Rapat Senat Terbuka. Para calon diwajibkan menyampaikan visi misinya. Kemudian Senat akan memilih 3 kandidat terbaik untuk kemudian diajukan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sebelum pemilihan final dilaksanakan 21 Juli 2026.

Menurut Prof Agung, format pemilihan rektor tidak sepenuhnya di tangan Senat. Suara Senat memegang porsi 65 persen. Sisanya 35 persen ada di tangan Kemendiktisaintek. Jadi calon yang unggul di pemilihan tingkat Senat, bisa saja berubah setelah suara Kementerian digabungkan.

Karena ada tangan Kementerian, kata seorang anggota Senat yang tak mau disebutkan namanya, maka bisa saja unsur politik ikut mempengaruhi. Bisa jadi ada bisikin dari seorang gubernur, pimpinan parpol dan anggota DPR RI serta pemerintah pusat.

Anggota Senat tadi berharap Kementerian mau mendengarkan aspirasi dari kampus, tidak terpengaruh dengan berbagai kepentingan yang bisa merugikan semua pihak. Dia berharap pemilihan rektor bebas dari intervensi politik agar rektor terpilih sesuai aspirasi dan bisa leluasa menjalankan visi misinya.

Dari sejak berdiri 27 September 1962, Unmul sudah memiliki 8 rektor. Mereka adalah Prof Sambas Wirakusumah (1972-1980), Prof Soetrisno Hadi (1980-1988), Prof Yunus Rasyid (1988-1997), Prof Rachmad Hernadi (1997-2006), Prof Achmad Ariffien Bratawinata (2006-2010), Prof Zamruddin Hasid (2010-2014), Prof Masjaya (2014-2022) dan Prof Abdunnur (2022-2026).

Sebelum ada rektor, Unmul dipimpin presidium. Mereka yang pernah menjadi ketua presidium di antaranya Sayid Mochsen, Ny Djumantan Anang Hasyim, Gubernur Kaltim Abdoel Moeis Hassan, Kol Inf Soekadijo dan Gubernur Kaltim A Wahab Sjachranie. Semuanya telah tiada.

DIDUKUNG 81 SENAT

Banyak pihak yang berharap Abdunnur mendapat kesempatan memimpin Unmul untuk kedua kalinya. Dia putra daerah yang dianggap menunjukkan kualitas hebat dan layak diberi apresiasi.

Abdunnur kelahiran Kabupaten Bulungan (waktu itu masih bagian dari Provinsi Kaltim), 8 Maret 1967. Jadi bulan lalu dia genap berusia 59 tahun. Ayahnya, KH Sabranity pernah menjadi Kepala Kantor  Agama dan dikenal sebagai salah satu ulama besar di Kaltim terutama Samarinda.

Setelah tamat di SMAN 1 Samarinda dia meneruskan S1 di Fakultas Pertanian Unmul. Lalu berhasil meraih Master Ilmu Kelautan di IPB Bogor dengan predikat summa cum laude. IP kumulatifnya sempurna, 4,00. Dia meraih gelar Doktor (S3) Ilmu Sumber Daya Hayati Akuatik (Aquatiq Bioresource Science) di Nihon University, Jepang. Kepakarannya di bidang Ekologi Perairan itu yang mengantarkan menjadi Guru Besar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unmul.

“Saya siap untuk memimpin Unmul kembali,” katanya ketika menyerahkan berkas pendaftaran di Kampus Unmul, Selasa (12/5) lalu. Apalagi 81 dari 94 anggota Senat Unmul memberikan dukungan baik secara lisan maupun tertulis. “Dukungan itu menjadi energi bagi kami untuk melanjutkan pembangunan Unmul ke depan,” tambahnya.

Sebelum menjadi Rektor Unmul, Abdunnur pernah menjadi Dekan FPIK dan Wakil Rektor Bidang Umum, SDM dan Keuangan Unmul. Dia juga pernah menjadi  Ketua Program Studi Sumber Daya Perikanan dan Ketua Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan.

Menurut Dr Muhammad Noor, M.Si, mantan Dekan FISIP yang sekarang memangku jabatan Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) Unmul, Prof Abdunnur sebagai rektor berhasil menginisiasi dan menjalin kerjasama dengan banyak pihak, baik dalam maupun luar negeri, khususnya di bidang peningkatan tridharma (pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat).

Di bidang akademik, Abdunnur juga memberikan perhatian luar biasa dan memberi kontribusi besar dalam rangka peningkatan akreditas program studi. “Di akhir tahun 2025, Rektor Abdunnur berhasil membawa Unmul mendapatkan akreditasi Unggul. Tentu ini pencapaian luar biasa,” kata M Noor.

Di kalangan para rektor, Prof Abdunnur juga masuk dalam jajaran 10 Rektor Paling Berpengaruh di Indonesia. “Bagi saya beliau terbaik, apalagi perhatian dan kepedulian dengan rekan kerja juga luar biasa. Hampir tidak ada WA yang tidak dibalas, dan cepat memberi respon apresiasi kepada dosen atau mahasiswa yang meraih prestasi,” kata M Noor lagi.

Prestasi Rektor Abdunnur di Tata Kelola Keuangan juga diakui. Unmul berhasil mendapatkan opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut 4 tahun. Juga berhasil memperoleh peringkat “A” untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (SAKIP) pada 2 tahun terakhir serta memperoleh peringkat “A” untuk Indeks Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA).

Prof Dr Ir HM Aswin, MM, Guru Besar Ekonomi Pembangunan di Fakultas Pertanian juga memberikan dukungan kepada Abdunnur. “Di bidang pendidikan prestasi beliau sangat banyak. Secara personal dia adik kelas kami di Fakultas Pertanian. Yang terpenting beliau sebagai anak tokoh ulama Kaltim (KH Sabranity) yang bisa menjaga marwah orang tua dengan prilaku bermoral baik,” kata mantan Ketua Bappeda Kaltim ini.

Di tengah kesibukannya sebagai Rektor, Abdunnur juga didaulat menjadi Ketua Dewan Kebudayaan Nusantara Kaltim. Dia juga mendapat anugerah gelar dari Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura, Aji Muhammad Arifin. Kalau ditulis lengkap namanya menjadi Raden Panji Cokro Negoro Prof Dr Ir H Abdunnur, M.Si, IPU, ASEAN Eng. Itu bukti bahwa dia sangat memasyarakat dan menjaga budaya yang kuat, sehingga layak menjadi Rektor Unmul masa bhakti 2026-2030.(*)

Sudah Dua Surat ke Presiden

Catatan Rizal Effendi

RASANYA sudah dua surat yang dikirim ke Presiden Prabowo Subianto.  Isinya melaporkan berbagai hal menyangkut kebijakan Gubernur Rudy Mas’ud yang dianggap melukai hati nurani rakyat Kaltim.

Dua surat itu hampir bersamaan diterima lewat Budisatrio Djiwandono,  anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Dapil Kaltim. Budi yang juga keponakan Presiden Prabowo itu, lagi melakukan kunjungan kerja ke Kaltim terutama Balikpapan dan Samarinda selama 2 hari sejak Kamis (7/5).

Kedua surat itu datangnya dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APMKT) dan kelompok Masyarakat Peduli Kalimantan Timur (MPKT). Isi surat itu hampir sama, meminta perhatian Presiden Prabowo berkaitan dengan tingkah laku kepemimpinan Rudy Mas’ud.

Baik APMKT maupun MPKT sama-sama menyinggung soal penggunaan APBD yang boros dan tidak sesuai prinsif efisiensi. Mulai soal pembelian mobil dinas yang mewah Rp8,5 miliar, renovasi rumah jabatan Rp25 miliar, honor dan perjalanan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) sampai Rp10 miliar, beli kursi pijat dan laundry yang ratusan juta rupiah sampai soal nepotisme dan dinasti politik yang berlebihan.

“Sebagai provinsi strategis penyangga IKN, Kaltim seharusnya menjadi contoh praktik pemerintahan modern yang transparan, akuntabel, bebas konflik kepentingan serta berpihak kepada rakyat. Tapi nyatanya tidak,” kata Erly Sopiansyah selaku Koordinator Lapangan APMKT.

Sehubungan dengan itu APMKT minta kepada Prabowo agar Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud.

Selain ke Presiden Prabowo, APMKT juga berkirim surat kepada Ketua Umum DPP Golkar. APMKT minta agar Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, yang juga kakak kandung Gubernur segera dicopot dan digantikan kader Golkar yang lain, yang lebih netral dan independen serta bebas dari konflik kepentingan.

“Kepemimpinan Hasanuddin Mas’ud sangat merugikan Golkar. Selain fungsi pengawasan DPRD tidak berjalan efektif, dia juga merepotkan Golkar dengan munculnya desakan pelaksanaan Hak Angket terhadap Rudy Mas’ud, yang juga Ketua DPD Golkar Kaltim,” kata Erly.

APMKT juga merencanakan Aksi Demo 214 Jilid 3 pada 21 Mei ini dengan titik sasaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dan Kantor Gubernur. Mereka minta agar aparat hukum melakukan pengusutan terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran.

Sementara itu, MPKT menyampaikan sejumlah aspirasi dan keprihatinan terhadap kondisi sosial politik serta tata kelola pemerintahan di Kaltim yang tidak baik-baik saja pada saat ini. “Kami sangat berharap bisa diterima Presiden Prabowo untuk melaporkan semua hal yang terjadi di Kaltim,” kata Harbiansyah Hanafiah, inisiator MPKT yang dikenal sebagai  tokoh senior masyarakat Kaltim, yang pernah menjadi Ketua KADIN, Ketua Pusam dan anggota MPR Utusan Daerah.

Menurut Harbian, ada 4 poin yang ingin MPKT sampaikan kepada Presiden. Soal transparansi anggaran, praktik politik dinasti, minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis sampai soal keberadaan TAGUPP.

Budisatrio menyatakan akan meneruskan semua aspirasi warga Kaltim kepada Presiden Prabowo. “Saya hormat sama teman-teman. Karena dalam alam demokrasi kita bisa menyampaikan aspirasi dengan tenang dan damai. Intinya Kaltim harus kondusif,” begitu tambahnya.

SUARA ANHAR GONGGONG

Ahli sejarah kelahiran  Pinrang, Sulsel, Prof Anhar Gonggong ikut mengomentari soal kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. “Meskipun saya bukan orang Kaltim, tapi ini penting menjadi perhatian masyarakat Indonesia,” katanya lewat video yang beredar luar di media sosial.

Menurut Anhar, rakyat Kaltim pantas mengajukan protes kepada gubernurnya dalam posisi bernegara dan berpemerintahan, karena gubernur telah melakukan tindakan dan kebijakan yang bertentangan dengan janji-janjinya.

Dia menunjuk sejumlah kebijakan dan tindakan Gubernur yang sudah menjadi sorotan orang banyak terutama rakyat Kaltim. Seperti membeli mobil dinas 8,5 miliar, memperbaiki rumah jabatan 20 miliar, ruang kerjanya 8 miliar, kursi pijit sekian ratusan juta rupiah, dan sebagainya.

“Saya sedih,” kata tokoh berusia 82 tahun ini. “Di saat Gubernurnya berfoya-foya, di saat yang sama terjadi tragedi seorang anak di Samarinda yang meninggal dunia akibat memakai sepatu yang kekecilan. Hal itu terjadi karena dia tidak mampu membeli sepatu sesuai ukuran kakinya. Coba bayangkan,” lanjutnya.

Ia menilai Gubernur Rudy Mas’ud bukanlah seorang pemimpin, melainkan hanya sebagai pejabat. “Kalau pemimpin pasti mendahulukan kepentingan rakyatnya.  Kalau sebagai pejabat, ya cenderung memikirkan dirinya sendiri,” ungkapnya.

Prof Anhar juga menyorot keberadaan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, yang tak lain kakak kandung Rudy Mas’ud. “Ya di sini kelihatan ada nepotismenya,” jelasnya.

Menurut Prof Anhar, masyarakat Kaltim tidak perlu kecewa kalau proses-proses tertentu yang tengah berlangsung di Dewan tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena di situ ada Hasanuddin dan Fraksi Golkar yang memiliki kursi terbanyak.

Dia menegaskan, masyarakat tidak perlu berhenti menyampaikan aspirasi dan kritiknya. “Biarkan DPRD mempertahankan gubernurnya, tetapi kita jangan berhenti. Masyarakat tetap punya ruang untuk menggugat gubernurnya yang sudah melanggar ucapan dan janjinya sendiri.

Gubernur Kaltim sekarang seharusnya malu. Dia lebih baik mengundurkan diri saja karena tingkah laku yang dia lakukan sudah bertentangan dengan janji-janjinya sendiri. “Gubernur sudah melakukan pembohongan kepada rakyat sendiri,” tandas Prof Anhar.

Sementara itu, proses Hak Angket di DPRD Kaltim sepertinya belum mengalami kemajuan. Dari 7 fraksi yang ada, dua fraksi memastikan menolak Hak Angket yaitu Fraksi Golkar dan PAN. Sedang 5 fraksi lainnya termasuk Gerindra tetap sejauh ini masih konsisten mendukung pelaksanaan Hak Angket.

Kita belum mendengar kabar kapan Rapat Paripurna DPRD Kaltim digelar untuk menetapkan pengajuan Hak Angket tersebut. Justru yang terjadi sudah ada karangan bunga yang dikirim masyarakat yang menyatakan: “Turut Berduka Cita atas Meninggalnya Hak Angket DPRD Kaltim.”(*)

Mengapa Generasi Z Tidak Bisa Jauh dari Kopi?

Oleh : Riyawan S,Hut

Pagi hari buat sebagian orang dimulai dengan mandi, olahraga, atau buka notifikasi WhatsApp kantor. Tapi buat banyak anak muda sekarang, rutinitas dimulai dari satu hal yang sama yakni kopi. Bukan sekadar minum, tapi ritual wajib.

Hal itu dirasakan juga oleh M. Faris, mahasiswa semester akhir di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo. Sebelum membuka laptop atau mulai revisi skripsi, dia hampir selalu memesan kopi susu gula aren favoritnya lewat aplikasi.
Kadang ukuran large, kadang ditambah extra shot kalau deadline lagi brutal.

“Kalau belum ngopi tuh rasanya otak belum nyala,” katanya sambil tertawa.

Dan Faris bukan satu-satunya. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Bandung, Surabaya, sampai Samarinda dan Balikpapan, budaya ngopi sudah menjadi bagian dari identitas Generasi Z.

Anak muda yang lahir sekitar tahun 1997–2012 tumbuh bersama budaya coffee shop, kopi kekinian, dan kebiasaan nongkrong yang berbeda total dibanding generasi sebelumnya.

Hari ini kopi bukan lagi sekadar minuman penghilang kantuk. Kopi sudah berubah jadi gaya hidup, ruang sosial, bahkan simbol eksistensi.

Coffee Shop Bukan Sekadar Tempat Nongkrong, Tapi Rumah Kedua Gen Z

Kalau dulu warung kopi identik dengan bapak-bapak ngobrol politik sambil merokok, sekarang suasananya berubah total. Masuk ke coffee shop modern hari ini, yang terlihat justru mahasiswa buka laptop, freelancer meeting online, pasangan muda ngobrol santai, atau anak-anak nongkrong sambil bikin konten TikTok.

Fenomena ini berkembang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Kedai kopi muncul hampir di setiap sudut kota. Bahkan di Kalimantan Timur saja jumlah coffee shop sudah mencapai lebih dari 1.700 tempat, dengan Samarinda menjadi salah satu pusat pertumbuhan budaya kopi modern di wilayah tersebut.

Buat Generasi Z, coffee shop bukan Cuma tempat beli minuman. Tempat ini sudah berubah jadi third place atau ruang ketiga. Apa maksudnya?

Kalau rumah adalah ruang pertama dan kampus atau kantor adalah ruang kedua, maka coffee shop menjadi tempat netral untuk mencari kenyamanan di tengah rutinitas yang melelahkan. Di sana orang bisa jadi diri sendiri.

Mau serius kerja bisa. Mau bengong sambil dengar playlist galau juga nggak masalah. Mau ngobrol sampai lupa waktu pun bebas. Banyak Gen Z merasa lebih nyaman bekerja di kafe dibanding di kamar sendiri. Alasannya sederhana, suasananya lebih hidup dan bikin semangat.

Fenomena work from cafe atau WFC akhirnya menjadi budaya baru. Daripada duduk di kos yang bikin ngantuk, mereka memilih membeli kopi Rp25 ribu demi mendapatkan tempat nyaman, Wi-Fi, colokan listrik, dan suasana produktif selama beberapa jam. Secara psikologis, ada efek unik juga.

Ketika seseorang sudah keluar rumah dan membeli kopi, muncul dorongan untuk “masa iya nggak jadi produktif”. Makanya jangan heran kalau coffee shop sekarang sering terlihat seperti kantor mini penuh laptop dan charger berserakan.

Kopi, Konten, dan Eksistensi: Kenapa Gen Z Suka Banget Ngopi?

Jujur saja, sebagian budaya kopi modern memang nggak bisa dipisahkan dari media sosial. Coba ingat-ingat sendiri. Berapa kali kamu memotret kopi sebelum diminum?

Buat Gen Z, visual adalah bahasa komunikasi utama. Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya membuat tampilan menjadi bagian penting dari pengalaman sehari-hari. Kopi akhirnya bukan Cuma soal rasa, tapi juga soal estetika.

Gelas transparan dengan es batu berembun, latte art cantik, interior kafe industrial minimalis, sampai playlist sendu di sudut ruangan, semua itu jadi paket lengkap yang terasa Instagramable. Dan dari situlah budaya kopi makin meledak.

Data survei beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sekitar 66 persen Gen Z Indonesia mengonsumsi kopi setiap hari. Bahkan sebagian di antaranya minum dua sampai tiga kali sehari. Jenis kopi yang paling populer pun berubah.

Kalau generasi lama identik dengan kopi hitam panas, Gen Z lebih dekat dengan kopi susu gula aren, iced latte, caramel macchiato, atau cold brew. Selain rasanya lebih ringan, tampilannya juga lebih menarik buat konten.

Tapi ada alasan lain yang lebih dalam dari sekadar estetik. Banyak anak muda sebenarnya menjadikan ngopi sebagai bentuk pelarian kecil dari tekanan hidup sehari-hari. Deadline kuliah menumpuk. Tekanan kerja makin tinggi.

Overthinking soal masa depan datang hampir tiap malam. Belum lagi tekanan media sosial yang bikin semua orang merasa harus sukses cepat. Di tengah situasi itu, ritual ngopi menjadi semacam jeda yang menenangkan.

Mulai dari menunggu pesanan dibuat, mencium aroma kopi, duduk santai beberapa menit, sampai tegukan pertama, semua itu memberi efek grounding yang bikin pikiran sedikit lebih tenang.

Buat sebagian orang, ngopi adalah bentuk self-reward paling sederhana.

“Setelah revisi skripsi dibantai dosen, biasanya aku langsung cari kopi,” cerita Merlina, freelancer 22 tahun asal Balikpapan.

“Bukan karena kopinya aja, tapi suasana duduk santai itu bikin kepala lebih ringan.”

Dan mungkin itulah alasan kenapa budaya ngopi begitu melekat pada Gen Z. Karena di balik secangkir kopi, ada kebutuhan untuk merasa tenang, diterima, dan tetap waras di tengah dunia yang bergerak terlalu cepat.

Budaya Ngopi Kekinian Punya Sisi Gelap, Tapi Tetap Bisa Dinikmati dengan Sehat

Walaupun terlihat seru dan estetik, budaya ngopi modern juga punya sisi yang mulai mengkhawatirkan. Masalah pertama tentu soal kesehatan.

Banyak kopi kekinian sebenarnya mengandung gula yang sangat tinggi. Kadang satu gelas kopi susu manis memiliki kandungan gula hampir setara minuman soda. Kalau dikonsumsi terus-menerus tanpa kontrol, risikonya cukup serius.

Mulai dari gangguan tidur, asam lambung, kecemasan berlebih, sampai peningkatan risiko diabetes dan obesitas. Belum lagi kebiasaan minum kopi malam hari yang sekarang makin populer.

Banyak coffee shop buka sampai tengah malam, bahkan dini hari. Akibatnya budaya begadang jadi terasa normal dan malah dianggap keren. Padahal kualitas tidur yang buruk bisa berdampak besar terhadap kesehatan mental dan produktivitas.

Selain kesehatan, ada juga masalah finansial yang sering nggak terasa. Coba hitung sederhana. Kalau satu kopi seharga Rp25 ribu diminum setiap hari, dalam sebulan totalnya sudah sekitar Rp750 ribu.

Kalau ditambah nongkrong, cemilan, atau coffee hopping tiap akhir pekan, pengeluaran bisa tembus jutaan rupiah tanpa sadar. Ironisnya, banyak anak muda lebih disiplin membeli kopi dibanding menabung dana darurat.

Tapi bukan berarti solusinya harus berhenti ngopi total. Kopi tetap punya manfaat kalau dikonsumsi dengan bijak. Kandungan kafein dalam jumlah wajar bisa membantu meningkatkan fokus, energi, dan mood.

Yang penting adalah cara menikmatinya. Ada beberapa langkah sederhana supaya budaya ngopi tetap sehat dan nggak bikin dompet menangis:

Batasi konsumsi kopi 1–2 cangkir per hari.
Hindari terlalu sering minum kopi malam.
Pilih kopi dengan gula lebih sedikit.
Tentukan budget khusus untuk nongkrong dan kopi bulanan.
Gunakan waktu di coffee shop untuk benar-benar produktif.
Sesekali coba alternatif lain seperti teh atau minuman rendah gula.

Karena sebenarnya yang dicari banyak orang bukan hanya kafein. Kadang yang dibutuhkan Cuma suasana tenang dan kesempatan untuk berhenti sebentar dari hiruk-pikuk hidup.

Budaya ngopi Generasi Z pada akhirnya memang lebih dari sekadar tren minuman. Ini adalah gambaran tentang generasi yang tumbuh di tengah tekanan besar, dunia digital yang serba cepat, dan kebutuhan kuat untuk menemukan ruang nyaman bagi diri sendiri.

Coffee shop menjadi tempat bertemu, tempat bekerja, tempat healing, sekaligus tempat mencari identitas. Kopi menjadi simbol kecil bahwa hidup, sesibuk dan seribet apa pun, masih bisa dinikmati pelan-pelan.

Dan mungkin itu sebabnya kalimat “ngopi dulu, baru hidup” terasa begitu relate buat banyak anak muda hari ini.

Karena di balik kopi yang terlihat sederhana, ada cerita tentang orang-orang yang sedang bertahan, mengejar mimpi, menyembuhkan diri, dan mencoba tetap kuat menjalani hidup.

Secangkir kopi mungkin tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Tapi kadang, itu cukup untuk membuat seseorang merasa siap menghadapi hari sekali lagi.

Tito, Tiyo dan Rudy Mas’ud

Catatan Rizal Effendi

ADA dua tokoh hampir bersamaan datang ke Kaltim. Yang satu bernama Tito Karnavian dan yang satu bernama Tiyo Ardianto. Semua orang tahu, Tito adalah Mendagri sejak era Presiden Jokowi sampai sekarang. Sedang Tiyo adalah tokoh mahasiswa yang lagi viral.

Tiyo adalah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gajah Mada (UGM) 2025-2026. Dia belakangan terkenal dan banyak diunggah di media sosial karena keberaniannya mengkritik kebijakan Presiden Prabowo.  Dia bilang MBG bukan Makan Gizi Gratis, tetapi Maling Berkedok Gizi. Lalu dia berkirim surat ke Unicef terkait tragedi siswa bunuh diri di NTT karena tak mampu membeli alat tulis seharga Rp10 ribu.

Mahasiswa Filsafat ini sempat diteror, tapi dia tak gentar. Berani bicara di mana-mana. Karena itu dia diundang datang ke Samarinda dan Balikpapan, pekan lalu. Dia sempat bersuara mengkritik adanya dinasti politik di Kaltim dari keluarga Bani Mas’ud. “Rudi Mas’ud itu bisa jadi Runtuhnya Dinasti Mas’ud,” katanya begitu.

Mendagri Tito hanya datang ke Balikpapan, Selasa (5/5) dalam rangka Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan serta bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait meninjau Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Teritip dan dialog dengan pengembang serta warga penerima bantuan perumahan.

Berkaitan dengan program perumahan terutama rumah MBR (Masyarakat Berpendapatan Rendah),  Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dapat laporan tak nyaman. Sejumlah pengembang mengatakan izinnya masih terlalu  lama. “Kita perlu kemudahan,” kata Ketua DPD Apersi Kaltim, Sunarti Amirullah.

Sunarti mengungkapkan, realisasi pembangunan rumah MBR di Kaltim pada tahun 2026 ini masih jauh dari target. Baru 800-an unit terbangun dari target 5.000 unit. “Dari 15 izin yang diajukan pengembang, baru satu yang keluar izinnya,” jelasnya.

Sedang Rudy Mas’ud dapat sentilan dari penerima bantuan perumahan dan pengembang. Bahkan dia sempat disoraki. Rudy dalam janji kampanyenya Gratispol akan membebaskan biaya administrasi. Tapi faktanya sampai sekarang masih membayar. Jadi tidak sesuai dengan janjinya Gubernur.

Tito sempat ditanya wartawan berkaitan situasi politik di Kaltim yang memanas menyusul adanya aksi demo 214 dan tuntuan Hak Angket yang ditujukan kepada Gubernur Rudy Mas’ud. “Kami terus memonitor terhadap situasi politik di Kaltim termasuk soal pengajuan Hak Angket,” katanya serius.

Dengan bergulirnya usulan Hak Angket, dia berharap terjadi komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif. “Harapan kami komunikasi eksekutif  dan legislatif tetap terjaga agar setiap persoalan bisa dicarikan solusi terbaik,” kata Tito.

Dalam keterangan terpisah, Wamendagri Bima Arya mengatakan, Kemendagri telah memberikan pendampingan khusus dan teguran keras kepada Gubernur Katim Rudy Mas’ud terkait serangkaian kontroversi kebijakan anggaran. “Pemimpin itu perlu mengedepankan etika dan moral dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Apalagi dalam penggunaan APBD,” tandasnya.

Rudy Mas’ud disorot netizen se Indonesia terutama rakyat Kaltim karena dianggap boros dalam penggunaan anggaran yang sifatnya bukan untuk kepentingan rakyat banyak. Mulai soal mobil dinas Rp8,5 miliar, renovasi rumjab Rp25 miliar, honor tim ahli (TAGUPP) mencapai Rp10 miliar lebih sampai urusan kursi pijat dan mencuci pakaian dalam, yang juga menguras APBD. Dia juga dinilai menebarkan nepotisme dan dinasti politik yang sangat berlebihan.

PEMIMPIN YANG BODOH

Tiyo Ardianto datang ke Samarinda, Rabu (6/5) atas undangan BEM Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Mulawarman. Dia diajak diskusi yang digelar di Teras Samarinda, persis di depan Kantor Gubernur dan Lamin Etam, rumah dinas Rudy Mas’ud yang lagi disorot.

Namanya Tiyo, ucapannya memang nyerocos keras. Dia bilang hanya ada dua jenis manusia yang masih berprasangka baik pada penguasa hari ini. “Mereka yang bungul atau mereka yang menikmati kekuasaan,” katanya mendapat aplaus dari para mahasiswa.

Dia juga melontarkan pernyataan yang keras kepada Gubernur Rudy Mas’ud yang akrab dipanggil HARUM. Dia berpendapat keberhasilan HARUM memenangkan Pilgub dengan membagi ratusan ribu rupiah kepada jutaan pemilih, akan berujung pada tindakan korupsi dalam melaksanakan pemerintahan. “Saya ulangi lagi, mana mungkin dengan gaji resmi hanya puluhan miliar dalam lima tahun, bisa mengembalikan modal politik yang ratusan miliar,” ucapnya lantang.

Tiyo juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa menerima uang politik sama saja dengan memberikan izin kepada pemimpin untuk merampok uang negara di masa depan.

Berkaitan dengan keberadaan 43 atau 47 tenaga ahli gubernur Kaltim, Tiyo menilai sebagai pengakuan implisit akan ketidakmampuan seorang pemimpin.

“Memilih pemimpin yang bodoh adalah kesalahan, tapi membiarkan pemimpin yang salah adalah kebodohan. Dan saya tahu masyarakat Kaltim tidak bodoh,” ucapnya lagi.

Saat berada di Samarinda, Tiyo sempat bertemu dengan Irma Suryani, salah seorang penggerak demo 214 dari Aliansi Rakyat Kaltim (ARK). Gara-gara terlibat aksi demo itu, perkara Irma diungkit lagi. Dia jadi tersangka dalam kasus perampasan aset dan dokumen, setelah terlibat konflik utang piutang dengan Nurfadiah, istri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.

Awalnya Irma memberikan dukungan dana Rp2,7 miliar untuk kerjasama bisnis solar. Lalu dia mendapat jaminan lima BPKB dan enam sertifikat tanah. Belakangan pengembaliannya seret, itulah yang menjadi biang tuduhan dan dugaan munculnya tuduhan cek kosong, yang berbalik jadi tuduhan perampasan aset. “Mereka yang menyerahkan sendiri, bukan saya yang merampas,’ kata Irma menjelaskan.

Tiyo menggambarkan Mami Irma  menjadi korban dari bagaimana dinasti kekuasaan itu bekerja mempermainkan hukum sebagai alat politik. “Semoga kasus ini cepat selesai, dan kebenaran yang akan menang,” ucapnya.

Irma sendiri menyatakan tetap terus berjuang untuk kepentingan masyarakat Kaltim. “Saya tetap berjuang untuk masyarakat Kaltim dan saya lebih baik berjuang untuk masyarakat Kaltim ketimbang diri saya sendiri,” katanya tegar.

Selain di Samarinda, Tiyo juga tampil di Kampus Universitas Mulia Balikpapan. Dia tetap lantang berbicara menyorot kekuasaan baik secara nasional maupun yang terjadi di Kaltim.(*)

Next Page »