Ditunggu Juga Maaf Ketua DPRD Kaltim

Catatan Rizal Effendi

GUBERNUR Kaltim Rudy Mas’ud akhirnya meminta maaf. Tadi malam beredar video pernyataan permintaan maaf Rudy, yang diunggah melalui akun Instagram Pemprov Kaltim dan sudah beredar di dunia maya.

Mengenakan baju berwarna hijau dan berkopiah, Rudy berusaha tampil bersahaja. Suaranya merendah dan tidak menampilkan gestur yang membuat orang geram. Tapi ada juga yang mengkritisi, seharusnya Rudy mengenakan seragam resmi seorang kepala daerah dan duduk di ruang kerjanya. Karena ini pernyataan resmi dia sebagai seorang gubernur. Bukan pribadi.

Rudy memulai pernyataannya dengan bahasa yang tidak biasa. “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, ibunda dan adik-adik masyarakat Kalimantan Timur yang saya hormati,” begitu awal ucapannya.

Dia mengatakan, beberapa hari ini dia banyak merenung. Dia menyadari ada beberapa hal yang harus dia perbaiki baik dalam hal bersikap maupun dalam berkomunikasi. “Untuk itu dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” ucapnya sambil meletakkan tangannya ke dada.

Berkaitan dengan renovasi rumah jabatan dengan nilai cukup besar, ucapnya termasuk di dalamnya beberapa item yang menjadi sorotan soal kursi pijat dan aquarium  air laut wajar menimbulkan rasa tidak nyaman dan pertanyaan di masyarakat.

Menurut Gubernur, secara jujur bahwa perencanaan paket renovasi rumah itu sudah ada sebelum dia menjabat. Tapi menurut penjelasan Sekda Sri Wahyuni, anggaran Rp25 miliar itu terdiri Rp12,5 miliar di APBD tahun 2024 dan Rp12,5 miliar di tahun 2025, di mana dia sudah bertugas.

“Sebagai bentuk komitmen, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan termasuk kursi pijat dan aquarium air laut,” tandasnya.

Ke depan tambahnya, dia juga akan melakukan penyesuaian agar penggunaan anggaran fasilitas pimpinan lebih sederhana dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat.

Tidak disinggung Gubernur soal Harum Resort di Balikpapan. Ini juga menjadi sorotan masyarakat karena ada tagihan ratusan juta rupiah berkaitan jamuan makan dan pembelian cinderamata di tempat yang diduga adalah milik pribadi Gubernur.

Sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik, kata Gubernur yang akrab dipanggil HARUM, mulai esok (Senin ini) dia akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam  peran struktural yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur termasuk Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim.

Gubernur tidak menyebut secara langsung nama adiknya, Hijrah Mas’ud. Tapi pernyataan itu memang berkaitan dengan peran Hijrah yang selama ini banyak cawe-cawe di lingkungan Pemprov.

“Nanti akan kita lihat di lapangan apakah Hijrah masih keluar masuk di dinas-dinas untuk menentukan berbagai kegiatan proyek atau program,” kata seorang pejabat di Pemprov Kaltim yang tak mau disebutkan namanya.

Sangat disayangkan Gubernur tidak menegaskan soal eksistensi TAGUPP. Masyarakat menuntut TAGUPP dibubarkan atau setidak-tidak direvisi jumlah orang dan anggarannya. Jumlah anggota TAGUPP sebanyak 43 orang dengan anggaran Rp10 miliar lebih dianggap berlebihan dan pemborosan.

Gubernur juga mengklarifikasi soal ucapannya yang menyamakan Hijrah dengan Hashim Djojohadikusumo, yang membuat pengurus DPD Gerinda Kaltim meradang. “Berkaitan dengan pernyataan saya sebelumnya yang dikaitkan dengan pimpinan di tingkat nasional dan menimbulkan penafsiran yang kurang tepat, saya juga mohon maaf.  Tidak ada maksud saya untuk membandingkan pihak manapun dalam konteks yang tidak semestinya,” ucapnya begitu.

Rudy Mas’ud berjanji ke depan dia akan lebih berhati-hati  dalam bertutur kata agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru. “Saya berkomitmen akan bekerja  lebih teliti, lebih peka dan lebih mendahulukan apa yang menjadi prioritas bagi masyarakat Kaltim. Mohon doa dan dukungan untuk meneruskan program-program kita dan memastikan setiap manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucapnya mengakhiri pernyataan.

BAMBANG DAN HAMAS

Beberapa warga mengatakan menyambut baik pernyataan maaf Gubernur Kaltim. “Tapi masih kita tunggu dan lihat juga implementasinya di lapangan di hari-hari mendatang,” kata Agus, seorang warga  Balikpapan.

Agus juga menuntut permintaan maaf Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud (HAMAS), yang juga kakak kandung Gubernur. Termasuk juga dua anggota TAGUPP yaitu Bambang Widjojanto dan Sudarno, yang membuat pernyataan berlebihan dan tidak sesuai fakta di lapangan. Saat demo, massa mencari Sudarno dan membawa poster Sudarno.

HAMAS juga disorot. Saat berlangsung aksi Demo 214 dia tidak berada di tempat dengan alasan masih mengikuti retret di Magelang. Padahal saat itu acara pelatihan Ketua DPRD se Indonesia itu sudah selesai.

Sebelumnya HAMAS juga membuat pernyataan yang menantang masyarakat. Dia sempat membela soal pembelian mobil dinas gubernur yang terlalu mahal. “Kalau saya jadi gubernur, malah saya beli pesawat,” begitu katanya. Di sisi lain, HAMAS juga dilaporkan membeli mobil dinas Ketua Dewan sebesar Rp3 miliar lebih.

Sebagai Ketua Dewan, akunya, dia sudah menjalankan fungsi Dewan. Tapi rekannya, Muh Husni Fahruddin alias Ayub, Ketua Fraksi Golkar dan Sekretaris DPD Golkar Kaltim mengakui fungsi pengawasan dan budgeting Dewan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ahmad, warga di Tenggarong meminta pakta integritas yang sudah ditandatangi pimpinan Dewan dan Fraksi tetap diijalankan diantaranya melaksanakan hak angket untuk menguji berbagai kebijakan Gubernur yang dianggap tidak sesuai dengan hati nurani rakyat.

Sementara itu, Bambang Widjojanto sebagai anggota Dewan Penasihat TAGUPP sempat mengeluarkan pernyataan dan memastikan bahwa aksi demo 214 adalah residu Pilgub 2024. Tapi pelaku aksi dengan tegas menyatakan tidak ada hubungannya dengan Pilgub.

Beberapa hari lalu mantan Gubernur Isran Noor juga menyampaikan bantahannya. “Ngga ada urusan dengan gubernur sekarang. Apa perlunya saya terlibat dalam aksi tersebut,” kata Isran di depan acara halal bihalal pensiunan ASN.

Beberapa pengamat juga menilai aneh pernyataan Bambang soal dinasti politik, yang disebutkannya tidak selalu beraroma korupsi.   Padahal dia selama ini dikenal sebagai pegiat antikorupsi dan pernah duduk sebagai pimpinan KPK.

Warga juga kesal dengan peran Sudarno. Dia dinilai figur yang tidak konsisten. Sempat mengkritisi habis-habisan soal kebijakan Gubernur HARUM, tapi belakangan cuap-cuap membela Gubernur setelah masuk dalam TAGUPP.

Indra, perempuan asal Samarinda Seberang juga menuntut Gubernur agar memperbaiki sikap istrinya, Syarifah Suraidah, yang selama ini juga jadi gunjingan di mana-mana. Mulai urusan pakaiannya yang berlebihan dan menunjukkan kemewahan seperti Noni Belanda sampai ucapan terakhirnya yang tidak tepat.

Syarifah sempat mengeluarkan pernyataan di akun pribadinya agar masyarakat jangan mencampuri urusan pribadi. Kontan dijawab para netizen. Kalau tidak mau dicampuri, ya jangan jadi gubernur, jangan jadi anggota DPR. “Jadi pemimpin masyarakat atau pemimpin publik ya harus mau dikritisi masyarakat. Tahu diri dong,” kata Isna.(*)

Marahnya Gerindra

Catatan Rizal Effendi

KEPALA pusing, telinga sakit dan dada nyesak. Itu komentar Sani, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Samarinda ketika membaca, melihat dan mendengar komentar serta pernyataan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.

Dua hari setelah aksi demo 214 yang bertujuan memakzulkan dirinya, Rudy Mas’ud menggelar jumpa pers di Hotel Clara Pandurata (eks Hotel Atlet) Sempaja. Temanya berkaitan dengan berbagai isu yang menerpa dirinya. Gubernur didampingi mantan Kapolres Kukar Brigjen Purn  Fajar Abdillah yang ditarik bergabung ke Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) dan mantan Ketua PWI Kaltim, Endro S Efendi.

Meski berlatar belakang polisi, tapi dalam TAGUPP, Fajar masuk dalam Bidang Optimalisasi Pendapatan dan Keuangan Daerah. Saya tidak tahu persis apa alasan dia dimasukkan ke bidang ekonomi dan keuangan? Mungkin juga ini “kompetensi” seperti dimaksud Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.

Mengapa bukan Ketua PWI yang diundang mendampingi Gubernur? “Saya diajak Pak Fajar, teman seangkatan saya di Lemhannas,” kata Endro mengungkapkan alasannya duduk di samping Gubernur.

Pada kesempatan itu, Gubernur Kaltim bicara panjang lebar. Mulai soal aksi demo, masalah TAGUPP, nepostime termasuk yang terkait dengan adik kandungnya, Hijrah Mas’ud dan keponakannya Putri Amanda Nurramadhani yang jadi Ketua Kadin Kaltim termuda.

Yang menarik ketika dia menyinggung soal Hijrah. Dia mengatakan Hijrah menemani dia sejak berjuang ke DPR sampai menuju kursi gubernur, karena itu dia memang selalu ada di sampingnya. Tugasnya meng-handle hal-hal privasi, hal-hal berkaitan dengan logistik atau mandat-mandat yang tidak bisa diwakilkan atau menemui mana-mana. “Sama dengan Pak Hashim juga begitu, apa bedanya dengan Bapak Presiden, dia dipercaya karena itu hak prerogatif,” kata Rudy dengan pede-nya.

Gara-gara menyamakan Hijrah dengan Hashim Djojohadikusumo, jajaran Partai Gerindra Kaltim meradang. “Keterangan Gubernur tersebut adalah penghinaan dan tindakan yang melampaui batas. Karena itu kami menuntut agar Gubernur menghentikan manipulasi sorotan publik, mencabut pernyataannya dan meminta maaf secara terbuka kepada Presiden Prabowo,” tuntut Andi Muh Arif Rayhan Harun, anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra.

Hal yang sama juga disampaikan Sabaruddin Panrecalle, bendahara DPD Gerindra yang juga Ketua Komisi  II DPRD Kaltim. “Membawa nama Presiden untuk membenarkan praktik di daerah adalah langkah yang tidak etis  dan berisiko menurunkan standar kepemimpinan publik,” tandasnya.

Presiden Prabowo sendiri sudah pernah menyentil Rudy Mas’ud berkaitan dengan pengadaan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar. “Mobil Maung Presiden saja harganya hanya Rp1 miliar plus kaca anti peluru, tapi ada kepala daerah beli mobil sampai Rp8 miliar,” katanya.

Ketua DPD Gerindra Kaltim adalah Seno Aji, yang sekarang ini posisinya sebagai wakil gubernur mendampingi Rudy Mas’ud. Sejauh ini belum terbaca bagaimana hubungan mereka. Tapi Seno terkadang jadi bemper berkaitan dengan berbagai sorotan masyarakat kepada Gubernur. Sempat beredar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di media sosial dan terkesan adu domba bahwa ada Seno di balik Aksi 214.

Sebagai asisten pribadi Gubernur, mungkin orang tidak terlalu mempermasalahkan eksistensi Hijrah. Tapi cawe-cawe Hijrah di lingkungan Kantor Gubernur (mulai penempatan dua dosen Unhas ke Dewas RSUD, termasuk dugaan penunjukan sejumlah proyek di dinas-dinas) serta pengangkatan Hijrah sebagai Wakil Ketua TAGUPP itu memang menjadi sorotan.

Sehebat apa kapasitas Hijrah sampai bisa menjadi wakil ketua tim ahli?. Hijrah menyandang gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM). Lalu mengikuti program magister administrasi rumah sakit (MARS) bersama suaminya, dr Ifransyah Fuadi di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas.  Gelar MARS sangat diperlukan sang suami untuk memenuhi persyaratan, karena dia lebih dulu ditunjuk menjadi Dirut RSUD Beriman. Ada kabar Ifransyah sangat mungkin dipromosi jadi Dirut RSUD Kanujoso Balikpapan atau RSUD A Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda.

Ifransyah sempat disentil Wali Kota Samarinda Andi Harun karena ikut mengomentari masalah pengalihan 49 ribu lebih BPJS gratis warga Samarinda dari Pemprov Kaltim ke Pemkot Samarinda. Andi menilai Ifransyah tak mengerti persoalan dan juga bukan tupoksinya.

BANTAH NEPOTISME DAN KKN

Berkaitan isu KKN, Rudy Mas’ud membantah dia bersama saudaranya melakukan praktik KKN atau nepotisme. Sebab, setiap warga negara punya hak yang sama untuk dipilih maupun memilih. “Kalau ada keluarga atau kolega yang terpilih, itu karena sistem demokrasi kita. Semua orang punya hak yang sama untuk dipilih,” ujarnya.

Dia tak menyinggung bahwa demokrasi kita masih diwarnai praktik pragmatisme. Orang memilih karena dibayar. Jadi yang terpilih bukan karena dia hebat dan berkualitas, tapi karena punya kemampuan logistik yang kuat.

Soal nepotisme atau dinasti politik, warganet banyak menyerang Bambang Widjojanto yang menjadi salah satu anggota Dewan Penasihat TAGUPP. Dalam diskusi Kartini di Samarinda, dia mengatakan tidak semua dinasti berbau korupsi. Tapi saat dia menjadi tim Capres  Anies Baswedan, dia pernah mengatakan bahwa  dinasti itu rentan korupsi.

Rudy Mas’ud juga membantah terpilihnya Putri jadi Ketua Kadin Kaltim karena adanya KKN. Kadin itu sama dengan HIPMI punya AD/ART sendiri dan tidak ada kaitan dengan Pemerintah. “Silahkan tanya ke Kadin Pusat mengapa putri terpilih,” tantangnya.

Apa yang disampaikan Gubernur formalnya begitu. Tapi semua orang tahu bahwa lolosnya Putri diduga kuat karena ada intervensi. Sebab, dia belum memenuhi syarat. Belum menjadi pengurus 3 tahun. Sedang lawannya saat itu, Muhammad Ridwan, Ketua Kadin Samarinda. Ridwan sangat memenuhi syarat. Tapi anehnya di tengah jalan dia mundur tanpa alasan yang jelas.

Pelantikan Putri sendiri pada awal Maret lalu juga sempat jadi sorotan. Mulanya akan dilaksanakan di Samarinda, tapi mendadak dialihkan ke IKN. Ada yang bilang Gubernur khawatir ada aksi demo sehingga lokasi pelantikan dipindahkan agak jauh.

Mengenai pelaksanaan hak angket di DPRD Kaltim menyusul desakan dari aksi massa 214, Gubernur menyatakan siap menghadapi. “Saya siap memberikan penjelasan dan itu memang hak DPRD dalam menjalankan pengawasan,” ucapnya.

Berkaitan kebutuhan rumah dinasnya, Gubernur mengakui ada fasilitas kursi pijat yang diduga dibeli senilai Rp125 juta dari uang APBD. “Ya mungkin mereka kasihan, soalnya saya bawa mobilnya sendiri, jaraknya ribuan kilo, matahari belum terbit kami sudah jalan, matahari sudah tenggelam kami masih jalan,” katanya menggambarkan peninjauannya ke berbagai pelosok, yang sangat melelahkan.

Masalah kursi pijat ini sempat disindir salah seorang orator aksi 214 , yang dikutip pakar manajemen Rhenald Kasali. Dia menyindir Gubernur HARUM yang mampu membelikan pakaian dan tas istrinya miliaran rupiah tetapi untuk kursi pijat memakai dana APBD. “Lucu sekali, mungkinkan ini menjadi Pati kedua,” kata Rhenald.

Tadi malam Gubernur Kaltim menghadiri pelantikan Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltim yang baru, Erwin Izharuddin di Samarinda Convention Hall.  Yang melantik adalah Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan. Zul mengakui Gubernur Kaltim lagi terkenal. Ketika menyampaikan sambutan, sebagian massa meneriaki gubernur dengan ucapan “huuuu…..(*)

Protes Andi Harun di RUPS Bankaltimtara

Catatan Rizal Effendi

DUA HARI setelah didemo, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud sudah berani muncul. Bahkan salah satu agendanya adalah hal yang disorot masyarakat. Dia tetap nekat menggelar RUPS percepatan penggantian Dirut Bankaltimtara.

M Yamin, Dirut lama, putra daerah yang masih punya waktu dua tahun lagi bertugas secara resmi digantikan oleh Romy Wijayanto, mantan Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI Jakarta. Dia dikenal sebagai salah satu dari 20 Direktur Keuangan/Chief Financial Officer (CFO) terbaik dari berbagai industri.

Tadinya ada 2 calon pengganti. Selain Romy, ada juga nama Amri Mauraga, mantan Dirut Bank Sulselbar.  Malah Amri yang disebut-sebut calon kuat. Entah kenapa, di detik terakhir terjadi keputusannya beda. Mungkin juga karena berbagai sorotan. Akhirnya Gubernur memutuskan nama Romy.

Ini sejarah baru Bankaltimtara dipimpin orang luar. Apakah akan lebih maju? Kita lihat saja. Tapi yang pasti kebanggaan kita terhadap orang daerah jadi terusik. Padahal selama ini semangat memajukan orang daerah sering dikumandangkan. Itu sebabnya ada tudingan Gubernur dianggap tidak pro orang daerah.

Tidak saja dirut orang luar, Komisaris Utama (Komut) juga orang luar. Malah terbilang jauh daerahnya. Dia adalah  Achmad Syamsuddin, mantan Dirut BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Dia ahli ekonomi syariah. Di antaranya pernah menjadi Managing Director PT Bank Syariah Mandiri.

Ada satu lagi wajah baru di komisaris yaitu diangkatnya Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni sebagai Komisaris Non Independen. Sedang 2 komisaris indepen dipertahankan orang lama yaitu Eny Rochaida dan Bela Barus.

Di jajaran direksi, semula ada dua lagi yang diberhentikan. Selain Yamin, juga Direktur Kredit Siti Aisyah dan Direktur Operasional dan Manajemen Risiko Yenni Israwati. Keputusan terakhir hanya Aisyah yang diganti. Sedang Yenni diangkat kembali. Pengganti Aisyah adalah Viky Pujo Rahmanto.

Dalam RUPS Lainnya, pengangkatan kembali Yenni Israwati sempat dipersoalkan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor.  Sebab, dalam RUPS sebelumnya, Yenni sudah diberhentikan sehingga seharusnya ada proses yang harus dilalui.

Sementara dua kursi direktur lainnya yaitu Direktur Bisnis & Syariah tetap Muhammad Edwin serta Direktur Kepatuhan & Human Capital dipegang Abdul Haris Sahilin.

Kapan direksi dan komisaris baru mulai bertugas? Sepertinya dimulai Senin, 27 April 2026. Ada kabar SK pemberhentian dan pengangkatan direksi dan komisaris baru sudah ditandatangani Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud sebagai pemegang saham pengendali (PSP).

“Ya masa tugas saya sudah berakhir,” kata M Yamin ketika dihubungi kemarin. Yamin mengaku menerima saja keputusan yang diambil pemegang saham. “Jabatan itu amanah, suatu saat akan berakhir. Ya saya siap saja,” jelasnya dengan tenang.

Yamin cukup lama berkarier di Bankaltimtara. Dia merintis karier dari bawah. Pernah menjadi Kacab di Balikpapan dan Jakarta. Sampai akhirnya menjadi Dirut. Masa tugas pertamanya 2020-2024. Lalu berlanjut ke priode ke-2 (2024-2028), yang dijalaninya hanya 2 tahun saja.

TIDAK MENYETUJUI

Hasil RUPS Lainnya Bankaltimtara yang digelar Kamis (23/4), ternyata tidak sepenuhnya dengan keputusan aklamasi. Sebab, ada catatan khusus atau dissenting opinion yang disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, salah seorang pemegang saham minoritas.

Andi menyampaikan 4 pertanyaan yang tidak mendapatkan jawaban. Pertanyaan pertama, apa dasar obyektif dan terukur terhadap pemberhantian Direktur Utama dan jajaran direksi lainnya mengingat  LPJ Direksi  telah diterima dan disetujui RUPS.

Kedua, apakah terdapat temuan baru atau kondisi setelah acquit et de charge yang dijadikan dasar? Acquit et de charge adalah pembebasan dan pelunasan tanggung jawab perdata yang diberikan RUPS kepada direksi/komisaris atas Tindakan pengurusan/pengawasan yang tercatat dalam laporan tahunan.

Ketiga, bagaimana keputusan pemberhentian tersebut memenuhi prinsif kewajaran dan perlindungan pemegang saham minoritas sebagai prinsip tata kelola yang baik (good governance).

Keempat, apakah telah dilakukan analisa risiko dampak keputusan tersebut khususnya terhadap stabilitas kinerja, kualitas kredit, dan kepercayaan publik.

Andi juga mengajukan permintaan klarifikasi  sehubungan dengan pengangkatan Achmad Syamsuddin dan Sri Wahyuni. Itu berkaitan dengan adanya informasi  yang berkembang di ruang publik.

Achmad Syamsuddin pernah dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan pemalsuan RUPS Bank Sumsel (2020) yang ditandatangani Bareskrim Mabes Polri serta menjadi saksi dalam perkara dugaan kredit bermasalah PT Coffindo yang berkaitan dengan penanganan di Kejaksaan Agung.

Sedang Sri Wahyuni pernah dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara terkait program DBON di Kejaksaan Tinggi Kaltim.

Menurut Andi, status sebagai saksi tidak serta merta menunjukkan kesalahan hukum, namun tetap merupakan informasi relevan dalam konteks penilaian reputasi, integritas dan risiko tata kelola.

Andi meminta RUPS Lainnya untuk sementara ditunda sampai terpenuhinya semua klarifikasi  yang dibutuhkan sebagaimana mestinya termasuk memperhatikan dan mengarusutamakan kepentingan daerah Kaltim dan Kaltara. “Jadi kami menyatakan tidak menyetujui agenda pengangkatan sampai adanya klarifikasi tertulis dari aparat penegak hukum,” begitu pernyataan tertulis dari Wali Kota Samarinda.

Sayang suara Andi seperti ditelan bumi. Gubernur Kaltin tetap dengan keputusannya. Pemegang saham minoritas lainnya akhirnya mengikuti keputusan Pemprov Kaltim sebagai pemegang saham terbesar atau PSP. Saham Pemprov Kaltim tercatat 64,07 persen dari 5,1 triliun modal yang disetor. Lainnya rata-rata di bawah 10 persen.

Apakah dengan penggantian Dirut, prahara di Bankaltimtara sudah berakhir? Bisa iya bisa tidak. Sebab, tempo hari ada juga yang meniupkan isu tentang kredit bermasalah Rp235,8 miliar PT Hasamin Bahar Line (HBL) di Bankaltimtara. Meski Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud sudah memberi bantahan, tapi informasi lain menyebut sebelum dia menjadi anggota Dewan, Hasan diduga adalah owner PT HBL. Kalau begitu, biar masalah ini menjadi PR pertama Dirut baru Romy Wijayanto.(*)

Olengnya “Marwah” Kaltim

Catatan Rizal Effendi

WAJAH Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tampak lesu. Dia meninggalkan Kantor Gubernur menuju Lamin Etam, Selasa (21/4) malam sekitar pukul 21.00 Wita, seusai aksi demo 214 yang dilakukan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMK) sehari suntuk.

Tak ada ucapan dan komentar keluar dari mulut gubernur. Dia sempat mengangkat tangan dan berucap pendek. “Dengan Bu Sekda aja,” katanya bergegas meninggalkan wartawan yang mencoba bertanya.

Tak kelihatan Sekda Sri Wahyuni dan Wagub Seno Aji mengiringinya. Kedua orang ini terkesan sering dijadikan bemper menghadapi berbagai pihak yang mengkritisi Gubernur. “Bu Sekda itu orang cerdas, tapi karena harus mengamankan kebijakan pimpinan yang tidak cerdas, jadinya tidak cerdas,” kata Ketua Partai Demokrat Kaltim, Irwan Pecho pernah berkomentar.

Aksi demo yang diikuti ribuan mahasiswa dan masyarakat itu, membuat sejarah. Dari 11 orang yang pernah memimpin Kaltim, baru pertama kali di era Gubernur Rudy Mas’ud ada aksi demo yang begitu keras untuk menurunkan sang gubernur.  Meski baru setahun memimpin, tapi masyarakat melihat ada sejumlah kebijakan Gubernur Kaltim yang ternyata menebarkan aroma yang tidak harum dan sangat menyakiti hati masyarakat.

“Kami mohon maaf karena fungsi pengawasan dan budgeting tidak berjalan,” kata Muh Husni Fahruddin alias Ayub, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, yang juga Sekretaris DPD Golkar Kaltim. Ketua DPD Golkar sendiri adalah Rudy Mas’ud, sang gubernur.

Gubernur sendiri meski ada di Kantor Gubernur, tapi urung menemui massa. Mungkin alasan keamanan. Itu sebabnya, sehari sebelumnya Kantor Gubernur termasuk Lamin Etam  dipasangi benteng kawat berduri. Padahal sebelumnya dia menyatakan Kantor Gubernur terbuka 24 jam untuk siapapun. “Lebih 38 tahun baru sekali ini Kantor Gubernur dipagari kawat berduri,” komentar seorang wartawan.

Selain Gubernur, Bambang Widjojanto, pegiat antikorupsi dan mantan petinggi KPK yang ikut menjadi anggota Dewan Penasihat Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP)  juga memantau jalannya aksi demo dari Kantor Gubernur. Dia kebetulan ada acara diskusi tentang Kartini.

Banyak yang menyorot Bambang karena beberapa hari sebelumnya dia mengeluarkan pernyataan bahwa aksi demo dipastikan dilakukan orang-orang yang kalah Pilgub 2024 lalu, yang dikatakannya ingin membuat keonaran.

Salah seorang wakil mahasiswa ketika menyampaikan orasi dari atas mobil menyatakan dengan tegas bahwa aksi mereka tidak dilatarbelakangi kepentingan tertentu. “Gerakan ini bukan karen sakit hati, tetapi murni karena kepentingan rakyat,” tandasnya.

Selain Bambang, para mahasiswa juga mencari Sudarno, anggota TAGUPP yang banyak membuat pernyataan blunder. Malah ada yang membawa poster bertuliskan: “Matikan Rokok Sudarno.”

Peserta aksi demo 214 bergerak dari Islamic Center. Lalu berjalan kaki menuju gedung DPRD di Karang Paci. Siangnya mereka isoma di Islamic lagi dan baru bergerak pukul 14.00 menuju Kantor Gubernur di Jl Jend Sudirman. Yang menarik badan pengelola Islamic Center saat ini dipimpin Irianto Lambrie, mantan Gubernur Kaltara yang juga menjadi Ketua TAGUPP Kaltim.

Meski sempat diwarnai kericuhan, secara keseluruhan aksi demo berjalan lancar. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro mengakui unjuk rasa berjalan damai. Dia mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat. “Alhamdulillah semua bisa terkendali,” katanya kepada wartawan.

SEPAKAT HAK ANGKET

Aksi demo di depan gedung DPRD Kaltim berhasil mendorong DPRD Kaltim menandatangi pakta integritas yang berisi 3 tuntutan masyarakat. Tiga tuntutan itu adalah evaluasi program Pemda, penghentian praktik KKN dan Nepotisme serta dilaksanakannya hak angket untuk mengkaji kebijakan gubernur yang menyimpang.

“Kita bersepakat atas usulan massa. Unsur ketua fraksi terpenuhi semua, tujuh fraksi. Jadi aman,” kata Wakil Ketua Dewan Ekti Imanuel. Ketika penandatangan dilakukan, Ketua Dewan Hasanuddin Mas’ud tidak ada di tempat. “Masih mengikuti retret di Magelang,” jelasnya.

Keberanian DPRD menjalankan tugas dan fungsinya tengah diuji. Karena selama dinilai tidak berjalan efektif. Itu diakui juga oleh Ayub dari Fraksi Golkar. Semua orang tahu, Ketua DPRD Kaltim adalah kakak kandung Rudy Mas’ud. Karena kontrol tidak berjalan, penggunaan anggaran (APBD) cenderung los dan tidak mencerminkan semangat efisiensi atau penghematan.

Masyarakat menunjuk contoh pembelian mobil dinas Gubernur sebesar Rp8,5 miliar dan mobil dinas pimpinan DPRD Rp6,8 miliar. Meski sudah dikembalikan, kebijakan itu tetap dinilai memprihatinkan dan memalukan. Karena Gubernur beranggapan itu untuk menjaga marwahnya Kaltim. Akhirnya selain dikecam, tapi juga diolok-olok oleh netizen seluruh Indonesia. Bahkan Presiden Prabowo juga ikut menyentil. “Mobil Maung Presiden saja hanya sekitar Rp1 miliar, tapi ada kepala daerah beli mobil dinas sampai Rp8 miliar,” ucapnya.

Selain mobil dinas, juga ada biaya renovasi rumah jabatan mencapai Rp25 miliar. Ini juga menjadi kecaman semua pihak. Selain angkanya selangit, juga ada beberapa komponen renovasi yang menyesakkan dada. Misalnya soal pembuatan aquarium air laut  dan lainnya sebesar Rp198 juta. Juga anggaran pengadaan Videotron indoor Rp782 juta.

Gubernur juga membentuk lembaga TAGUPP yang sangat mahal. Anggarannya luar biasa. Jumlah anggota TAGUPP 43 orang dan mendapat honor APBD antara 20 sampai 45 juta rupiah per orang per bulan. Total dana APBD yang disedot lebih Rp10 miliar.

Belakangan ini orang juga mulai menyorot penggunaan HARUM Resort di Balikpapan. Sebab, di situ ada tagihan jamuan makanan untuk tamu bernilai ratusan juta rupiah ke Pemprov Kaltim.

Berkaitan dengan SDM lokal, Gubernur dianggap lebih mengutamakan orang luar. Terbukti dua Dewan Pengawas RSUD diambil bukan dari orang daerah. Begitu juga dengan rencana percepatan penggantian Dirut Bankaltimtara.

Rudy Mas’ud juga dinilai mengembangkan aroma nepotisme yang luar biasa. Di DPRD Kaltim, selain Hasanuddin Mas’ud ada juga saudara kandung yang lain yaitu, Hj Syahariah Mas’ud.

Kakak kandung Rudy Mas’ud yang lain adalah Rahmad Mas’ud (RM). Sekarang ini Wali Kota Balikpapan dan keponakannya Alwi Al Qadri menjadi Ketua DPRD Balikpapan. Suami adiknya, Hijrah Mas’ud yaitu dr Ifransyah Fuadi diangkat menjadi Dirut RUSD Beriman, meski waktu itu belum memenuhi syarat. Hijrah sendiri diangkat menjadi Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) dan juga ikut cawe-cawe di Kantor Gubernur.

Tak kalah hebohnya Gubernur juga menjadikan keponakan lainnya yaitu Putri Amanda Nurramadhani sebagai Ketua KADIN Kaltim. Usianya baru 23 tahun dan juga belum memenuhi syarat. Tapi tetap dipaksakan. Putri adalah anak dari Syahariah Mas’ud. Syahariah sendiri disebut-sebut bakal dijadikan Ketua KONI Kaltim.

Gelar S3 Rudy Mas’ud di Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Unmul bersama Hasanuddin Mas’ud dan dua lainnya juga mulai dipersoalkan. Rektor Unmul Prof Abdunnur mengakui ada surat Irjen Kemendiktisaintek yang meminta klarifikasi. Hasil klarifikasi yang dibuat dan ditandatangani Kaprodi S2 Ilmu Ekonomi FEB Unmul, diakui ada hal-hal yang tidak terpenuhi. “Kami menunggu arahan Dirjen,” kata Rektor.

Rabu pagi ini di beberapa media sosial beredar video pernyataan Rudy Mas’ud terbaru. Dia menyatakan harapannya agar para mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat selalu menjadi mata telinga dia di dalam melaksanakan perbaikan dan evaluasi kinerja Pemprov Kaltim.

“Pastinya di tangan kalian, adik-adik mahasiswa masa depan Kaltim akhirnya ditentukan takdirnya. Terima kasih atas segala masukan adik-adik mahasiswa dan masyarakat, yang sangat berarti dan berkelas. Semoga ke depan kami dan seluruh Pemprov Kaltim berakselerasi memperbaiki kinerja kami,” tambahnya.(*)

Sanksi Cabut KTP untuk Ayah yang “Nakal”: Gebrakan Berani dari Surabaya

Oleh : Riyawan S.Hut.  (Pemerhati Sosial & Budaya)

Isu soal tanggung jawab ayah setelah perceraian sering kali jadi topik yang sensitif, tapi juga krusial. Selama ini, banyak kasus di mana anak jadi korban karena ayah mangkir dari kewajiban nafkah. Nah, yang lagi ramai dibicarakan sekarang adalah langkah tegas dari Pemerintah Kota Surabaya yang bisa dibilang cukup “nendang” dalam hal layanan administrasi kependudukan (adminduk) bisa diblokir bagi mantan suami yang tidak menjalankan kewajiban nafkah.

Kebijakan ini bukan sekadar wacana, tapi sudah berjalan dan berdampak nyata. Bahkan, ribuan pria sudah masuk dalam daftar yang terdampak aturan ini. Jadi, kalau selama ini ada yang merasa bisa “kabur” dari tanggung jawab, sekarang situasinya sudah berubah total.

Integrasi Data: Sistem Canggih yang Bikin Tidak Bisa Ngeles

Salah satu kekuatan utama dari kebijakan ini adalah integrasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dengan Pengadilan Agama. Jadi, semuanya serba digital dan real-time.

Bayangkan jika skenarionya seperti ini:

Saat seseorang mengurus KTP, KK, atau dokumen lain lewat aplikasi Klampid New Generation (KNG), sistem langsung melakukan pengecekan otomatis. Kalau nama orang tersebut tercatat belum menyelesaikan kewajiban nafkah sesuai putusan pengadilan, maka proses langsung dihentikan.

Bukan cuma sekadar ditolak, tapi juga muncul notifikasi yang menjelaskan alasan penolakan tersebut. Transparan, jelas, dan nggak bisa dibantah.

Data terbaru menunjukkan ada lebih dari 8.000 mantan suami di Surabaya yang masuk daftar penahanan layanan ini. Angka ini bahkan terus meningkat dari bulan sebelumnya. Dari jumlah itu, ribuan kasus berkaitan langsung dengan tunggakan nafkah anak. Artinya? Ini bukan kasus kecil. Ini fenomena sosial yang serius.

“Tidak Ada Mantan Anak”: Pesan Tegas untuk Para Ayah

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan satu kalimat yang langsung viral

“Tidak ada yang namanya mantan anak.”

Kalimat ini sederhana, tapi maknanya dalam banget. Perceraian memang mengakhiri hubungan suami-istri, tapi tidak pernah menghapus tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Dalam banyak kasus, justru setelah perceraian, beban finansial dan emosional lebih banyak dipikul oleh ibu.

Kebijakan ini hadir sebagai semacam “shock therapy”. Selama ini, sanksi sosial atau hukum sering kali kurang memberikan efek jera. Tapi dengan pembatasan layanan administrasi, dampaknya langsung terasa di kehidupan sehari-hari. Bayangkan saja, seseorang tidak bisa mengurus KTP baru, mengajukan paspor, mengurus pernikahan lagi, bahkan kesulitan dalam urusan pekerjaan

Di titik ini, negara benar-benar “turun tangan” untuk memastikan hak anak tidak diabaikan.

Bukan Cuma Uang, Tapi Ini Soal Tanggung Jawab

Memang, dalam diskusi publik, ada yang bilang bahwa anak butuh lebih dari sekadar uang, mereka juga butuh kehadiran ayah. Itu benar. Tapi realitanya, banyak kasus bahkan kebutuhan paling dasar saja tidak terpenuhi. Nafkah yang seharusnya digunakan untuk makan, sekolah, dan kebutuhan harian justru tidak diberikan.

Di sinilah kebijakan Surabaya jadi penting. Ini adalah langkah awal untuk memastikan tanggung jawab paling mendasar terpenuhi dulu. Karena jujur saja, sulit bicara soal kasih sayang kalau kebutuhan dasar anak saja tidak terpenuhi.

Pro dan Kontra: Apakah Kebijakan Ini Terlalu Keras?

Setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Ada yang mendukung penuh karena dianggap melindungi anak, tapi ada juga yang mengkritik karena dinilai terlalu keras. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah “Bagaimana kalau si ayah memang tidak mampu secara ekonomi?”

Ini pertanyaan valid. Tapi perlu diingat, kewajiban nafkah ini bukan ditentukan sembarangan. Semua sudah melalui proses hukum di pengadilan yang mempertimbangkan kemampuan finansial masing-masing pihak. Jadi, alasan “tidak mampu” seharusnya sudah dipertimbangkan sejak awal. Meski begitu, tetap perlu ada solusi di lapangan. Misalnya mekanisme mediasi yang cepat, sistem update otomatis setelah pembayaran dan transparansi data agar tidak ada kesalahan blokir

Surabaya sendiri mengklaim bahwa sistem akan langsung terbuka setelah ada laporan pelunasan dari Pengadilan Agama. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Kaltim Jadi Sorotan: Bisa Nggak Ikut Jejak Surabaya? Nah, ini yang menarik.

Kalau kita geser perhatian ke Kalimantan Timur (Kaltim), situasinya juga cukup mengkhawatirkan. Data dari Pengadilan Agama Sangatta menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, ada 848 kasus perceraian di Kabupaten Kutai Timur saja.

Itu baru satu daerah. Kalau ditotal dengan kota-kota lain seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, angkanya pasti jauh lebih besar. Faktor penyebabnya pun beragam, mulai dari masalah ekonomi sampai fenomena yang lagi marak yakni judi online.

Dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), arus urbanisasi dan perubahan sosial di Kaltim diprediksi akan semakin cepat. Ini bisa berdampak pada meningkatnya angka perceraian jika tidak diantisipasi dengan kebijakan sosial yang kuat. Pertanyaannya sekarang.

Apakah Kaltim siap meniru langkah Surabaya?

Secara teknis, sebenarnya bukan hal yang mustahil. Integrasi data antara Dukcapil dan Pengadilan Agama bisa dilakukan jika ada kemauan politik dan dukungan sistem teknologi yang memadai. Yang jadi tantangan adalah koordinasi antar lembaga, kKesiapan infrastruktur digital, komitmen pemerintah daerah

Tapi kalau melihat dampak positif yang sudah mulai terlihat di Surabaya, ini adalah langkah yang layak dipertimbangkan.

Ini Bukan Sekadar Sanksi, Tapi Perlindungan Masa Depan

Kebijakan Surabaya ini bukan soal menghukum mantan suami semata. Ini tentang memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak mereka, meskipun orang tua mereka sudah berpisah.

Selama ini, banyak kasus di mana ibu dan anak harus berjuang sendiri tanpa dukungan yang layak. Dengan adanya kebijakan ini, negara akhirnya hadir secara nyata.

Untuk Kalimantan Timur, ini bisa jadi momentum. Dengan angka perceraian yang cukup tinggi dan dinamika sosial yang terus berkembang, kebijakan seperti ini bisa menjadi solusi jangka panjang. Pertanyaannya tinggal satu “Apakah pemerintah daerah berani mengambil langkah tegas seperti Surabaya?”

Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya soal administrasi atau birokrasi, tapi masa depan anak-anak yang berhak hidup layak.

Next Page »