Minta Maaflah Pak Gub

Catatan Rizal Effendi

HEBOH mobil mahal Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (HARUM) sudah meluas. Boleh dibilang sudah menjadi kehebohan nasional. Isinya semua mencela. Kebijakan itu benar-benar jauh dari aroma harum yang sebenarnya. Pak Gub dihujat di mana-mana. Sedih juga. Dulu HARUM sempat bilang Kang Dedi Mulyadi (KDM) sebagai gubernur konten. Sekarang giliran Pak Gub punya cap begitu. Sayang capnya agak hitam.

Malah belakangan sorotan orang makin meluas. Soal penampilan istrinya, Hj Sarifah Suraidah disebut bak “Noni Belanda,” soal ada anggaran penulisan naskah pidato, soal anggaran dapur rumah dinas gubernur sampai berbagai hal yang dilakukan dinasti Mas’ud.

Menurut saya tidak ada jalan lain, Gubernur HARUM sebaiknya secara ksatria meminta maaf atas kehilafan ini. Yakinlah apa yang dicibir orang bukan ghibah dan apa yang dimaksud dengan marwah atau muru’ah itu, bukan seperti persepsi yang disampaikan Pak Gub.

Selain meminta maaf, Gubernur harus berani secara langsung menyampaikan klarifikasi atas kesimpangsiuran sekitar pengadaan mobil tersebut.

Pertama, perlu ketegasan apakah mobil tersebut sudah dibeli apa belum? Kalau sudah dibeli, apa jenis mobilnya dan berapa harganya. Tampilkan fotonya. Apa alasan membeli mobil dengan harga yang tinggi? Bukankah ada jenis-jenis mobil dengan spek yang sama, yang harganya tidak semahal yang ada. Pak Gub tidak bisa berkilah bahwa urusan harga dia tidak mengikuti. Ada informasi mengutip KALPOSTONLINE.COM, pengadaan mobil itu lewat CV A dengan nilai kontrak Rp8.499.936.000. Spesifikasinya mobil SUV hybrid 2996 cc 434 HP. Apa benar?

Kedua, sesungguhnya mobil tersebut mau digunakan dan ditempatkan di mana? Di lihat dari penjelasan Pak Gub sebelumnya, terkesan mobil ada di Jakarta. Sementara dua staf Pak Gub termasuk Sekdaprov memberikan penjelasan yang berbeda. Disebutkan mobil itu untuk menyambut tamu IKN dan dipergunakan di medan Kaltim yang berat. Lalu yang benar yang mana?

Ketiga, Pak Gub sebaiknya berkonsultasi dengan Mendagri dan BPK. Saya yakin kalau mobil itu belum dibeli, sarannya dibatalkan saja. Tapi kalau terlanjur sudah dibeli, apa boleh dijual atau dilelang atau dikembalikan ke agennya? Kalau ada risiko kerugian, maka ditanggung secara pribadi oleh Pak Gub. Mobil itu jika dipakai Pak Gub, sepanjang masa akan menjadi bahan celaan orang atas “marwah” Pak Gub yang tidak berpihak ke masyarakat. Belum ada mobil pejabat semahal itu. Presiden Prabowo saja hanya pakai Maung Rp1,2 miliar. Atau Wapres Gibran tak jarang menggunakan Avanza. Jadi kata-kata Pak Gub di depan mahasiswa: “Masa Gubernur pakai Kijang” harusnya dimaknai hal biasa, bukan ketidakwajaran atau merusak marwah.

Keempat, Pak Gub bilang sampai saat ini Pemprov Kaltim belum menyediakan mobil dinas untuk dia di Kaltim. Pertanyaannya, kenapa belum dianggarkan? Apakah ada rencana kalau sukses mobil yang di Jakarta, baru menyusul pengadaan mobil untuk yang di Kaltim dengan kelas yang tak kalah wah-nya? Kata Pak Gub, selama ini dia menggunakan mobil pribadi sampai hancur. Itu sangat kita hargai berkorban untuk negara dan rakyat. Kita salut. Pasti tidak seberapa dilihat dari kekayaan Pak Gub yang mencapai ratusan miliar. Tapi ada wartawan menulis, ke mana mobil Lexus LX 570 yang dipakai gubernur sebelumnya? Katanya hanya dipakai petugas pengawalan, apa benar dan pantas?

Kelima, Pak Gub harus memperbaiki public speaking-nya. Pak Gub harus memahami cara berpikir orang banyak atau masyarakat yang sebagian besar hidup penuh keterbatasan. Ada netizen bilang, apa yang dipahami Pak Gub itu sebagai fenomena cacat berpikir. Sebagai orang kaya, apa yang dikenakan Pak Gub seperti jam tangan yang miliaran rupiah biasa-biasa saja. Tapi sebagai pemimpin masyarakat dan pejabat negara, maka gaya flexing seorang pemimpin sangat melukai perasaan masyarakat. Kolumnis Supriyanto Martosuwito mengatakan, kekuasaan punya efek psikologis yang halus. Fasilitas yang mewah berubah menjadi kewajaran.

Keenam, Pak Gub juga harus mengajak abang kandungnya, Hasanuddin Mas’ud (HAMAS) berpikir yang pantas. Dalam situasi yang peka ini, HAMAS sebagai Ketua DPRD Kaltim seenaknya bilang kalau dia jadi gubernur dia malah beli helikopter.  Kesannya dia lagi menantang rakyat. Walau tujuan beli heli bagus, tapi dia harus sadar bahwa hati masyarakat lagi terluka. HAMAS juga harus menjelaskan betulkah DPRD juga mengambil anggaran APBD 2026 sebesar Rp6,8 miliar untuk kendaraan dinas Dewan. Kalau benar, sebaiknya dibatalkan atau direvisi disesuaikan dengan kondisi. Bukankah APBD Kaltim sangat berat dampak dari pemangkasan atau efisiensi.

ADA MAS DARNO LAGI

Saya lama tak berkomunikasi dengan Sudarno, mantan juru bicara tim kampanye Rudy Mas’ud-Seno Aji. Dia sempat ngambek dan lewat podcast,  Mas Darno – begitu saya panggil – sempat mengkritisi berbagai kebijakan Gubernur HARUM.

Mas Darno sempat menyoroti Hijrah Mas’ud, adik kandung gubernur yang ikut cawe-cawe di Kantor Gubernur. Dia juga sangat keras menentang kehadiran dua dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar yaitu Dr Syahrir A Pasinringi, MS (Prof Cali) dan Dr Fridawaty Rivai, SKM, M.Kes jadi dewan pengawas RSUD milik Pemprov Kaltim. Dia sebut itu pelecehan SDM lokal dan bernuansa capital fligt atau pelarian dana ke luar.

Setelah menghilang  beberapa waktu terakhir, kemarin nama Mas Darno muncul lagi sebagai salah satu anggota Tim Tenaga Ahli Gubernur. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana komunikasinya, karena di situ juga ada nama Hijrah Mas’ud dan Prof Cali yang jadi sorotan Mas Darno.

Beberapa hari lalu Mas Darno diwawancarai Kompastv. Dia tampil penuh semangat sebagai “juru bicara” Tim yang menjelaskan soal pembelian mobil gubernur yang menghebohkan itu.

Presenter KompasTV: Sebenarnya mobil itu mau dipakai untuk apa?

Darno: Fungsinya ada dua. Fungsi operasional untuk jelajah Kaltim yang luasnya 127 ribu km yang medannya sangat berat dan kedua yang berkaitan dengan tamu-tamu. Tapi intinya Pak Gubernur bukan minta mobil apapun. Yang penting dipenuhi speknya. Publik harus tahu ini sudah efisiensi. Karena awalnya pada APBD yang disusun pemerintah sebelumnya, ada sewa helikopter Rp2 miliar per bulan kali 12, jadi Rp24 miliar dalam rangka untuk mobilisasi memantau se Kaltim. Tapi Rudy Mas’ud nggak mau.  Makanya menyerahkan TPAD, Sekda dan teman-teman, untuk mengatur. Yang penting beliau bisa jelajah Kaltim, melihat langsung masyarakat Kaltim.

Bukankah banyak mobil yang speknya sama dengan harga yang tidak fantastis sampai Rp8,5 miliar?.

Darno : Pak Gubernur kita tidak mengatur harganya. Yang penting speknya sesuai Permendagri 2006, silahkan. Yang penting double garden. Yang penting untuk tamu bisa. Untuk mobilasasi se Kaltim bisa. Yang pasti hari ini Pak Gubernur sudah setahun pakai mobil pribadi.

Jadi yang ngusulin akhirnya menjadi mobil seharga Rp8,5 miliar siapa?

Darno : Ya itu kan ada sistem. Pak Gubernur saya itu tidak ngurusi. Dia berbasis pada kebutuhan. Mau mobil harga satu miliar atau 2 miliar silahkan. Yang penting itu mobil untuk lapangan dan kemungkinan tamu-tamu. Kemudian gubernur menyerahkan teman-teman  TPAD, Sekdaprov dan teman-teman di DPRD.

Tapi kenapa kemudian mobilnya ini kata Pak Gub ada di Jakarta?

Darno: Masih ada di Jakarta. Tapi kan bisa ditarik ke Kaltim. Itu urusan teknis saja. Yang penting peruntukannya untuk lapangan dan sebagainya. Dan publik mesti tahu bahwa ini tidak kemudian Pak gubernur minta spek ini dan sebagainya. Ngga ada cerita itu.

Terima kasih atas penjelasannya Mas Darno. Selamat bergabung kembali di lingkaran Pak Gub. Jangan ngambek lagi ya.(*)

Rekam Azhari di Kalsul

Catatan Rizal Effendi

SAYA lama tak bertemu Pak Azhari Idris. Dia Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul, yang berkedudukan di Balikpapan. Apa itu Kalsul? Cuma akronim. Bukan “Kamu Langsung Susul,” tapi kepanjangan dari Kalimantan dan Sulawesi.

Beberapa hari lalu dia kirim undangan kepada saya. Pak Azhari minta saya jadi nara sumber peluncuran buku “Rekam Jejak Energi Migas Kalimantan dan Sulawesi.” Acara berlangsung Jumat (27/2) kemarin di Migas Center, Kampus Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Migas di Jl Transad Km 08, Karang Joang, Balikpapan Utara.

Migas Center itu adalah bangunan untuk perpustakaan dan ruang diskusi sumbangan dari SKK Migas bersama sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). “Biar kualitas SKK Migas lebih meningkat, karena sejumlah lulusannya banyak yang berkarya di KKKS. Dan sekarang kita memang butuh anak-anak lokal,” kata Azhari.

SKK Migas atau Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dibentuk sesuai Perpres No 9 Tahun 2013, yang bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Ringkasnya SKK Migas yang ditugasi agar Indonesia terus memproduksi minyak dan gas bumi.

Lembaga ini ditarget Presiden untuk mencapai produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar kaki kubik gas per hari di tahun 2030. Untuk melancarkan tugasnya, SKK Migas punya beberapa kantor perwakilan, di antaranya Perwakilan Kalsul, Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Perwakilan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara serta Perwakilan Papua & Maluku.

Produksi minyak mentah dan kondesat Kalsul di tahun 2025 mencapai 73.748 barel minyak per hari atau sekitar 12 persen dari produksi nasional yang mencapai 605.267 barel per hari. Sedang produksi gasnya mencapai 1.573 kaki kubik per hari atau 29 persen dari produksi nasional yang mencapai 5.432 kaki kubik per hari.

Provinsi Kaltim punya kontribusi yang besar terhadap produksi minyak dan gas bumi di Kalsul. Makanya kantor Perwakilan Kalsul ditaruh di Balikpapan. Berdampingan dengan daerah operasi Pertamina dan kilang Pertamina, yang baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto dengan proyek RDMP-nya.

Proyek RDMP itu proyek perluasan, yang menyebabkan kilang Pertaminan Balikpapan mampu mengolah minyak mentah dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu. Terbesar di Indonesia. Biaya proyek itu tidak tanggung-tanggung, Rp124 triliun dengan melibatkan 24 ribu pekerja.

Pertamina adalah BUMN energi terintegrasi yang mengelola bisnis minyak dan gas bumi dari hulu sampai hilir. Jadi dia salah satu kontraktor dari SKK Migas. Tapi dia juga mengolah BBM dan memasarkannya.

Peluncuran buku “Rekam Jejak Energi Migas Kalimantan dan Sulawesi” itu ternyata juga mengantar purna tugasnya Pak Azhari sebagai Kepala Perwakilan. “Ya saya memasuki masa pensiun,” jelasnya.

PERSIS WABAH COVID

Kepada para dosen dan mahasiswa STT Migas yang hadir, saya ceritakan bahwa rekam jejak Pak Azhari juga menarik. Sayang tidak terlalu terungkap dalam buku yang digarap sebagian atas dukungan para awak Kaltim Post.

Pak Azhari itu orang Aceh dengan mengantongi gelar sarjan Agama Islam. Dia sempat bekerja di Henry Dunant Center (HDC) di Kota Swiss, kampung halamannya Bapak Palang Merah Dunia. HDC adalah lembaga nirlaba yang terlibat dalam berbagai perundingan damai termasuk perundingan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Ada temannya yang mendorong Azhari masuk ke Unocal, perusahaan migas yang berbasis di Amerika Serikat. Dia sempat memperdalam teknologi geothermal, energi panas bumi. Karena itu ketika Unocal beralih ke Chevron, Azhari sempat bertugas di Jakarta di bidang penanganan  manajemen risiko industri hulu migas dan geothermal untuk Indonesia dan Filipina.

Belakangan dia ditarik ke BP Migas, sebelum diganti menjadi SKK Migas. Sempat bertugas di kampung halamannya, Aceh.  Pada saat puncak pandemi Covid-19 pada Juni 2021, dia dilantik menjadi Kepala SKK Migas Kalsul.

Kata saya, sangat bagus sekali jika diceritakan bagaimana rumitnya mencari dan mengebor minyak di saat wabah Covid. Saat itu saya menjadi wali kota. Saya sering berhubungan dengan teman-teman perminyakan karena sejumlah pekerja minyak banyak terjangkit virus tersebut.

Bayangkan saat itu, ada 66 pekerja PT Pertamina Hulu Kalimantan Timut (PHKT) yang sedang bertugas di RIG terkonfirmasi positif. Mereka semuanya dievakuasi ke Balikpapan. Ada juga sejumpah awak kapal pengangkut minyak yang terkena.

Meski ada Covid, PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) selaku operator Blok Mahakam cukup berani dan andal. Mereka tetap melakukan pengeboran atau operasi tajak di sumur eksplorasi PS-1X di Struktur South Peciko, di Selatan lapangan Peciko yang berada di lepas Pantai Kaltim. “Ya kita itu dalam situasi apapun tidak boleh berhenti mencari migas, karena ini menyangkut hajat hidup negara dan rakyat Indonesia,” kata Azhari.

Pada peluncuran buku kemarin, saya banyak mengungkap harapan Kaltim di industri migas. Mulai kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) sampai kewajiban pemberian Participating Interest (PI). Saya juga mengajukan usuk perlunya didirikan SMK Migas dan Politeknik Energi Migas di Balikpapan.

Saya juga menyinggung sentilan Presiden Prabowo soal duduknya Sultan Kutai Adji Muhammad Arifin pada peresmian perluasan kilang Pertamina Balikpapan. Itu momen untuk mengingatkan kita semua bahwa lahirnya industri minyak di Kalimantan dimulai ketika Sultan Kutai memberikan konsesi  pengeboran kepada JH Menten di Mathilda Balikpapan.

Karena itu, kata saya, Pemerintah termasuk Pemkot Balikpapan, SKK Migas bersama KKKS-nya serta Pertamina perlu membangunkan rumah singgah atau Keraton Mini Sultan Kutai di Balikpapan. Selain juga perlunya didirikan Museum Minyak. “Balikpapan sudah identik disebut kota minyak, jadi wajar kalau punya Museum Minyak,” begitu kata saya.

Peluncuran buku Rekam Migas di Kalsul dihadiri juga oleh Kepala STT Migas Dr M Lukman, ST, MT dan Ketua Yayasan Lauhil Machfudz Zakit, ST, M.En. Ada sejumlah mahasiswa dan dosen. Juga awak Kaltim Post yang dikomandani sang pimred, Romdani serta perwakilan dari Pertamina dan KKKS lainnya. Di antaranya Senior Manager PHM Robert Roy Antoni dan Pak Wisnu.

Terima kasih Pak Azhari Idris atas bhaktinya. Dengan selesainya menjadi Kepala SKK Migas, banyak waktu untuk bertemu sambil menghirup Kopi Gayo Arabika, yang menjadi salah satu kopi terbaik di dunia. Biar target produksi migas mencapai 1 juta barel per hari tetap bisa dicapai.(*)

Bagaimana Puasanya Kawan?

Catatan Hendry Ch Bangun
(Forum Wartawan Kebangsaan)

Bagi wartawan menjalani ibadah puasa sedikit berbeda dengan profesi lain, menurut saya. Ya karena ada hal dasar dari kerja wartawan yang wajib dimiliki siapapun dan di media manapun dia bekerja. Yaitu kritis, curiga, tidak boleh langsung percaya ada yang dikatakan narasumber, wajib melakukan cek dan ricek untuk menguji fakta, dan sering mengambil sudut pandang kritis.

Yang bagi orang lain mungkin menyebalkan. Kecuali kalau si wartawan mau menjadi wartawan rilis, yakni memuat begitu saja press release, keluaran berita, yang dibuat sumber berita. Entah itu perseorangan atau lembaga, atau bahkan narasumber perseorangan yang menanggapi suatu peristiwa dari sudut pandang dia. Sama-sama senang, kata orang, meskipun lalu medianya jadi sebagai corong dan tentu tidak akan disukai audiens.

Di bulan Ramadhan, pekerjaan wartawan ini berisiko membuat orang tersinggung, khususnya narasumber yang ditanyai dengan nada kritis seperti tidak dipercaya. Orang boleh marah tapi dia melakukan itu sesuai perintah atasannya, atau juga inisiatifnya sendiri karena merasa jawaban si narasumber hambar atau terlalu generik. Mungkin perlu ada fatwa dari lembaga agama, agar si wartawan tidak takut berdosa ketika bertanya hal yang membuat narsum kesal bahkan marah.

Bulan Ramadhan mestinya membuat semua orang, termasuk pejabat, pemegang kekuasaan, memperbanyak sabar dan menahan amarah. Tetapi karena pekerjaan wartawan adalah mengorek-ngorek secara kritis—sesuai prinsip jurnalistik—tidak heran lalu narasumber menjadi tersinggung. Wartawan yang berani dan menuruti perintah atasannya seperti menghadapi buah si malakama. Menjalankan perintah, tidak disukai narasumber, tidak menjalankan kena marah boss di kantor.

Semoga wartawan tetap tabah dan terus mencari upaya supaya tidak dibenci narasumber dan tidak dimarahi atasan. Ya cari cara yang baik agar tujuan tercapai dan sama-sama senang, yang tentu tidak mudah. Kalau kita lihat liputan di pengadilan, upaya wartawan mendapat komentar dari terdakwa saat doorstop selalu dihalang-halangi petugas, meskipun adalah hak terdakwa untuk memberi keterangan.
Wartawan kerap marah, tetapi pihak kejaksaan merasa perlu membatasi komentar dari narapidana, entah untuk alasan apa. Pastilah muncul emosi dari wartawan peliput karena harus membuat berita sesuai penugasan dari kantor. Apakah batal puasanya? Biarlah Allah SWT yang menilainya. Atau mungkin perlu juga fatwa dari majelis ulama agar ada pijakan kerja bagi para pekerja pers di lapangan selama bulan puasa ini. *

Sebenarnya kalau mau jalan mudah, kerja wartawan menjadi lebih enak, meski itu nanti tidak akan dikehendaki media yang menjalankan kewajibannya sesuai dengan standar jurnalistik. Yaitu, tunggu saja press release, keluaran informasi dari lembaga atau pihak-pihak terkait dan tambahkan sedikit informasi sebagai pelengkap basa-basi. Beres deh. Tetapi pastilah Boss di kantor tidak senang. Kecuali barangkali media-media yang memang suka membuat senang pejabat atau lembaga yang menjadi bidang liputannya.

Wartawan lalu tinggal duduk-duduk saja di press centre, tunggu berita, atau tunggul email, atau informasi yang disebarkan lewat grup WhatsApp. Biasanya malah dengan foto dan keterangan, lalu tinggal edit sedikit, ubah judul agar tidak seragam, dan muat. Aman deh.

Ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip jurnalistik yang harus kritis, memberi pencerahan bagi audiensnya, dan berpihak pada publik, karena pastilah angle berita dari rilis lembaga pemerintah apakah itu eksekutif, legislatif, yudikatif, sesuai dengan keinginan mereka. Media seharusnya memberikan pandangan kritis, mempersoalkan, mewarnai dengan opini dari pakar, ahli, sehingga berita menjadi lengkap dan bersudut pandang banyak. Tidak monoton dan satu arah.

Dalam kondisi masyarakat sekarang yang hampir selalu beropini secara kritis dan sudut pandang mereka sendiri melalui media sosial, media yang seperti corong pemerintah, pasti tidak layak baca. Nah, kalau klik sedikit, ya tidak laku. Tidak akan dijadikan acuan. Dan bisa jadi ditinggalkan oleh khalayak. Kalau audiensnya sedikit, maka media seperti ini akan hidup segan mati tak mau, alias bagai kerakap tumbuh di batu. Kerdil dan segitu saja. *

Ujian bagi pengelola media saat ini berlipat-lipat banyaknya. Pemimpin Redaksi pasti memiliki idealisme untuk menghasilkan berita-berita berkualitas, sesuai standar jurnalistik umum, menjadikan kepentingan masyarakat sebagai titik tolak pemberitaan, membuat berita di media itu diakui masyarakat, dan kritis. Tentu juga harus aktual, cepat, tepat, dan berusaha mendapat simpati dari publik.

Di sisi lain media harus memikirkan pendapatan yang harus diakui saat ini sumber terbanyaknya ada di pemerintah. Swasta menjadikan iklan di media massa konservatif sebagai pelengkap karena audiensnya pun berkurang secara signifikan, dan lebih mengandalkan media baru, media sosial, dan bahkan media (sosial) sendiri, sesuai dengan minat masyarakat.

Kalau pendapatan sedikit, sulit bagi media untuk membuat pemberitaan berkualitas. Secara praktek bantuan kecerdasan buatan/akal mandiri alias AI bisa “memenuhi” halaman/ruang media entah itu cetak, online, ataupun penyiaran. Tetapi karena ruang publik sudah dipenuhi berita aneka macam yang banyak dan berlimpah ruah, untutan masyarakat ke media konvensional, tentu harus berita yang spesial.

Berita yang digarap secara khusus, dengan kritis, sudut pandang berbeda, yang mencerminkan kualitas si pembuat berita. Yang khas, yang unik, yang mendalam. Berita yang memberi inspirasi, yang mencerahkan, yang komprehensif dan menjelaskan duduk persoalan secara proporsional, dan jujur.
Di sinilah lalu terjadi benturan kepentingan, antara sisi idealisme dan sisi ekonomi, yang Bagai buah simalakama. Dan disinilah sebenarnya diperlukan kontribusi masyarakat, crowdfunding, agar media dapat mandiri dan tetap berpegang pada idealisme pers.

Pemerintah tidak mau campur tangan urusan pembinaan pers, membiarkan mereka hidup dan berjuang sendiri. Alasannya independensi, hal yang mungkin benar tetapi tidak lagi sesuai dengan kondisi mutakhir pers nasional. Maunya mengatur, memberitakan sesuai keinginan pemerintah, dan tidak disalah-salahkan.

Maka masyarakat dan lembaga nonpemerintah menjadi jalan keluar terakhir, agar pers tetap independen, kritis, berpihak pada sebesar-besarnya kepentingan publik, yang tentu saja juga tidak akan sanggup mengayomi semua media. Rasanya ini seperti pungguk merindukan bulan.*

Dalam kondisi kehidupan media seperti itu menjalankan tugas kewartawanan dan mengelola media pada hari-hari ini menjadi lebih berat. Puasa menjadi kesempatan memperkuat batin, menerima ujian dengan lebih sabar, dan berusaha berpikir positif. Khususnya ketika mendapati Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump membuat perjanjian kerjasama yang membuat kehidupan pers, khususnya platform digital, semakin terpuruk.

Jalan keluar paling baik adalah pemerintah memberikan kompensasi kepada media seperti saat Indonesia dilanda Covid. Memberikan insentif bagi wartawan, mengurangi pajak, memperbanyak iklan layanan masyarakat tentang program pemerintah, dst.

Pemerintah harus memiliki “lawan” seimbang agar penyelenggaraan negara berjalan dengan baik, sesuai dan demi sebanyak-banyaknya manfaat bagi rakyat. Tanpa kontrol media, maka aparat pemerintah akan bekerja sesuka hati, asal bapak senang, dan program kerja dijalankan tidak sesuai standar. Pers tidak boleh mati, karena negara demokrasi memerlukannya.

Apa kabar puasanya? Berat kali bah. Tetapi justru karena itulah Ramadhan kali ini menjadi lebih bermakna bagi kehidupan pers.
Ciputat, 28 Februari 2026.

“Harumnya” Mobil HARUM

Catatan Rizal Effendi

HEBOH mobil dinas baru Gubernur Kaltim Haji Rudy Mas’ud (HARUM) semakin “harum.” Di jagad media sosial terus menjadi trending topik. Soalnya mobil dinas baru itu dibeli dengan harga selangit. Dikerok dari duit APBD 2025 sebesar Rp8,5 miliar.

Ada yang membandingkan dengan mobil Maung Garuda yang dipergunakan Presiden Prabowo Subianto. Mobil buatan PT Pindad itu harganya Rp1,2 miliar, jadi 7 kali lipat lebih murah dari mobil Gubernur Kaltim.

Lebih heboh lagi karena penjelasan Gubernur simpang siur dengan pejabat lain, selain juga tidak sejalan dengan kebijakan pengematan dan punya persepsi beda dengan rakyat soal menafsirkan harga diri Kaltim, yang disebutnya “Marwah Kaltim.”

Gubernur memberikan penjelasan resmi kepada wartawan soal mobil itu seusai dia menghadiri Rapat Paripurna Ke-3 DPRD Kaltim Masa Sidang 1 Tahun 2026, Senin (23/2).

Mengawali penjelasannya, Gubernur mengingatkan para wartawan yang mengerubutinya. “Kita sedang berpuasa, tolong jangan terlalu banyak ghibahnya, nanti dosanya berlipat ganda,” katanya sangat religius.

Ghibah adalah tindakan membicarakan keburukan, aib atau kekurangan orang lain. Hukumnya dalam Islam haram dan sama dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati.

Apakah yang digunjingkan para awak media atau netizen soal mobil mahal gubernur masuk dalam kategori ghibah? Silahkan masing-masing kita membahasnya. Kalau perlu kita tanya ke Komisi Fatma MUI. Apalagi ini bulan puasa.

Seperti yang sudah beredar, Pemprov Kaltim dalam APBD 2025 menyisihkan anggaran Rp8,5 miliar untuk pembelian satu mobil pimpinan. Mobil pimpinan yang dimaksud adalah mobil dinas untuk gubernur. Lalu berbagai pihak mengkritisi. Umumnya tidak setuju karena dianggap terlalu mahal dan mewah serta tidak sejalan dengan prinsif penghematan.

Tidak jelas mobil merk apa yang dibeli? Tapi yang pasti berkekuatan 3.000 cc. Ada yang menduga jenis mobilnya adalah Ranger Rover 3.0 Autobiography LWB. HARUM mengatakan, sesuai Permendagri No 7 Tahun 2006, kendaraan kepala daerah untuk sedan kelas 3.000 cc dan jeep 4.000 cc. “Kita mengadakan yang 3.000 CC,” katanya.

Soal harga, HARUM mengatakan dia tidak terlalu mengikuti. ““Ada rupa ada harga. Ada mutu, ada kualitas. Tapi saya tidak terlalu mengikuti soal harga,” begitu katanya.

Gubernur mengungkapkan, sampai hari ini (maksudnya: Senin, 23/2/2026) Pemprov Kaltim belum menyediakan mobil dinas untuk gubernur bertugas di wilayah Kaltim. Mobil yang dipergunakan dia saat ini adalah mobil pribadi. Kondisinya sudah hancur. “Tapi tidak ada masalah demi masyarakat Kaltim,” katanya merendah.

Tidak disinggung ke mana mobil dinas gubernur yang dipakai gubernur sebelumnya. Tapi memang ada fenomena di kalangan kepala daerah, tidak terlalu nyaman menggunakan mobil kepala daerah sebelumnya. Dengan berbagai alasan, maunya diganti yang baru. Mulai soal gengsi sampai hal berbau mistis.

JAGA MARWAHNYA KALTIM

Menurut HARUM, mobil Pemprov Kaltim yang dimaksud adanya di Jakarta. Untuk menunjang kegiatan kepala daerah di sana. Kaltim adalah Ibu Kota Nusantara. Kaltim adalah miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se Indonesia, tapi juga global. “Masa iya kepala daerah pakai mobil sekadarnya.  Jaga dong marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kaltim,” ujarnya beralasan.

Penjelasan Gubernur ini bertolak belakang dengan keterangan Sekdaprov Sri Wahyuni sebelumnya. Sebab dia mengatakan kepada wartawan, Gubernur membutuhkan kendaraan yang andal di segala medan karena ingin menerobos medan Kaltim yang berat.

Dia sempat menggambarkan ngototnya Gubernur HARUM dalam mengunjungi daerah Kaltim yang medannya berat. Salah satunya dia sebut daerah Sotek, Bongan. Sampai harus ganti mobil. “Jadi itu yang menjadi pertimbangan perlunya mobil yang mampu di segala medan,” tegasnya.

Gara-gara penjelasan ini Sri Wahyuni di-bully netizen. “Sekdaprov itu orangnya cerdas. Tapi karena harus menjelaskan kebijakan yang tidak cerdas dari pimpinan, jadi penjelasannya tidak cerdas,” komentar Irwan Pecho, mantan anggota DPRI dapil Kaltim dari Partai Demokrat.

Hal yang tidak sinkron juga dari penjelasan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud (HAMAS), yang juga kakak kandung HARUM.

Menurut HAMAS, pengadaan mobil dinas gubernur itu sudah melalui berbagai proses. Mulai analisis standar belanjanya, APIP dan BPK juga turun sampai penggunaan e-katalog.

“Tapi mobilnya ditaruh Jakarta Pak,” sela wartawan.

“Pakai di sinilah (di Kaltim),” jawab HAMAS.

“Tapi keterangan beliau untuk menjemput tamu di Jakarta,” kata wartawan lagi.

“Wah saya ngga tahu. Tapi kalau menjemput tamu, harusnya memang ada. Masa kalah dengan yang lain. Masa sewa,” jelasnya lagi.

Banyak yang meragukan alasan menjemput tamu IKN. Sebab urusan IKN adalah urusan pemerintah pusat. Tapi yang lebih kena, HARUM memang membutuhkan mobil yang berkelas wah di Jakarta. Sebab dia selain Gubernur Kaltim, juga dipercaya menjadi Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Jadi sering bertemu dengan pejabat pusat termasuk Presiden. Jadi dia terkesan memang butuh kendaraan yang menurutnya untuk menjaga “Marwah Kaltim.”

Soal marwah atau muru’ah itu, HARUM juga diserang warganet. Bang Eka di Instagram bilang, bagi seorang pemimpin Islam, marwah itu tidak dilihat dari penampilan. Dia menunjuk teladan yang diberikan Rasulullah atau sahabat Nabi, Umar bin Chatab. Dalam sejarah kepemimpinan mereka, wibawa atau marwah mereka lahir dari keadilan dan keberpihakan bukan dari penampilan.

Bang Eka mengingatkan, Kaltim yang kaya dengan sumber daya alamnya, penyangga IKN, tapi realitanya masih ada jalan kabupaten rusak bertahun-tahun, masih ada desa blank spot, ada sekolah minim fasilitas, masih ada kasus stunting,  dan kemiskinan di beberapa wilayah pedalaman. Lalu distribusi pendapatan belum merata. “Dengan kondisi seperti itu, malulah kita menuntut fasilitas yang maksimal,” tegasnya.

Hal yang sama juga diserang @zainoelariefin. Dia sempat menyebut “pembohong,” karena rancunya penjelasan. “Kalau mau angkat marwah Kaltim, buktikan dulu janji pendidikan gratisnya, buktikan dulu jalan rusak dibaikin, bukan beli mobil Rp8,5 miliar. Ini cacat berpikir,” tukasnya.

Belum lagi  selesai urusan mobil mahal Gubernur HARUM, terdengar lagi DPRD Kaltim dalam tahun anggaran 2026 juga menguras dana APBD Rp6,8 miliar untuk membeli kendaraan dinas. Kalau itu betul, maka sempurnalah sudah kelakuan yang tidak merakyat ini.

Jika HARUM masih ingin namanya tetap benar-benar harum, maka segeralah meminta maaf kepada rakyat. Kalau pembelian mobilnya masih bisa dibatalkan, lebih baik dibatalkan saja. Orang tahu HARUM punya kekayaan besar. Hebat dan harum jika mau mewakafkan dana pribadinya untuk membeli mobil operasional sendiri dalam menjalankan tugas kepala daerah. Itu amanah yang sempurna dan besar pahalanya.

“Kepada seluruh masyarakat Kaltim, mohon doa agar kita dikuatkan dalam menjaga amanah,” kata HARUM menutup penjelasan kepada wartawan. Dengan ikhlas saya ikut mengaminkan. Aamiiin.(*)

Berpulangnya Kiai Hafal Umur

Catatan Rizal Effendi

SAYA menerima kabar du

KH Mohammad Kasim Pallanju, Minggu (22/2) atau 4 Ramadhan 1447 H sekitar pukul 18.30 Wita. Jenazah di semayamkan di rumah duka, Kompleks Perumnas Batu Ampar. Jenazah dimakamkan di Pemakaman Telindung, Senin (23/2) ba’da dzuhur.

Tidak disebutkan latar belakang kematiannya. Tapi setahu saya belakangan ini beliau jarang keluar karena kondisi kesehatannya semakin berat. Termasuk istri beliau, Hj Maisyah Kasim. Pertemuan terahkhir saya ketika menghadiri undangan pernikahan atau Walimatul ‘Ursy di Gedung Kesenian beberapa waktu lalu.

“Pak Wali ya,” katanya menyapa saya dengan tersenyum. Dia masih memanggil saya seperti saat saya menjadi wali kota. Hubungan kami terbilang akrab. Saya banyak berkomunikasi dan menerima masukan dari beliau ketika saya menjadi wali kota.

Beberapa hari sebelum Kiai Kasim meninggal, Ustaz Jailani, Munir Asnawi, Ustaz Ali Mansyur dan teman-teman lainnya datang menjenguk sepulang dari acara Gong Xi Fa Cai di kediaman Pak Charles, pemilik Hotel Platinum. Seakan memberi isyarat, beliau minta didoakan agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah.

Menurut penuturan H Ali Munsjir Halim, mantan anggota DPRD yang juga keluarga almarhum, kondisi Kiai Kasim hari Minggu itu memang mengkhawatirkan. Hari itu beliau membatalkan syiamnya. Padahal sebelumnya terus berpuasa. Beberapa saat setelah memasuki magrib, beliau menghebuskan nafas terakhirnya.

Duka menyelimuti keluarga. Seorang cucunya tampak terbaring di sisi jenazah. Saya sempat melayat. Lalu ikut berdoa bersama Kepala KUA Balikpapan Selatan H Sandjoyo, S.Pdi dan Murtafiin, S.Ag, Kepala KUA Balikpapan Barat.

Di sana saya sempat bertemu Pak Kasmadi, Ketua RT setempat, yang baru saja viral gara-gara protes jalan. Ada juga Ketua FKUB  Balikpapan Drs H Hakimin, MM, yang juga mantan Kamenag. Ada juga Ustaz Sugianto, Ustaz Jaelani dan Kadis Perdagangan Haemusri.

Jenazah KH Kasim Pallanju dimakamkan di Kompleks Pekuburan Telindung. Sebelumnya ratusan pentakziah menyolatkannya di Masjid  Al Azhar Perumnas ba’da dzuhur. “Beliau orang baik, insyaallah husnul khotimah,” kata seorang warga.

PERNAH KETUA DPRD

KH Kasim Pallaju adalah salah seorang tokoh ulama di Balikpapan, yang banyak berkiprah untuk daerah. Sarat dengan pengalaman. Dia sempat meniti karier sebagai Kepala Pembinaan Mental (Kabintal) Kodam VI/Mulawarman dengan pangkat terakhir letnan kolonel (Letkol).

Karena pengalamannya yang luas, dia dipercaya Kodam memegang jabatan politik. Sempat menjadi Ketua DPRD Kabupaten Pasir (sebelum jadi Paser), Ketua DPRD Kabupaten Kutai sampai Ketua DPRD Kabupatan Bulungan, ketika masih bergabung ke Provinsi Kaltim.

Teman seangkatannya mengakui Kiai Kasim punya wawasan dan pandangan yang luas. Dia sukses memimpin DPRD, sehingga dipercaya berkali-kali dengan jabatan tersebut.

Di Balikpapan, Kiai Kasim aktif dikegiatan keagaaman. Pernah aktif menjadi pengurus Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Balikpapan.

Menurut Ustaz Jaelani, Kiai Kasim Pallanju dikenal sebagai kiai yang tegas dan punya disiplin kuat. Mungkin bawaan beliau ketika masih aktif sebagai seorang tentara. Setiap pertemuan beliau selalu datang lebih dulu. Kalau ada anggota pengurus yang terlambat, dia tak segan-segan memberi teguran.

Sebagai Ketua MUI, Kiai Kasim  selalu berprinsif dengan Fatwa MUI dalam mengambil keputusan. Ingatannya sangat kuat dalam berbagai hal yang menyangkut masalah keagamaan. Dia juga sangat menjunjung tinggi toleransi beragama. Akrab dengan tokoh-tokoh agama lain di antaranya Pak Charles, Pak Samuel dan lainnya.

Banyak kenangan yang diingat Ustaz Jaelani bersama Kiai Kasim. Jaelani mantan Kamenag Berau yang lama bertugas di Balikpapan. Dia dikenal sebagai tokoh agama yang aktif di berbagai organisasi keagamaan. Ada satu kebahagiaan yang dialami Kiai Kasim ketika mengikuti Rakor MUI se Kalimantan. Kiai Kasim mendapat hadiah umrah gratis.

Yang menarik Kiai Kasim sangat hafal menyebut umur beliau, tidak saja tahunnya, tapi juga dengan hitungan bulan, hari dan jam. Itu diucapkannya setiap ketemu kerabat termasuk dengan saya. ”Umur saya saat ini: 83 tahun, 12 hari, 7 jam, 30 menit,” begitu pernah dia ucapkan.

Unik juga. Terkadang saya tersenyum mendengar ucapan beliau soal umur. Tapi setelah saya renungi, ada makna yang mendalam di balik ucapan itu. Sepertinya beliau mengingatkan kepada kita bahwa umur yang bertambah adalah isyarat bahwa pada saatnya kita akan dipanggil Allah Subhanahu Wa Ta’la. Sebab, setiap mahluk hidup pada saatnya akan menerima kematian. “Kullu nafsin dzaiqotul maut,” begitu Kiai Kasim sering mengutip ayat Al-Qur’an ini.

Kiai Kasim termasuk ulama berumur panjang. Dia meninggal dalam usia 89 tahun. Beliau dilahirkan di Maroangin, Sulsel pada 5 September 1937. Delapan tahun sebelum Kemerdekaan. Jadi hafal betul dengan sejarah perjuangan Bangsa Indonesia termasuk yang di Sulawesi Selatan. Selamat jalan Kiai Kasim, insyaallah dilapangkan kuburnya.(*)

« Previous Page — Next Page »