Disergap Monyet di Uluwatu

Oleh: Intan Tarbiatul Wardah

DENPASAR – Senja mulai turun di Uluwatu, meninggalkan gurat oranye yang menyapu tebing-tebing curam dan pura yang berdiri gagah di ujung lautan. Angin sore membawa aroma garam dan suara ombak yang pecah di kaki batu karang.

Di tengah panorama yang memesona, para wisatawan mondar-mandir mencari spot foto terbaik, termasuk saya bersama Yana, yang akrab disapa Bunda.

Setelah puas berkeliling dan berfoto, rasa haus menyerang, saya memutuskan membeli beberapa botol air mineral dari pedagang terdekat. Bersama Bunda saya berjalan santai sambil membawa  sekantong kresek hitam berisi minuman.

Senja Uluwatu ternyata menyimpan “panggung” lain yang jauh lebih dramatis daripada sekadar pemandangan laut dan tebing. Langkah kami menuju area titik kumpul bersama yang disepakati yang tiba-tiba membuat saya terkejut. Dari sisi kiri, muncul seekor monyet abu-abu besar, diikuti beberapa lainnya yang berjalan mantap seolah menguasai wilayah. Dari depan, muncul lagi lebih banyak jumlahnya, dengan mata memperhatikan benda yang saya tenteng

Awalnya saya dan Bunda berjalan berdua tanpa menyadari keberadaan para “penyamun berekor” yang mendekat dengan percaya diri. Baru ketika beberapa turis di belakang tampak berhenti dan menatap, saya menyadari sedang masuk ke dalam “zona bahaya”.

Dengan ketenangan yang berpadu kepanikan kecil, saya Intan menoleh dan berkata cepat.

“Bunda, jalan duluan!,” teriak saya.

Bunda segera menyingkir, sementara saya masih berusaha mempertahankan plastik berisi minuman tersebut. Tapi hanya beberapa detik kemudian, seekor monyet besar mulai mempercepat langkah, diikuti yang lain. Gerakannya tegas, agresif, seperti sudah paham betul apa yang harus diambil.

Di hadapan ancaman puluhan monyet yang mendekat seperti gerombolan perampok terorganisir, saya segera membuat keputusan cepat, keputusan yang sangat masuk akal dalam ekologi Uluwatu. Botol-botol air beterbangan dan jatuh di tanah. Seperti adegan rebutan makanan dalam film dokumenter, para monyet langsung menyerbu, saling tarik, saling loncat. Benar-benar pemandangan yang tak pernah dibayangkan moment ini saya saksikan langsung.

 

Di tengah kekacauan kecil itu, beberapa turis yang berdiri di tangga menjerit memperingatkan.

“Your glasses! Your phone!,” teriaknya.

Saya memang menggunakan kacamata. Reputasi monyet Uluwatu memang terkenal mengambil kacamata atau ponsel yang dibawa turis.

Saya dengan refleks melepas kacamata, memasukkannya dengan sigap ke dalam tas bersama posel di genggaman. Semua dilakukan dalam hitungan detik.

Di depannya, gerombolan monyet mulai berpencar, puas dengan jarahan air mineral yang kini sudah berada di tangan (atau tepatnya dalam genggaman) mereka. Beberapa bahkan membawa lari botol itu sambil berteriak kecil, seolah merayakan kemenangan.

Setelah memastikan semua barang aman, saya menyusul Bunda. Saya berjalan perlahan melewati monyet-monyet yang masih sibuk menikmati botol-botol air tadi. Beberapa turis menatap dengan kagum, sebagian masih menahan tawa, dan beberapa lagi terlihat ngeri melihat aksi para monyet yang begitu terkoordinasi.

Mereka akhirnya sampai di area aman. Wajah Intan sedikit merah, antara lelah, deg-degan, dan geli. Bunda menatap saya sambil tertawa tak percaya.

Senja Uluwatu rupanya tak hanya menyuguhkan pemandangan indah. Ia memberikan cerita dramatis yang akan terus ditertawakan bertahun-tahun kemudian.

Selasar, Ormas, dan Darno

Catatan Rizal Effendi

WA Grup Wartawan ramai menyikapi tulisan Achmad Ridwan atau Awan, founder selasar.co yang  berjudul:  “Mengkritik Gubernur Kaltim dengan Keras, Eh Ditelepon Ketua Ormas.”

Dalam tulisannya itu, Awan mengungkapkan, tanggal 27 Oktober lalu seorang ketua organisasi masyarakat (ormas) menghubunginya berkaitan dengan konten-kontennya yang mengkritik Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (HARUM).

“Saya ini melalui ormas kita (maksudnya ormas yang dia pimpin) adalah pendukung fanatik Pak Gubernur. Ketika ada yang membuat konten seperti yang dinda buat, ini kan sama saja menyinggung perasaan saya. Jujur aja dinda, saya tersinggung. Ini penghinaan juga  buat saya,” kata sang ketua ormas tersebut.

Lalu dia meminta agar tak ada lagi komentar nyinyir terhadap Gubernur. “Saya mau ingatkan dinda, ini bukan ngancam, tapi boleh dibuktikan. Saya tidak mau lagi lihat komentar-komentar nyinyir kepada Pak Gub di media sosial,” ucapnya lagi.

Awan tak menyebut secara jelas siapa ketua ormas yang dimaksud. Tapi sang ketua itu mengajak dia bertemu dan mengundang ngopi di rumahnya. “Kita berdebat temu muka, kalau nggak cocok, berkelahi kita,” katanya begitu.

Empat hari setelah ditelepon, kata Awan, dia kembali meng-upload video kritik yang dialamatkan kepada Gubernur HARUM. Viral. Ditonton ratusan ribu kali warganet. Sang ketua ormas kembali menelepon dia. Tapi Awan mengabaikannya.

Menurut Awan, dia mendengar oknum ketua ormas tersebut juga menghubungi tokoh lain yang membuat konten kritik untuk gubernur. Bahkan dia mengajak duel satu lawan satu.

Tokoh yang dimaksud Awan itu sepertinya Sudarno atau Darno. Pegiat media sosial yang satu ini memang lagi gencar menyerang kebijakan Gubernur HARUM berkaitan dengan pengangkatan dua dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, yaitu Dr Syahrir A Pasinringi, MS dan Dr Fridawaty Rivai, SKM, M.Kes sebagai Dewan Pengawas (Dewas) pada dua rumah sakit milik Pemprov Kaltim.

Yang menarik, Darno adalah mantan wakil ketua tim pemenangan Rudy Mas’ud-Seno Aji sekaligus jurubicara dalam Pilgub 2024. Belakangan lewat medsos dia sangat aktif mengkritik kebijakan Gubernur HARUM yang dianggapnya tidak pro SDM lokal.

Darno juga mengakui ada ditelepon oknum ketua ormas. “Terima kasih sudah ditelepon ngajak duel. Kita tegak lurus aja Pak, tegak lurus untuk Kaltim. Keberpihakan kita untuk sumber daya masyarakat lokal Kaltim,” katanya menjawab lewat podcast.

Sedang Awan juga cukup tegar menghadapi tekanan. Malah dia memberi tips rahasia bagi oknum ketua ormas dan Gubernur HARUM dalam membungkam kritikan. “Cara terbaik membungkam kritik bukanlah dengan membungkam mulut kritikus, melainkan membungkam argumentasi. Tapi membungkam argumentasi diperlukan isi kepala yang mumpuni, bukan otot yang berisi atau isi rekening yang tak berseri,” begitu katanya.

RAMAI BERBAGAI REAKSI

Buntut dari tulisan Awan itu, muncul berbagai reaksi, baik dari kalangan wartawan maupun masyarakat lainnya. Apalagi ini kejadian kedua kalinya wartawan diancam oleh orang dalam lingkaran gubernur.

Akhir Juli lalu, aspri gubernur, Senja Fithrani Borgin, M.Hum terkesan mengancam awak media ketika jurnalis bertanya kepada HARUM soal ketidakhadiran di Rapat Paripurna DPRD. “Tandai… Tandai,” kata Senja ke arah wartawan yang bertanya.

Setelah memicu reaksi keras  kalangan wartawan, Gubernur dan Senja akhirnya menyampaikan permintaan maaf. “Itu di luar kontrol saya, karena itu saya minta maaf,” kata HARUM.

Dalam kasus Awan, wartawan senior Charles Siahaan berpendapat, pernyataan ketua ormas itu sudah mengandung unsur intimidasi dan pembatasan kerja jurnalistik. Hal itu berpotensi adanya pelanggaran terhadap UU Pers, UU ITE dan KUHP.  “Termasuk kategori ancaman terselubung atau implicit threat,” tambahnya.

Pendapat yang sama juga ditegaskan oleh Ketua Dewan Kehormatan PWI Kaltim Intoniswan. Dia menyarankan Awan segera lapor ke polisi. “Apa yang disampaikan oknum ketua ormas tersebut surah termasuk mengancam keselamatan wartawan dan punya niat melakukan kekerasan fisik,” katanya seperti disiarkan NIAGA.ASIA.

Intoniswan mengajak wartawan lebih waspada, sebab gubernur Kaltim sekarang adalah orang kaya dan banyak uangnya. Dengan status demikian bisa saja ada oknum “mencuri” kesempatan dan melakukan hal-hal aneh dengan tujuan mencari simpati gubernur, padahal tindakan oknum itu tanpa sepengetahuan gubernur.

Dia mengajak kepada semua pihak yang berkeberatan terhadap karya jurnalistik wartawan untuk menggunakan saluran yang ada dan sesuai dengan ketentuan. “Gunakan hak koreksi dan hak jawab atau mengkonter lewat tulisan atau lisan,” tandasnya.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin juga sangat menyayangkan adanya upaya pembungkaman terhadap wartawan dalam menjalankan tugasnya. Dia minta para kepala daerah untuk bersifat terbuka dan tidak anti-kritik terhadap segala masukan. Di sisi lain pers juga harus objektif dan benar. “Pers penting sebagai kontrol sosial. Jadi kepala daerah harus terbuka menerima kritik,” katanya kepada NIAGA.ASIA.

Sementara itu Kamis (20/11) kemarin, sebanyak 25 ormas di Kaltim menyatakan sikap mendukung wartawan dan media yang mengekspos kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim yang tidak transparan dan menolak adanya intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kepada wartawan atau media.

Ke-25 Ormas itu di antaranya Pusaka, Kopadaska, FSPKSI, FKPPI, FPPI, Jaga Rakyat Kaltim, KIN-Green Leadership, LBH Pusaka, PAM KT, F-KALIBER, GALAK, LSM GAN dan Forum Solidaritas Borneo (FSB) Kaltim.

“Ruang demokrasi harus dijaga agar masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan. Kita juga mendorong Pemprov Kaltim agar menerapkan prinsip good governance secara konsisten, transparan dan akuntabel,” kata Ketua Persatuan Suku Asli Kalimantan (Pusaka) Kaltim, Rachmadansyah.

Tokoh masyarakat Kaltim, Mugeni juga mengecam keras adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oknum tertentu terhadap wartawan. “Intimidasi terhadap pers adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi,” tandasnya seperti diberitakan seputarfakta.com.

Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH Pusaka), Gusti Addy Rachmany menyatakan siap mendampingi Awan. “LKBH Pusaka siap mendampingi dan memberikan dukungan. Jangan gentar atau takut menghadapi ulah oknum yang melakukan pengancaman terhadap wartawan,” tandasnya juga kepada NIAGA.ASIA.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Perlindungan Konsumen Borneo Kalimantan (PKBK), M Irfan Fajrianur, SE. “Tindakan mengancam dan menekan pers karena memberitakan atau mengkritik kerja seorang gubernur adalah bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan pers dan merupakan pelanggaran serius terhadap HAM serta konstitusi,” jelasnya.

Kita berharap ancaman kepada Awan dan Darno bisa segera disudahi. Kita masih yakin Gubernur HARUM bisa menerima kritikan dan masukan. Termasuk orang-orang di sekelilingnya. Biar namanya tetap harum di mata awak media dan masyarakat.(*)

Darno Minta Maaf ke Hijrah

Catatan Rizal Effendi

PEGIAT sosial Sudarno alias Darno meminta maaf kepada Hijrah Mas’ud, adik kandung Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (HARUM). Ini pasti berkaitan dengan ucapan Darno yang menyorot kehadiran dua dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) di jajaran Dewan Pengawas (Dewas) RSUD milik Pemprov Kaltim.

Pernyataan maaf itu disampaikan Darno dalam postingan podcast terbarunya. “Saya minta maaf kemarin sempat menyebut dosen ini adalah dosennya adik Gubernur, saya minta maaf, walaupun kenyataannya faktanya begitu,” kilahnya.

Darno adalah wakil ketua tim pemenangan Rudy Mas’ud-Seno Aji dalam Pilgub 2024. Dia juga menjadi juru bicara dan mengampanyekan program-program unggulan Rudy-Seno seperti Gratispol. Tapi belakangan dia sering mengkritik kebijakan Pemprov Kaltim, yang dianggapnya tidak berpihak kepada SDM lokal.

Dalam video sebelumnya, Darno mengkritik kebijakan Gubernur HARUM yang mengangkat dua dosen Unhas yaitu Dr Syahrir A Pasinringi, MS yang akrab dipanggil Prof Cali sebagai ketua Dewas RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda dan Dr Fridawaty Rivai, SKM, M.Kes sebagai anggota Dewas RSUD dr Kanujoso Djatibowo Balikpapan.

Menurut dia, ada tiga hal yang menjadi dampak negatif akibat penunjukan itu. Yaitu, tidak efektifnya pelaksanaan pengawasan karena yang  bersangkutan tinggal di luar Kaltim, adanya capital flight dan ketidakadilan terhadap SDM lokal.

Secara tidak langsung Darno mengaitkan kedua orang itu dengan Hijrah. “Saya paham kedua dosen itu adalahnya dosennya Mba Hijrah. Tapi harusnya nggak begitu, kita harus tetap memberi kehormatan kepada SDM kita, akademisi kita,” tandasnya.

Hijrah bersama suaminya dr Ifransyah Fuadi, dirut RSUD Beriman milik Pemkot Balikpapan tahun lalu mengambil program magister rumah sakit (MARS) di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas terutama untuk memenuhi persyaratan sang suami sebagai direktur rumah sakit. Prof Cali dan Dr Fridawaty di antara dosen yang mengajari mereka.

Dr Syahrir sendiri kabarnya belum berstatus guru besar. Tapi karena senior jadi dipanggil “profesor.”  Dia pernah menjabat ketua Prodi MARS Unhas, Dewas RS Unhas (2019-2023), Dewas RSUD AM Parikesit Tenggarong (2020-2025), Dewas RS Amalia Bontang (2019-2023), Dewas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja (2015-2025), anggota Komite Bersama Kemenristek Dikti dan Kemenkes, Ketua Bagian Manajemen RS serta konsultan manajemen di beberapa rumah sakit.

Dalam podcast terbarunya, Darno masih menyorot sepak terjang Prof Cali. Salah satunya soal surat Prof Cali yang mengundang anggota Dewas RSUD AWS, Ketua dan anggota Dewas RSKD dan RS Atma Husada, serta Direktur dan jajaran direksi 5 RS UOBAK Pemprov Kaltim.

Dalam surat undangan tertanggal 3 November 2025 itu, disebutkan bahwa acaranya berlangsung Kamis, 6 November di ruang pertemuan RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dengan agenda Rapat Koordinasi Pembahasan Hospital Base RS sebagai RSPPU (Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama) dan pembahasan hal-hal penting lainnya.

Menurut Darno, undangan itu salah kaprah dan melampaui wewenang. “Itu kerjaan tak pantas. Dr Syahrir saya ingatkan. Kebetulan kita pernah sama-sama di Tim Transisi. Saya ingatkan Pak Syahrir, Bapak tak ngerti kewenangan. Urusan mengundang seperti itu seharusnya menjadi kewenangan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim bukan Bapak,” tegas mantan anggota DPRD Kaltim dari PDIP yang belakangan nyeberang ke Golkar.

Dr Syahrir ternyata sebelumnya diangkat Gubernur Rudy masuk dalam Tim Transisi Jilid 1 yang dipimpin Dr Rusmadi Wongso, mantan Wakil Wali Kota Samarinda. Sedang dalam draft Tim Transisi Jilid 2 yang diketuai Ismiati, Dr Syahrir ditempatkan sebagai Koordinator  Bidang SDM dan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam Tim Transisi Jidil 1 Darno mengakui sering berdebat dengan Dr Syahrir. Di antaranya soal rencana kerjasama S2 dan pengelolaan manajemen rumah sakit antara Pemprov Kaltim dengan FKM Unhas, padahal sudah ada FKM Unmul. Juga soal alokasi anggaran Rp35 miliar untuk membuat skema bagaimana penanganan sejumlah pasien yang menderita penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS.

“CABUT SK GUBERNUR”

Dalam bagian lain podcastnya, Darno juga menyoroti keterlibatan kedua dosen itu dalam beberapa proyek kesehatan di Kaltim. “Kita kerampokan karena beliau berdua tidak sekadar Dewas yang aktivitasnya masih kita pertanyakan, tetapi juga terlibat dalam proyek pendampingan Puskesmas se-Kaltim bernilai Rp4,2 miliar,” jelasnya.

Selain itu Darno juga menyinggung peran Dr Fridawaty lagi menyusun dokumen-dokumen kesehatan Kaltim yang nilainya ratusan juta.

Menurut Darno, kebijakan itu sebagai pelecehan buat rakyat Kaltim khususnya universitas di Kaltim. Padahal di Unmul, juga ada FKM. Dekannya juga profesor yaitu Prof Iwan.  “Yang berarti FKM Unmul dianggap tidak mampu bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kaltim,” anggapnya.

Dia mengingatkan, bahwa APBD disusun dengan  tiga prinsip. Pertama,  pro poor. Supaya kemiskinan berkurang. Tapi bagaimana rakyat Kaltim jadi kaya kalau uangnya diberikan untuk orang luar. Kedua, pro growth. Bagaimana ekonomi bisa tumbuh kalau uangnya dibawa ke luar . Dan ketiga, pro job. Supaya lapangan pekerjaan meningkat. “Jadi intinya APBD disusun untuk menyejahterakan rakyat Kaltim, bukan orang luar,” tandas Darno.

“Ini harapan saya kepada Bapak Gubernur,” kata Darno. Dia minta segera SK Gubernur yang mengangkat kedua dosen itu sebagai Dewas segera dicabut.  Dia juga mengingatkan kepada kedua dosen Unhas itu agar jangan berlebihan bermain proyek di Kaltim.

Sejauh ini kita belum mendapatkan penjelasan dan klarifikasi dari Dr Syahrir dan Dr Fridawaty serta FKM Unhas. Ketika dihubungi vivaborneo.com, Syahrir tidak menjawab meskipun WA yang dikirim dibaca. Tapi ada yang bilang kehadiran mereka di Kaltim karena adanya permintaan dari Pemprov Kaltim sendiri.

Yang mengagetkan, Darno juga menyinggung soal ditelepon kawannya, Ketua Ormas Kaltim. “Terima kasih sudah ditelepon ngajak duel untuk kebaikan. Kita tegak lurus aja Pak, tegak lurus untuk Kaltim. Keberpihakan kita untuk sumber daya masyarakat lokal Kaltim. APBD kita untuk menyejahterakan masyarakat Kaltim bukan orang luar,” jelasnya.

Ada yang menarik dari podcast Darno terakhir. Dia tidak lagi berbicara sambil merokok. Di atas meja tempat dia bicara, hanya ada secangkir kopi dan makanan gorengan. “Saya tidak lagi merokok,” katanya begitu.

Saya menyarankan rokoknya diganti makanan camilan produksi UMKM setempat. Biar sekalian ikut mempromosikan. Biar Mas Darno juga dikenal sebagai pegiat medsos “pro UMKM.”(*)

Darno Kritik Gubernur Kaltim

Catatan Rizal Effendi

BANYAK pihak yang kaget   dengan sikap pegiat media sosial Sudarno. Belakangan ini konten-kontennya bernada mengkritik kebijakan Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (HARUM). Padahal mantan anggota DPRD Kaltim dari PDIP yang menyeberang ke Golkar ini adalah bagian tim sukses HARUM-Seno Aji pada Pilgub Kaltim 2024.

Ketika Pilgub, Sudarno alias Mas Darno ditunjuk sebagai wakil ketua tim pemenangan sekaligus menjadi juru bicara. Suaranya lantang mengampanyekan program Gratispol yang diusung Rudy-Seno. Juga aksinya ketika berlangsung debat kandidat sempat membuat panas tim lawan.

Tapi belakangan ini kok naga-naganya ada perubahan arah? Setidaknya ada dua video Darno yang membahas tajam tentang fenomena yang terjadi di Pemprov. Banyak pihak yang bertanya ada apa dengan Mas Darno?

Video pertama Darno beberapa waktu lalu menyebut ada kepala dinas yang sudah pensiun Oktober lalu masih memimpin rapat di dinasnya yang berkaitan dengan urusan pendapatan. “Ini pelanggaran serius dan harus ditertibkan. Ini nggak punya etika dan nggak punya adab,” katanya keras.

Dalam video Darno itu diselipkan foto acara Gubernur Rudy Mas’ud bersama Sekdaprov Sri Wahyuni. Di samping kanan Sekda ada foto pejabat wanita yang wajahnya dikaburkan.

Selain masih memimpin rapat, sang kepala dinas juga disebutkan masih mengikuti beberapa kegiatan Gubernur Rudy ke luar daerah dengan mempergunakan SPPD dari dinas. “Ini juga tidak benar, di mana standing hukumnya?” tanya Darno.

Lalu dia meminta kepada Gubernur Rudy Mas’ud, Wagub Seno Aji, Irjen Depdagri, Itwilprov termasuk juga Ombudsman turun menangani masalah ini. “Kalau dibiarkan, nanti bisa diikuti kepala dinas lain,” katanya mengingatkan.

Meski tak menyebut nama, orang yang dimaksud Darno tampaknya mengarah kepada mantan kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dra Hj Ismiati, MSi. Meski sudah pensiun, Ismi memang masih beredar di Pemprov karena disebut-sebut dia dipercaya Gubernur Rudy sebagai ketua Tim Transisi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas.

Apakah SK gubernur tentang tim transisi itu sudah keluar? Banyak yang bilang belum. Tapi dengan adanya beberapa nama yang beredar, banyak pihak mengkritik karena dianggap berbau nepotisme dan melecehkan SDM lokal. Apalagi dengan masuknya nama Hijrah Mas’ud sebagai wakil ketua II. Hijrah adalah adik kandung Rudy Mas’ud.

Dalam rapat membahas pendapatan di Hotel Borobudur Jakarta, Ismi tampak hadir. Dia juga mendampingi Gubernur Rudy ketika bersama 18 gubernur lainnya menghadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memprotes soal pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD).

Darno juga mempersoalkan perilaku Ismi yang masih mempergunakan kendaraan dinas. Dia menilai tindakan ini sebagai bentuk ketidakpatuhan yang bersangkutan terhadap aturan dan lemahnya ketegasan pejabat daerah.

Sayang Ismi tak merespon pesan WA yang saya kirim. Padahal perlu penjelasan dan klarifikasi dari dirinya berkaitan dengan apa yang disorot Darno.

HEBOH DEWAS RUMAH SAKIT

Beberapa hari lalu beredar lagi video Darno yang tajam. Dia mempersoalkan adanya dua dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar yang menjadi anggota Dewan Pengawas (Dewas) di dua rumah sakit umum daerah (RSUD) milik Pemprov Kaltim.

Kedua orang itu adalah Dr Syahrir A. Pasinringi, MS (Prof Cali) menjadi Dewas di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda dan Dr Fridawaty Rivai, SKM, M.Kes sebagai anggota Dewas di  RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

Menurut Darno, ada tiga hal yang perlu dipertanyakan dengan diangkatnya kedua orang itu. Pertama, bekerjanya pasti tidak efektif, karena mereka berada di luar daerah. Padahal Dewas harus setiap saat melakukan pengawasan.

Kedua, terjadinya capital flight seperti dalam teori ekonomi. Ada tenaga kerja dari luar dibayar dengan dana APBD Kaltim. Padahal mereka belanjanya di daerah mereka sendiri, jadi ekonomi Kaltim terpengaruh.

Ketiga, berkaitan dengan rasa keadilan. Seakan-akan tidak ada SDM lokal yang  mampu menjadi Dewas. Padahal di daerah ini banyak universitas dan perguruan tinggi. Di Unmul saja, kata Darno, di mana Gubernur juga alumnusnya, ada Fakultas Kesehatan Masyarakat. Darno menyebut era Gubernur Suwarna AF, Pemprov Kaltim sangat melindungi SDM lokal.

Dalam kasus ini, Darno juga menyinggung peran Hijrah Mas’ud. “Saya paham kedua dosen ini adalah dosennya Mba Hijrah, tapi harusnya nggak begitu. Kita harus tetap memberi kehormatan kepada SDM kita, akademisi kita,” tandasnya.

Hijrah sudah lama jadi perhatian. Kabarnya dia ikut berperan di Kantor Gubernur berkaitan dengan berbagai kegiatan kakaknya sebagai gubernur. Media SELASAR.CO Samarinda memberitakan, ada beredar narasi yang menyebut ada kekuasaan di luar birokrasi yang ikut campur dalam berbagai urusan Gubernur Kaltim termasuk menyorong nama untuk Dewas RSUD milik Pemprov. Tapi SELASAR tak berhasil meminta konfirmasi dari Hijrah.

Suami Hijrah adalah dr Ifransyah Fuadi, yang diangkat Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud (kakak Hijrah juga) sebagai dirut RSUD Beriman milik Pemkot Balikpapan. Saat itu Ifransyah belum memiliki kualifikasi magister rumah sakit (MARS). Setelah jadi dirut, baru dia dan Hijrah mengikuti program S2 atau pascasarjana di Unhas.

Darno memberi atensi khusus kepada Gubernur Rudy Mas’ud. “Sekali lagi saya hanya mengingatkan kepada Bapak Gubernur, yang pernah kita dukung mati-matian, habis-habisan supaya Pemprov Kaltim lebih baik dan APBD kita kembalikan untuk sebagai alat menyejahterakan masyarakat Kaltim. Tetap semangat Pak Gubernur, hindari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Supaya musim gugur tidak jatuh di Kaltim,” begitu katanya.

Saya tidak tahu apa maksud Darno dengan narasi “supaya musim gugur tidak jatuh di Kaltim.” Cuma saya jadi teringat nasib Gubernur Riau Abdul Wahid yang pekan lalu gugur dari kursi jabatannya gara-gara KKN terkena OTT KPK.

Di luar soal itu, saya juga perlu mengkritik Mas Darno. Di setiap kontennya dia tampil sambil merokok. Mungkin, selain dia perokok berat, juga untuk menunjukkan ciri khasnya dia ngomong santai ditemani rokok, kopi, dan gorengan. Padahal rokok tak baik untuk kesehatan. Hampir semua tayangan orang “mengharamkan” merokok. Kalaupun ada, biasanya dikaburkan. Jadi, sebaiknya hindari merokok di depan umum. Apalagi di Kaltim ada Perda No 5/2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.(*)

Sayed Jafar ke “Kuning Baru”

Catatan Rizal Effendi

SECARA khusus saya datang ke Banjarbaru, pekan lalu. Agendanya untuk menyaksikan pelantikan H Sayed Jafar Alaydrus, SH sebagai ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Kalimantan Selatan.

Saya merasa surprised dengan kiprah Pak Sayed. Saya pikir dia sudah “habis” setelah dua periode menjadi bupati Kotabaru. Apalagi kemudian dia dicopot dari posisi ketua Golkar Kotabaru menyusul tampilnya sang istri, Hj Fatma Idiana menjadi calon bupati Kotabaru melalui jalur independen atau perseorangan dalam pemilu serentak 2024 lalu.

Tiba-tiba terdengar kabar Sayed dipilih secara aklamasi menjadi ketua DPD Partai Hanura Kalsel. Dan pelantikannya dilakukan Senin (3/11) malam secara besar-besaran di Grand Qin Hotel Banjarbaru yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP Hanura Dr Oesman Sapta Odang (OSO).

Grand Qin Hotel adalah hotel syariah berbintang 4 dengan 187 kamar berbagai type. Dilengkapi fasilitas tempat berbelanja yang dinamai Q Mall Banjarbaru. Karena hotel beraroma Islam, fasilitas masjidnya sangat bagus. Di dalam kamar disediakan juga sajadah, mukena, sarung, dan kitab suci Alquran.

Ballroom Grand Qin Hotel tempat acara pelantikan berlangsung mampu menampung 2.000 tamu. “Kami ingin tunjukkan kepada Pak OSO bahwa Hanura Kalsel sudah siap berjuang menjadi besar,” kata ketua panitia, Hj Syarifah Santiyansyah, SH, MSi, adik Pak Sayed yang juga didaulat menjadi sekretaris DPD.

Saya datang dari Balikpapan bersama Pak Alinur, Vicky, dan Basir, mantan ketua Nasdem yang sempat jadi calon wakil bupati PPU. Ada juga Pak Syukri Wahid, ketua Partai Gelora yang juga calon wawali Balikpapan. “Kita datang untuk menyemangati Pak Sayed,” kata Basir dan Syukri.

Pak Sayed tokoh menarik. Dia punya pertalian darah di dua wilayah. Di satu pihak dia dianggap orang Balikpapan, Kaltim dan di sisi lain dia juga orang Kalsel karena  dilahirkan di Kotabaru. Kabupaten ini dikenal memiliki kota gaib bernama Saranjana, yang digambarkan sebagai kota legenda dengan teknologi canggih.

Usia Pak Sayed 63 tahun. Meski lahir di Kotabaru, dia besar dan berkembang di Balikpapan. Dia tumbuh di lingkungan masyarakat Bugis di Kampung Baru, Balikpapan Barat. Lalu ikut dalam perdagangan minyak sampai berkembang menjadi pebisnis minyak, kapal, dan galangan. Dia pernah menjadi wakil ketua KADIN dan Hiswana Migas Balikpapan.

Ibarat pepatah: kacang tak lupa dengan kulitnya. Setelah sukses di Balikpapan dia juga berkiprah di Kotabaru. Sembari mengembangkan bisnisnya di perminyakan dengan membuka puluhan SPBU, dia juga masuk ke wilayah politik. Mulai jadi anggota sampai menjadi ketua Golkar. Lalu sukses pula menjadi bupati Kotabaru dua periode, 2016-2021 dan 2021-2025.

Didepak dari Golkar tak membuat Pak Sayed patah arang. Tiba-tiba dia mendapat kursi terhormat menjadi ketua DPD Partai Hanura Kalsel. Ada yang bilang Pak Sayed ganti baju. Dari kostum berwarna kuning ke “kuning baru.” Soalnya warna dominan Hanura seperti kuning juga, yang sesungguhnya disebut mereka warna cokelat tanah sebagai lambang kearifan dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

OSO: DIA PETARUNG

Ketua Umum DPP Hanura Dr Oesman Sapta Odang secara spesifik menyebut Pak Sayed sebagai petarung partai yang tangguh. Pak Sayed datang khusus ke OSO dan menyatakan siap menjadi pengurus. “Tapi saya menilai beliau layak menjadi ketua,” jelasnya.

OSO melantik Pak Sayed setelah sebelumnya dia juga melantik Ketua DPD Hanura Kaltim H Marsidik dan Kaltara, Ingkong Ala, SE, MSi. “Saya orang Kalimantan dan satu-satunya ketua umum partai nasional dari Kalimantan. Jadi tentu saya berharap Hanura juga berkembang dan menjadi kebanggaan orang Kalimantan,” katanya  penuh semangat.

Seperti diketahui, OSO yang sekarang berusia 75 tahun adalah pengusaha dan politisi asal Kalbar. Dia pernah menjadi wakil ketua MPR dan ketua DPD RI. Sebelumnya pernah mendirikan Partai Persatuan Daerah, yang tidak lolos electoral threshold. Majalah Globe Asia pernah menempatkan OSO menjadi orang terkaya nomor 104 di Indonesia dengan kekayaan Rp4,6 triliun.

Menurut Oesman, Partai Hanura adalah partai yang menggunakan hati nurani dan berpihak kepada daerah. Karena itu sejalan dengan semangat masyarakat Kalimantan yang ingin maju dan sejahtera  seperti daerah lainnya.

Ia optimistis dengan kepemimpinan baru, Hanura di Kalsel termasuk di Kaltim dan Kaltara berkembang dan mampu berkompetisi dengan parpol lainnya. “Saatnya kita meraih kemajuan, kemenangan dan kejayaan,” katanya begitu.

Pak Sayed sendiri menyatakan siap berjuang habis-habisan untuk memajukan Hanura di Bumi Antasari. “Target kita harus sejajar dengan partai-partai besar di Kalsel dalam Pemilu 2029 akan datang,” katanya ketika ditanya para wartawan.

Menurut Syarifah Santiyansyah, 13 pengurus DPC di tingkat kabupaten/kota se-Kalsel sudah siap berjuang bersama Pak Sayed. “Kami siap tidak saja memenangkan partai, tapi juga akan mengusung Pak Sayed menjadi orang nomor satu di Kalsel,” ucapnya lantang.

Dari Banjarbaru saya bersama Pak Alinur dan Syukri Wahid balik ke Balikpapan lewat jalan darat. Sempat menikmati wadai banjar petah dan lakatan inti. Lalu makan iwak banjar di antaranya pepuyu dan lais. Sayang tak sempat melahap durian dan dodol kandangan.

Sebagai penutup dalam perjalanan, saya makan nasi gandul di Kuaro, Kabupaten Paser tengah malam. Andai nanti ada pemekaran provinsi, yang menggabungkan beberapa kabupaten/kota di Kaltim dan Kalsel, menurut saya layak juga yang menjadi gubernurnya Pak Sayed Jafar. Soalnya dia sudah punya “dua KTP” yaitu KTP Balikpapan dan Kotabaru.(*)

 

*) Rizal Effendi

– Wartawan Senior Kaltim

– Wali Kota Balikpapan (2011-2021)

« Previous Page — Next Page »