Pemprov Kaltim Klarifikasi Penghentian BPJS di Samarinda

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, dr. Jaya Mualimin, memberikan klarifikasi terkait isu penghentian bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi 49.742 warga Kota Samarinda.

Pemprov menegaskan, kebijakan tersebut bukan penghentian layanan, melainkan bagian dari penataan dan validasi data kepesertaan agar sesuai dengan ketentuan nasional serta menghindari tumpang tindih pembiayaan.

Jaya Mualimin menjelaskan, peserta yang masuk kategori miskin berdasarkan desil I–V seharusnya didaftarkan ke dalam skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang dibiayai pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Sementara itu, peran pemerintah daerah difokuskan pada pembiayaan peserta di luar kategori tersebut.

“Kalau masuk kategori miskin, harusnya didaftarkan ke PBI-JK pusat agar dibiayai APBN. Ini supaya tidak terjadi pendanaan yang tidak tepat sasaran,” jelasnya, Sabtu (11/4/2026).

Ia menambahkan, langkah redistribusi data yang dilakukan Pemprov bertujuan untuk menciptakan keadilan antar kabupaten/kota di Kaltim. Pasalnya, jumlah peserta yang ditanggung di Samarinda dinilai jauh lebih besar dibanding daerah lain.

“Daerah lain jumlahnya jauh lebih kecil. Ini yang kita tata agar lebih proporsional,” ujarnya.

Jaya menegaskan, proses ini telah melalui koordinasi dan sosialisasi sebelumnya bersama pemerintah kabupaten/kota, termasuk kesepakatan bersama terkait penanganan jaminan kesehatan masyarakat.

Pemprov Kaltim juga memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan. Jika terdapat warga yang membutuhkan pelayanan namun status kepesertaannya belum aktif, maka akan segera diaktifkan kembali.

“Kalau ada yang sakit, silakan datang. Kami pastikan tetap dilayani. Provinsi tetap menjamin pelayanan kesehatan gratis yang bermutu,” tegasnya.

Selain itu, Pemprov juga membuka ruang koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Kota Samarinda untuk sinkronisasi data dan kebijakan ke depan. Langkah ini dinilai penting agar seluruh warga yang berhak tetap terjamin, baik melalui skema pusat maupun daerah.

Dengan klarifikasi ini, Pemprov Kaltim berharap tidak ada kesalahpahaman di masyarakat. Kebijakan yang diambil merupakan bagian dari upaya penataan sistem agar bantuan jaminan kesehatan lebih tepat sasaran, adil, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Timur. (KRV/pt)

RS Atma Husada Berbenah dengan Berbagai Pelayanan Umum

Vivaborneo.com, Samarinda – Rumah Sakit Atma Husada Samarinda terus berbenah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Tuntutan untuk bersaing dengan rumah sakit lainnya mengharuskan rumah sakit khusus jiwa ini mengembangkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

“Pemerintah kini memberikan ruang bagi rumah sakit khusus seperti halnya Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada dalam mengembangkan pelayanan kepada masyarakat. Porsinya untuk pelayanan umum sebesar 40 persen dan  60 persen tetap pada pelayanan khusus penyakit jiwa,” ujar Direktur RSJD Atma Husada Samarinda, dr Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes  pada Kamis (28/7/2022).

Sehingga untuk dapat berubah sesuai dengan ketatnya persaingan rumah sakit dan tuntutan pelayanan oleh masyarakat, RS Atma Husada menggandeng Unit Layanan Strategis Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Kaltim (ULS-P2MHT) Universitas Mulawarman,  untuk melakukan penelitian dan kajian terkait re-branding layanan.

Dijelaskan dr Jaya Mualimin, sejak lama rumah sakit yang dipimpinnya memberikan pelayanan penyakit jiwa. Sebagai satu-satunya rumah sakit daerah yang khusus memberikan layanan kejiwaan ini, maka kesan sebagai rumah sakit jiwa terbenam dalam benak masyarakat. Untuk melepaskan kesan “menyeramkan” inilah,  RS Atma Husada membangun kesan lebih baik kepada masyarakat tidak hanya terfokus pada masalah penyakit kejiwaan saja.

“Oleh program kebijakan Presiden RI dimungkinkan kini rumah sakit khusus di daerah untuk mengembangkan pelayanannya. Porsinya sebesar 40 persen. Kita sudah ada beberapa pelayanan dengan dokter spesialis anak, dokter penyakit dalam, dokter syaraf, dokter paru-paru dan lainnya,” ujarnya.

Jaya berharap dalam tiga bulan ke depan tim ini akan dapat merumuskan dan merekomendasikan apa saja yang harus dilakukan oleh RS Atma Husada saat ini untuk menghadapi persaingan sebagai rumah sakit terbaik di Kaltim.

Harapannya,  setelah mendapatkan masukan, diperkirakan paling lama 3 tahun ke  depan rumah sakit ini akan dapat menjadi salah satu rumah sakit yang mampu menjadi rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada umumnya.

“Kita tidak tahu yah bagaimana hasil rekomendasi yang dihasilkan oleh tim nantinya. Kita tidak tahu apakah tetap mempertahankan nama yang kini ada ataukah ada nama lain ataukah tetap mempertahankan dengan kekhususannya. Mudah-mudahan akan dicari yang terbaik. Itupun akan kami laporkan kepada bapak gubernur,” ujar dr Jaya Mualimin.

Sementara itu, Ketua Tim ULS-P2MHT Unmul, Raden Priyo Utomo menjelaskan harapan masyarakat terhadap Rumah Sakit Atma Husada sangat besar tidak saja sebagai pelayanan kejiwaan namun juga diharapkan dapat melayani penyakit-penyakit lainnya.

“Sesuatu yang tradisional kalau tidak diperbarui maka akan tergilas. Karena kita harus sesuai juga dengan perkembangan teknologi. Sehingga mau tidak mau juga harus dapat memberikan layanan seperti rumah-rumah sakit pada umumnya,” ujarnya.

Sehingga untuk keperluan re-branding, tidak saja memerlukan perubahan kesan (image) saja tetapi harus menyeluruh seperti bagaimana tanggapan masyarakat, pelayanan apa yang dibutuhkan, bagaimana kesiapan perawat dan dokter spesialis, bagaimana menjangkau pasien yang jauh dengan telemedicine dan lain-lain sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini.(vb/yul/adv/kominfokaltim)