DKP Upayakan Usulan Kaltim Dalam APBN-P 2009

Jakarta -Menteri Departemen Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi berjanji untuk mengupayakan usulan dana dan program Kaltim pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2009, terutama untuk program yang bersifat mendesak atau prioritas. “Kita akan upayakan agar usulan Kaltim ini bisa masuk dalam APBN-P, meskipun tidak semua dan sisanya kembali diusahakan pada APBN 2010,” kata Freddy Numberi saat menerima jajaran Pemprov dan DPRD Kaltim yang dipimpin Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak, di ruang rapat DKP, Selasa (10/2). Dalam pertemuan itu, Freddy mengakui saat ini anggaran untuk DKP memang masih relatif kecil, yakni hanya mencapai Rp3,1 triliun, padahal jika mengacu pda posisi ideal paling tidak dibutuhkan Rp12 triliun setiap tahun. Kendati demikian, kata Freddy jajaran DKP tidak perlu berkecil hati, karena terus berupaya optimal untuk memanfaatkan dana yang ada guna mempercepat pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Terkait soal usulan Kaltim, Freddy menyambut baik karena dalam waktu dekat juga akan dilakukan pembahasan anggaran untuk APBN-P dan APBN 2010, sehingga diharapkan Kaltim terus pro aktif .

Awang yang didampingi Ketua DPRD, Herlan Agus Salim dan sejumlah pejabat teras Pemprov Kaltim mengatakan pengembangan usaha perikanan dan kelautan menajdi salah satu perioritas Kaltim dengan program pengembangan pertanian dalam arti luas. Gubernur juga menyampaikan tentang kondisi Delta Mahakam yang kian memprihatinkan, akibat perambahan dan pembukaan lahan tambak oleh oknum masyarakat yang tidak berwawasan lingkungan, sehingga perlu penanganan cepat agar tidak semakin parah.
Dalam kesempatan itu, Pemprov Kaltim mengajukan usulan dan program dengan total dana mencapai Rp64,67 miliar untuk anggaran 2010 yang meliputi kegiatan pengenmbangan masyarakat pesisir dan pulau terpencil Rp6,22 miliar dan Pengelolaan Delta Mahakam Rp.6 miliar. Selain itu juga diusulkan program pengembangan pelabuhan dan pelabuhan pendaratan ikan (PPI) senilai Rp.38,75 miliar dan revitalisasi perikanan budidaya yang nilainya mencapai Rp13,5 miliar.

“Kita sebenarnya mengusulkan anggaran tersebut pada 2010, namun Menteri DKP justru akan berupaya mengalokasikan sebagian anggaran ini pada APBN-P. Tentunya ini sebuah kemajuan dan perlu kita dorong terus untuk pro aktif sehingga usulan kita jadi kenyataan,” demikian Awang Faroek Ishak.(vb-01/hms04).

 

---