Rute Baru Bandara Melalan Mudahkan Akses Transportasi ke Ibu Kota Provinsi

KUTAI BARAT – Masyarakat Kabupaten Kutai Barat kini memiliki akses transportasi udara yang lebih cepat menuju ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Wings Air resmi mengoperasikan penerbangan perdana rute Samarinda–Melak dan Melak–Samarinda yang disambut langsung oleh pemerintah daerah, pihak bandara, dan manajemen maskapai di Bandara Melalan, Kecamatan Barong Tongkok, Rabu (17/6/2026).

Pembukaan rute tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi pengembangan ekonomi, investasi, dan sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Barat.

Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi mewujudkan penerbangan langsung Samarinda–Melak. Menurutnya, kehadiran layanan penerbangan tersebut akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga pembukaan rute penerbangan ini dapat terwujud,” ujarnya.

Menurut Frederick, kemudahan akses transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan daerah. Dengan waktu tempuh yang lebih singkat, berbagai aktivitas masyarakat, pemerintahan, hingga dunia usaha dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

“Hal ini tentu akan mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar aktivitas pemerintahan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta membuka peluang investasi dan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Barat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak, Bernard Repelita Purba, menyebut kehadiran rute baru tersebut bukan hanya menambah pilihan transportasi, tetapi juga menjadi penghubung penting bagi berbagai aktivitas masyarakat.

Sedangkan Direktur Safety Wings Air, Iyus Susianto, berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan penerbangan tersebut secara maksimal agar rute Samarinda–Melak dapat terus beroperasi dan berkembang di masa mendatang.

Dengan beroperasinya penerbangan langsung ini, Kutai Barat semakin terbuka dan terhubung dengan berbagai pusat aktivitas di Kalimantan Timur, sekaligus memperkuat posisinya sebagai daerah yang siap menyambut peluang pembangunan di masa depan. (adv diskominfo)

Muara Pahu Perkuat Kampung Hadapi Stunting dan Krisis Pangan

SAMARINDA — Upaya menekan angka stunting sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat kampung menjadi fokus dalam bimbingan teknis (Bimtek) yang diikuti aparatur kampung dari Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, di Hotel Horison Samarinda, 16–18 Juni 2026.

Kegiatan yang difasilitasi Pusat Pelatihan dan Kajian Nusantara (PPKN) itu digelar setelah hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan masih adanya sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat di kampung. Salah satunya terkait penanganan stunting yang hingga Mei 2026 tercatat masih ditemukan pada 86 anak yang tersebar di 12 kampung di Kecamatan Muara Pahu.

Camat Muara Pahu, Mauliddin Said, mengatakan persoalan stunting tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi kesehatan semata. Menurutnya, diperlukan keselarasan program mulai dari pemenuhan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, hingga penguatan peran posyandu di tingkat kampung.

“Perlu ada keterlibatan semua pihak agar program penanganan stunting berjalan efektif, termasuk optimalisasi kehadiran balita di posyandu dan pemberian makanan tambahan,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Selain stunting, ketahanan pangan juga menjadi perhatian dalam pelatihan tersebut. Pemerintah menilai kampung perlu memiliki strategi yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan nilai ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan warga.

Menurut Mauliddin, pengelolaan program ketahanan pangan yang tepat dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kemandirian kampung di tengah tantangan ekonomi dan perubahan kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kalimantan Timur, Puguh Harjanto, yang menjadi narasumber dalam kegiatan itu menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah kampung dalam menjalankan program pembangunan.

Ia menilai persoalan stunting dan ketahanan pangan merupakan isu strategis yang saling berkaitan dan membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Diharapkan kegiatan ini dapat memperkuat sinergi mulai dari pusat, provinsi, kabupaten hingga pemerintah kampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Puguh.

Pada sesi pemaparan materi, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai peran kelembagaan ekonomi desa seperti Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKa) dalam mendukung program ketahanan pangan.

Pemerintah berharap penguatan kapasitas aparatur kampung melalui kegiatan semacam ini dapat menghasilkan program yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Di sisi lain, keberhasilan menekan angka stunting dan meningkatkan ketahanan pangan dinilai menjadi bagian penting dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Bagi Kutai Barat, isu stunting dan ketahanan pangan bukan hanya berkaitan dengan kesehatan dan ekonomi masyarakat saat ini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang lebih sehat, produktif, dan mampu bersaing di masa depan. (Man/Adv/Diskominfo Kutai Barat)

Pemkab Kubar Perkuat Sinergi dengan MSF

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melihat peringatan 100 tahun karya Kongregasi Missionarii Sacrae Familiae (MSF) di Kalimantan sebagai momentum memperkuat kolaborasi dalam pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat di daerah.

Hal itu disampaikan dalam Seminar 100 Tahun MSF Kalimantan bertema “Akar dan Realitas, Menjaga Menyala Api Refleksi 100 Tahun MSF dan Menjawab Tantangan Evangelisasi Masa Depan” yang digelar di Gedung Aji Tullur Jejangkat (ATJ), Barong Tongkok, Selasa (16/6/2026).

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat hadir dalam kegiatan tersebut melalui Kepala Dinas Pertanian Stepanus Alexander Samson yang membacakan sambutan Bupati Kutai Barat. Dalam sambutannya, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi MSF yang telah berkarya selama satu abad di Kalimantan, termasuk di wilayah Kutai Barat.

Menurut pemerintah daerah, kehadiran MSF tidak hanya memberikan pelayanan keagamaan, tetapi juga berperan dalam mendukung pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan sosial yang selama ini dirasakan oleh masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman.

“Selama satu abad berkarya di Kalimantan, MSF telah memberikan kontribusi nyata dalam berbagai bidang kehidupan. Karya pelayanan yang dijalankan telah membawa perubahan positif bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman,” demikian kutipan sambutan Bupati.

Bagi Pemkab Kutai Barat, pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga keagamaan yang selama ini berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Karena itu, pemerintah berharap refleksi yang dilakukan dalam seminar tersebut dapat menghasilkan gagasan dan strategi pelayanan yang tetap relevan dengan perkembangan zaman sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

“Melalui seminar ini, saya berharap MSF dapat merumuskan langkah-langkah strategis serta arah pelayanan yang relevan untuk 25, 50, hingga 100 tahun ke depan,” lanjut sambutan tersebut.

Seminar menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Bambang Kuss dan Profesor Paulus Matius. Sementara itu, Provinsial MSF Provinsi Kalimantan, Pastor Y.B. Marharsono MSF, menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai dasar Gereja di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang berlangsung cepat.

Menurutnya, tantangan pelayanan ke depan menuntut kemampuan untuk tetap berpegang pada nilai-nilai dasar sambil menghadirkan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Selain seminar, peringatan 100 Tahun MSF Kalimantan juga akan diisi berbagai kegiatan lain, seperti napak tilas perjalanan misi pertama di Laham, pertemuan para misionaris, kegiatan sosial, hingga Festival Budaya yang akan digelar di Taman Budaya Sendawar.

Ketua Panitia 100 Tahun MSF, Ignasius Rudi, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan tersebut dirancang tidak hanya untuk mengenang perjalanan sejarah, tetapi juga memperkuat hubungan antara Gereja, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Bagi Pemkab Kutai Barat, kolaborasi semacam ini dinilai penting untuk menjaga harmoni sosial sekaligus mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui sinergi yang telah terjalin selama puluhan tahun, pemerintah berharap kontribusi MSF dapat terus menjadi bagian dari upaya membangun kualitas kehidupan masyarakat Kutai Barat di masa depan.

Puncak peringatan 100 Tahun MSF Kalimantan dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 di Barong Tongkok dan akan menjadi momentum refleksi atas perjalanan panjang karya pelayanan yang telah mewarnai kehidupan masyarakat Kalimantan selama satu abad. (Ibn/Adv/Diskominfo Kubar)

Pemkab Kubar Perketat Pengawasan Distribusi BBM

SENDAWAR – Prokopim-Pemkab Kutai Barat (Kubar) memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) menyusul kenaikan harga yang dikhawatirkan berdampak terhadap ketersediaan BBM bersubsidi di daerah.

Bupati Kubar Frederick Edwin mengatakan, kenaikan harga BBM merupakan kondisi yang harus disikapi bersama karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari situasi nasional hingga global yang berdampak pada pasokan energi. Kondisi tersebut berpotensi memicu peralihan pengguna BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi sehingga mengancam ketersediaan stok yang jumlahnya terbatas.

“Kenaikan harga BBM dan subsidi ini tentu akan menguras stok karena ada peralihan pengguna BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Sehingga jumlah BBM yang disubsidi pasti akan berkurang. Kita harus menyikapi keadaan ini dengan bijak,”ujar Bupati saat memimpin rapat koordinasi, di Ruang Rapat Diklat Lantai 3 Kantor Bupati Kubar, Jumat (12/6/2026).

Rapat dihadiri Asisten 2 Ali Sadikin, Kepala Satpol PP Yustinus Giri, Plt Kepala BKAD Erik Vicktory, Plt Kepala Dinas Perhubungan Rita Nursandy, Kepala Disdagkop UKM Uji Rinjani, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Kubar.

Bupati meminta seluruh instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM di SPBU maupun Agen Premium dan Minyak Solar (APMS). Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi demi meraup keuntungan di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

“Jangan sampai ada yang mengambil keuntungan dari keadaan sulit masyarakat di sekitar kita. Pengawasan harus dilakukan sesuai kewenangan dan kemampuan yang ada,”tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kubar Nanang Adriani menyoroti masih adanya APMS yang tidak beroperasi dalam waktu cukup lama. Menurutnya, kondisi itu turut memicu penumpukan antrean di APMS lain yang masih aktif melayani masyarakat.

Ia mencontohkan adanya APMS yang sempat berhenti beroperasi selama sekitar dua bulan sehingga masyarakat terpaksa beralih ke APMS terdekat.

“Nah ini yang memicu APMS tetangganya diserbu oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang mengisi secara berlebihan. Syukur, setelah dikoordinasikan akhirnya APMS tersebut kembali melayani penjualan,”katanya.

Nanang juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap sasaran penerima BBM bersubsidi. Menurutnya, distribusi BBM harus melalui jalur resmi seperti SPBU dan APMS. Namun, praktik penjualan kembali BBM di luar jalur resmi masih ditemukan dan diduga menjadi penyebab masyarakat yang berhak justru kesulitan memperoleh pasokan.

“Ini yang harus menjadi perhatian bersama. Banyak pihak mengambil keuntungan dengan menjual kembali BBM. Akibatnya masyarakat yang memang berhak membeli justru tidak kebagian,”ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab akan melakukan operasi atau razia terpadu secara berkala. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, langkah itu dinilai efektif menekan praktik pembelian berlebihan maupun penjualan BBM ilegal.

Selain itu, evaluasi terhadap pengelolaan APMS juga akan dilakukan guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal di tengah meningkatnya kebutuhan akibat perubahan pola konsumsi BBM.

“Kita harus peka terhadap kondisi ini. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan justru kesulitan mendapatkan BBM. Semua pihak harus bersama-sama menjaga agar distribusi berjalan tertib dan tepat sasaran,”pungkas Wabup. (adv diskominfo)

Pemkab Kubar Serahkan Nota Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban APBD

KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang II Tahun 2026 DPRD Kabupaten Kutai Barat, Senin (15/6/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kutai Barat tersebut dipimpin Ketua DPRD Ridwai dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, jajaran perangkat daerah, instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.

Mewakili Bupati Kutai Barat, Wakil Bupati Kutai Barat (Kubar) H. Nanang Adriani menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan anggaran dan program pembangunan selama tahun 2025.

Menurutnya, dokumen yang disampaikan kepada DPRD telah dilengkapi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan tersebut memuat berbagai informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan program pembangunan, hingga capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

“Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Nanang Adriani.

Ia menjelaskan penyusunan laporan keuangan daerah bukan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan anggaran dan sumber daya daerah yang telah dipercayakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

“Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan yang lebih baik pada masa mendatang,” jelasnya.

Nanang juga menekankan pentingnya peran DPRD dalam proses pembahasan Raperda tersebut. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Melalui pembahasan yang akan dilakukan bersama DPRD, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan keuangan daerah sekaligus menjadi pijakan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. (adv diskominfo)

Next Page »