KKP Rampungkan 65 Kampung Nelayan Merah Putih Tahap I

Vivaborneo.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menuntaskan pembangunan 65 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahap pertama hingga akhir April 2026. Pencapaian tersebut memperkuat langkah pemerintah dalam membangun ekosistem perikanan terpadu yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Tahap I dan II, Trian Yunanda, menegaskan seluruh pekerjaan konstruksi telah selesai sepenuhnya. “Kami melaporkan bahwa pekerjaan konstruksi KNMP Tahap 1 pada 65 lokasi telah selesai sepenuhnya 100% per akhir April 2026,” ujar Trian kepada awak media pada Sabtu (2/5/2026).

KKP juga menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2026 tentang Satgas Operasionalisasi KNMP. Kebijakan tersebut memberikan landasan kuat untuk memastikan pengelolaan berjalan lebih terarah, sistematis, efektif, dan efisien sesuai sasaran pembangunan nasional.

Program KNMP dirancang untuk mendorong swasembada pangan nasional melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Inisiatif tersebut juga berperan sebagai penggerak ekonomi biru, pencipta lapangan kerja, pemerataan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir.

KKP memastikan seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan. “Kami pastikan seluruh fasilitas dapat segera berfungsi secara optimal. Selanjutnya Satgas akan memastikan kesiapan operasionalisasi KNMP dapat berjalan efektif,” ungkap Trian.

Dalam kesempatan tersebut, Trian menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyelesaian di sejumlah lokasi. Tantangan geografis wilayah pesisir yang terpencil serta berbagai dinamika lapangan menjadi faktor utama yang memengaruhi jadwal pembangunan.

Selain itu, proses pembangunan menghadapi kendala berupa klaim lahan dan kondisi cuaca ekstrem yang berlangsung hingga awal 2026. Situasi tersebut menuntut penyesuaian strategi pelaksanaan agar proyek tetap dapat diselesaikan dengan kualitas optimal.

Trian menegaskan komitmen KKP untuk mengawal pembangunan tahap berikutnya secara lebih ketat. “Kami memohon maaf atas keterlambatan penyelesaian, dan akan melakukan pemantauan ketat terhadap pelaksanaan penyelesaian KNMP Tahap 2 di 35 lokasi lainnya,” ujar Trian.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya kualitas dalam setiap pembangunan fasilitas KNMP. Berbagai sarana seperti pabrik es, gudang beku, sentra kuliner, bengkel kapal, serta kios perbekalan nelayan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir secara signifikan.(vb/Fadhli)

Otorita IKN Tegaskan Peran Generasi Muda dalam IKN Youth Forum

Vivaborneo.com, JAKARTA – Staf Khusus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, berdiskusi bersama generasi muda dalam kegiatan IKN Youth Forum bertema “Mengawal Infrastruktur IKN, Menata Masa Depan Pendidikan Indonesia”.Kegiatan ini diselenggarakan bersama komunitas Gen Smart Indonesia di Kantor Perwakilan Otorita IKN Jakarta, Kamis (30/04/2026).

Forum ini menjadi ruang dialog interaktif untuk membahas perkembangan pembangunan IKN sekaligus menjawab berbagai pertanyaan dan keingintahuan generasi muda terkait arah pembangunan nasional ke depan. Dalam kesempatan tersebut, Troy menekankan pentingnya penyampaian informasi yang akurat mengenai IKN.

“Kami selalu menyampaikan kepada siapa pun yang berkunjung ke IKN atau berdiskusi tentang IKN: sampaikanlah informasi yang benar. Karena kami banyak menghadapi informasi yang dipelintir, disinformasi, bahkan hoaks. Namun dengan dukungan teman-teman, media, pemangku kepentingan, dan terutama generasi muda, kami sangat terbantu dalam menyampaikan informasi yang benar melalui media sosial,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pembangunan IKN terus berjalan sesuai rencana. Saat ini, pembangunan telah mencakup kawasan eksekutif, yang meliputi Istana Presiden, Kantor Presiden (Istana Garuda), serta berbagai infrastruktur pendukung bagi presiden, wakil presiden, dan kementerian. Tahapan selanjutnya akan mencakup pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sebagai bagian dari penguatan fungsi trias politika di IKN.

Lebih lanjut, Troy menegaskan bahwa IKN bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan bagian dari upaya membangun peradaban baru Indonesia.

“Pada 2045, saat Indonesia mencapai masa emas, generasi muda saat ini akan berada pada usia produktif dan menjadi pengelola IKN. IKN bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi peradaban baru Indonesia,” ungkapnya.

IKN juga diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa, khususnya di Kalimantan Timur, sebagai langkah strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional yang selama ini terpusat di Pulau Jawa.

Selain pembangunan infrastruktur, Otorita IKN juga menaruh perhatian besar pada pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Berbagai program pendampingan pendidikan telah dilakukan melalui kerja sama dengan sejumlah lembaga, termasuk program INOVASI yang merupakan kolaborasi dengan Pemerintah Australia.

Pendampingan tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dasar, khususnya dalam aspek literasi, numerasi, dan pendidikan karakter.

Dalam kesempatan yang sama, narasumber lain yang hadir, Romeo Matthew, praktisi dan pemerhati kecerdasan artifisial, menekankan pentingnya berpikir kritis dalam penggunaan AI, disertai penerapan etika seperti transparansi dan tanggung jawab. Ia juga mendorong generasi muda memanfaatkan AI untuk inovasi dan memberikan dampak sosial bagi masyarakat.

Dijelaskan selanjutnya oleh Troy bahwa Otorita IKN juga telah menyusun peta jalan pendidikan secara komprehensif, termasuk penerapan wajib belajar selama 13 tahun di kawasan IKN, yang mencakup 1 tahun pendidikan pra-sekolah sebelum jenjang sekolah dasar.

Dalam sesi diskusi, peserta aktif menyampaikan berbagai pertanyaan kritis. Salah satu pertanyaan yang mengemuka disampaikan oleh peserta bernama Dandi terkait perlindungan keanekaragaman hayati, khususnya satwa endemik seperti orangutan.

Otorita IKN bekerja sama dengan berbagai lembaga konservasi, antara lain Borneo Orangutan Survival Foundation dan Yayasan Arsari. Upaya yang dilakukan meliputi reforestasi, pengembalian fungsi alami ekosistem (rewilding), perlindungan habitat, pelarangan perburuan, serta pembangunan jembatan satwa pada infrastruktur jalan untuk menjaga konektivitas ekosistem.

Selain isu lingkungan, peserta juga menunjukkan ketertarikan terhadap proses pemindahan pemerintahan ke IKN serta isu keberlanjutan lingkungan lainnya, termasuk pengelolaan limbah dan target zero waste yang menjadi bagian dari visi jangka panjang pembangunan IKN.

Melalui forum ini, Otorita IKN berharap generasi muda dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, sekaligus berperan aktif dalam mengawal pembangunan IKN sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia Emas 2045.(vb/oikn)

 

Belantara Foundation Raih Dua Penghargaan dari PFI: Kategori Koordinator Klaster Lingkungan dan Members Collaboration

Vivaborneo.com, Jakarta — Belantara Foundation meraih dua penghargaan dari Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), yaitu kategori Koordinator Klaster Lingkungan dan kategori Members Collaboration pada Rapat Umum Anggota (RUA) PFI yang diselenggarakan di Auditorium Puri Dani, IPMI International Business School, Jakarta pada Kamis (23/4/2026).

Pemberian penghargaan pada kedua kategori tersebut merupakan salah satu bentuk pengakuan dari PFI atas kontribusi nyata yang telah diberikan Belantara Foundation dalam mengembangkan kolaborasi antaranggota, memperkuat peran klaster, serta mendukung kemajuan ekosistem filantropi secara berkelanjutan.

Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna disela-sela menerima penghargaan tersebut mengatakan bahwa periode tahun 2019 hingga 2025, Belantara Foundation ditunjuk sebagai Koordinator Klaster Lingkungan Hidup dan Konservasi pada PFI.

“Dalam implementasinya, Belantara Foundation berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan, mulai dari diskusi tematik dan forum pembelajaran, aksi nyata di lapangan, penyusunan strategic paper, kampanye media sosial, members gathering, hingga rapat umum anggota PFI,” ujarnya.

Sebagai anggota pada PFI, Belantara Foundation mendapat berbagai manfaat, seperti jejaring dan kolaborasi yang semakin luas, salah satunya, kerja sama Belantara Foundation dengan Merck Indonesia yang menginisiasi program penanaman 300 pohon khas Jakarta seperti pohon menteng dan kemang di Hutan Kota Cilangkap, Jakarta Timur pada tahun 2024.

Belantara Foundation juga merasakan dampak langsung dari keanggotaan PFI, antara lain PFI membantu menyebarluaskan informasi tentang kegiatan Belantara Foundation, seperti kegiatan Belantara Learning Series kepada seluruh anggota PFI sehingga memungkinkan peserta hadir dalam jumlah yang banyak.

Selain itu, PFI juga membantu memfasilitasi Belantara Foundation dalam pembuatan akun pada website Rencana Aksi Nasional SDGs yang dimiliki oleh Bappenas. Hal ini sangat membantu kami dalam melaporkan program Belantara guna mendapat rekognisi dari Bappenas.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dua penghargaan yang diberikan PFI kepada Belantara Foundation. Kedua penghargaan ini sangat penting guna meningkatkan semangat dan motivasi kami untuk terus berkolaborasi dalam mewujudkan lanskap lestari dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Kami berharap PFI dapat memperkuat peran sebagai fasilitator dan mendorong anggota-anggotanya untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia”, pungkas Dolly.

Kontribusi anggota seperti Belantara Foundation menunjukkan bagaimana kolaborasi dan ko-kreasi dapat berkembang menjadi kekuatan utama dalam mendorong solusi yang berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Rully Amrullah, Plt. Direktur Eksekutif Perhimpunan Filantropi Indonesia mengatakan melalui peran aktif dalam klaster, penguatan jejaring, serta berbagai inisiatif bersama, anggota PFI mampu menghadirkan praktik filantropi yang lebih terintegrasi, relevan, dan berdampak bagi lingkungan dan masyarakat.(vb/adv)

 

Jamintel Reda Manthovani Minta Perketat Pengawasan Program MBG

Vivaborneo.com, Jakarta — Jaksa Muda Intelijen Kejaksaan Agung, Reda Manthovani, pada Rabu (8/4/2026) di Jakarta menegaskan komitmen institusinya dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima utama.

Reda menyambut sinergi lintas lembaga yang melibatkan Kejaksaan Agung dalam pengawasan program strategis nasional. Ia menilai pendampingan hukum berperan penting dalam menjamin setiap kebijakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang jelas serta dapat dijalankan tanpa keraguan.

“Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menghadirkan rasa aman bagi pelaksana program di daerah. Pendampingan tersebut memungkinkan petugas bekerja lebih tenang dan fokus tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap kesalahan administrative,” ujarnya.

Ia menekankan setiap anggaran negara harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar menutup celah penyimpangan, baik dalam proses distribusi maupun pelaksanaan program di lapangan.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak kita,” ujar Reda.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Reda menegaskan bahwa cita-cita membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan unggul hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan program yang berintegritas tinggi dan pengawasan yang konsisten.

“Dengan adanya pengawalan dari Kejaksaan, para petugas di daerah dapat bekerja dengan tenang, fokus, dan profesional,” tegas Reda.

Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, turut menyampaikan dukungan terhadap penguatan pengawasan program tersebut. Ia menilai kolaborasi antar lembaga akan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi di lapangan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

“Pengawasan yang kuat akan memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Adhitya. Ia menambahkan bahwa sinergi antar pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar manfaat program dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.(vb/Muhammad Fadhli)

DPP ABPEDNAS Indonesia Hibahkan 7 Unit Kendaraan Operasional untuk Kejaksaan di Aceh dan Sumatera Utara

Vivaborneo.com, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) kembali menegaskan komitmen sosial dan kelembagaan melalui penyerahan hibah tujuh unit kendaraan operasional bagi jajaran Kejaksaan Republik Indonesia di Aceh dan Sumatera Utara pada Sabtu (14/2/2026).

Langkah strategis tersebut menjadi wujud kepedulian terhadap daerah terdampak musibah bencana sekaligus dukungan konkret terhadap tugas dan fungsi aparat penegak hukum di wilayah setempat.

Penyerahan hibah dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan sosialisasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) serta pengukuhan pengurus DPD ABPEDNAS dan 20 DPC kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Momentum tersebut memperkuat sinergi antara organisasi masyarakat dan institusi penegak hukum dalam menjaga tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan.

Bantuan diserahkan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, bersama Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama. Kehadiran pimpinan organisasi pada prosesi penyerahan mencerminkan keseriusan ABPEDNAS dalam membangun kolaborasi yang produktif bersama Kejaksaan RI.

Adhitya Yusma Perdana menegaskan bahwa hibah tujuh unit kendaraan merupakan bentuk tanggung jawab moral organisasi kemasyarakatan terhadap kebutuhan institusi negara. Organisasi masyarakat, menurutnya, memiliki peran strategis dalam menghadirkan kontribusi nyata sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing demi kepentingan publik.

Lebih lanjut, Adhitya menyampaikan langkah tersebut menjadi bagian dari sinergisitas ABPEDNAS bersama Kejaksaan Agung RI. Komitmen tersebut selaras dengan dukungan terhadap agenda pembangunan nasional yang berorientasi pada penguatan desa, pemerataan ekonomi, dan percepatan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pembangunan dari tingkat akar rumput.

Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, menambahkan bahwa hibah kendaraan operasional merupakan simbol kepedulian sekaligus penguatan kerja sama kelembagaan. Dukungan tersebut diharapkan mampu menunjang optimalisasi pelaksanaan Program Jaga Desa sebagai instrumen pencegahan penyimpangan serta penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Adapun rincian hibah kendaraan operasional meliputi lima unit untuk wilayah Sumatera Utara dan dua unit untuk Aceh. Untuk Sumatera Utara, bantuan diberikan kepada Kejaksaan Negeri Langkat berupa satu unit Zenix dan satu unit Avanza, Cabang Kejaksaan Negeri Pangkalan Brandan satu unit Avanza, Cabang Kejaksaan Negeri Labuhan Deli satu unit Avanza, serta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Asisten Intelijen satu unit Zenix. Sementara untuk Aceh, bantuan disalurkan kepada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang berupa satu unit Zenix dan satu unit Avanza.

DPP ABPEDNAS memaknai hibah kendaraan operasional sebagai representasi penguatan kolaborasi jangka panjang antara organisasi dan Kejaksaan RI. Kemitraan strategis tersebut diarahkan pada penguatan fungsi pengawasan desa melalui BPD, pencegahan potensi penyimpangan Dana Desa, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa.

Ke depan, ABPEDNAS berkomitmen memperluas sinergi dengan aparat penegak hukum guna memastikan pembangunan desa berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Melalui Program Jaga Desa, kolaborasi antara BPD ABPEDNAS dan Kejaksaan menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas tata kelola desa serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata.

“Desa merupakan masa depan Indonesia. Melalui Program Jaga Desa, sinergi antara BPD ABPEDNAS dan Kejaksaan menjadi kunci dalam menjaga tata kelola desa yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Adhitya Yusma Perdana.(Dilaporkan oleh Muhammad Fadhli)

Next Page »