Pemkab Berau Genjot Layanan Publik Serba Cepat

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau terus mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Pola kerja lama yang membuat setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan sendiri dengan sistem dan aplikasi masing-masing kini diminta untuk ditinggalkan.

Sebagai gantinya, seluruh perangkat daerah didorong untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh guna membangun ekosistem layanan publik yang terintegrasi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said menegaskan transformasi digital bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk menjawab tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat, mudah, dan transparan.

“Nantinya tidak boleh lagi ada perangkat daerah yang bekerja sendiri-sendiri. Semua harus terhubung dalam satu sistem yang terintegrasi sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, tepat, dan efisien,” tegas Muhammad Said saat membuka Sosialisasi SPBE yang digelar Diskominfo Berau, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, keberhasilan digitalisasi pemerintahan tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang dibuat oleh masing-masing instansi. Terpenting adalah terciptanya interoperabilitas, yakni kemampuan sistem dan data antar instansi untuk saling terhubung dan berbagi informasi secara efektif.

Dengan integrasi tersebut, berbagai proses birokrasi yang selama ini dianggap berbelit dapat dipangkas. Selain mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan, sistem yang terhubung juga akan membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat berbasis data yang valid.

“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar pelayanan publik semakin berkualitas,” ujarnya.

Langkah percepatan SPBE ini juga menjadi fondasi penting bagi Kabupaten Berau dalam mewujudkan konsep smart city atau kota cerdas. Melalui sistem pemerintahan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel, Pemkab Berau berharap kualitas pelayanan publik semakin meningkat sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Transformasi digital yang kini tengah digenjot menjadi sinyal kuat bahwa Berau siap meninggalkan pola kerja sektoral menuju tata kelola pemerintahan modern yang mengedepankan kolaborasi, efisiensi, dan pelayanan prima bagi masyarakat. (Dy/Ok/Adv)

RSUD dr Abdul Rivai Kekurangan Ruang Cuci Darah

Tanjung Redeb – Bagi sebagian orang, rumah sakit adalah tempat paling aman untuk bersandar saat tubuh digerogoti penyakit. Namun, bagi sedikitnya 58 warga Kabupaten Berau penderita gagal ginjal, rumah sakit justru menjadi tempat yang teramat jauh. Demi menyambung nyawa, setiap minggu mereka harus mengemasi tas, pamit pada keluarga, dan menempuh perjalanan ratusan kilometer menuju Tarakan, Balikpapan, atau Samarinda.

Ironisnya, kepergian mereka bukan karena Berau tidak memiliki dokter ahli, bukan pula karena daerah ini kekurangan mesin cuci darah. Mereka terpaksa harus ke kota lain hanya karena ruang pelayanan di RSUD dr Abdul Rivai tak lagi mampu menampung pasien.

Kondisi dilematis ini diakui Wakil Bupati Berau, Gamalis. Ia menyebut, lonjakan jumlah pasien gagal ginjal yang membutuhkan terapi seumur hidup kini berjalan lebih cepat ketimbang kesiapan fasilitas ruangan di rumah sakit daerah.

“Masalahnya bukan pada alat atau tenaga kesehatan. Semuanya sudah tersedia. Yang menjadi kendala adalah ruang pelayanan yang belum memadai untuk penambahan unit layanan,” ujar Gamalis dengan nada prihatin, Minggu (21/6/2026).

Saat ini, ruang hemodialisa di RSUD dr Abdul Rivai penuh sesak. Dengan hanya mengandalkan delapan tempat tidur, fasilitas tersebut harus melayani pasien rutin yang wajib melakukan cuci darah dua kali dalam seminggu. Bagi pasien baru yang terus berdatangan, pintu pelayanan hampir selalu tertutup karena jadwal yang tak pernah lengang.

Dampaknya, puluhan warga Berau harus menjalani takdir pengobatan di luar daerah. Di perantauan, mereka tidak hanya bertaruh nyawa melawan penyakit, tetapi juga harus bertahan dari himpitan ekonomi.

Biaya transportasi, sewa kamar kos di dekat rumah sakit, hingga biaya hidup sehari-hari di luar kota menjadi beban berlapis yang harus ditanggung. Saat kondisi fisik sedang lemah, mereka harus menguras batin karena  kehilangan waktu bersama keluarga di rumah.

Kepiluan ini terasa semakin menyengat ketika mengetahui di RSUD dr Abdul Rivai, sebenarnya ada lima mesin cuci darah tambahan yang siap beroperasi. Humas RSUD dr Abdul Rivai, Dani Apriat Maja, mengungkapkan, mesin-mesin tersebut kini hanya bisa terdiam di sudut ruangan.

Mesin itu belum boleh menyala karena terbentur aturan ketat BPJS Kesehatan mengenai standardisasi luas ruangan dan jarak aman antar-alat kesehatan. Sebuah aturan yang di satu sisi demi keselamatan pasien, namun di sisi lain terasa begitu menjegal di tengah situasi darurat ini.

“Kalau ruangannya memungkinkan, kapasitas layanan bisa langsung ditambah. Mesin sudah ada dan siap digunakan,” tutur Dani, menyiratkan kepasrahan sekaligus harapan.

Pemerintah Kabupaten Berau kini tengah berkejaran dengan waktu untuk mencari jalan keluar. Langkah-langkah darurat mulai dikebut. Pemkab berencana mengoptimalkan Gedung Walet untuk merelokasi beberapa layanan lain, agar ruangannya bisa dialihkan untuk pasien cuci darah. Tak hanya itu, bangunan IGD lama pun kini sedang dikaji agar bisa segera disulap menjadi ruang hemodialisa tambahan.

Ikhtiar ini bukan sekadar tentang memperluas bangunan fisik, melainkan tentang menjemput kembali puluhan warga Berau yang saat ini sedang berjuang sendirian di kota orang. Pemerintah daerah menargetkan, dalam waktu dekat, tidak ada lagi warga Berau yang harus meneteskan air mata di jalanan trans-Kalimantan hanya untuk menyambung nyawa.

“Harapan kami, masyarakat yang saat ini masih cuci darah di luar daerah bisa segera kembali mendapatkan pelayanan di Berau. Lebih dekat dengan keluarga, berobat dengan tenang, dan tanpa harus menanggung beban tambahan yang menjepit hidup mereka,” pungkas Gamalis. (*)

Berau Andalkan UMKM dan IKM Sebagai Penopang IKN

‎‎Tanjung Redeb  – Pemerintah Kabupaten Berau menempatkan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai salah satu strategi utama dalam memperkuat perekonomian daerah.

‎‎Langkah ini dinilai penting agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan sektor pariwisata dan posisi Berau sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

‎‎Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus memperluas ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang melalui berbagai program pembinaan, penguatan kapasitas, hingga penyediaan fasilitas pendukung usaha.

‎‎Menurutnya, pengembangan UMKM dan IKM tidak hanya berbicara soal peningkatan produksi, tetapi juga bagaimana menciptakan ekonomi masyarakat yang lebih kuat dan berkelanjutan.

‎‎“Pemerintah terus mendorong berbagai langkah untuk memaksimalkan potensi ekonomi kreatif dan membuka peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat Berau,” terangnya. Jumat (19/5/2026).

‎‎Muhammad Said menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan kawasan UMKM terpadu, pusat seni dan budaya, serta ruang kreativitas yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka. Selain itu, akses terhadap pelatihan dan pembiayaan usaha juga terus diperkuat.

‎‎Ia menilai keberadaan UMKM dan IKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah, Dekranasda, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mendorong produk lokal agar mampu menembus pasar yang lebih luas.

‎‎“Produk-produk lokal Berau harus menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Kami ingin masyarakat bangga membeli dan mengonsumsi produk asli Bumi Batiwakkal,” jelasnya

‎‎Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Berau juga terus membuka peluang bagi kelompok usaha yang ingin memperoleh bantuan dan pembinaan. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Eva Yunita, mengatakan seluruh kelompok IKM memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan dukungan pemerintah selama memenuhi persyaratan yang berlaku.

‎‎Ia menjelaskan, setiap kelompok usaha dapat mengajukan proposal kepada Diskoperindag untuk kemudian diverifikasi melalui peninjauan lapangan. Proses tersebut dilakukan guna memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi usaha yang dimiliki.

‎‎“Kelompok usaha yang aktif dapat mengajukan proposal. Setelah itu tim akan melakukan verifikasi dan melihat langsung kondisi di lapangan sebelum bantuan diberikan,” ujarnya

‎‎Eva menambahkan, bantuan yang disalurkan tidak berhenti pada tahap penyerahan saja. Diskoperindag juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bantuan mampu meningkatkan produktivitas usaha penerima manfaat.

‎‎Evaluasi dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan setelah bantuan diterima. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan efektivitas program sekaligus menyusun kebijakan lanjutan untuk pengembangan UMKM dan IKM di Kabupaten Berau.

‎‎Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkab Berau berharap sektor UMKM dan IKM dapat tumbuh lebih kuat, menciptakan lapangan kerja baru, serta menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat. (Dy/Ok/Adv)

UMKM Berau Didorong Jadi Bagian Pertumbuhan Ekonomi

‎‎Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau ingin memastikan geliat investasi yang terus meningkat tidak hanya dinikmati perusahaan besar. ‎Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal juga didorong menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang tercipta dari masuknya berbagai investasi di daerah.

‎‎Upaya tersebut menjadi salah satu fokus dalam Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dan UMKM yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berau.

‎‎Kegiatan ini menghadirkan perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI serta DPMPTSP Kalimantan Timur untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terkait pola kemitraan yang diatur dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi Nomor 3 Tahun 2025.

‎‎Kepala DPMPTSP Berau, Nanang Bakran, menilai kemitraan menjadi langkah penting agar keberadaan investor di daerah mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

‎‎Menurutnya, UMKM tidak boleh hanya menjadi penonton ketika investasi terus bertumbuh. Pelaku usaha lokal harus mendapat kesempatan untuk menjadi pemasok barang dan jasa maupun mitra usaha perusahaan yang beroperasi di Berau.

‎‎“Investor yang masuk tentu membutuhkan berbagai kebutuhan operasional. Di sinilah UMKM lokal harus mampu mengambil peluang agar perputaran ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya. Kamis (18/06/2026)

‎‎Nanang menjelaskan, keterlibatan UMKM dalam rantai usaha perusahaan besar akan menciptakan efek berantai yang positif, mulai dari peningkatan omzet usaha, penciptaan lapangan kerja hingga penguatan ekonomi daerah.

‎‎Sementara itu, Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan pemerintah daerah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif tanpa mengabaikan pemberdayaan pelaku usaha lokal.

‎‎Ia menyebut UMKM memiliki posisi penting dalam struktur ekonomi nasional maupun daerah. Karena itu, keberadaan regulasi baru mengenai kemitraan investasi diharapkan mampu membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang.

‎‎“Pertumbuhan investasi harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan UMKM. Jangan sampai investasi berkembang pesat tetapi pelaku usaha lokal tidak mendapatkan manfaat yang maksimal,” katanya.

‎

‎Gamalis juga mengungkapkan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Berau menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Capaian tersebut menjadi peluang besar untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan melalui kolaborasi antara investor dan UMKM.

‎‎Menurutnya, pengembangan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, perikanan, pertanian, dan ekonomi kreatif membutuhkan dukungan investasi sekaligus keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku usaha.

‎‎“Ke depan kami ingin investasi yang masuk mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat. Investor berkembang, UMKM tumbuh, dan masyarakat ikut merasakan manfaatnya,” tegasnya.

‎‎Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Pemkab Berau berharap semakin banyak UMKM yang memahami mekanisme kemitraan usaha dan mampu meningkatkan kapasitasnya agar dapat memenuhi kebutuhan pasar yang semakin berkembang.

‎‎Dengan demikian, investasi tidak hanya menjadi angka dalam laporan pertumbuhan ekonomi, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Berau. (Dy/Ok/Adv)

Operasional RSUD Baru Berau Dikebut

‎‎Tanjung Redeb – Percepatan operasional gedung baru RSUD Tanjung Redeb menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. ‎Sejumlah persiapan kini terus dimatangkan agar rumah sakit yang telah berdiri megah tersebut dapat segera memberikan pelayanan kepada masyarakat.

‎‎Komitmen itu mengemuka saat Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, melakukan peninjauan langsung ke kompleks rumah sakit pada Senin (15/6/2026).

‎‎Pada kunjungan tersebut, ia menilai fasilitas dan bangunan rumah sakit telah siap digunakan, sehingga tahapan berikutnya perlu difokuskan pada pemenuhan sarana pendukung dan aspek administrasi pelayanan.

‎‎Menurut Rudy, keberadaan rumah sakit baru ini sangat penting untuk memperkuat akses layanan kesehatan masyarakat di Berau. Karena itu, ia berharap proses persiapan yang masih tersisa dapat segera dituntaskan agar manfaatnya segera dirasakan warga.

‎‎“Bangunannya sangat representatif dan sudah layak digunakan. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana pelayanan kesehatan bisa segera berjalan untuk masyarakat,” ujarnya.

‎‎Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka peluang dukungan anggaran, khususnya untuk membantu pemenuhan alat kesehatan yang masih diperlukan sebelum operasional penuh dimulai. Dukungan tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

‎‎Menurutnya, rumah sakit tersebut tidak hanya berfungsi melayani masyarakat Berau, tetapi juga memiliki potensi menjadi salah satu fasilitas kesehatan rujukan bagi wilayah pesisir dan perbatasan di Kalimantan Timur bagian utara.

‎‎Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan pemerintah daerah saat ini masih menyelesaikan sejumlah tahapan penting sebelum rumah sakit dibuka. ‎Selain melengkapi kebutuhan alat kesehatan, proses administrasi dan kerja sama pelayanan kesehatan juga terus dipercepat.

‎‎Ia menjelaskan, salah satu fokus yang tengah ditangani adalah penyelesaian kerja sama dengan BPJS Kesehatan agar masyarakat nantinya dapat memanfaatkan layanan rumah sakit tanpa hambatan.

‎‎“Kami terus berupaya menuntaskan seluruh persyaratan yang diperlukan. Dukungan dari Pemerintah Provinsi tentu menjadi motivasi besar bagi kami untuk mempercepat operasional rumah sakit ini,” ungkapnya.

‎‎Sri Juniarsih menambahkan, kebutuhan alat kesehatan yang harus dipenuhi masih cukup besar dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi menjadi faktor penting agar rumah sakit dapat segera beroperasi sesuai harapan masyarakat.

‎‎Dengan berbagai persiapan yang terus berjalan, Pemkab Berau optimistis RSUD Tanjung Redeb dapat segera difungsikan sebagai pusat layanan kesehatan baru yang lebih modern, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Bumi Batiwakkal. (Dy/Ok/ADV)

Next Page »