Badan Usaha Milik Kampung Diharapkan Ciptakan Lapangan Kerja

Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau ingin melihat Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) tidak lagi sekadar mengelola usaha berskala kecil. ‎Ke depan, BUMK diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, mengoptimalkan potensi desa, dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

‎‎Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, saat membuka kegiatan Penguatan Badan Usaha Milik Kampung yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau di Ballroom SM Tower, Kamis (16/7/2026).

‎‎Menurutnya, keberhasilan BUMK akan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.

‎‎Ia mengatakan, setiap kampung di Berau memiliki potensi ekonomi yang berbeda, mulai dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata hingga ekonomi kreatif. Potensi tersebut perlu diolah menjadi usaha yang produktif sehingga tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi lembaga, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

‎‎“BUMK harus mampu membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pengelolaannya juga harus dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, inovatif, dan berkelanjutan agar mampu berkembang mengikuti kebutuhan pasar,” ujar Muhammad Said.

‎‎Menurutnya, tantangan BUMK saat ini bukan hanya menjalankan administrasi usaha, tetapi juga memiliki kemampuan melihat peluang bisnis, membangun kemitraan, mengelola risiko, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jaringan pemasaran produk.

‎‎Karena itu, ia mengajak seluruh kepala kampung untuk memberikan dukungan terhadap perkembangan BUMK di wilayah masing-masing. Kolaborasi antara pemerintah kampung, pengurus BUMK, masyarakat, perguruan tinggi, dan pelaku usaha dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi kampung yang mandiri dan berkelanjutan.

‎‎Dalam kegiatan tersebut, DPMK Berau menggandeng Universitas Muhammadiyah Berau sebagai mitra pendamping. Pendampingan difokuskan pada peningkatan kapasitas pengelola, mulai dari manajemen usaha, pengembangan produk, hingga strategi pemasaran agar unit usaha milik kampung mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

‎‎Muhammad Said berharap pelatihan ini menghasilkan pengelola BUMK yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menghadirkan inovasi baru.

‎‎Dengan pengelolaan yang tepat, BUMK diyakini dapat menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Berau. (Dy/OK/Adv)

Pemkab Berau Komitmen Jaga Toleransi

‎Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan komitmennya menjaga kerukunan antarumat beragama melalui penguatan sinergi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

‎‎Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Berau, Gamalis saat menghadiri Rapat Koordinasi FKUB se-Kalimantan Timur 2026 di Kabupaten Penajam Paser Utara. Selasa, (15/7/2026)

‎‎Rapat koordinasi yang mempertemukan pemerintah daerah, tokoh agama, dan pengurus FKUB dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur itu menjadi wadah memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas sosial di tengah semakin beragamnya masyarakat, terlebih dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).

‎‎Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji pada pembukaan kegiatan menekankan pentingnya peran FKUB sebagai mitra pemerintah dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama.

‎‎Menurutnya, keberagaman yang terus berkembang harus diimbangi dengan komunikasi dan koordinasi yang kuat agar tetap tercipta suasana yang damai dan saling menghormati.

‎‎Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan Pemerintah Kabupaten Berau akan terus memperkuat kerja sama dengan FKUB, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat. Ia menilai toleransi dan kerukunan merupakan modal penting untuk menciptakan daerah yang aman sekaligus mendukung keberlangsungan pembangunan.

‎‎“Kami berkomitmen terus bersinergi dengan FKUB, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas serta kondusivitas daerah. Kerukunan adalah fondasi penting dalam pembangunan,” ujar Gamalis.

‎‎Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh peserta diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga harmoni sosial, meningkatkan kolaborasi antardaerah, dan mewujudkan Kalimantan Timur sebagai wilayah yang damai, inklusif, serta siap menyongsong perkembangan IKN.

‎‎“Kerukunan harus terus kita jaga bersama. Pemkab Berau siap bersinergi dengan FKUB dan seluruh elemen masyarakat demi menjaga daerah tetap aman dan kondusif,” tutup Gamalis. (Dy/Ok/Adv)

ASN Diminta Bijak Gunakan Media Sosial

‎Tanjung Redeb – Media sosial kini tak lagi sekadar menjadi ruang berbagi aktivitas. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), jejak digital bahkan dapat menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam proses seleksi maupun uji kompetensi. Karena itu, ASN diminta lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

‎‎Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, mengatakan perkembangan teknologi informasi membuat penyebaran informasi berlangsung sangat cepat. ‎Kondisi tersebut menuntut setiap pengguna media sosial untuk lebih teliti sebelum membagikan suatu informasi agar tidak ikut menyebarkan kabar yang belum tentu benar.

‎‎Menurutnya, keterbukaan informasi publik harus dimanfaatkan secara positif. Media sosial dapat menjadi sarana pemerintah untuk menyampaikan berbagai program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat, namun penggunaannya tetap harus disertai tanggung jawab.

‎‎“Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, kita harus mampu mengikuti perkembangan. Tetapi sebelum memposting sesuatu, pastikan terlebih dahulu informasi tersebut benar,” ujarnya, Rabu (15/7/2026).

‎‎Ia menjelaskan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki akun media sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan maupun program pemerintah. Namun, di sisi lain, ASN juga harus berhati-hati dalam menjaga keamanan arsip, dokumen, maupun informasi yang bersifat internal agar tidak tersebar secara sembarangan.

‎‎Said mengungkapkan, penggunaan media sosial kini turut menjadi perhatian dalam proses seleksi maupun uji kompetensi ASN. Jejak digital seseorang dapat mencerminkan sikap, etika, hingga profesionalisme yang dimiliki.

‎‎Karena itu, ia mengingatkan seluruh ASN agar menghindari unggahan yang bersifat provokatif, mengandung ujaran kebencian, maupun konten yang berpotensi menyinggung pihak lain. Menurutnya, media sosial seharusnya digunakan sebagai sarana komunikasi yang membangun dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

‎‎“Gunakan media sosial secara positif. Sampaikan informasi yang memang perlu diketahui masyarakat dengan cara yang baik, santun, dan bertanggung jawab,” pungkasnya. (Dy/Ok/Adv)

Pemkab Berau Minta OPD Segera Tuntaskan Proses Lelang

‎Tanjung Redeb  – Pemerintah Kabupaten Berau berpacu dengan waktu untuk mengamankan pelaksanaan program pembangunan tahun 2026. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera menuntaskan proses lelang agar kegiatan yang telah direncanakan tidak gugur.

‎‎Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, menegaskan masih ada kesempatan bagi OPD untuk memasukkan kegiatan ke dalam pelaksanaan APBD murni. ‎‎Namun, peluang tersebut harus dimanfaatkan secepat mungkin karena pada APBD Perubahan diperkirakan sudah tidak ada lagi ruang untuk memasukkan kegiatan baru.

‎‎“Kalau masih ada kegiatan yang bisa dilelang agar segera dilelang, supaya bisa masuk di anggaran murni tahun ini. Karena informasinya di perubahan sudah tidak boleh ada kegiatan lagi,” ujarnya, Selasa (14/7/2026).

‎‎Menurut Said, kondisi Berau masih lebih baik dibanding sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur. Berdasarkan komunikasi yang dilakukannya dengan beberapa pemerintah kabupaten, ada daerah yang bahkan sudah menghentikan seluruh proses lelang karena keterbatasan anggaran.

‎‎“Saya sempat bertemu dengan Sekda Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur. Di sana sudah tidak ada lagi kegiatan yang dilelang karena anggaran sudah tidak ada,” katanya.

‎‎Ia mengingatkan, keterlambatan dalam proses pengadaan dapat berdampak serius terhadap keberlangsungan program. Kegiatan yang tidak segera diproses berpotensi dibatalkan dan anggarannya dialihkan untuk kebutuhan lain, terutama belanja operasional pemerintah. Karena itu, setiap OPD diminta tidak menunda proses pengadaan barang dan jasa.

‎‎Ia menilai kondisi keuangan Pemkab Berau masih cukup terkendali karena hingga kini tidak terbebani utang kegiatan. Hal tersebut menjadi modal agar seluruh program yang telah direncanakan tetap dapat berjalan, asalkan setiap perangkat daerah bergerak cepat menyelesaikan seluruh tahapan administrasi dan pengadaan sesuai jadwal. (Dy/Ok/Adv)

Pemkab Berau Segera Isi Kekosongan Kepala OPD

Tanjung Redeb – Perombakan jajaran pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dipastikan belum berakhir. Setelah proses seleksi lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) memasuki tahapan akhir, pemerintah daerah kembali dihadapkan pada kekosongan empat kursi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga penghujung 2026.

Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, mengatakan proses seleksi lima jabatan yang saat ini berlangsung telah melewati tahapan penulisan makalah dan asesmen kompetensi. Seluruh hasil penilaian kini masih menunggu laporan dari Balai Pengujian Kompetensi di Yogyakarta sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Ia menjelaskan, dalam beberapa pekan ke depan panitia seleksi akan menjadwalkan presentasi serta wawancara akhir bagi seluruh peserta. Tahapan tersebut menjadi penentu sebelum nama-nama calon pejabat diserahkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan.

“Proses asesmen sudah selesai. Selanjutnya peserta akan mengikuti presentasi dan wawancara akhir setelah hasil penilaian dari Yogyakarta kami terima,” ujar Muhammad Said, Senin (13/7/2026).

Menurutnya, minat aparatur sipil negara mengikuti seleksi cukup tinggi. Lebih dari 30 pelamar ikut bersaing memperebutkan lima posisi kepala OPD yang saat ini kosong.

Meski demikian, proses seleksi membutuhkan waktu lebih panjang karena harus mengikuti ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN), termasuk keterlibatan unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam panitia seleksi.

Muhammad Said menegaskan seluruh tahapan dilakukan secara terbuka dan mengacu pada regulasi yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Berau, kata dia, terus berkoordinasi dengan BKN agar setiap proses berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan pejabat yang benar-benar memiliki kompetensi.

“Seluruh mekanisme kami jalankan sesuai aturan dan berada dalam pengawasan BKN. Yang menjadi pertimbangan utama adalah kompetensi peserta, bukan kepentingan lain,” katanya.

Di sisi lain, kebutuhan pengisian jabatan dipastikan terus bertambah. Per 1 Juli 2026, dua kepala OPD telah memasuki masa purnatugas, yakni Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Perpustakaan.

Selanjutnya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dijadwalkan pensiun dalam waktu dekat, disusul Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada akhir tahun.

Dengan kondisi tersebut, jumlah kursi JPTP yang harus diisi sepanjang 2026 diperkirakan mencapai sembilan jabatan.

Pemerintah Kabupaten Berau pun menyiapkan mekanisme seleksi maupun manajemen talenta untuk memastikan kekosongan tersebut tidak mengganggu jalannya pelayanan kepada masyarakat. (Dy/Ok/Adv)

« Previous Page — Next Page »