UMKM Berau Didorong Jadi Bagian Pertumbuhan Ekonomi

‎‎Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau ingin memastikan geliat investasi yang terus meningkat tidak hanya dinikmati perusahaan besar. ‎Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal juga didorong menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang tercipta dari masuknya berbagai investasi di daerah.

‎‎Upaya tersebut menjadi salah satu fokus dalam Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dan UMKM yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berau.

‎‎Kegiatan ini menghadirkan perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI serta DPMPTSP Kalimantan Timur untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terkait pola kemitraan yang diatur dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi Nomor 3 Tahun 2025.

‎‎Kepala DPMPTSP Berau, Nanang Bakran, menilai kemitraan menjadi langkah penting agar keberadaan investor di daerah mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

‎‎Menurutnya, UMKM tidak boleh hanya menjadi penonton ketika investasi terus bertumbuh. Pelaku usaha lokal harus mendapat kesempatan untuk menjadi pemasok barang dan jasa maupun mitra usaha perusahaan yang beroperasi di Berau.

‎‎“Investor yang masuk tentu membutuhkan berbagai kebutuhan operasional. Di sinilah UMKM lokal harus mampu mengambil peluang agar perputaran ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya. Kamis (18/06/2026)

‎‎Nanang menjelaskan, keterlibatan UMKM dalam rantai usaha perusahaan besar akan menciptakan efek berantai yang positif, mulai dari peningkatan omzet usaha, penciptaan lapangan kerja hingga penguatan ekonomi daerah.

‎‎Sementara itu, Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan pemerintah daerah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif tanpa mengabaikan pemberdayaan pelaku usaha lokal.

‎‎Ia menyebut UMKM memiliki posisi penting dalam struktur ekonomi nasional maupun daerah. Karena itu, keberadaan regulasi baru mengenai kemitraan investasi diharapkan mampu membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang.

‎‎“Pertumbuhan investasi harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan UMKM. Jangan sampai investasi berkembang pesat tetapi pelaku usaha lokal tidak mendapatkan manfaat yang maksimal,” katanya.

‎

‎Gamalis juga mengungkapkan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Berau menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Capaian tersebut menjadi peluang besar untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan melalui kolaborasi antara investor dan UMKM.

‎‎Menurutnya, pengembangan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, perikanan, pertanian, dan ekonomi kreatif membutuhkan dukungan investasi sekaligus keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku usaha.

‎‎“Ke depan kami ingin investasi yang masuk mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat. Investor berkembang, UMKM tumbuh, dan masyarakat ikut merasakan manfaatnya,” tegasnya.

‎‎Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Pemkab Berau berharap semakin banyak UMKM yang memahami mekanisme kemitraan usaha dan mampu meningkatkan kapasitasnya agar dapat memenuhi kebutuhan pasar yang semakin berkembang.

‎‎Dengan demikian, investasi tidak hanya menjadi angka dalam laporan pertumbuhan ekonomi, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Berau. (Dy/Ok/Adv)

Operasional RSUD Baru Berau Dikebut

‎‎Tanjung Redeb – Percepatan operasional gedung baru RSUD Tanjung Redeb menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. ‎Sejumlah persiapan kini terus dimatangkan agar rumah sakit yang telah berdiri megah tersebut dapat segera memberikan pelayanan kepada masyarakat.

‎‎Komitmen itu mengemuka saat Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, melakukan peninjauan langsung ke kompleks rumah sakit pada Senin (15/6/2026).

‎‎Pada kunjungan tersebut, ia menilai fasilitas dan bangunan rumah sakit telah siap digunakan, sehingga tahapan berikutnya perlu difokuskan pada pemenuhan sarana pendukung dan aspek administrasi pelayanan.

‎‎Menurut Rudy, keberadaan rumah sakit baru ini sangat penting untuk memperkuat akses layanan kesehatan masyarakat di Berau. Karena itu, ia berharap proses persiapan yang masih tersisa dapat segera dituntaskan agar manfaatnya segera dirasakan warga.

‎‎“Bangunannya sangat representatif dan sudah layak digunakan. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana pelayanan kesehatan bisa segera berjalan untuk masyarakat,” ujarnya.

‎‎Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka peluang dukungan anggaran, khususnya untuk membantu pemenuhan alat kesehatan yang masih diperlukan sebelum operasional penuh dimulai. Dukungan tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

‎‎Menurutnya, rumah sakit tersebut tidak hanya berfungsi melayani masyarakat Berau, tetapi juga memiliki potensi menjadi salah satu fasilitas kesehatan rujukan bagi wilayah pesisir dan perbatasan di Kalimantan Timur bagian utara.

‎‎Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan pemerintah daerah saat ini masih menyelesaikan sejumlah tahapan penting sebelum rumah sakit dibuka. ‎Selain melengkapi kebutuhan alat kesehatan, proses administrasi dan kerja sama pelayanan kesehatan juga terus dipercepat.

‎‎Ia menjelaskan, salah satu fokus yang tengah ditangani adalah penyelesaian kerja sama dengan BPJS Kesehatan agar masyarakat nantinya dapat memanfaatkan layanan rumah sakit tanpa hambatan.

‎‎“Kami terus berupaya menuntaskan seluruh persyaratan yang diperlukan. Dukungan dari Pemerintah Provinsi tentu menjadi motivasi besar bagi kami untuk mempercepat operasional rumah sakit ini,” ungkapnya.

‎‎Sri Juniarsih menambahkan, kebutuhan alat kesehatan yang harus dipenuhi masih cukup besar dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi menjadi faktor penting agar rumah sakit dapat segera beroperasi sesuai harapan masyarakat.

‎‎Dengan berbagai persiapan yang terus berjalan, Pemkab Berau optimistis RSUD Tanjung Redeb dapat segera difungsikan sebagai pusat layanan kesehatan baru yang lebih modern, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Bumi Batiwakkal. (Dy/Ok/ADV)

Kesadaran Wajib Pajak di Berau Meningkat

‎‎Tanjung Redeb – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Berau melampaui target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 menjadi modal penting untuk menatap target yang lebih tinggi pada tahun berikutnya.

‎‎Tercatat, realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2025 mencapai Rp5,72 miliar atau melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp5,5 miliar. Berbekal capaian tersebut, Pemkab Berau kini membidik penerimaan PBB-P2 sebesar Rp7,5 miliar pada tahun 2026.

‎‎Target tersebut disampaikan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas saat menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2026 dalam kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Berau, Senin (15/6/2026).

‎‎Sri Juniarsih menyebut keberhasilan tahun lalu menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. ‎‎Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, kampung, hingga para ketua RT yang aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

‎‎“Target tahun lalu dapat terlampaui. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat semakin baik dan kerja sama seluruh pihak berjalan dengan optimal,” ujarnya.

‎‎Ia menjelaskan, pada tahun 2026 jumlah SPPT yang diterbitkan mengalami peningkatan dengan total potensi penerimaan mencapai Rp7,65 miliar. Dari potensi tersebut, pemerintah daerah menetapkan target penerimaan sebesar Rp7,5 miliar.

‎‎Menurut Sri Juniarsih, keberhasilan mencapai target tersebut akan memberikan dampak besar terhadap pembangunan daerah. Sebab, setiap pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai program pelayanan publik lainnya.

‎‎“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program lainnya,” tegasnya.

‎‎Untuk itu, ia meminta seluruh camat, lurah, kepala kampung, dan ketua RT terus mengawal pendistribusian SPPT sekaligus mengedukasi masyarakat agar membayar pajak tepat waktu. ‎‎Dengan dukungan seluruh pihak, Pemkab Berau optimistis target penerimaan PBB-P2 tahun 2026 dapat tercapai bahkan melampaui target seperti tahun sebelumnya. (Dy/Ok/ADV)

‎ Keindahan Derawan Diabadikan di Uang Rupiah

‎‎TANJUNG REDEB – Promosi wisata Kabupaten Berau tak selalu dilakukan melalui pameran atau media sosial. Keunikan Pulau Derawan yang menjadi salah satu destinasi andalan Indonesia justru memiliki cara promosi tersendiri, yakni melalui lembaran uang rupiah pecahan Rp20 ribu yang beredar di seluruh penjuru negeri.

‎‎Tak banyak masyarakat yang menyadari bahwa panorama Pulau Derawan menjadi salah satu gambar yang menghiasi bagian belakang uang kertas Rp20.000 emisi 2022 yang diterbitkan Bank Indonesia.

‎‎Kehadiran destinasi wisata tersebut di mata uang nasional menjadi pengakuan tersendiri atas pesona alam yang dimiliki Kabupaten Berau.

‎‎Wakil Bupati Berau, H. Gamalis, memanfaatkan fakta menarik tersebut saat berkunjung ke Pulau Derawan beberapa waktu lalu. Dia bertemu wisatawan domestik maupun mancanegara, kemudian ia mengenalkan bahwa lokasi yang mereka kunjungi merupakan objek wisata yang terpampang di uang rupiah.

‎‎Menurut Gamalis, hal itu menjadi cara sederhana namun efektif untuk memperkuat daya tarik wisata Berau. Banyak wisatawan yang terkejut ketika mengetahui bahwa pemandangan yang mereka lihat langsung ternyata sama dengan gambar yang selama ini mereka temukan pada uang pecahan Rp20 ribu.

‎‎“Banyak orang mungkin pernah melihat gambarnya di uang, tetapi belum tentu tahu lokasinya ada di Berau. Ketika mereka datang langsung ke Derawan, pengalaman itu tentu menjadi lebih berkesan,” ujarnya. Sabtu (13/06/2026)

‎‎Ia menilai, keberadaan Pulau Derawan di lembaran rupiah memberikan nilai promosi yang tidak dimiliki banyak daerah. Setiap kali masyarakat menggunakan uang tersebut, secara tidak langsung mereka melihat salah satu ikon wisata Kabupaten Berau.

‎‎Tak heran jika Derawan hingga kini tetap menjadi magnet utama sektor pariwisata Berau. Hamparan pasir putih, laut biru jernih, serta kekayaan biota bawah laut menjadikan kawasan ini dikenal luas hingga ke mancanegara.

‎‎Sebagai informasi, panorama Pulau Derawan telah beberapa kali dipilih sebagai ilustrasi pada uang rupiah. Selain muncul pada pecahan Rp20 ribu emisi 2022, destinasi wisata tersebut juga pernah ditampilkan pada uang kertas edisi 2016.

‎‎Keberadaan Pulau Derawan di mata uang nasional menjadi bukti bahwa keindahan alam Berau bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga telah menjadi bagian dari identitas Indonesia yang dikenal oleh masyarakat luas. (Dy/Ok/ADV)

Bupati Berau Pastikan Program Prioritas Tidak Terganggu

‎‎TANJUNG REDEB – Proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau pada tahun 2027 tidak membuat Pemerintah Kabupaten Berau menghentikan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

‎‎Di tengah potensi berkurangnya pendapatan daerah hingga sekitar Rp2,1 triliun, Pemkab memilih melakukan efisiensi dan penyesuaian anggaran agar pembangunan tetap berlanjut.

‎‎Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan, langkah pertama yang akan dijaga adalah pemenuhan belanja pegawai sebagai kebutuhan dasar pemerintahan. Sementara itu, pos-pos anggaran lain akan dievaluasi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

‎‎

Menurutnya, kondisi fiskal yang diperkirakan lebih ketat pada 2027 menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan perencanaan yang lebih cermat. Karena itu, pemerintah akan melakukan rasionalisasi anggaran tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.

‎‎“Belanja pegawai tetap menjadi prioritas. Untuk kebutuhan lainnya akan kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia,” ujarnya. Jumat (12/06/2026)

‎‎Sri Juniarsih memastikan seluruh program unggulan daerah tetap masuk dalam agenda pembangunan. Namun, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap agar tetap realistis dengan kondisi keuangan yang ada.

‎‎“Program unggulan tetap berjalan. Hanya saja pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan dilakukan secara bertahap,” katanya.

‎‎Sebagai bagian dari strategi efisiensi, beberapa kebijakan pengeluaran akan disesuaikan. Salah satunya menyangkut bantuan sosial yang nilainya diselaraskan dengan kondisi fiskal daerah. Langkah tersebut dilakukan agar lebih banyak program tetap dapat berjalan meski ruang anggaran semakin terbatas.

‎‎Bupati perempuan pertama di Berau itu menilai efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan memastikan setiap anggaran yang tersedia memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

‎‎Ia juga mengajak masyarakat memahami kondisi keuangan daerah yang dipengaruhi berbagai faktor, sembari menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga pelayanan publik dan melanjutkan pembangunan yang telah direncanakan.

‎‎“Yang kami kelola adalah uang rakyat. Karena itu setiap anggaran yang ada harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” pungkasnya. (Dy/Ok/ADV)

« Previous Page — Next Page »