BPJS Kesehatan Ajak Media Perkuat Edukasi dan Informasi kepada Masyarakat

Tenggarong – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Samarinda dan BPJS Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengajak insan media untuk memperkuat sinergi dalam memberikan informasi dan edukasi yang tepat kepada masyarakat terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Ngobrol Santai BPJS Kesehatan bersama Media Kabupaten Kutai Kartanegara di Sumirah Resto Tenggarong, Selasa (18/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Kukar Ika Irawati dan Kabag SDM, Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Samarinda Samiaji.

Ika mengatakan, sinergi dengan media sangat penting di tengah perkembangan arus informasi yang semakin cepat. Media dinilai memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat memahami informasi mengenai layanan dan ketentuan BPJS Kesehatan secara utuh.

“Kami berharap dukungan media melalui pemberitaan yang berimbang, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan teredukasi dengan baik. Informasi yang disampaikan diharapkan lebih smart dan mendidik, sehingga tujuan bersama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dapat tercapai,” ujarnya.

Ia menyebutkan, BPJS Kesehatan merupakan program yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Untuk memudahkan peserta, BPJS Kesehatan telah menyediakan berbagai kanal layanan, mulai dari pelayanan, pembayaran, pengaduan hingga pendaftaran peserta.

“Berbagai kanal layanan sudah kami buka. Namun, masyarakat yang masih ingin datang langsung ke kantor tetap kami layani,” jelasnya.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga menyediakan kanal untuk pelaporan gratifikasi dan pelanggaran etika melalui website resmi BPJS Kesehatan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas layanan dan tata kelola.

Dalam sesi tanya jawab, peserta juga menanyakan mengenai pelayanan di unit gawat darurat (UGD). Menanggapi hal tersebut, BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa pihaknya secara rutin melakukan koordinasi dengan rumah sakit yang bekerja sama dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN.

“Koordinasi dengan rumah sakit terus kami lakukan. Dalam kerja sama pelayanan peserta JKN sudah jelas bagaimana dan apa yang harus dilakukan, termasuk terkait pelayanan kepada peserta,” jelasnya.

BPJS Kesehatan juga menjelaskan bahwa terdapat pelayanan yang dijamin dan tidak dijamin sesuai ketentuan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pelayanan yang tidak mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk pelayanan yang seharusnya menggunakan rujukan namun dilakukan tanpa rujukan.

“Kalau di UGD, akan dilihat kondisi pasien secara medis. Yang dapat menentukan kondisi tersebut adalah tenaga medis berdasarkan kondisi dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ika menegaskan pihaknya akan terus melakukan perbaikan dan evaluasi agar pelayanan berjalan sesuai ketentuan.

“Intinya pelayanan akan terus kami perbaiki, semuanya tentu sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Ika juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menggunakan kanal layanan dan pengaduan yang telah disediakan BPJS Kesehatan ketika menemukan persoalan dalam pelayanan, baik yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan maupun fasilitas kesehatan.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal layanan BPJS Kesehatan baik di website resmi BPJS Kesehatan maupun melalui aplikasi Mobile JKN. Dengan adanya laporan secara langsung, setiap persoalan dapat dipantau dan ditindaklanjuti oleh BPJS Kesehatan.

“Kami menekankan kepada masyarakat, kalau ada persoalan terkait BPJS maupun rumah sakit, silakan hubungi kanal layanan kami atau sampaikan pengaduan melalui Mobile JKN. Dengan begitu, masalahnya bisa terpantau oleh kami dan dapat ditindaklanjuti,” katanya.

Masyarakat juga diingatkan untuk menjadi peserta JKN yang cerdas dengan selalu memastikan status kepesertaan dan keanggotaannya aktif serta memahami alur pelayanan yang berlaku.

Ika kembali menegaskan pentingnya peran media dalam menjawab berbagai persoalan dan keresahan masyarakat mengenai layanan BPJS Kesehatan. Untuk itu, media diharapkan memahami informasi mengenai BPJS Kesehatan secara utuh sebelum menyampaikannya kepada publik.

“Untuk menjawab apa yang dirasakan masyarakat, kami membutuhkan media sebagai mitra resmi informasi. Karena itu, media juga harus mengetahui secara utuh berbagai hal terkait BPJS Kesehatan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar dan tidak menimbulkan persepsi yang keliru,” katanya.

Menurutnya, informasi mengenai alur pelayanan BPJS Kesehatan perlu diketahui masyarakat dengan baik. Masyarakat juga diharapkan menyampaikan laporan berdasarkan kondisi objektif yang terjadi di lapangan

“Harapan kami, alur pelayanan BPJS benar-benar diketahui masyarakat. Kalau ada persoalan, laporkan sesuai kondisi objektif di lapangan, sehingga kami bisa melihat dan menindaklanjutinya dengan tepat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa prinsip utama BPJS Kesehatan adalah gotong royong, yakni peserta yang sehat membantu peserta yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan.(kk04)

Bupati Kukar Pimpin Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri memimpin Gerakan Nasional Pembagian dan Pemasangan Bendera Merah Putih secara serentak di Kabupaten Kukar. Kegiatan tersebut dipusatkan di Taman Pujasera Tenggarong, Senin (10/8/2026), sebagai bagian dari rangkaian menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Selain pembagian bendera, pemasangan Merah Putih dilakukan secara serentak di sepanjang jalan protokol Kota Tenggarong, mulai dari Jalan Diponegoro hingga kawasan Jembatan Kutai Kartanegara (Kukar). Pemasangan bendera tersebut menjadi simbol semangat kebangsaan sekaligus mengajak masyarakat turut memeriahkan momentum kemerdekaan.

Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H Sunggono, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, Sultan Kutai Ing Martadipura Adji Muhammad Arifin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar, serta sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Aulia Rahman Basri secara simbolis menyerahkan Bendera Merah Putih kepada para camat se-Kabupaten Kukar, tokoh agama, tokoh adat, paguyuban, serta perwakilan pelajar.

Bupati Aulia mengatakan, Gerakan Nasional Pembagian dan Pemasangan Bendera Merah Putih bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk membangkitkan kembali rasa cinta Tanah Air dan menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan Indonesia.

Menurutnya, 81 tahun kemerdekaan Indonesia merupakan perjalanan panjang yang harus diisi dengan pembangunan, menjaga persatuan dan kesatuan, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan bangsa.

“Ini untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwa 81 tahun yang silam banyak nyawa telah dikorbankan untuk merebut kemerdekaan ini. Hari ini kita bisa berdiri di sini, di Kabupaten Kukar, dan harus bisa mengisi kemerdekaan dengan pembangunan serta memelihara persatuan dan kesatuan sebagai bagian dari Indonesia,” kata Aulia.

Ia mengajak seluruh masyarakat Kukar untuk menyatukan gerak dan langkah dalam membangun daerah melalui semangat Kukar Idaman Terbaik. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan kebersamaan seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dunia usaha, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, hingga pelajar.

Bupati juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menyerah menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi daerah. Selain kondisi keuangan daerah, Kukar juga menghadapi tantangan akibat faktor alam, termasuk kemarau panjang yang berdampak terhadap sektor pertanian serta meningkatkan risiko kebakaran.

“Jangan pernah menyerah dengan semua permasalahan yang kita hadapi. Seperti masalah keuangan daerah, kita juga dihadapkan dengan masalah alam, kemarau yang panjang, banyak sawah gagal panen dan terjadi kebakaran. Yakinlah kita semua mampu menghadapi ini semua,” tegasnya.

Aulia berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi penyemangat bagi seluruh masyarakat Kukar untuk terus menjaga optimisme dan gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Ia berharap di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, Kabupaten Kukar semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, serta kehidupan sosial masyarakat semakin harmonis dan bahagia.

Gerakan pembagian dan pemasangan Bendera Merah Putih diharapkan tidak berhenti pada momentum peringatan kemerdekaan, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus menumbuhkan rasa nasionalisme, menjaga persatuan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya dan kontribusi positif bagi daerah dan negara.(kk06).

Bupati Kukar Dorong Sinergi TJSL dan PKBL

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri menghadiri rangkaian kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, Rabu (29/7/2026). Didampingi Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, Bupati mengawali kegiatan dengan meninjau stan-stan Expo UMKM sebelum membuka secara resmi Musrenbang TJSL dan PKBL yang dirangkaikan dengan Expo UMKM dan Talk Show “UMKM Naik Kelas”, kemudian melanjutkan penyampaian arahan pada forum Musrenbang di Aula Bappeda Kukar Lantai 1.

Saat meninjau expo, Bupati menyempatkan diri melihat berbagai produk unggulan UMKM binaan yang dipamerkan. Tidak hanya berasal dari binaan Dharma Wanita Persatuan (DWP), expo tersebut juga menampilkan beragam produk UMKM hasil pembinaan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wujud nyata pelaksanaan program TJSL dan PKBL.

Pada acara itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Organisasi Perangkat Daerah Kukar dengan Dunia usaha dalam berbagai bidang.

Bupati menyampaikan beberapa hal penting sebagai penguatan arah pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa tujuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ini adalah untuk menciptakan kolaborasi yang selaras antara pemerintah daerah dan badan usaha guna mencegah tumpang tindih program serta mempercepat pencapaian visi Kukar Idaman. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi program, di mana badan usaha diminta menyusun program sesuai 17 program dedikasi agar kegiatan perusahaan dan OPD dapat terkoordinasi dengan baik. Selain itu, Bupati menyoroti pentingnya penguatan CSR dan pemberdayaan, dengan penekanan pada perbaikan arah CSR yang lebih fokus pada sektor hulu serta penyelarasan data agar program tepat sasaran. Perusahaan juga diharapkan menyiapkan program pemberdayaan serta peralatan bagi pekerja yang terdampak atau keluar dari perusahaan agar tidak menambah angka pengangguran. Ia juga menyampaikan bahwa terdapat sejumlah perusahaan yang terlibat dalam kerja sama ini sebagai mitra strategis pembangunan daerah.

Dikatakan, pembangunan daerah tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, media, dan masyarakat.

Menurutnya, penyelenggaraan Musrenbang TJSL dan PKBL menjadi momentum menyatukan arah pembangunan sehingga program tanggung jawab sosial perusahaan benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.

“TJSL bukan sekadar kegiatan seremonial atau penyaluran bantuan, tetapi merupakan investasi sosial yang mampu membangun kemandirian masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ekonomi lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Bupati.

Bupati juga mengapresiasi penyelenggaraan Expo UMKM yang menjadi ruang untuk memperlihatkan hasil pembinaan perusahaan kepada pelaku UMKM. Ia berharap perusahaan terus memberikan pendampingan secara berkelanjutan, mulai dari peningkatan kualitas produk, legalitas usaha, digitalisasi, akses pembiayaan hingga perluasan pasar sehingga UMKM Kukar benar-benar mampu naik kelas.

Selanjutnya, pada forum arahan Musrenbang TJSL dan PKBL bertema “Sinergitas Menuju Kukar Idaman Terbaik” di Aula Bappeda Kukar, Bupati menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan daerah.

Ia menjelaskan bahwa TJSL dan PKBL bukanlah pengganti kewajiban pemerintah, melainkan penguat, pelengkap, dan akselerator pembangunan. Oleh sebab itu, seluruh program harus dirancang berdasarkan data, tepat sasaran, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Bupati juga mengungkapkan, terdapat sekitar 944 perusahaan kategori usaha besar yang beroperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Potensi tersebut harus dikelola sebagai mitra strategis pemerintah untuk mempercepat pembangunan melalui program-program yang terintegrasi dengan prioritas daerah.

Bupati meminta seluruh perangkat daerah, perusahaan, perguruan tinggi, Forum Komunikasi TJSL, Tim Fasilitasi TJSL, serta masyarakat memperkuat sinergi melalui perencanaan berbasis data, pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, penguatan UMKM, transparansi, serta evaluasi terhadap setiap program yang dilaksanakan.

“Kita harus bergerak dari pola kerja yang terpisah menuju pola kerja terpadu, dari program yang berorientasi keluaran menjadi program yang menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Semangat inilah yang menjadi jiwa Sinergitas Menuju Kukar Idaman Terbaik,” tegasnya.

Melalui Musrenbang TJSL dan PKBL Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap terbangun komitmen yang semakin kuat antara pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju terwujudnya Kukar Idaman Terbaik.(kk04)

Bupati Kukar Ajak ASN Teladani Nilai Pengabdian Wredatama 

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri memimpin Apel Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-64 Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Tahun 2026 di Lapangan Upacara Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, Senin (27/7/2026).

Apel yang mengusung tema “Satu Tekad, Satu Jiwa Memperkokoh Solidaritas Wredatama Demi Kesejahteraan Bersama” tersebut diikuti oleh ASN dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Ketua PWRI Kukar Edi Damansyah beserta pengurus PWRI Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kukar, serta para purnabakti aparatur negara.

Apel juga dirangkai dengan penyematan Pin dan baju batik PWRI kepada ASN yang memasuki masa purna tugas.

Dalam amanatnya, Bupati Aulia Rahman Basri mengucapkan selamat HUT ke-64 kepada seluruh keluarga besar PWRI. Ia menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian para Wredatama yang telah meletakkan fondasi pembangunan dan birokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Hari ini bukan sekadar memperingati hari lahir sebuah organisasi, tetapi menjadi momentum untuk mengingat jasa para pendahulu yang telah mengabdikan diri membangun pemerintahan dan melayani masyarakat dengan penuh integritas,” ujar Aulia.

Bupati menegaskan, para Wredatama bukanlah sosok yang telah selesai mengabdi, melainkan sumber pengalaman, kebijaksanaan, dan teladan bagi generasi ASN saat ini. Menurutnya, di tengah transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang semakin modern dan digital, nilai-nilai integritas, loyalitas, serta budaya melayani harus tetap menjadi fondasi utama.

Ia juga mengajak seluruh ASN untuk meninggalkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah dalam mewujudkan visi Kukar Idaman Terbaik.

“Transformasi birokrasi bukan hanya soal teknologi, tetapi transformasi karakter. Birokrasi yang kuat adalah birokrasi yang melayani dengan hati, bekerja secara kolaboratif, serta mampu mewariskan nilai-nilai pengabdian dari satu generasi kepada generasi berikutnya,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Bupati mengajak PWRI Kabupaten Kutai Kartanegara untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun budaya pelayanan publik yang berintegritas, membimbing ASN muda, serta menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, gotong royong, dan kecintaan kepada bangsa.

Ia berharap semangat kebersamaan yang diusung dalam HUT ke-64 PWRI mampu memperkuat sinergi antara generasi senior dan generasi muda dalam menghadirkan birokrasi yang profesional, bersih, dan semakin dipercaya masyarakat.(kk04)

Kukar Gelar Job Fair 2026, Sediakan 380 Lowongan Kerja 

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) kembali menggelar Job Fair Kukar 2026 sebagai upaya memperluas kesempatan kerja sekaligus menekan angka pengangguran di daerah. Kegiatan yang berlangsung pada 14–15 Juli 2026 tersebut secara resmi dibuka Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, di Gedung Putri Karang Melenu (PKM), Kecamatan Tenggarong Seberang, Selasa (14/7/2026).

Job Fair tahun ini menghadirkan 20 perusahaan dari sembilan sektor usaha dengan menyediakan 380 lowongan kerja pada 69 jenis jabatan. Sektor yang berpartisipasi meliputi pertambangan, perkebunan, ritel, penjualan kendaraan, pembiayaan, penyedia jasa tenaga kerja, kuliner, hingga jasa komunikasi.
Dalam sambutannya,  Aulia Rahman Basri menegaskan penyelenggaraan Job Fair merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kukar dalam mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara jumlah pendaftar dengan peserta yang berhasil lolos seleksi administrasi.

“Masih menjadi tantangan kita, di mana antara pelamar dengan yang diterima itu gap-nya lumayan jauh. Tahun lalu pelamarnya sekitar seribu lebih, yang diterima hanya 26 orang. Tahun ini dari 1.176 pendaftar, hanya 196 yang lolos berkas. Artinya masih banyak yang belum memenuhi persyaratan administrasi,” ujar Aulia.

Menurutnya, peserta yang dinyatakan lolos administrasi akan mengikuti tahapan walk-in interview selama dua hari, dengan hasil seleksi diumumkan pada hari terakhir pelaksanaan Job Fair.

“Kami ingin mengetahui penyebab masih besarnya kesenjangan kompetensi tersebut. Evaluasi ini penting agar ke depan semakin banyak pencari kerja yang memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki peluang lebih besar untuk diterima bekerja,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Distransnaker Kukar, Dendi Irwan Fahriza, menjelaskan bahwa proses seleksi administrasi telah dilaksanakan sejak 1 hingga 30 Juni 2026 oleh masing-masing perusahaan peserta.

“Hari ini peserta yang telah lolos pemberkasan mengikuti tahapan wawancara langsung. Kami juga tetap membuka layanan pendaftaran secara offline bagi masyarakat yang belum sempat mendaftar melalui sistem online,” jelas Dendi.

Ia menambahkan, hasil wawancara akan diumumkan pada 15 Juli 2026. Mekanisme ini menjadi inovasi dalam pelaksanaan Job Fair tahun ini karena seluruh tahapan seleksi dilakukan lebih terstruktur.

“Seleksi administrasi dilakukan selama satu bulan, kemudian wawancara berlangsung dua hari dan hasilnya langsung diumumkan. Insya Allah sekitar 80 persen peserta yang dinyatakan lolos nantinya akan langsung ditempatkan di perusahaan masing-masing,” ungkapnya.

Dendi menyebutkan, jumlah pendaftar Job Fair 2026 mencapai lebih dari seribu orang yang berasal dari berbagai kecamatan di Kukar, di antaranya Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu, Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Kota Bangun, hingga Tabang. Kecamatan Tenggarong tercatat sebagai penyumbang jumlah pendaftar terbanyak.

Melalui penyelenggaraan Job Fair ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap dapat meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal sekaligus memperkuat sinergi dengan dunia usaha. Ke depan, evaluasi terhadap kompetensi pencari kerja akan terus dilakukan agar kebutuhan industri dapat dipenuhi oleh sumber daya manusia lokal yang semakin siap dan kompeten.(kk06)

Next Page »