Jasa Raharja Samarinda dan Satlantas Polres Kukar Bagikan 100 APD

SAMARINDA – Memulai Operasi Ketupat Mahakam 2022 di Kabupaten Kutai Kartanegara, PT Jasa Raharja Perwakilan Samarinda bersama Satlantas Polres Kukar melaksanakan kegiatan berbagi paket alat perlindungan diri (APD) kepada para pengendara yang melintas. Giat tersebut dilaksanakan di depan Pos Terpadu Ketupat Mahakam tepatnya di Pos Kumala Tenggarong.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala PT Jasa Raharja Samarinda, Pahala Hendra Hasian dan Kasat Lantas Polres Kukar, AKP Reza Pratama Rhamdani Yusuf. bersama dengan jajarannya, membagikan paket APD kepada masyarakat yang melintas di depan posko.

Menurut AKP Reza Pratama, tujuan dari pelaksanaan giat ini adalah sebagai bagian dari pencegahan penyebaran Covid-19, serta menandai dimulainya Operasi Ketupat Mahakam 2022. Adanya pembagian APD ini juga sebagai pengingat agar masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan saat berkendara dengan cara menggunakan masker, dan jangan lupa untuk melaksanakan vaksinasi. Adapun APD yang dibagikan terdiri dari masker, hand sanitizer dan tisu.

Ditemui di tempat yang sama, Kepala PT Jasa Raharja Samarinda, Pahala Hendra Hasian menerangkan bahwa pihaknya konsisten dalam melakukan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan Satlantas Polres Kukar maupun pihak terkait lainnya. Selain paket APD yang dibagikan kepada masyarakat yang melintas, PT Jasa Raharja Samarinda juga memberikan bingkisan kepada posko-posko Operasi Ketupat Mahkam 2022 yang telah didirikan.

“Ini merupakan bentuk dukungan kami untuk Operasi Ketupat Mahakam 2022. Semoga berjalan dengan aman, kondusif dan lancar.” kata Pahala. (*)

Stres dalam Rumah Tangga, PUSPAGA Kukar  Siapkan Odah Bekesah

TENGGARONG –  Kekerasan dalam rumah tangga menjadi problema besar dalam rumah tangga, bahkan dampak yang ditimbulkan pada korban bukan hanya secara fisik namun juga psikis. Penderitaan secara fisik, seksual, psikologis  atau penelantaran rumah tangga dalam kurun waktu yang lama dapat memberikan  ancaman untuk korban kembali menjadi pelaku KDRT karena adanya trauma yang tidak segera disembuhkan. KDRT yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga memicu ketidakharmonisan hubungan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan.

Menurut Kabid.Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdaya Perempuan dan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara   Hj. Rina Luthfiana, sangat penting parenting dalam keluarga dalam memberikan kesadaran masyarakat akan kesiapan menjadi orang tua.

“Pemerintah pusat sudah memiliki program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dengan sasaran para calon pengantin (CATIN), Anak, dan Keluarga. Psikoedukasi dimasyarakat,konseling keluarga,bahkan layanan rujukan permasalahan keluarga,” katanya, Kamis (7/4/2022)

Kegiatan ini juga didukung oleh pemerintah daerah Kukar dalam inovasi dalam kegiatan RaGa PanTas dalam kegiatan mendukungan penurunan jumlah stunting yang berkolaborasi dengan berbagai stackholder terkait.

Dikatakan Rina, DP3A juga memiliki Seketariat PUSPAGA “Odah Bekesah” yang beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi komplek perkantoran Bupati Gedung D lantai 2. Odah Bekesah yang dimaksud dalam hal ini bertujuan memberikan wadah untuk meningkatkan kapasitas keluarga,anak dan orang tua (ibu dan bapak) dalam pola asuh dan tumbuh kembang anak. Sehingga dapat menciptakan pasangan yang harmonis dan mencegah terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.

Titik Maisyaroh, pembimbing kemasyarakatan ahli muda bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A berharap PUSPAGA Kukar mampu menjadi layanan satu pintu yang holistic,intergratif, dan berbasis Hak Anak yang dilakukan oleh tenaga ahli seperti Psikolog yang memiliki sertifikasi yang memadai.

“Sosialisai PUSPAGA lebih pada layanan parenting,sehingga masyarakat dapat memahami kondisi rumah tangga yang dimiliki dengan beragamnya permasalahan yang mucul,” kata wanita yang pernah bertugas di Dinas Pendidikan kukar ini.

Pada tahun 2020 kegiatan sosialisasi dilakukan di 3 desa dengan jumlah peminat 150 orang. Selanjutnya, tahun 2021 dilakukan di 2 desa, namun karena kondisi saat itu adanya batasan terkait covid maka yang hadir hanya sekita 50 orang. Lemudian tahun 2022 DP3A berencana bekerjasama deng PKK kecamatan pada lokus Stunting.

Titi berharap, masyarakat dapat menjadi lebih bijaksana ketika menghadapi masalah yang ada dalam rumah tangga. Dengan adanya odah bekesah masyarakat yang mengalami kendala rumah tangga yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dan perkembangan anak dapat dating konsultasi di DP3A.

“Setiap senin-rabu pelayanan dilakukan pada pukul 08.00-16.00 wita dan dihari jum’at pada pukul 08.00-11.00,atau dapat menghubungi no.sekertariat odah bekesah 0812-5387-1069,”tambah Titik.(Ria)

Kukar Rawan Pelecehan Seksual

TENGGARONG – Beberapa pekan terakhir masyarakat terkejut dengan informasi terkait pelecehan seksual di daerah ini. Masyarakat juga dibuat bingung karena pelaku yang seharusnya menjadi contoh dan bertindak sebagai pelindung justru tega melakukan tindakan di luar norma.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kutai Kartanegara Hero Suprayetno mengaku prihatin atas adanya tindakan pelecehan seksual tersebut. Diakui, jumlah tingkatan pelecehan seksual ini juga terjadi akibat dari keberanian masyarakat atau korban pelecehan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

“Sampai dengan triwulan 2 jumlah laporan di DP3A saja sudah masuk sekitar 25 laporan terkait pelecehan seksual. Ini harus ada perhatian khusus untuk ini,” ungkap Hero yang juga pernah menjadi dosen unikarta ini, Kamis (7/4/2022).

Menurutnya, banyak faktor yang mempengaruhi hingga terjadinya peristiwa ini. Bahkan pelaku seringkali berasal dari orang-orang terdekat. Sering kali ditemukan kasus pelecehan terjadi pada kelompok keluarga miskin. Umumnya tidak memiliki kemampuan ekonomi serta pendidik yang baik sehingga memunculkan rasa takut untuk melaporkan kejadian tersebut.

Dikatakan Hero, kejadian terkait pelecehan seksual ini memang harus ada tindakan perlindungan dalam kaitannya pendampingan psikologis maupun hukum bagi para korban.  DP3A Kukar  telah memiliki program KIDUNG (Kukar Siap Mendampingi dan Melindungi).  Namun terkendala terkait dengan  anggaran, jumlah Konselor dan psikologis klisnis yang bersertifikat  saat  ini sifatnya hanya relawan dan hanya 1 orang yang berstatus PNS.

“Harus ada pendampingan bagi para korban,psikolog yang mumpuni didukung dengan sertifikat yang paham agar korban bisa segera sembuh dari trauma kejadian yang dialami,” katanya.

Menurutnya perlu penanganan yang komperhensif yang melibatkan tenaga profesional dan dinas serta istansi terkait untuk korban agar segera pulih dari trauma psikologis serta dapat menjalani proses penegakan hukum bagi para pelaku tindak kejahatan ini.

Hal ini memerlukan gerakan bersama seluruh pemegang kebijakan dalam meminimalisir peristiwa atau tindak kekerasan bagi perempuan dan anak melalui berbagai pendekatan baik preventif maupun represif.  Seluruh jajaran pemerintah terkait mulai tingkat kabupaten,  kecamatan hingga tingkat desa dan terutama d ilingkungan keluarga  dapat memulai  dari kegiatan edukasi kepada kelompok rentan berdasarkan analisis faktor-faktor  determinan yang menjadikan  penyebab  tindakan penyimpangan tersebut. Sosialisasi,  advokasi dan peningkatan kehidupan ekonomi dilakukan kepada warga miskin serta mengimbau partisipasi aktif dalam pencegahan dan penanganannya bagi mayarakat di lingkungan terdekat.

Disampaikan Hero, sosialisasi dilakukan  pemerintah, masyarakat serta dukungan dari pihak terkait kepada masyarakat agar memahami pentingnya edukasi seksual. Dengan adanya regulasi, komitmen, SDM, partisipasi, metode dan inovasi yang pas maka akan tercipta kondisi lingkungan yang baik bagi mental masyarakat khususnya Kutai Kartanegara yang juga akan menjadi bagian ibukota baru.

“Kompleksitas permasalahan akan semakin bertambah ketika Kukar ditetapkan menjadi salah satu daerah penyangga IKN sehingga langkah-langkah  strategis dan inovatif yang mampu mencegah dan minimalisir ini mesti menjadi prioritas dan perhatian bersama semua pihak,” ujarnya.  (Ria)

Libur Nataru 2022, Satgas Covid-19 Kukar Ingatkan Warga Kukar Tetap Jaga Prokes

SAMARINDA – Arahan Presiden Joko Widodo kepada Kepala Daerah di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi gelombang ke-3 pandemi jelang libur akhir tahun, mulai ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Melalui Sekretaris Daerah yang juga sekretaris Satgas Covid-19 Kukar – Drs. H. Sunggono, MM, Satgas Covid-19 Kukar menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga Prokes, agar angka Covid 19 semakin terus menurun khususnya  jelang libur Natal dan Tahun Baru 2022.

“Kita tetap harus menjaga protokol kesehatan masyarakat agar tidak terjadi kenaikan kembali,” tegas Sunggono Kamis, (4/11/2021) di Kantor LAN Samarinda.

Namun Sunggono tidak memungkiri bahwa mobilitas di Kukar masih sangat tinggi ditambah nantinya saat libur natal dan tahun baru.

“Kebijakan kita menuruti Peraturan Mendagri itu untuk level-level. Kita tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri. Tapi secara khusus, kita memang di Kukar tidak mengadopsi keseluruhan kebijakan itu,” ujarnya.

Meski tidak keseluruhan, dilanjutkan Sunggono bahwa kebijakan lebih kepada memberi kelonggaran, beberapa hal seperti di tempat wisata.

Bupati dan kami di satgas selalu mengingatkan akan prokes dimana pun masyarakat berada, terutama penggunaan masker bagi pelancong di tempat wisata.

“Tempat wisata akan terus dipantau, pembinaan akan pendampingan dari satgas covid di tingkat desa dan Satgas kecamatan terus efektif memantau lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran Prokes,” tegas mantan Camat Muara Badak ini.

Selain pendisiplinan protokol kesehatan, Pemkab Kukar juga terus menggenjot capaian vaksin. Dimana kata Sunggono data vaksinasi di Kukar hanya mencapai 47 persen penduduk Kukar. Untuk itu iya mengingatkan akan protokol kesehatan lebih diutamakan mengingat masih rendahnya capaian vaksinasi di wilayahnya.

Seperti diketahui, Beberapa negara di Eropa saat ini mengalami peningkatan penularan covid-19, dimana WHO menyebutkan bahwa pandemic gelombang ke -3 sedang terjadi di Eropa.

Presiden Jokowi  pun telah menekankan pentingnya daerah untuk tetap waspada meski kasus covid-19 sudah mulai menurun.”Saya minta agar tahun ini dikelola dengan betul agar tidak terjadi lonjakan kasus seperti tahun lalu. Gubernur, Bupati/walikota dan forkopimda agar benar-benar bisa mengantisipasi dan mengelola dengan baik,” ingat Presiden, Senin (25/10/2021).

Presiden berpesan agar metode gas dan rem yang dinamis selalu waspada, siap siaga dan kecepatan untuk bertindak, itu yang harus dijaga.

Menurunnya angka Covid 19 di Indonesia tidak membuat protokol kesehatan lepas dari masyarakat. Presiden RI, Joko Widodo tetap perintahkan kepada seluruh Kepala Daerah untuk tetap terapkan prokes. (*/hel)

 

 

 

 

Memaksimalkan Potensi Perempuan, Menggerakan Roda Perekonomian

TENGGARONG -Upaya perlindungan perempuan dan penguatan ekonomi melalui pemberdayaan perempuan sangatlah penting dilakukan, salah satunya dengan memaksimalkan potensi perempuan untuk menggerakan roda perekonomian di era digital ini.

Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan perempuan pelaku usaha yang mayoritas berasal dari UMKM, memiliki peran dan potensi sangat besar dalam menopang ekonomi bangsa, terutama saat menghadapi pandemi Covid-19 ini.

“Berdasarkan Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar di Indonesia pada periode 2014-2018, sebanyak 99,99 persen dari 64 juta unit usaha di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sekitar 60% dari jumlah UMKM tersebut, dikelola oleh Perempuan,” ujar Soraya pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi, berlangsung di Gedung Serba Guna Desa Rempanga Tenggarong, Kamis (4/11/2021).

Data riset LPEM FEB UI tahun 2020 mengungkapkan bahwa jumlah perempuan pegiat UMKM yang memulai bisnis dari nol melalui online selama pandemi hampir 1,5 kali lipat lebih banyak dibandingkan laki-laki, dengan kategori usaha  kuliner, griya dan fashion.

Kalimantan Timur sebagai calon Ibu Kota Negara, lanjut Soraya, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para perempuan untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

Soraya menyampaikan berdasarkan Online Data Sistem (ODS) UKMK tahun 2021, jumlah UMKM perempuan sebanyak 86.325 (47,99%) sedangkan UMKM laki-laki 93.574 (52,01%). Angka tersebut masih bisa ditingkatkan mengingat masih luasnya  pangsa pasar.

Ia berharap, peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan ini dapat mendorong pelaku usaha perempuan agar dapat terus berinovasi serta melindungi perempuan dari berbagai stigmatisasi, stereotip, kekerasan berbasis gender dan konstruksi sosial lainnya yang merugikan.

“Perempuan yang berdaya khususnya di bidang ekonomi sangat berperan penting tidak hanya bagi negara tetapi juga bagi ketahanan keluarga,” terang Soraya.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 45 peserta. Hadir menjadi narasumber Kepala Dinas PPPA Kukar Aji Lina Rodiah, Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu Bidang Kerjasama Disperindagkop Kaltim Zulkifli, Kasi Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM Kukar Masliah dan Ketua Bidang Ketahanan Keluarga Forum Puspa Kaltim Widyatmike Gede Mulawarman. (*/rdg/hel)

 

Next Page »