Gubernur Kaltim Tekankan 10 Prioritas Pembangunan

Gubernur Kalttim, H Awang Faroek Ishak menekankan 10 program prioritas pembangunan daerah yang perlu perhatian serius semua pihak, terutama bagi jajaran pemerintah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

 

Sejumlah program tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan Kaltim, sehingga pelayanan masyarakat di segala bidang dapat berjalan dengan baik dan dampaknya juga berimbas pada pertumbuhan ekonomi Kaltim.

“Saya minta semua jajaran birokrasi bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dapat melakukan berbagai upaya mencapai target pembangunan daerah sesuai dengan prioritas yang kita harapkan,” kata Awang Faroek Ishak, pada penyerahan DIPA dan DPA, di Aula Lamin Etam, Rabu (7/1).

Sepuluh program prioritas pembangunan Kaltim itu, yakni penanggulangan kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran oleh sejumlah perusahaan terkait kondisi ekonomi yang memprihatinkan saat ini.

Menurut dia, saat ini sejumlah perusahaan telah merumahkan karyawanya karena untuk sementara menghentikan operasional, namun diharpkan tidak terjadi PHK, kalaupun terpakaa adalah merupakan jalan terakhir.

Selanjutnya soal peningkatan pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, jembatan dan sarana penunjang lainnya. Salah satunya adalah target penyelesaian jalan Trans-Kalimantan di Kaltim yang ditargetkan pemerintah pusat pada tahun 2009 harus rampung.

Demikian juga dengan penyelesaian pembangunan jembatan, Mahulu, Mahkota II, Kota Bagun, Pulau Balang, Anggana, Bahau, Muara Ancalong, Sangkulirang dan Penajam Paser Utara juga akan diupayakan pembangunannya.

“Jembatan yang sudah dibangun tentutnya akan terus dilanjutkan, sedangkan yang masih dalam perencanaan akan terus dikaji secara mendalam sehingga dapat diputuskan dengan bijaksana,” ujarnya.

Selain itu, menurut Awang pembangunan pelabuhan peti kemas di Samarinda, Balikpapan dan Pelabuhan Maloi di Kutai Timur terus berjalan sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan target.

Ketersediaan energi listrik juga masih perlu dilakukan untuk memberikan jaminan bagi investor yang akan berinvestasi di Kaltim.

Selama ini kata Awang banyak program kerjasama dengan sejumlah pihak terkait rencana pembangunan pembangkit listrik tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan beberapa pihak tidak ada tindak lanjutnya.

Sarana air bersih atau air minum juga mejadi perhatian Pemprov Kaltim yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Menurut dia, Pemprov Kaltim akan melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota terkait pengelolaan sarana air bersih dan jika memungkinkan dibantu terkait soal pendanaan dan teknis pengelolaan.

Irigasi pertanian tidak luput dari perhatian Pemprov Kaltim, karena sejumlah kabupaten/kota memiliki potensi dalam pengembangan berbagai komoditi pertanian sesuai dengan potensi masing-masing.

Selanjutnya soal peningkatan sarana pendidikan dengan program menggratiskan biaya sekolah dan wajib belajar 12 tahun serta pengalokasian dana pendidikan 20 % dari total APBD masing-masing daerah kabupaten/kota.

“Kita targetkan tahun ini semua kabupaten/kota bisa memprogramkan pendidikan grartis bagi masyarakat, sehingga pelayanan pendidikan bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, untuk perguruan tinggi menurut Awang, Universitas Mulawarman akan didorong menjadi perguruan tingi berkelas internasional. Universitas Borneo diupayakan menjadi perguruan tinggi negeri, sedangkan Sekolah Tinggi Pertanian Kutim akan terus ditingkatkankan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Soal penanganan banjir di sejumlah daerah juga menjadi prioritas, bahkan Kaltim sudah mengusulkan pada pemerintah pusat banjir di beberapa daerah Kaltim menjadi bagian dari bencana nasional.

Dengan upaya itu, penanganan banjir di Kaltim menjadi program nasional yang diharapkan mampu mengatasi masalah di daerah itu karena pendanaannya akan disokong dari APBN.

Pertumbuhan ekonomi Kaltim juga menjadi perhatian penting dengan mengedepankan perhatian terhadap perkembangan usaha ekonomi kerakyatan dan peningkatan daya beli masyarakat.

“Krisis ekonomi saat ini, saya kira tidak separah pada tahun 1998, sehingga kita yakin dapat mengatasinya sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi Kaltim bisa mencapai 6,5 %,” jelasnya.

Masalah pembangunan perbatasan dan pedalaman Kaltim yang selama ini memprihatinkan. Menurut Awang memang perlu perhatian serius, sehingga diperlukan sebuah lembaga yang mengurusi kawasan tersebut.

Hal itu akan diwujudkan dengan membentuk sebuah lembaga permanen yang memiliki tugas khusus terhadap peningkatan pembangunan wilayah perbatasan dan pedalaman agar lebih baik dan maju.

Dalam kesemepatan itu, Awang juga menyinggung tentang Tatanan Transportasi Wilayah (Tatrawil) Kaltim, terutama soal pembangunan Bandara di sejumlah wilayah strategis yang bisa didarati pesawat berbadan lebar.

“Sejumlah wilayah yang memiliki Bandara dengan landasan pendek perlu diperlebar dan diperpanjang, sedangkan yang belum memiliki Bandara segera membangun sehingga mampu mempercepat pelayanan masyarakat dari segi transportasi udara,” ujarnya.

Semua program pembangunan prioritas Kaltim itu, kata Awang akan terwujud apabila semua kabupaten/kota melakukan kerjasama dan bersinergi. Bukan sebaliknya saling bersaing tidak sehat.
Sinergi antara kabupaten/kota ini akan terus ditingkatkan seiring meningkatnya pembangunan di segala bidang dengan melakukan pertemuan sejumlah kepalda daerah sehingga semua yang dibangun saling mendukung.(ek/vb02).

---