KEK Maloy Segera Diresmikan Presiden

SANGATTA-Direncanakan pada 25 Februari 2019 mendatang Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo berkunjung ke Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam rangkaian peresmian operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan. Pemkab Kutim melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim pun melakukan persiapan serius dalam hajatan besar itu.

Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Saiful Ahmad menuturkan jika Besok Selasa (29/1/2019), Kutim akan menyambut tamu dari Kementerian Perekonomian sebanyak 7 orang di KEK Maloy. Salah satunya Sekretaris Dewan Ekonomi Nasional. Kegiatan survei dari pusat ini evaluasi dan rapat terpadu. Rombongan akan berangkat menggunakaan KAL Kudungga menempuh jalur laut selama 2 jam dari Pelabuhan Marine PT KPC menuju KEK Maloy di Kaliorang.

“Waktu sudah mepet tinggal sebulan kedepan, kita bergerak cepat sebelum agenda hari H. Nantinya pertemuan itu tim survei dari pusat akan menilai apakah di tanggal 25 Februari KEK Maloy siap diresmikan,” jelasnya.

Saiful menambahkan persiapan difokuskan pada penilaian fungsi layanan berupa administrasi, pajak, perizinan didalam operasional pelabuhan KEK Maloy apakah sudah layak yang dikelola Perusda Kaltim yaitu PT Melati Bhakti Satya (MBS). Tidak hanya itu kesiapan jaringan listrik PLN juga tidak kalah penting dan sambungan jaringan Telkom menjadi penilaian lebih.

“PT MBS selaku pelaksana usaha di bidang bisnis ini berkaitan dengan izin regulasinya juga menjadi perhatian. Kesiapan infrastruktur juga menjadi modal penting KEK Maloy pasalnya sudah terlihat seperti stan dan listrik itu yang paling penting di pelabuhan. Jika ada penambahan tidak mengganggu aktivitas jika ada aktivitas bongkar muat,” jelasnya.

Diharapkan Saiful, seluruh semua instansi terkait bisa sepakat untuk bahu membahu agar peresmian berjalan dengan baik. Untuk diketahui kawasan ini digadang-gadang bakal menjadi KEK terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Pembangunan KEK ini akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pembebasan lahan, Kementerian Perhubungan untuk jalur transportasi, Kementerian ESDM pembangunan gardu, dan Kementerian Kominfo untuk jaringan internet. (*/hm13)

---