Provinsi “Kalimantan Baru”

Catatan Rizal Effendi

KALTIM merayakan hari jadinya ke-66. Tepatnya tanggal 9 Januari 2023. Provinsi ini ditetapkan 9 Januari 1957. Tahunnya sama dengan tahun kelahiran Gubernur Isran Noor.  Dasar penetapannya Perda No 14 Tahun 1988, merujuk UU No 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Kalbar, Kaltim, dan Kalsel.

Walaupun secara yuridis terbentuknya Provinsi Kaltim tanggal 1 Januari 1957 sesuai SK Kementerian Dalam Negeri No Des.52/10/50,  pada tanggal tersebut Kaltim masih berbentuk karisidenan, sebuah daerah administratif yang dikepalai oleh residen bukan gubernur.

“Secara   de facto, Provinsi Kaltim terbentuk pada 9 Januari 1957, saat dilakukan serah terima jabatan dari Gubernur Kalimantan Milono kepada Acting Gubernur Kaltim Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto,” kata Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov Kaltim Deni Sutrisno pada rapat klarifikasi pembentukan Provinsi Kalbar, Kaltim, dan Sultra, 22 Maret 2022 lalu.

Setelah APT Pranoto, gubernur Kaltim berikutnya berturut-turut Inche Abdoel Moeis, Abdoel Moeis Hassan, Soekadio, Abdoel Wahab Sjahranie, Erry Soepardjan, Soewandi Roestam, Muhammad Ardans, Suwarna Abdul Fatah, Yurnalis Ngayoh, Awang Faroek Ishak, dan yang masih berlangsung, Isran Noor.

Dari 12 gubernur itu, saya mulai mengikuti perjalanan pemerintahan sejak gubernur ke-5, A Wahab Sjahranie, jenderal bintang dua kelahiran Rantau, Kalsel, yang bertugas sejak 1972 hingga 1978. Sebelumnya dia menjadi penjabat (Pj) kepala daerah Kaltim.

Gubernur sebelumnya saya hanya membaca dari data kepustakaan yang ada. Tidak pernah bertemu langsung. Tapi mereka para perintis. Jasanya luar biasa. Wajar untuk dikenang.  Salah satunya ada Rumah Sakit Abdoel Moeis Hassan di Samarinda.

Jasa besar  Wahab Sjahranie juga di rumah sakit. Dia berhasil  memindahkan Rumah Sakit Landschaap Hospital yang dibangun Belanda pada tahun 1933 di Emma Straat (sekarang Jl Gurami, Selili) ke Rumah Sakit Segiri, yang belakangan diubah namanya menjadi RSUD A Wahab Sjahranie untuk mengenang jasa-jasanya. Saya dengar rumah sakit yang lama itu, akan diaktifkan kembali menjadi RS Islam.

Sisi lain dari  Gubernur Wahab, saya jadi teringat dengan putranya bernama Eet Sjahranie (Zahedi Riza Sjahranie), yang sekarang dikenal sebagai musisi andal. Dulu kalau Eet latihan, rumah dinas gubernur, Lamin Etam ingar-bingar. Eet pernah menjadi gitaris Godbless, Superdigi, dan Cynomadeus.

Pengganti Wahab Sjahranie adalah Erry Soepardjan (1978-1983). Sebelumnya Pangdam VI Mulawarman. Di zaman Pak Erry, saya ditangkap Laksusda gara-gara demo di kampus Unmul. Selama 12 hari saya ditahan di Kodam bersama 4 mahasiswa lainnya termasuk Syaiful Teteng, mantan sekprov Kaltim.

Soewandi  pengganti Erry juga dari TNI. Dia pernah menjadi dandim di Malang dan Lumajang. Lalu bupati Lumajang dan dipromosi menjadi gubernur Kaltim (1983-1988). Salah satu gagasan terbesarnya adalah pembangunan Citra Niaga, sehingga Samarinda mendapatkan penghargaan Aga Khan Award.

Putra Gubernur Soewandi, Didik Soewandi dan istrinya saat itu, Rini Soewandi, mantan menteri BUMN periode pertama Presiden Jokowi, yang merintis pembangunan mall pertama di Balikpapan. Namanya Plaza Balikpapan.

Pengganti Soewandi adalah HM Ardans, SH. Bersama wartawan Antara Miskudin Taufik, wartawan Kompas Ibrahimsyah Rahman, dan wartawan Kaltim Post Aan Reamur Gustam, kami banyak bergaul dengan beliau. Kalau wawancara lebih banyak menggunakan bahasa Banjar. Terkadang ada bahasa Kutai-nya. Maklum istri beliau, Dr (Hc) Hj Adji Farida Padmo, bangsawan Kutai.

HM Ardans putra Sanga-Sanga yang menjadi gubernur dari birokrat. Kariernya mulai menjadi Ahli Tata Usaha di Kantor Gubernur sampai jabatan sekprov. Ketika Gubernur Soewandi jatuh sakit, dia diangkat sebagai pelaksana tugas. Dan kemudian mengantarkan dia menjadi gubernur Kaltim definitif dua periode (1988-1998).

Ardans banyak berjasa dalam pembangunan kualitas aparatur negara. Dia juga yang mendorong dilakukannya pembenahan bantaran Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus. Para wartawan tidak bisa melupakan jasa beliau. Apalagi terwujudnya kompleks perumahan PWI Kaltim di Jl Kadrie Oening berkat perhatian Pak Ardans.

Pengganti Ardans adalah Suwarna AF. Dari TNI juga. Tapi saya salah satu wartawan yang akrab dengan Suwarna. Dia yang mendukung saya masuk ke jalur politik. Sebelumnya Suwarna adalah wakil gubernur. Jasanya yang luar biasa adalah membangun Islamic Center Kaltim, yang sangat megah dan luas. Kaltim jadi tuan rumah PON XVII, itu juga perjuangan dia.  Sayang dia tersandung di masa jabatan kedua, sehingga sempat diteruskan oleh wakilnya, Drs Yurnalis Ngayoh.

Ngayoh menjadi gubernur pertama di Kaltim berdarah  Dayak. Dia kelahiran Barong Tongkok, yang sekarang jadi ibu kota Kabupaten Kutai Barat. Tapi pengalaman pemerintahannya luar biasa. Pernah menjadi sekda di Kabupaten Pasir dan Kutai. Jadi kepala biro Bangda, asisten dan Pembantu Gubernur (Tugub) Wilayah Selatan di Balikpapan dan wakil gubernur. Pensiun dari gubernur, ia menjadi anggota Dewan Komisaris PT Pupuk Kaltim.

Tidak gampang jabatan gubernur diraih Awang Faroek Ishak. Dia harus jatuh bangun. Tapi dia tak pernah menyerah. Dan itu kunci keberhasilannya. Dia menjadi gubernur ke-11 Kaltim  selama dua periode (2008-2018). Awang dua kali mengikuti pemilihan gubernur dan sempat kehilangan jabatan sebagai bupati Kutim.

Jalan tol Balikpapan-Samarinda, jembatan Pulau Balang, perluasan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (SAMS), Bandara APT Pranoto Samarinda adalah sebagian karya besar Pak Awang. Sayang salah satu program andalannya, kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy di Kutim  tidak terlalu berhasil. Padahal setiap sambutan di mana-mana, ia belum berhenti kalau belum mengulas Maloy.

Awang dosen saya yang mengajar Kewiraan. Dia juga pernah menjadi Pembantu Rektor (Purek) III Bidang Kemahasiswaan di Unmul. Lalu menjadi anggota DPR RI tiga periode. Setelah selesai gubernur, jadi anggota DPR RI lagi dari Partai Nasdem sampai sekarang. Meski kondisinya tidak seperti dulu lagi.

MEMANG BERKELAS

Menjadi bupati Kutim memang berkelas. Setelah Awang, ada dua penggantinya yang sangat menonjol. Pertama, Dr H Mahyudin, ST MM, yang sekarang menjadi wakil ketua DPD RI. Mahyudin juga pernah menjadi wakil ketua MPR RI.

Kedua, Dr H Isran Noor, M.Si yang sekarang menjadi gubernur Kaltim. Dia dikenal sebagai “Si Raja Naga,” yang bercita-cita tidak saja jadi gubernur, tapi juga presiden. Niat itu sudah terlihat ketika dia menjadi ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) pada saat masih menjadi bupati Kutim (2009-2015).

Isran menjadi bagian penting dari sejarah pemindahan ibu kota Indonesia. Karena kebijakan dia yang rela melepas sebagian wilayah Kaltim dan bisa menjaga kondusifitas daerah, sehingga Presiden Jokowi akhirnya pada 26 Agustus 2019 mengumumkan lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) di daerah ini, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar). “Itu juga karena daerah kita aman, tidak pernah ada gesekan,” katanya dalam berbagai kesempatan.

Dari 12 tokoh yang pernah menduduki posisi gubernur Kaltim, 9 di antaranya sudah meninggal dunia. Saya kira layak nama-nama mereka diabadikan untuk nama gedung atau jalan. Selain Isran, yang masih ada, Suwarna AF yang sekarang tinggal di Bogor dan Awang Faroek Ishak, yang masih aktif sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasdem.

Sebelum pemekaran Kalimantan Utara (2012),  Kaltim merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Papua. Luasnya 194.489 km persegi, hampir sama dengan Pulau Jawa atau sekitar 6,8 persenydari total luas wilayah Indonesia. Luas Kaltim sekarang 127.347 km persegi dengan penduduk 3.793.152 jiwa (2020).

Perlu kita ketahui, sebelum Belanda masuk ke Kaltim menjajah dan menguras minyak mentahnya, ada beberapa kerajaan berdiri di wilayah ini. Di antaranya Kerajaan Kutai (bercorak Hindu), Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Kesultanan Pasir, Kesultanan Berau, dan Kesultanan Bulungan.

Menurut hikayat Banjar, wilayah Kaltim (Pasir, Kutai, Berau, dan Karasikan) merupakan sebagian wilayah taklukan Kesultanan Banjar, bahkan sejak zaman Hindu.

Sejak 13 Agustus 1787, Sultan Tahmidullah II dari Banjar menyerahkan Kalimantan Timur menjadi milik perusahaan VOC Belanda. Pada tahun 1846, Belanda mulai menempatkan Asisten Residen di Samarinda untuk wilayah Borneo Timur (sekarang Provinsi Kaltim dan bagian timur Kalsel).

Sampai Indonesia merdeka,  Kalimantan Timur masih merupakan salah satu karesidenan dari Provinsi Kalimantan. Sesuai aspirasi rakyat yang bergejolak saat itu, sejak tahun 1956 wilayah Kalimantan dimekarkan menjadi tiga provinsi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Belakangan lagi ditetapkan Kalimantan Tengah dan terakhir Kalimantan Utara.

Ada obrolan iseng di Warung Miki Balikpapan, tempat saya mangkal pagi ketika jadi wartawan. Obrolan itu menyinggung  kemungkinan Kaltim  dimekarkan lagi. Wilayah Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, ditambah wilayah Kabupaten Tabalong (Kalsel) menjadi provinsi baru dengan ibu kotanya Balikpapan.

Dulu di wilayah ini (di luar Tabalong) ditempatkan Pembantu Gubernur (Tugub) Kaltim wilayah Selatan. Selain Ngayoh, pernah juga menempati pos itu, Drs H Awang Faisjal, kakak kandung Awang Faroek, yang juga pernah menjadi bupati Kutai tahun 1979.

Malah obrolan iseng tadi sudah bicara nama  provinsi baru, yaitu Provinsi Kalimantan Baru. Biar baru semuanya. Meski ini juga baru sebatas angan-angan. Dirgahayu Provinsi Kalimantan Timur! Selamat Ulang Tahun Ke-66, Selalu Ruhui Rahayu.(*)

---