BBPK-APDN Ahak BPSDM Kaltim Kolaborasi Kembangkan Potensi ASN

Samarinda – Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II (BBPK-APDN), Jatinangor, bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negerimelakukan kunjungan kerja ke BPSDM Kaltim, Selasa (24/2/2026).

Rombongan sebanyak tujuh orang dipimpin Kepala BBPK-APDN Jatinangor, Indra Maulana Syamsul Arief. Ikut mendampingi Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Madya, Dyah Miranti Maharani dan Santi Rosintawati serta tiga pejabat fungsional yang lain. Sedangkan dari BPSDM Kemendagri diwakili Kepala Bagian Perencanaan, Faisal Sadik.

Pertemuan juga diikuti secara daring (online), Kepala Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Makassar, Sugiarto beserta staf.

Indra Maulana saat memperkenalkan rombongan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi yang telah menyambut dengan hangat kedatangan kami beserta rombongan.

”Pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari kunjungan sebelumnya dengan fokus pada penguatan substansi dokumen profil kebutuhan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis kapasitas dan karakteristik daerah,” jelas Indra Maulana.

Indra berharap ke depan segera tersusun rekomendasi kebijakan pengembangan kompetensi aparatur yang lebih terarah, terukur dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Sementara itu, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewimenyampaikan ucapan terima kasih kepada dua Kepala Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri, baik yang secara langsung datang ke BPSDM Katlim, maupun yang hadir secara daring. Tidak ketinggalan ucapan yang sama disampaikan kepada Kepala Bagian Perencanaan BPSDM Kemendagri, Faisal Sadik yang hadir secara langsung di Kota Samarinda.

Nina Dewi menyambut baik kolaborasi dan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun dokumen strategis yang akan menjadi rujukan pengembangan SDM aparatur secara berkelanjutan.

Nina menegaskan, melalui konsolidasi intensif dan kolaboratif ini, diharapkan kebutuhan dokumen Profil Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN 2025-2030 benar-benar menjadi landasan strategis dalam mewujudkan aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang yang profesional, adaptif, dan berdaya-saing tinggi.

Pada sesi tanya jawab, Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim yang juga sekaligus sebagai Koordinator Widyaiswara menyampaikan tentang kondisi APBD Kaltim yang mengalami penurunan cukup drastis. Penurunan besaran APD diakibatkan berkurangnya Tranfer ke Kas Daerah (TKD) dari Pusat hampir 70%, yang juga berimbas menurunnya anggaran  BPSDM Kaltim, karena tidak memenuhi mandatori spending minimal 0,34% dari APBD.

Merespon pertanyaan Jauhar, Kepala BBPK-APDN II Jatinangor, Indra Maulana menyampaikan bahwa kondisi ini juga dialami oleh BPSDM DKI Jakarta. Ia mengatakan BPSDM Provinsi DKI Jakarta hanya memperoleh alokasi anggaran 0,19% dari APBD DKI Jakarta pada Tahun 2026 ini.

Jauhar secara berkelakar mengatakan, ”benar anggaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta hanya sebesar 0,19 persen dari APBD, tetapi jumlah APBD DKI Jakarta Tahun 2026 ini sebesar Rp81,32 triliun. Berarti anggaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta tidak kurang dari Rp154,5 miliar”.

Widyaiswara Ahli Madya BPPK APDN II, Dyah Miranti menambahkan, bahwa nanti pada tanggal 8 Maret 2026 akan dilakukan pertemuan lebih teknis dengan BPSDM Kaltim dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten/Kota se Kaltim secara online.

”Lebih teknisnya saya akan terus komunikasi dengan Bu Rina, Sekretaris BPSDM Kaltim,” pungkasnya.

Turut mendamping Kepala BPSDM Kaltim, Sekretaris, Rina Kusharyanti, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Apriyana, Kabid Pengembangan Kompetensi Teknis, Roslindawaty, dan Kabid Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Siti Djaitun. Turut mendampingi Analis Pengembangan Kompetensi, Tajuddin Noor dan Dwi Lestari. (MJ)

---