“Harumnya” Mobil HARUM

Catatan Rizal Effendi

HEBOH mobil dinas baru Gubernur Kaltim Haji Rudy Mas’ud (HARUM) semakin “harum.” Di jagad media sosial terus menjadi trending topik. Soalnya mobil dinas baru itu dibeli dengan harga selangit. Dikerok dari duit APBD 2025 sebesar Rp8,5 miliar.

Ada yang membandingkan dengan mobil Maung Garuda yang dipergunakan Presiden Prabowo Subianto. Mobil buatan PT Pindad itu harganya Rp1,2 miliar, jadi 7 kali lipat lebih murah dari mobil Gubernur Kaltim.

Lebih heboh lagi karena penjelasan Gubernur simpang siur dengan pejabat lain, selain juga tidak sejalan dengan kebijakan pengematan dan punya persepsi beda dengan rakyat soal menafsirkan harga diri Kaltim, yang disebutnya “Marwah Kaltim.”

Gubernur memberikan penjelasan resmi kepada wartawan soal mobil itu seusai dia menghadiri Rapat Paripurna Ke-3 DPRD Kaltim Masa Sidang 1 Tahun 2026, Senin (23/2).

Mengawali penjelasannya, Gubernur mengingatkan para wartawan yang mengerubutinya. “Kita sedang berpuasa, tolong jangan terlalu banyak ghibahnya, nanti dosanya berlipat ganda,” katanya sangat religius.

Ghibah adalah tindakan membicarakan keburukan, aib atau kekurangan orang lain. Hukumnya dalam Islam haram dan sama dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati.

Apakah yang digunjingkan para awak media atau netizen soal mobil mahal gubernur masuk dalam kategori ghibah? Silahkan masing-masing kita membahasnya. Kalau perlu kita tanya ke Komisi Fatma MUI. Apalagi ini bulan puasa.

Seperti yang sudah beredar, Pemprov Kaltim dalam APBD 2025 menyisihkan anggaran Rp8,5 miliar untuk pembelian satu mobil pimpinan. Mobil pimpinan yang dimaksud adalah mobil dinas untuk gubernur. Lalu berbagai pihak mengkritisi. Umumnya tidak setuju karena dianggap terlalu mahal dan mewah serta tidak sejalan dengan prinsif penghematan.

Tidak jelas mobil merk apa yang dibeli? Tapi yang pasti berkekuatan 3.000 cc. Ada yang menduga jenis mobilnya adalah Ranger Rover 3.0 Autobiography LWB. HARUM mengatakan, sesuai Permendagri No 7 Tahun 2006, kendaraan kepala daerah untuk sedan kelas 3.000 cc dan jeep 4.000 cc. “Kita mengadakan yang 3.000 CC,” katanya.

Soal harga, HARUM mengatakan dia tidak terlalu mengikuti. ““Ada rupa ada harga. Ada mutu, ada kualitas. Tapi saya tidak terlalu mengikuti soal harga,” begitu katanya.

Gubernur mengungkapkan, sampai hari ini (maksudnya: Senin, 23/2/2026) Pemprov Kaltim belum menyediakan mobil dinas untuk gubernur bertugas di wilayah Kaltim. Mobil yang dipergunakan dia saat ini adalah mobil pribadi. Kondisinya sudah hancur. “Tapi tidak ada masalah demi masyarakat Kaltim,” katanya merendah.

Tidak disinggung ke mana mobil dinas gubernur yang dipakai gubernur sebelumnya. Tapi memang ada fenomena di kalangan kepala daerah, tidak terlalu nyaman menggunakan mobil kepala daerah sebelumnya. Dengan berbagai alasan, maunya diganti yang baru. Mulai soal gengsi sampai hal berbau mistis.

JAGA MARWAHNYA KALTIM

Menurut HARUM, mobil Pemprov Kaltim yang dimaksud adanya di Jakarta. Untuk menunjang kegiatan kepala daerah di sana. Kaltim adalah Ibu Kota Nusantara. Kaltim adalah miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se Indonesia, tapi juga global. “Masa iya kepala daerah pakai mobil sekadarnya.  Jaga dong marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kaltim,” ujarnya beralasan.

Penjelasan Gubernur ini bertolak belakang dengan keterangan Sekdaprov Sri Wahyuni sebelumnya. Sebab dia mengatakan kepada wartawan, Gubernur membutuhkan kendaraan yang andal di segala medan karena ingin menerobos medan Kaltim yang berat.

Dia sempat menggambarkan ngototnya Gubernur HARUM dalam mengunjungi daerah Kaltim yang medannya berat. Salah satunya dia sebut daerah Sotek, Bongan. Sampai harus ganti mobil. “Jadi itu yang menjadi pertimbangan perlunya mobil yang mampu di segala medan,” tegasnya.

Gara-gara penjelasan ini Sri Wahyuni di-bully netizen. “Sekdaprov itu orangnya cerdas. Tapi karena harus menjelaskan kebijakan yang tidak cerdas dari pimpinan, jadi penjelasannya tidak cerdas,” komentar Irwan Pecho, mantan anggota DPRI dapil Kaltim dari Partai Demokrat.

Hal yang tidak sinkron juga dari penjelasan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud (HAMAS), yang juga kakak kandung HARUM.

Menurut HAMAS, pengadaan mobil dinas gubernur itu sudah melalui berbagai proses. Mulai analisis standar belanjanya, APIP dan BPK juga turun sampai penggunaan e-katalog.

“Tapi mobilnya ditaruh Jakarta Pak,” sela wartawan.

“Pakai di sinilah (di Kaltim),” jawab HAMAS.

“Tapi keterangan beliau untuk menjemput tamu di Jakarta,” kata wartawan lagi.

“Wah saya ngga tahu. Tapi kalau menjemput tamu, harusnya memang ada. Masa kalah dengan yang lain. Masa sewa,” jelasnya lagi.

Banyak yang meragukan alasan menjemput tamu IKN. Sebab urusan IKN adalah urusan pemerintah pusat. Tapi yang lebih kena, HARUM memang membutuhkan mobil yang berkelas wah di Jakarta. Sebab dia selain Gubernur Kaltim, juga dipercaya menjadi Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Jadi sering bertemu dengan pejabat pusat termasuk Presiden. Jadi dia terkesan memang butuh kendaraan yang menurutnya untuk menjaga “Marwah Kaltim.”

Soal marwah atau muru’ah itu, HARUM juga diserang warganet. Bang Eka di Instagram bilang, bagi seorang pemimpin Islam, marwah itu tidak dilihat dari penampilan. Dia menunjuk teladan yang diberikan Rasulullah atau sahabat Nabi, Umar bin Chatab. Dalam sejarah kepemimpinan mereka, wibawa atau marwah mereka lahir dari keadilan dan keberpihakan bukan dari penampilan.

Bang Eka mengingatkan, Kaltim yang kaya dengan sumber daya alamnya, penyangga IKN, tapi realitanya masih ada jalan kabupaten rusak bertahun-tahun, masih ada desa blank spot, ada sekolah minim fasilitas, masih ada kasus stunting,  dan kemiskinan di beberapa wilayah pedalaman. Lalu distribusi pendapatan belum merata. “Dengan kondisi seperti itu, malulah kita menuntut fasilitas yang maksimal,” tegasnya.

Hal yang sama juga diserang @zainoelariefin. Dia sempat menyebut “pembohong,” karena rancunya penjelasan. “Kalau mau angkat marwah Kaltim, buktikan dulu janji pendidikan gratisnya, buktikan dulu jalan rusak dibaikin, bukan beli mobil Rp8,5 miliar. Ini cacat berpikir,” tukasnya.

Belum lagi  selesai urusan mobil mahal Gubernur HARUM, terdengar lagi DPRD Kaltim dalam tahun anggaran 2026 juga menguras dana APBD Rp6,8 miliar untuk membeli kendaraan dinas. Kalau itu betul, maka sempurnalah sudah kelakuan yang tidak merakyat ini.

Jika HARUM masih ingin namanya tetap benar-benar harum, maka segeralah meminta maaf kepada rakyat. Kalau pembelian mobilnya masih bisa dibatalkan, lebih baik dibatalkan saja. Orang tahu HARUM punya kekayaan besar. Hebat dan harum jika mau mewakafkan dana pribadinya untuk membeli mobil operasional sendiri dalam menjalankan tugas kepala daerah. Itu amanah yang sempurna dan besar pahalanya.

“Kepada seluruh masyarakat Kaltim, mohon doa agar kita dikuatkan dalam menjaga amanah,” kata HARUM menutup penjelasan kepada wartawan. Dengan ikhlas saya ikut mengaminkan. Aamiiin.(*)

---