Pj. Wali Kota Batu Buka Forum Konsultasi Publik untuk RKP 2025

BATU – Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun 2025, di Anggrek Hall Klub Bunga Butik Resort, Kamis (22/02/2024).

Aries Agung Paewai menekankan pentingnya menangkap isu-isu strategis sejak dini agar penyusunan RKPD dapat berkesinambungan dengan kebutuhan masyarakat. Disebutkan, beberapa isu strategis yang disoroti Pj. Wali Kota. Pertama, dalam menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun butuh keterlibatan dan kepedulian masyarakat juga.

Kedua, pentingnya meningkatkan kekompakan antara masyarakat, pemerintah desa/kelurahan dan Pemerintah Kota Batu, dalam upaya membatasi pertumbuhan kota yang berlebihan agar alam tetap terjaga.

Ketiga, terkait kemiskinan, meskipun terjadi penurunan yang signifikan, tetap diperlukan langkah-langkah agar tidak meningkat kembali, serta upaya untuk menyentuh warga yang masih terpinggirkan.

Dalam hal pertanian, langkah-langkah seperti penggunaan hasil hortikultura lokal dalam setiap hotel/restoran di Kota Batu, dapat membawa perubahan positif dalam mengurangi kemiskinan.

“Saya berharap agar isu-isu strategis ini dapat menjadi bahan diskusi yang menghasilkan keputusan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batu secara menyeluruh,” tegas Aries.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Bapedda Jatim, Dr. Andhitra P. Herlambang, akademisi dari Universitas Brawijaya, Prof. Candra Fajri Ananda, Ph.d, Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi SP, Kepala BPS Kota Batu, dan para Kepala OPD.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batu, MD Furkon, menjelaskan  RKPD 2025 mengusung tema Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Didukung Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan, Pemberdayaan Desa dan Daya Saing SDM.

Menurut Furkon, forum ini sebagai sarana komunikasi dan dialog antar pemangku kepentingan pembangunan Kota Batu, yang meliputi eksekutif, legislatif, akademisi dan komunitas. Forum Konsultasi Publik ini merupakan tahap awal dari proses penyusunan dokumen RKPD sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

“Forum ini diharapkan menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder pembangunan, dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengantaran, pelaksanaan dan pengawasan,” ungkap Furkon.

Sementara Prof. Candra Fajri Ananda, Ph.d, Guru Besar FEB UB dalam paparannya membahas kondisi ekonomi global dan nasional serta langkah-langkah kebijakan yang diambil untuk menghadapi tantangan yang ada.

Menurutnya, terdapat prediksi perlambatan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025, namun juga terdapat peluang pertumbuhan baru, terutama di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Di sisi lain, pemerintah berhasil mengelola keuangan negara dengan baik pada tahun 2023, serta memberikan dana untuk proyek-proyek penting di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Selain itu, perlambatan ekonomi global atau nasional juga dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Kota Batu, termasuk lapangan kerja, harga barang, dan program pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Batu.

Paparan tersebut juga membahas langkah-langkah kebijakan fiskal, seperti implementasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) 2023, yang dapat memengaruhi alokasi anggaran di tingkat lokal.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batu perlu memperhatikan kondisi ekonomi global dan nasional, serta kebijakan pemerintah pusat untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Batu.

“Digitalisasi itu penting, dan kita butuh support dari SDM yang tangguh, karena kuncinya transformasi ekonomi itu SDM,” ujar Prof. Candra.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi Sp dalam forum ini menekankan agar penyusunan RKPD ini fokus pada prioritas dan sasaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Agar masyarakat merasakan apa yang telah kita bangun. Saya berharap pembahasan untuk musrenbang tingkat kecamatan, tingkat kota juga harus dimunculkan dalam RKPD,” kata Asmadi. (Buang Supeno)

---