Diskominfo Kaltim Tegaskan Internet Desa Gratis

SAMARINDA – Program internet desa gratis yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipastikan bebas dari pungutan biaya bagi pemerintah desa. Kepastian itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menyusul laporan adanya oknum yang menagih pembayaran kepada sejumlah kepala desa.

Faisal menegaskan, seluruh pembiayaan program internet desa gratis sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Karena itu, ia meminta para kepala desa tidak menanggapi tagihan apa pun yang mengatasnamakan penyedia layanan internet.

“Program ini tidak memungut biaya dari desa. Kalau ada yang menagih, jangan ditanggapi dan segera laporkan kepada kami,” ujarnya saat konferensi pers di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Senin (2/3/2026).

Ia mengungkapkan, pada Januari hingga Februari 2026 terdapat dua hingga tiga desa yang melaporkan menerima tagihan dari pihak yang mengaku sebagai provider internet Pemprov. Menurutnya, jika benar terdapat penagihan dari penyedia resmi, hal itu kemungkinan hanya kesalahan administratif. Namun, ia tetap menekankan agar desa tidak melakukan pembayaran dalam bentuk apa pun.

“Kalaupun ada provider yang benar-benar menagih, bisa jadi itu kekeliruan administrasi. Tetapi tetap jangan ditanggapi, karena seluruh biaya ditanggung pemerintah provinsi,” tegasnya.

Hingga akhir 2025, program internet desa gratis telah menjangkau 802 desa di Kalimantan Timur. Pada 2026, pemerintah provinsi menargetkan penambahan 39 desa, sehingga total desa penerima manfaat menjadi 841 desa.

Saat ini, 39 desa tersebut masih dalam proses pengadaan melalui sistem e-katalog dan ditargetkan rampung pada Maret 2026.

“Maret ini kita kejar agar 39 desa bisa terpasang, sehingga total 841 desa semuanya sudah teraliri internet desa gratis,” kata Faisal.

Berdasarkan data Diskominfo Kaltim, capaian pemasangan internet desa menunjukkan progres signifikan di sejumlah kabupaten masing-masing Mahakam Ulu 50 desa (tuntas), Penajam Paser Utara 30 desa (tuntas), Berau sebanyak 99 dari 100 desa, Kutai Timur sebanyak 136 dari 139 desa. Sementara Kabupaten Paser sebanyak 131 dari 139 desa, Kutai Barat sebanyak 167 dari 190 desa serta Kutai Kartanegara sebanyak 188 dari 193 desa

Distribusi ini menandakan sebagian besar wilayah telah menikmati akses internet desa gratis, meskipun beberapa kabupaten masih menyisakan desa yang sedang dalam tahap penyelesaian.

Pemerintah provinsi memastikan program ini merupakan bagian dari upaya pemerataan akses digital hingga ke wilayah pedesaan, sekaligus memperkuat pelayanan publik berbasis teknologi.

Faisal kembali mengingatkan agar pemerintah desa waspada terhadap potensi penipuan yang mencatut nama program resmi pemerintah.

“Jika ada indikasi penagihan, segera laporkan agar bisa kami tindaklanjuti,” pungkasnya. (intan)

---