Hamdam Berharap SKK Migas Turut Peduli Dengan Kondisi PPU

PENAJAM– Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam mengatakan bahwa pasca adanya kebijakan-kebijakan yang kurang tepat beberapa tahun terahir ini, menyebabkan kondisi Kabupaten PPU sedang tidak baik-baik saja. Saat ini roda pemerintahan sedikit terganggu yang berdampak pada terjadinya kondisi defisit keuangan daerah.

Sementara itu kata Hamdam, secara normatif Kabupaten PPU saat ini hanya berharap besar dari dana bagi hasil transfer pemerintah pusat, sehingga keuangan daerah  masih sangat terbatas untuk menopang kebutuhan belanja daerah.

Perihal ini dikatakan Plt. Bupati PPU, Hamdam saat menerima kunjungan kerja resmi (Courtesy visit) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) perwakilan wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Senin sore, (7/3/2022) di Kantor bupati PPU.

Rombongan SKK Migas ini dipimpin oleh Kepala perwakilan SKK Migas wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Azhari Idris didampingi General Manager Pertanina Hulu Kalimantan Timur, Djudjuwanto dan perwakilan masing-masing Kontraktor-kontraktor Kerjasama (KKKS) SKK Migas yang ada di PPU yaitu PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur, PT. Pertamina EP Tanjung, PT. Pasir Petroleum Resources, PT. Benuotaka Wailawi, Saka Indonesia dan Pandawa Lima.

Dikatakannya bahwa saat ini ada beberapa kegiatan yang vital dan perlu segera mendapat support di kabupaten PPU, salah satunya adalah terkait penanganan sampah yang ada di daerah. Hal ini karena sejumlah  truk angkutan sampah yang bertugas sebagai pengangkut sampah di stasiun-stasiun sampah mengalami kerusakan. Belum lagi kurangnya alat berat yang bertugas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Buluminung menyebapkan menumpuknya  sampah dengan skala besar.

Dikatakannya beberapa hari yang lalu dirinya telah melakukan peninjauan ke TPA buluminung. Hamdam menyebut bahwa tumpukan sampah saat itu sudah hampir masuk ke gerbang utama sepanjang lebih kurang 500 meter. Hal itu karena  belum dapat didorong yang disebapkan masih keterbatasnya alat berat yang ada di lokasi ini.

“ Inilah salah satu poin yang ingin saya sampaikan kepada jajaran SKK Migas pada kesempatan ini dan berharap ada support disana jika dimungkinkan, “kata Hamdam.

Dikatakan Hamdam apalagi kecamatan Sepaku saat  ini telah ditetapkan menjadi lokasi Ibukota Negara yang baru. Tentu kebersihan di wilayah itu harus benar-benar diperhatikan di sana. Hal itu tentulah menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah Kabupaten PPU saat ini.

“Kita pastilah malu jika ada pejabat-pejabat negara datang kesana tapi kondisi lingkungannya kotor dengan tumpukkan sampah dimana-mana, “tambahnya.

Dihadapan jajaran SKK Migas Hamdam juga mengatakan jika selama ini masih terdapat urusan -rusan administrasi terkait Pemerintah Daerah Kabupaten PPU yang belum selesai pada waktu sebelumnya agar dapat di urus kembali. Dirinya juga berharap jalinan kerjasama Pemda PPU dengan SKK Migas dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Semoga kedepannya investasi di kabupaten PPU dapat berjalan dengan baik dan bisa memberikan kontribusi bagi daerah yang selama ini memang dirasakan belum berjalan dengan maksimal, “ harapnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Kepala perwakilan SKK Migas wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Azhari Idris mengatakan bahwa pihaknya hadir bersama dengan semua perwakilan anak perusahaan yang ada di PPU. “ Memang kami berada di Kabupaten PPU jadi kewajiban kami untuk menyampaikan apa yang menjadi kegiatan kami di daerah ini, “ujarnya.

Dikatakannya bahwa  saat ini dan kedepan ada beberapa program yang akan dikerjakan SKK Migas di Kabupaten PPU untuk masyarakat daerah, termasuk dalam minggu ini pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) PPU terkait rencana dukungan program pengembangan masyarakat.

“Kami berharap kerjasama dengan pemerintah Kabupaten PPU ini dapat terus terjalin dengan baik. Besok,(Rabu,9/3) semoga bapak bupati juga bisa hadir dalam kegiatan ini bersama Dinsos PPU, “tutupnya. (*/ADV).

---