Kukar Tunjukkan Ketahanan Fiskal

TENGGARONG –Saat banyak daerah berjuang menghadapi pemangkasan anggaran yang besar, Kutai Kartanegara (Kukar) justru membuktikan ketahanan fiskal yang luar biasa.

Meskipun pemerintah pusat menerapkan efisiensi anggaran nasional, Kukar tetap mampu menjaga kestabilan keuangannya tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai.

Dengan total APBD mencapai Rp12 triliun, belanja pegawai yang berada di angka Rp2,4 triliun masih tetap aman, memastikan bahwa gaji, tunjangan, hingga honorarium tetap berjalan lancar tanpa pemotongan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menegaskan, meskipun ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur pemangkasan Rp306,7 triliun dari anggaran nasional, Kukar tetap mampu memprioritaskan hak-hak pegawainya.

“Kebijakan baru ini tidak akan mempengaruhi belanja pegawai. Semua aman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ujar Sunggono, Senin (3/3/2025).

Kukar mampu menjaga stabilitas fiskalnya berkat manajemen anggaran yang terukur dan efisien. Beberapa strategi yang diterapkan untuk memastikan keuangan daerah tetap stabil, antara lain belanja pegawai yang terjaga.

Belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total APBD, sehingga tetap dalam batas aman meskipun ada efisiensi anggaran. Efisiensi tanpa mengorbankan hak pegawai melalui pemangkasan anggaran hanya difokuskan pada sektor tertentu, tanpa mengganggu gaji dan tunjangan pegawai.

Kemudian, pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat.

Menurut Sunggono, stabilitas ini juga memungkinkan Kukar untuk tetap merekrut 5.776 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sesuatu yang jarang bisa dilakukan daerah lain yang sedang menghadapi defisit anggaran.

“Belanja pegawai kita masih sangat menutupi. Tidak ada yang tidak terbayar, menunggak, atau mengalami pemotongan. Bahkan, kita tetap bisa mengakomodasi tambahan P3K baru,” jelasnya.

Keberhasilan Kukar dalam mengelola anggaran secara efisien tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai menjadi bukti ketahanan fiskal suatu daerah sangat bergantung pada manajemen keuangan yang baik.

Di saat beberapa daerah mengalami kesulitan akibat pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun, Kukar tetap berjalan stabil tanpa gangguan terhadap pengeluaran wajib, seperti gaji dan tunjangan pegawai.

Banyak pihak menilai langkah Pemkab Kukar dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran tanpa harus memangkas kesejahteraan pegawai atau menunda pembayaran.

“Kami memahami pegawai adalah aset penting dalam jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, efisiensi anggaran harus dilakukan dengan bijak, tanpa mengorbankan hak mereka,” pungkas Sunggono.

Langkah Pemkab Kukar dalam menjaga keseimbangan anggaran sekaligus mempertahankan hak pegawai ini menjadi bukti nyata bahwa efisiensi keuangan dapat dilakukan tanpa harus mengorbankan sektor vital pemerintahan. (*)

---