Pemkab PPU Laksanakan Rapat Evaluasi Percepatan Realisasi Fisik Keuangan Tahjun 2024

PENAJAM –Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun, yang didampingi Sekrataris daerah (Sekda)Tohar dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sodikin memimpin  laksanakan rapat evaluasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2024 bersama kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten PPU yang di ruang rapat lantai III kantor Bupati PPU, Senin (18/03/24).

Rapat evaluasi tersebut membahas realisasian kegiatan serta kendala dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah, terutama dalam percepatan pelaksanaan baik administrasi dan juga terkait dana DAK dan APBD, sehingga hambatan-hambatan tersebut bisa diantisipasi.

Dalam rapat tersebut disampaikan oleh Asisten II Setda PPU dari total anggaran APBD Tahun 2024, sebesar Rp2,67 miliar dengan realisasi penyerapan anggaran berdasarkan laporan realisasi keuangan semua perangkat daerah pertanggal 15 Maret 2024 sebesar Rp195,09 miliar atau sebesar 7.39%. Sementara untuk realisasi fisik sebesar Rp199,93 miliar atau sebesar 7,47%. Dari hasil laporan tersebut Pj Bupati Makmur Marbun menanggapi, target belum tercapai. Banyak hal yang masih belum bisa dilaksanakan atau tercapai baik itu realisasi fisik maupun keuangan.

“Target kita 20%, tentunya masih sangat rendah, dan hal apa yang membuat mereka tercapai, kalau tidak tercapai harus di minta pertanggungjawaban dari yang bersangkutan, perangkat daerah mana yang tidak tercapai”, tegasnya.

Makmur Marbun menegaskan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar terus menggesa realisasi fisik dan keuangan agar mencapai target.

Dia juga meminta laporan masing masing lerangkat daerah apa yang menyebabkan laporan mereka tidak tercapai target kinerja. “Kita jujur inilah salah satu instrumen bagi kita untuk menganalisa untuk mengevaluasi kinerja dari perangkat daerah,” tuturnya.

Makmur Marbun meminta  semua perangkat daerah terkait permasalahan yang terjadi diharapkan untuk terus berkoordinasi agar dapat memberikan rekomendasi untuk mengurai permasalahan tersebut. Dimana persoalannya ini hanya perangkat darah masing-masing yang tahu, untuk itu harus diminta keterangannya apa yang menjadi kendalanya dan akan dibuatkan berita acaranya untuk  evaluasi kerja perangkat daerah.

” Karena anggaran inilah yang menopang roda perekonomian masyarakat,” tutupnya. (adv/DiskominfoPPU)

---