Sekda PPU Ikuti Kick Off Meeting Peta Jalan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

PENAJAM– Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Tohar mengikuti pertemuan virtual (Vidcon) Kick Off Meeting Peta Jalan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2025-2029 dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di ruang rapat kerja Sekda, Ruang Lantai II, Setkab PPU pada Jumat  (21/3/2025).

Turut hadir Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Tur Wahyu dan Kepala  Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) chairul rozikin mengikuti jalannya diskusi panel dan sejumlah arahan GDPK 2025-2029.

Sejumlah arahan dari para narasumber menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan kebijakan yang berbasis data dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun strategi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas kependudukan serta pembangunan keluarga secara berkelanjutan.

Dihadapan para OPD terkait dilingkup Pemkab PPU, Ia mengingatkan bahwa segala pedoman dalam paparan dari diskusi panel ini kiranya menjadi catatan bersama sebagai rujukan dalam penyelarasan program dan penyusunan peta terkait kependudukan dan keluarga baik dari pusat hingga kepada pemerintah daerah”.Ucapnya bersama sejumlah OPD tekait.

Tentunya, lanjut Tohar kick off peta jalan kependudukan dan pembangunan keluarga ini diharapkan pemerintah daerah dapat mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan program pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial selaras dengan penyusunan oleh pemerintah pusat.

Sekretaris Kemendukbangga/ Sekretraris BKKBN, Budi Setiyono saat membacakan sambutan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyampaikan program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga guna menciptakan generasi yang sehat dan produktif.

“Peta jalan ini menjadi pedoman bagi pemerintah baik pusat hingga daerah  daerah dalam menyusun kebijakan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang kependudukan dan pembangunan keluarga,” pintanya.

Vidcon ini dihadiri berbagai perwakilan pemerintah daerah, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya yang berperan dalam perencanaan pembangunan kependudukan di Indonesia.

Diskusi dalam pertemuan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan data kependudukan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta strategi penanganan pertumbuhan penduduk yang seimbang.

Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga guna menciptakan generasi yang sehat dan produktif.

Termasuk menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan demografi ke depan, khususnya dalam pengelolaan pertumbuhan penduduk, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta optimalisasi potensi sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan nasional. (adv).

---