Setelah Polemik, Pemprov Kaltim Kembalikan Mobil Dinas Gubernur Rp8,5 M

SAMARINDA – Polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur yang sempat memantik perbincangan luas di ruang publik akhirnya menemui titik terang. Setelah kritik bergulir dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat hingga tokoh daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan kendaraan tersebut dikembalikan ke penyedia dan dana pembeliannya utuh kembali ke kas daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan, unit kendaraan tersebut belum pernah digunakan untuk operasional pemerintahan dan hingga kini masih berada di Jakarta.

“Kendaraan tersebut belum digunakan dan belum operasional di Kaltim. Ini sedikit memudahkan proses pengembaliannya,” ujar Faisal dalam konferensi pers di Kantor Diskominfo Kaltim, Senin (2/3/2026).

Ia menjelaskan, mobil tersebut masih berpelat nomor B (Jakarta) dan proses administrasi balik nama, termasuk BPKB dan STNK, juga belum rampung. Kondisi itu dinilai mempermudah tahapan serah terima kembali kepada penyedia.

Seperti diketahui, kendaraan yang diadakan melalui APBD Perubahan 2025 itu adalah Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e warna putih dengan nilai kontrak Rp8.499.936.000. Unit telah dilakukan serah terima pada 20 November 2025, namun belum dibawa ke Kalimantan Timur.

Keputusan pengembalian diambil setelah Pemprov Kaltim menggelar rapat koordinasi pada 27 Februari 2026 bersama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta pihak terkait lainnya. Hasil pembahasan menyimpulkan pengembalian dimungkinkan secara regulasi sepanjang penyedia bersedia menerima kembali unit tersebut.

Surat resmi kemudian dilayangkan kepada CV Afisera pada 28 Februari 2026 dan mendapat respons positif.

“Setelah berita acara serah terima kembali dilakukan, maksimal 14 hari dana wajib disetorkan kembali ke kas daerah. Target kami seluruh proses administrasi rampung paling lambat 20 Maret 2026. Intinya, mobil kembali dan uang kembali,” tegas Faisal.

Untuk sementara, operasional Gubernur akan menggunakan kendaraan dinas yang tersedia. Meski dinilai kurang optimal untuk mobilitas tinggi, kendaraan tersebut masih dalam kondisi layak pakai.

“Apalagi Pak Gubernur memang senang menyetir sendiri, terutama saat meninjau infrastruktur ke kabupaten/kota yang rutin dilakukan hampir setiap satu hingga dua minggu,” ungkap Faisal. Ia juga menyebut Gubernur bersedia menggunakan kendaraan pribadi apabila diperlukan.

 

Sementara itu, Direktur CV Afisera, Subhan, menyatakan pihaknya menerima keputusan tersebut sebagai bentuk komunikasi yang baik antara penyedia dan pemerintah daerah.

“Setelah menerima surat permintaan pengembalian pada 28 Februari, saya berkomunikasi dengan keluarga dan manajemen. Setelah dipertimbangkan, kami memutuskan menerima proses pengembalian. Tidak ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.

Subhan menegaskan, pengadaan sebelumnya telah berjalan melalui mekanisme e-katalog sesuai aturan yang berlaku. Namun sebagai pengusaha lokal, dirinya menghormati aspirasi masyarakat serta keputusan pemerintah daerah.

“Yang terpenting kita berpegang pada aturan dan norma. Selama mobil kembali dalam kondisi utuh, tidak ada masalah. Mobil ini bisa kami sewakan atau jual kembali,” tambahnya.

Dana hasil pengembalian nantinya akan tercatat sebagai saldo kas daerah dan dapat dimanfaatkan dalam perubahan anggaran maupun perencanaan tahun berikutnya. (intan)

---