Bamus DPRD Kaltim Akan Diskusikan Pembagian Bantuan Dana Keuangan Kukar

SAMARINDA – Badan Musyawarah (Bamus)DPRD Kaltim saat rapat paripurna ke-12 menilai pembagian bantuan dana keuangan Kutai Kartanegara (Kukar) yang tidak merata, Senin (10/4/23).

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Badan Musyawarah DPRD Kaltim, Seno Aji ingin mendiskusikan pembagian dana keuangan untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim.

Nantinya, diskusi juga mengikutsertakan Bupati dan Wakil Bupati Kukar serta 11 Anggota DPRD Kaltim untuk mendapatkan arah  pasti terkait potensi bantuan keuangan untuk daerah yang dikembangkan.

Seno Aji berpendapat penurunan bantuan  keuangan pada kabupaten Kukar yang di tahun lalu mendapat dana sebesar Rp120 miliar. Sedangkan di tahun ini hanya sekitar Rp49 miliar.

“Penurunan drastis ini karena tidak adanya komunikasi yang intens anatara pemimpin daerah dan legislatif provinsi,” bebernya pada wartawan

Karenanya rencana diskusi antara pemangku kepentingan terkait sebagian bantuan keunangan akan dikerahkan pada pembangunan Kukar kedepannya.

Ely Hartati Rasyid sebagai Anggota Badan Musyawarah juga menegaskan bahwa pembagian bantuan dana keuangan ini harus merata dan terdapat keadilan untuk masyarakat Kaltim.

“Ada banyak akses jalur vital yang harus diselesaikan sebagai akses ekonomi pembangunan, dan masyarakat Kukar tidak hanya menjadi penonton pembangunan Ibu Kota Negara (IKN),” katanya.

Dirinyanya berharap di tahun 2024 Kukar mendapatkan bantuan dana keuangan sebesar Rp100 miliar. (aj)

---