Hutang Sisa Jadi Bahasan Utama

SANGATTA – Setiap Senin pagi rapat Coffe Morning dilaksanakan diruang Meranti, Seketariat Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Senin (29/4/2019). Kali ini rapat koordinasi kembali membahas hal penting untuk program-progam selanjutnya yang ingin dicapai, namun harus menyelesaikan permasalahan yang menghantui dahulu yakni beberapa hutang – hutang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim.

Rapat dipimpin Wakil Bupati (Wabup) H Kasmidi Bulang mewakili Bupati H Ismunandar, didampingi Seketaris Kabupaten (Seskab) H Irawansyah dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam rapat, Wabup mengatakan terkait pembayaran hutang 2016-2017 wajib selesai sampai teriwulan ke 3, sudah berjalan dari bulan januari sampai maret. Anggaran pun sudah siap untuk dibayarkan.

“Saya mengimbau untuk kontraktor segera menagihkan segera hutang ke OPD yang bersangkutan”, ucap Kasmidi.

Ia menambahkan ternyata ada beberapa yang meleset antara SK hutang dengan data dimiliki OPD ternyata ada yang tidak sama, namun yang normative sudah berjalan aman.

Dengan telah dibayarkan hutang – hutang sekitar 96 persen, Wabup berharap sudah bisa melaksanakan kegiatan selanjutnya untuk dioptimalkan.

Seirama, Seskab membuka kegiatan dengan menyampaikan beberapa hal salah satunya permasalahan penanganan aset Kutim. Termasuk aset tetap dan aset bergerak.

“Sehingga jangan ada lagi tuntutan-tuntutan terutama masalah tanah dan lahan harus benar-benar ditangani dengan baik, dikoordinasikan dengan bagian pertahanan dan PLTR karana hal ini penting serta krusial,” terang Irawansyah.

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Rupiansyah menyampaikan mengenai pembayaran Porpov beserta bonus atlit dan lain-lainnya untuk segara dibayarkan,

“Jangan sampai ada kata-kata “tidak serius” untuk pemimpin dan Pemkab Kutim ini karena permasalahan Propov, kita juara umum juga loh pak!!,” jelas Rupiansyah.

Sedangkan Asisten Pemerintah Umum dan Kesejahteraan Rakyat, Suko Buono mengatakan untuk OPD-OPD di Kutim segera mencanangkan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani (WBBM) juga. Karena sebelumnya, sudah 2 Instansi di Kutim yang melaksanakannya terlebih baiknya OPD di Kutim Juga. Kemudian Seketaris DPRD Kutim Suruto menyampaikan beberapa tahapan menuju rapat panitia musyawarah untuk penentuan anggaran perubahan.

“Segera menggenjot cepat pergerakan admintrasi seperti pembayaran hutang-hutang karena DPRD lama sebentar lagi berganti dengan baru. Alasannya, DPRD lama masih berperan untuk menyetujui anggaran perubahan Pemkab Kutim,” tutur Suroto.

Selain itu, Kepala Dinas Pehubungan Ikhsanuddin menyampaikan untuk masalah penerbangan tanjung bara menjadi bandara komersial masih dalam pengurusan. Plt Kadisdik Roma Malau menyampaikan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) sudah cair.

“Dari 242 sekolah negeri sisa 30 belum terkucurkan, jadi paling lambat besok(30/4/2019) sudah selesai semua dari 18 kecamatan yang ada di Kutim,” terang Roma. (*/hm7)

---