Isran di Markas “IN2024”

Catatan Rizal Effendi

SAYA secara khusus datang ke Samarinda,  Selasa (18/4) sore kemarin. Tujuannya cuma  satu. Mengikuti dialog ringan bersama Gubernur Isran Noor tentang konsep pembangunan “Provinsi, Kabupaten, Kota Berdaulat.” Itu pengembangan dari visi misi Isran yang bertajuk “Kaltim Berdaulat.” Maksud Isran konsep “berdaulat” juga kena kalau disuarakan bersama oleh provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

Acaranya digelar di markas IN2024 di Jl Kedondong Dalam 1 No 33, Vorvoo Samarinda. “Sekalian memperkenalkan apa itu IN2024,” kata Yayan Aliansyah, salah seorang penggagas lahirnya lembaga tersebut. IN2024 sendiri diketuai Adrian Hakim dan sekretaris Wahyudi Manaf. Ikut mewarnai juga ada mantan gubernur Kaltara Dr Irianto Lambrie, ahli ekonomi Unmul Dr Aji Sofyan Effendi dan beberapa tokoh daerah lainnya.

Panitia sempat waswas takut Isran tak sempat datang. Sebab seusai Musrenbang Kaltim, Senin (17/4), Isran langsung terbang ke Jakarta mengikuti acara di sana. Ternyata Selasa pagi dia terbang kembali ke Balikpapan dan lanjut ke Samarinda untuk memenuhi janjinya. “Jamu apa yang diminum Pak Isran kok kuat betul?” tanya seorang peserta dialog. “Namanya juga Si Raja Naga,” kata peserta lain.

Menurut Isran, dia boleh dibilang tak punya penyakit yang berat-berat. Presiden Jokowi juga pernah bertanya ketika makan bersama. “Alhamdulillah saya sehat. Kalaupun ada cuma sekali-kali rabun. Itu pun hanya situasional saja,” katanya bercanda.

IN2024 boleh dibilang adalah Isran Noor untuk 2024. Semua orang tahu bahwa tahun depan itu adalah pelaksanaan Pemilu serentak, mulai memilih anggota legislatif, memilih presiden dan wakil presiden (capres dan wacapres) sampai pemilu kepala daerah (Pilkada).

Meskipun sering diucapkan setengah bercanda dengan kata “kalau ada gempa,” orang juga tahu Isran mulai dulu sangat bersemangat ingin mengikuti kontestasi Capres atau Cawapres. “Insya Allah ‘gempa’ itu akan datang pada waktunya,” katanya meyakinkan.

Jadi IN2024 tujuannya ke sana. Saya bilang kita harus mendukung Pak Isran, sebab tidak gampang mencari kader daerah, yang berani bertarung di gelanggang Pilpres dengan kapasitas tak kalah dengan tokoh-tokoh nasional lainnya. Apalagi  momennya kebetulan sangat pas. “IKN-nya ditetapkan di Kaltim, kenapa tidak presidennya juga orang Kaltim.”

Isran dikenal berani pasang badan membela IKN, yang berlokasi di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). “Hati-hati, mereka yang tidak mendukung IKN umurnya bisa pendek,” katanya ceplas-ceplos. IKN ditetapkan di Kaltim juga berkat kepiawaian Isran meyakinkan Jokowi dengan segala kelebihan provinsi ini. Itu sebabnya dia ditugasi Kepala Negara safari dari kampus ke kampus untuk menjelaskan tentang IKN secara detail.

Konsep “Berdaulat” diterjemahkan Isran dengan kebijakan mengubah postur dan struktur APBN, yang selama ini 70 persen di tangan Pusat dan 30 persen dibagikan ke berbagai daerah. Menurut Isran, sudah saatnya 70 persen dana APBN didistribusikan ke daerah dan hanya 30 persen yang di Pusat.

Konsep ini juga sejalan dengan semangat pemindahan IKN, yang sering digambarkan Presiden Jokowi sebagai perwujudan konsep Indonesia-centris dan tidak lagi Jawa-centris. “Kalau memang daerah ingin dimajukan dan berkembang merata di seluruh Indonesia, ya syaratnya 70 persen didistribusikan ke daerah. Tidak bisa 60:40 atau 50:50,” tegas Isran.

ADA DASARNYA

Kepada peserta dialog yang terdiri dari berbagai unsur termasuk mahasiswa, Isran menjelaskan bahwa konsep APBN 70 persen untuk daerah bukan tanpa dasar. “Itu ada dasarnya.  Mulai pasal di UUD 1945 sampai di Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD),” jelasnya.

Dia menunjuk contoh tidak tepatnya distribusi keuangan nasional misalnya yang berkaitan dengan pasal mandatory spending dalam tata kelola keuangan sekarang ini. Dari 20 persen yang harus disisihkan sebagai anggaran pendidikan ternyata hanya 5 persen yang turun ke daerah. Sisanya 15 persen tetap di pusat.

Isran juga menggambarkan bagaimana majunya daerah-daerah di China karena sistem pemerintahannya yang memberikan kewenangan kepada daerah mengelola dananya secara penuh. “Kita tidak perlu seperti China-lah, tapi kalau daerah ada keuangan yang memadai, maka pasti berkembang secara ekonomi,” jelasnya.

Gagasan “Mr 70 Percent” ini sudah lama digaungkan. Apalagi Isran sekarang menjadi ketua umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menggantikan Anies Baswedan, yang berakhir masa tugasnya sebagai Gubernur DKI. Dia sudah sampaikan gagasan ini kepada seluruh gubernur termasuk ketika dia bicara di kampus-kampus dan Lemhannas.

Di luar urusan 70 persen, saya bilang Isran sekarang ini dianggap sebagai pahlawan pegawai honorer se-Indonesia, yang jumlahnya di atas 3 juta orang. Sebab, dia gubernur satu-satunya di Indonesia yang dengan lantang menentang penghapusan atau pemberhentian tenaga honorer. Alasannya, berapa banyak mulut yang kehilangan makan, padahal Negara belum mampu menyediakan lapangan kerja dengan baik.

Ketika Pemerintah memutuskan tidak memberi THR kepada tenaga honorer, Isran lagi yang berani berdiri di depan. Dia memutuskan Pemerintah Provinsi Kaltim tetap memberikan THR kepada semua tenaga non-PNS. “Biar baru setengah bulan bekerja, tetap dapat THR,” tandasnya.

Sambil menangis seorang tenaga honorer di Pemprov Kaltim mendoakan Isran tetap sehat dan Allah mewujudkan cita-citanya. “Alhamdulillah berkat kepedulian Bapak Gubernur Isran, kami bisa dapat THR dan bisa berlebaran dengan bahagia. Kami doakan Pak Isran jadi presiden, biar kami semua diangkat menjadi PNS,” ucapnya bersemangat.

Seusai dialog dan buka bersama, saya bergegas pamit. Tapi sebelum pulang ke Balikpapan, singgah dulu di warung Mutiara, yang dikenal juga warung Subli di persimpangan empat Pasar Pagi. Saya suka mi dan nasi gorengnya. Juga bistik  dan sate ayamnya. “Aku juga suka makan di situ,” kata Isran. Warung Subli termasuk warung lejen. Sudah buka sejak saya mahasiswa tahun 70-80 an. Di sampingnya dulu ada “warung Janggo.” Makan sebanyaknya dan bayar sebatas uang yang ada. Maklum mahasiswa.(*)

---