KPID Kaltim dan Pansus  Bahas Ranperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

SAMARINDA – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim bersama Panitia Khusus (Pansus) Pendididkan dan Pancasila melakukan rapat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  terkait pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang akan di implementasikan ke semua stakeholder, di Ruang Rapat Gedung E, DPRD provinsi Kaltim, Senin (10/4/23).

Pembahasan Ranperda ini mendapatkan saran dari KPID Kaltim terkait pasal 14 yang ditambahkan, adanya Ayat 4 yang berbunyi “penyelenggara pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui media penyiaran wajib untuk menayangkan atau membuat konten iklan layanan masyarakat tentang pendidikan dan wawasan kebangsaan”

Hal ini dinilai karena minimnya iklan layanan masyarakat di lembaga penyiaran yang menayangkan konten terkait pentingnya pendididkan Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai mana tercantum pada UU No. 32 Pasal 46 tahun 2002, P3 Pasal 43 & 44, SPS pasal 58.

Ketua KPID Kaltim Irwansyah menyampaikan Ranperda ini masih perlu banyak dibedah dengan akademisi dan praktisi yang lainya sehingga pasal-pasal yang akan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dapat menjaga nilai pendidkan Pancasila dan wawasan kebangsaan

“Beberapa poin yang kita usulkan terkait lembaga penyiaran dapat ikut serta, berperan aktif dan secara masif menyiarkan muatan budaya lokal yang konten lokalnya memuat nilai Pancasila,” ucapnya.

Irwansyah berharap Ranperda ini dapat secepatnya disahkan oleh DPR dan Gubernur agar secepatnya dilaksanakan dan diimplementasikan ke semua stakeholder

“Selanjutnya dari raperda ini akan ada agenda -agenda terkait pendidikan kebangsaan di program KPID Kaltim yang sekiranya diagendakan setelah lebaran,”bebernya.

Sejalan dengan yang disampaikan, Ramdhoni selaku Ketua Pansus dari fraksi PDIP mengungkapkan Ranperda ini menyesuaiakna dengan kearifan lokal yang ada di Kaltim dan sedang disosialisasikan di lingkungan OPD Kaltim. (aj)

---