Nursobah Sebut Dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2021 Salah Cetak

SAMARINDA – Rapat paripurna adalah peristiwa sakral yang biasanya dilakukan oleh para wakil rakyat termasuk DPRD Samarinda, karena sesuatu yang penting, besar dan punya skala mega pengaruh, hampir semua keputusan pasti dilakukan paripurna.

Namun, dalam satu momen rapat paripurna yang dilakukan jajaran DPRD Samarinda diteukan hal yang tidak menggenakan, sebab ditemukan sebuah dokumen laporan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota salah cetak.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Nursobah. Dia menyesali Pemkot tidak jeli ketika mencetak LKPJ. Pernahkah membayangkan paripurna salah cetak, sebuah laporan maha karya dari pemerintahan dengan ribuan ASN dan guru. Salah cetak, Apalagi termaktub secara sah dan meyakinkan disodorkan di meja setiap anggota Dewan.

“Lebih dari ratusan halaman nyaris sajian data zonk saya lebih senang menyebut salah cetak,” ungkapnya, Senin (11/04/2022).

Diungkapkan Politisi PKS itu, bahwa kejadian salah cetak ini bukan di negeri dongeng. Ini fakta dan nyata disaksikan bukan cuma anggota dewan tapi juga semua mata telanjang.

“Bisa juga ini disebut prank,” ujarnya.

Dokumen LKPj tersebut terindikasi salah cetak itu ketika Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyampaikan LKPj tahun anggaran 2021 pada Kamis 31 Maret 2022 lalu.

Setelah diparipurnakan, dokumen LKPj tersebut dilakukan pembahasan secara rinci oleh panitia khusus (Pansus) yang dibentuk oleh jajaran DPRD Samarinda. Dari pembahasan itu bersama organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait ditemukan sejumlah dokumen yang salah cetak atau kosong.

Namun, kata Nursobah, dari kejadian itu menjadi pelajaran dan pengelaman bagi OPD terkait untuk lebih jeli ketika menyampaikan LKPj dalam bentuk dokumen.

“Sebuah pelajaran penting yang harus diambil. Kita tak bisa kerja mandiri atau segelintir saja. Apalagi mau ambil peran dengan solo run,” tugasnya.

Dia menegaskan, bahwa dalam sistem kerja demokrasi yang menjemuk jangan juga carmuk atau cari muka. Kemampuan manusia punya limit. Karenanya jangan jumawa dengan high capacity and performance.

“Dewan dan pemerintah sejatinya satu bukan dua. Tapi jangan saling mendisrupsi, akibatnya fatal,” ujarnya.

Menurutnya, dokumen LKPj merupakan bagian penting yang mencermin kinerja seorang pemimpin, dari perencanaan anggaran hingga realisasi anggaran tersebut ujungnya adalah laporan administratif, namun ditemukan kesalahan yang sangat memalukan.

“Penting setiap kita menjadi pribadi terbuka di alam demokrasi dan reformasi. Bukan repot nasi, terbukti kesalahan fatal mencetak LKPj saja salah, kosong ratusab halaman,” sebutnya.

Dari kesalahan tersebut, kata Nursobah, hal itu mencerminkan dari personal pegawai maupun antar OPD tidak melakukan koordinasi dan tidak kompak.

“Kesalahan itu terjadi karena kita tak cukup menangkap instrumen LKPJ secara jernih,” pungkasnya.

Kekeliruan terbesar memang pihak eksekutif dalam mengorkestra puluhan ribu ASN. Ini menjadi catatan besar dengan noda hitam mengangga.

“Saatnya introspeksi dan evaluasi. Jangan terlalu cepat tepuk dada. Ia akan menjadi bumerang jika tak hati-hati,” imbuhnya.

Dia meminta agar OPD terkait sekarang dan akan datang. Mari bersama.perbaiki diri, jabat erat dan bicaralah apa saja secara wajar dan terbuka.

“Demokrasi sesungguhnya telah kita pilih sebagai jalan. Jangan dikebiri dan diamputasi. Jadikan ini sebagai sarana saling bantu dan menguatkan,” tutupnya. (man)

---