Pemprov Kaltim Perluas Traksaksi Non Tunai

BALIKPAPAN – Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni meminta perangkat daerah yang mengampu obyek retribusi daerah agar memetakan obyek retribusi daerah mana saja yang dilakukan transaksi secara nontunai yang sudah berjalan, termasuk yang akan dirintis transaksi nontunainya.

Hal tersebut disampaikan Sri Wahyuni saat memimpin Rapat Persiapan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ballroom Grand Jatra Hotel Balikpapan, Kamis (6/4/2023).

“Apa yang kita lalukan hari ini, pertemuan saat ini adalah komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim bahwa kita akan terus melakukan perluasan untuk transaksi nontunai,” katanya.

Dikatakan, pada tahun ini pemprov Kaltim menegaskan tim akan melakukan perluasan transaksi nontunai, meski tetap menyediakan layanan transaksi tunai.Langkah pentingnya seluruh perangkat daerah pengampu retribusi mampu menyiapkan aplikasi nontunai dalam bentuk apa saja.

Sri Wahyuni juga meminta literasi digital untuk pembayaran nontunai harus lebih intensif ke masyarakat agar lebih mudah implementasinya. Edukasi atau pemahaman pembayaran nontunai in harus dilakukan pada masyarakat.

Terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara lebih luas, Sekda menyebutkan semua transaksi nontunai atau pembayaran yang tidak diterima langsung sudah masuk ETPD, termasuk pembayaran langsung melalui bank atau transaksi yang tidak diterima langsung pengampu retribusi daerah.

“Pembayaran nontunai ini kan arahnya untuk menghindari kebocoran, membangun kepercayaan dan memudahkan orang bertransaksi,” jelasnya.

Sri Wahyuni berharap penerapan ETPD akan memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). (adv diskominfo kaltim)

---