Pemrov Kaltim Targetkan Seluruh Daerah Raih WTP

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim, Selasa (31/3/2026).

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan komitmen daerah untuk mendukung penuh proses pemeriksaan yang akan berlangsung selama dua bulan ke depan. Dukungan tersebut mencakup penyediaan data serta dokumen keuangan secara terbuka sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

“Seluruh perangkat daerah harus kooperatif. Ini penting agar hasil pemeriksaan benar-benar mencerminkan kondisi riil tata kelola keuangan kita,” ujarnya.

Ia menargetkan seluruh daerah di Kaltim kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar prestasi administratif, tetapi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Gubernur juga menekankan proses audit BPK harus dipandang sebagai momentum perbaikan. Evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta memastikan konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran.

“Yang paling utama, APBD harus berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, mengapresiasi ketepatan waktu penyerahan LKPD oleh seluruh kepala daerah. Ia menegaskan pentingnya dukungan aktif dari pemerintah daerah selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Kami membutuhkan dokumen yang lengkap dan akurat agar hasil audit bisa memberikan gambaran yang utuh,” katanya.

Penyerahan LKPD ini diikuti seluruh kepala daerah di Kaltim, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Usai kegiatan, gubernur juga menggelar diskusi tertutup dengan para bupati dan wali kota untuk membahas arah pembangunan di masing-masing daerah. (sam)

---