Pj. Gubernur Kaltim Dorong BPSDM Sebagai Lokomotif Pemetaan ASN

BALIKPAPAN– Pj. Gubernur Kaltim, Akmal Malik mendorong BPSDM Kaltim menjadi lokomotif pemetaan ASN. Harapan tersebut disampaikan dihadapan peserta Rakor BPSDM se Kalimantan Timur, di Hotel Platinum, Balikpapan (29/4/2024).

Akmal Malik menegaskan, dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia,  penanggungjawab terakhir adalah Presiden. Pelaksana adalah para menteri, dan juga ASN.  Karena itu, ia menyambut baik kegiatan Rakor BPSDM dengan tema “Akselerasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Mewujudkan Smart ASN  Menuju Indonesia  Emas Tahun 2045”.

Rakor yang berlangsung selama satu hari diikuti jajaran SKPD lingkup Pemprov Kaltim, Sekda seluruh Kabupaten/Kota se Kaltim, para Kepala  BPKPSDM Kabupaten/Kota se Kaltim dan jajaran BPSDM Prov. Kaltim, yaitu para pejabat struktural dan pejabat fungsiona Widyaiswara dan Analis Pengembangan Kompetensi.

Sementara itu, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, dalam laporannya kepada Gubernur mengatakan bahwa tujuan Rakor adalah untuk meningkatkan penguatan peran BPSDM dalam sistem pembelajaran terintegrasi guna percepatan  pengembangan kompetensi dan sertifikasi SDM Aparatur  Sipil Negara.

Selain itu, tujuan pelaksanaan Rakor agar tercipta sinergi dan sinkronisasi antara BPSDM Prov Kaltim dengan BKPSDM Kabupaten/Kota serta perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim dan Instansi Vertikal dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi dan sertifikasi, tegas Nina Dewi.

Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, Jauhar Efendi, melaporkan, ada 3 pembicara utama yang dihadirkan dari Pemerintah Pusat, yaitu Kepala Lembaga  Administrasi Negara RI, Muhammad Taufik, BPSDM Kemendagri, dan dari Direktorat Keuangan Kemendagri.

“Peserta Rakor sangat antusias mengikuti Rakor sampai tuntas, terbukti dari banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan kepada para narasumber, yang dipandu oleh Yoyok Setyo Langgeng, Widyaiswara BPSDM Kaltim, pungkas Jauhar.

Hadir dalam acara ini Kepala Pusat Kajian Pelatihan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Muhammad Aswad,  Penjamin Mutu Pelatihan, Prof. Sarosa Hamong Pranoto, Guru Besar Emiritus Fisipol Unmul dan Abdus Samad, mantan Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Prov. Kaltim. (MJ)

---