Sidang Korupsi BPHTB dan PBB Kota Batu Hadirkan Notaris dan Camat

SURABAYA – Sidang lanjutan kasus perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dalam Pemungutan Pajak Daerah Berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan BangunanY (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2020 menghadirkan saksi notaris dan camat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya ,  Kamis ( 30 /3/2023).

Sidang dipimpin Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya  Marper Pandiangan selaku Ketua Majelis, Poster Sitorus dan Abdul Gani selaku Hakim menghadirkan anggota 4 saksi notaris dan seorang Camat yakni M. Muharor Habibi, Johny Waisapy, Roy Pudyo dan Novitasari Dian P selaku PPAT dan  Camat kota Batu Yopi Supriadi selaku PPATS.

keterangan kelima saksi tersebut yakni pada tahun 2020 para saksi tersebut menyaksikan ada transaksi jual beli tanah yang ternyata ada beberapa transaksi yang NJOP nya diturunkan namun para saksi baru mengetahui setelah munculnya perkara ini dan kelima saksi tersebut juga menerima SPPT PBB dari wajib pajak kemudian para saksi juga tidak mengetahui siapa yang menurunkan NJOP karena penurunan NJOP tidak bisa diturunkan tanpa penetapan Walikota.

Terdakwa Ali Fathur Rohman dan Juma’ali membuat NOP baru tidak sesuai dengan prosedur melanggar Perwali No.54/2020 tentang Tata Cara Pemungutan PBB Pasal 5. Terdakwa Juma’ali selaku orang swasta memberikan sejumlah uang kepada  Ali Fathur Rohman untuk kepentingan penurunan BPHTB.  Juma’ali juga mendapatkan keuntungan dari pengurusan tersebut. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1,.08 miliar.

sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Rabu ( 05/4/ 2023) dengan Agenda Pemeriksaan Ahli. (bs)

---