ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Sinergi Mendukung Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Laut Arafura

April 19, 2022 by  
Filed under Serba-Serbi

Share this news

JAKARTA – Laut Arafura adalah salah satu wilayah perairan di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya ikan yang melimpah, terutama untuk perikanan laut dalam, seperti kakap. Untuk mendukung keberlangsungannya, diperlukan implementasi kegiatan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Upaya yang dilakukan diantaranya melalui pendekatan ekosistem atau Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) dan program peningkatan perikanan atau Fisheries Improvement Project (FIP). Hal ini menjadi topik bahasan di acara “Sosialisasi Capaian Kajian dan Implementasi Kegiatan Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) dan Fisheries Improvement Project (FIP) Perikanan Kakap Merah di Laut Arafura” pada Kamis, (14/4/2022).

Sejak 2020, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menjadi mitra the United Nations Development Program (UNDP) untuk program The Arafura and Timor Seas Ecosystem Action Program-2 (ATSEA-2) .Program ini antara lain bertujuan mendukung Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan perikanan di Laut Arafura melalui pelaksanaan rencana aksi EAFM, jejaring kemitraan FIP dengan sektor swasta dalam pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, dan  bermuara pada sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC).

Kepala Pusat Riset Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Yayan Hikmayani dalam menjelaskan, Laut Arafura yang masuk dalam wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718 adalah salah satu perairan dengan produktivitas perikanan tertinggi di Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan.

“Untuk itu, jejaring yang telah terbentuk melalui program ini agar terus dioptimalkan, sehingga terbangun kerja sama yang baik antara pemangku kepentingan terkait, termasuk dengan pelaku usaha, dalam mengimplementasikan kegiatan perikanan berkelanjutan di WPP 718,” katanya

Program ini bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), instansi pemerintah daerah, pelabuhan perikanan, EAFM Learning Center, dan pemangku kepentingan FIP terkait perikanan kakap merah di wilayah sasaran kegiatan. Pada 2020 dan 2021, YKAN telah membantu KKP melaksanakan kajian, identifikasi, dan implementasi rencana aksi EAFM dan FIP.

“WPP 718 ini sangat strategis dan akan menjadi benchmark bagi WPP yang lain. Oleh karena itu, hasil kajian yang dilakukan oleh YKAN akan sangat membantu kami dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan,” jelas Koordinator Sumber Daya Ikan, Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan Kementerian Kelautan dan Perikanan Ferry Sutyawan.

Pelibatan sektor usaha dalam mendukung perikanan berkelanjutan juga sangat penting, yang dikembangkan melalui skema kemitraan FIP.Salah satu upaya utama dalam skema kemitraan FIP yang dibangun adalah dengan untuk membatasi ukuran ikan tangkapan.

“Kami mengajak para pelaku usaha memperhatikan batas ukuran penangkapan juga penggunaan alat tangkap. Kesemuanya ini untuk mendukung ketersediaan stok ikan dan terhindar dari penangkapan berlebih. Selain itu, upaya penyadartahuan kepada masyarakat dan sistem ketertelusuran perikanan juga harus terus ditingkatkan,” papar Small-Scale Fisheries Manager YKAN Nandana Godjali.

DIsebutkan, dari hasil kajian YKAN, tantangan dari pengelolaan perikanan di Laut Arafura adalah menjaga pengelolaan laut dan pesisir dapat senantiasa berkelanjutan. Kemajuan pembangunan sering mengabaikan habitat penting seperti terumbu karang, lamun, dan mangrove.

“Selain itu, persoalan sampah plastik juga harus segera dicari solusinya. Karena akan mengancam kelestarian sektor perikanan. Melalui program ini, kami bersama para mitra telah melakukan berbagai upaya, seperti peningkatan kapasitas kepada para mitra, kajian ilmiah, penyadartahuan, dan tata kelola,” pungkas Sustainable Fisheries Senior Manager YKAN Glaudy Perdanahardja. (*)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.