DPRD Samarinda Soroti Longsor di Inlet Terowongan Samarinda

SAMARINDA – Insiden longsor yang terjadi di area inlet Terowongan Samarinda kembali menyita perhatian publik. Tak terkecuali bagi Ketua komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar yang bergerak cepat untuk menggelar rapat dengan Dinas PUPR dan pihak kontraktor guna mendapatkan klarifikasi teknis dan rencana penanganan.

“Pekan lalu kita sudah RDP, Kita panggil PUPR dan Kotraktor untuk minta penjelasan,” ungkapnya, Selasa (27/5/2025).

Deni Hakim menjelaskan, rapat difokuskan untuk mengurai penyebab longsor dan menyusun langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

“Sejak awal kami sudah mewaspadai potensi gangguan di area kemiringan sekitar inlet dan kekhawatiran itu kini terbukti,” ungkap Deni.

Deni menjelaskan, dari keterangan kontraktor dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pergerakan tanah ternyata sudah terdeteksi sejak awal 2025. Awalnya diperkirakan bahwa potensi longsor akan terjadi dalam waktu empat bulan, namun kondisi alam mempercepat proses tersebut.

Deni menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap pembangunan infrastruktur, terutama proyek strategis seperti terowongan.

“Penanganan tidak boleh setengah-setengah. Titik rawan harus ditangani tuntas agar tidak memunculkan risiko baru,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam penyampaian data teknis. Deni mengapresiasi upaya penguatan struktur yang sudah dilakukan dalam empat tahap, namun menekankan bahwa hasilnya harus diuji dan dinyatakan aman berdasarkan standar teknis yang berlaku.

“Kami memang belum memeriksa bagian dalam, tapi longsor di luar saja sudah cukup membuat masyarakat resah. Karena itu, kami minta jaminan bahwa seluruh struktur benar-benar aman,” ujarnya. (mr)

---