DPRD Sependapat, Insentif RT Dinaikkan

SANGATTA– Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang panel DPRD Kutim antara forum RT se-kecamatan Sangatta Utara dan jajaran Pemkab Kutim, Senin (15/5/2023), membahas berbagai persoalan. Salah satunya terkait permintaan kenaikan honor RT.

Para wakil rakyat yang hadir dalam pertemuan itu rata-rata sependapat, jika insentif RT dinaikkan. Alasannya, kinerja RT tidak sebanding dengan honor yang sekarang diterima.

“Bahkan RT merupakan garda terdepan dalam menyampaikan program pembangunan pemerintah. Bahkan berbagai keluhan juga langsung disampaikan masyarakat kepada RT setempat,” kata salah seorang anggota DPRD Kutim Faizal Rachman.

Pernyataan senada juga diungkapkan Yusuf T Silambi. “Terkait kenaikan honor RT, saya mewakili Fraksi PDI Perjuangan mendukung secara penuh. Sebab, kita tahu, peran RT yang sangat krusial dan menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Pertemuan itu dipimpin Ketua Komisi A DPRD Kutim yang membidangi pemerintahan, Piter Palinggi dari fraksi Nasdem. Sejumlah anggota dewan juga turut hadir.

Hadir dalam RDP tersebut anggota DPRD, Faizal Racman, David Rante, dr Novel Tyty Paembonan, Basti Sangga Lani, Ramadhani, Yan, Hepnie, Muhammad Amin, Yusuf Silambi, Adi Sutanto. Sedangkan dari pemerintah ada perwakilan DPMDes, BPKAD, Kepala Desa Sangatta Utara serta beberapa perwakilan RT.

Dalam RDP yang berlangsung hangat itu, juga membahas berkaitan dengan usulan pemekaran wilayah RT, khususnya di Sangatta Utara. Kemudian juga dibahas terkait bantuan program pemerintah sebesar Rp 50 juta/RT. Ada juga permintaan kenaikan honor RT yang dirasa masih tidak sebanding dengan beban kerja yang mereka lakukan.

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan Yusuf T Silambi menyebut, terkait pemekaran wilayah, hendaknya perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dari setiap aspek. Pihaknya menekankan, saat ini sudah memasuki tahun politik, apabila kebijakan tersebut (pemekaran) dilaksanakan, akan menimbulkan berbagai presepsi di tengah masyarakat.

Sedangkan, anggota Komisi D DPRD Kutim, Ramadhani menyebut, masih banyaknya RT yang belum sepenuhnya memahami terkait motede laporan pertanggungjawaban (LPJ) menyangkut bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Pihaknya mengusulkan agar, setiap RT diberikan pelatihan maupun Bimbingan Teknis (Bimtek) yang memadai.

“Karena kalau RT terlambat atau bahkan tidak membuat laporan pertanggungjawaban, dampaknya akan kemana-mana. Ini yang harus kita jaga bersama, sehingga keuangan yang dikucurkan melalui APBD semuanya bisa dipertangungjawabkan,” ucap politisi PPP ini. (adv)

---