Pemerintah Targetkan Turunkan Stunting Hingga 14 Persen

PENAJAM – Pemerintah sedang melaksanakan program menekan angka stunting dengan target nasional menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada tahun 2024, utuk kepentingan pencapaian targe ini, sebagai acuan utama dalam pelaksanaan dan mobilitasi sumber pendanaan malalui program kegiatan baik yang ada di kementerian dan lembaga maupun melalui dana transfer melaui Kemerterian Keuangan ke daerah dan Dana Desa.

Hal tersebut dijelaskan Deputi Penanggulangan Stunting Sekretariat Negara Abdul Muis, pada Webinar sosialisasi arahan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan APBN Tahun Anggara 2022, untuk percepatan Penurunan Stunting, dilaksanakan secara Virtual dengan Sekretariat Wakil Presiden RI, dibuka Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi, dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Dr Grace Jance Makisurat serta sejumlah Pimpinan OPD, berlangsung di Aula lantai 1 Kantor Bupati PPU, Senin (24/5/2021).

“Anggaran yang telah disalurkan Pemerintah Pusat untuk menurunkan angka Stunting sejak Tahun 2018 adalah merupakan Dana khusus, namun dialokasikan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan yang sudah dialokasikan cenderung telah dimanfaatkan secara optimal, oleh Pemerintah Daerah yang menjadi lokasi prioritas,” ungkap Abdul Muis.

Dikatakannya, pemerintah juga telah memasukkan Stunting sebagai salah satu indikator dalam pemberian dana Insentif daerah namun daerah yang menerima DID masih sangat terbatas, Sekretariat Negara melaksanakan ini dengan tujuan sosialisasi dan peningkatan pemahaman tentang arah kebijakan DAK, DID dan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk mendukung percepatan penurunan stunting serta mekanisme pengukurannya.

“Peserta Webinar harus mendapatkan masukan untuk memaksimalkan pemanfaatana DAK tahun anggaran 2022 dan upaya percepatan penurunan angka stunting dan mendorong pemanfaatan hasil aksi kompetensi, aksi satu dan aksi dua yang dijelaskan Menkeu dan Kepala BKKBN pusat, dihadiri pula Deputi Bidang Pembangunan Sumber daya manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Dirjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri, Dirjen Ksehatan Masyarakat Kemenkes, Dirjen Ciptakarya Kemen PU, Dirjen PAUD Kemendikbud, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kemenpertanian, Dirt Dana Umum dan Direktur Transfer Dana Pembangunan Bappenas,” jelasnya.(*/adv)

---