Proyek Jembatan Balang Tunggu Kepastian Pusat

SAMARINDA– Proyek Jembatan Balang yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)hingga saat ini masih terkendala anggaran. Proyek tersebut sebenarnya  tinggal menyelesaikan jalan pendekat sisi Jembatan dari arah Kota Balikpapan.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang, mengaku mendapat informasi pemerintah pusat akan mengambil alih pengerjaan jembatan ini. Nantinya pemprov Kaltim akan melakukan pembebasan lahan sementara pemerintah pusat yang mengambil pekerjaan fisiknya.

“Jadi kita mau minta penjelasan ke Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan),” ujar Veri ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Rabu, (25/5/2022).

Komisi III ingin meminta kepastian apa saja yang ingin diambil alih pemerintah pusat. Bagian ambil alih pekerjaan fisik dan pembebasan lahan atau salah satunya. Namun, apabila masih berpatok dengan kerja sama yang sebelumnya, maka itu juga menjadi kendala tersendiri. Pembebasan lahan tentunya  memakan waktu dan anggaran. Apalagi  anggaran yang dibutuhkan  untuk pembebasan lahan diperlukan dana Rp 300 Miliar.

“Rp 300 miliar kita tidak punya duit. Kalau dianggarkan setiap APBD itu cuman Rp 10 miliar saja. Berarti kita perlu 10 tahun baru lahan bisa dibebaskan,” beber Veri.

Menurut keterangan Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, lahan yang sudah bebas hanya 1,5 kilometer saja. Itupun hasil hibah dari perusahaan swasta. Sisanya dimiliki masyarakat 8,6 kilometer dan milik Pemkot 1,4 kilometer.

“Belum ada anggaran untuk membayar pembebasan lahan untuk warga,” ungkap Fitra.

Saat ini, pihaknya memiliki anggaran sekitar Rp 5 miliar untuk tahun ini. Sehingga pihaknya akan alokasikan proyek non fisik.

“Tahun 2022 ini yang ada anggaran sekarang untuk sertifikasi lahan yang sudah dibebaskan kemarin (1,5 km),” tegasnya.

Dari paparannya inilah, Komisi IV akan mengajak Dinas PUPR-PERA Kaltim untuk bersama-sama menemui Bappenas mengenai kepastian dalam penyelesaian jembatan. Veri berharap  Jembatan Balang ini selesai sesegera mungkin. Sehingga ketika Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah beroperasi pada Tahun 2024, jembatan tersebut pun sudah selesai.

“Harapannya kita ingin cepat selesai dan terealisasi. Saya juga berharap agar pemerintah pusat bisa mengambil semuanya, baik dari pembebasan lahan maupun pekerjaan fisiknya,”pungkasnya. (adv)

---